Beranda blog Halaman 40

Sebanyak 47 PLTS Diresmikan Presiden, 5.383 Rumah Tangga di Wilayah 3T Kini Nikmati Listrik Bersih

HarianNusa, Jakarta- Pemerintah Indonesia terus meningkatkan utilisasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai langkah strategis dalam menghadirkan pemerataan energi di seluruh penjuru tanah air. Terbaru, Pemerintah bersama PT PLN (Persero) dan mitra swasta meresmikan operasional 47 PLTS yang tersebar di 47 desa pada 11 provinsi di Indonesia.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menyatakan bahwa pengembangan energi surya memiliki peran krusial dalam menjangkau wilayah yang selama ini belum teraliri listrik secara optimal, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). 

“Dengan energi tenaga surya, setiap desa bisa swasembada energi, setiap kecamatan bisa swasembada energi, setiap kabupaten bisa swasembada energi, pulau-pulau terpencil akan punya energi, dan bisa swasembada desa-desa yang sangat terpencil, yang di gunung-gunung juga bisa punya akses terhadap energi, terhadap listrik,” ucap Presiden dalam peresmian 55 proyek EBT yang dipusatkan di PLTP Ijen, Bondowososo, Jawa Timur, Kamis (26/6).

Presiden pun mengapresiasi sinergi yang terjalin dalam pengembangan PLTS secara masif tersebut. Menurutnya langkah ini tidak hanya penting dalam mewujudkan swasembada energi tapi juga selaras dengan target Net Zero Emissions di tahun 2060.

“Kita akan mungkin jadi negara di dunia mungkin yang bisa menuju zero carbon emissions tepat pada waktu yang direncanakan. Tetapi yang lebih penting adalah bahwa kita bisa menghasilkan energi dengan memotong jalur-jalur logistik yang mahal inilah dampak daripada program besar kita,” tegas Presiden.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menambahkan bahwa proyek PLTS akan menjadi tulang punggung pemerintah dalam meningkatkan rasio elektrifikasi di desa-desa yang belum terjangkau listrik.

“Tadi, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa dalam waktu 4-5 tahun, insyaallah desa-desa yang tidak ada listrik akan kita pasang listriknya lewat PLTS, kerja sama nanti swasta, PLN, sama negara. Inilah kabar baik dalam rangka memberikan pemerataan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang belum mendapatkan fasilitas listrik,” ujar Bahlil.

Sementara itu, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menegaskan komitmen penuh PLN dalam mendukung  pemerintah untuk mewujudkan keadilan energi di wilayah 3T melalui pemanfaatan PLTS secara masif.

“Program ini bukan sekadar menghadirkan listrik, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin dalam transisi energi global. Ini adalah bentuk gotong royong nasional untuk mewujudkan masa depan yang bersih, hijau, dan inklusif,” ujar Darmawan.

Ia menjelaskan bahwa 47 PLTS yang diresmikan hari ini memiliki total kapasitas 27,8 megawatt (MW) dan berhasil memberi akses listrik bagi 5.383 rumah tangga di 47 desa, yang tersebar di 11 provinsi seluruh Indonesia.

“Dulu, anak-anak belajar ditemani lampu minyak, layanan kesehatan terbatas, dan roda ekonomi desa berhenti saat malam tiba. Kini, listrik dari energi bersih mengubah segalanya, anak bisa belajar lebih lama, Puskesmas dapat melayani masyarakat dengan optimal, dan usaha rakyat tumbuh. Inilah keadilan energi. PLN siap menjalankan visi Presiden menuju kemandirian energi lewat akselerasi energi terbarukan,” tutup Darmawan. (F*)

Ket. Foto: Petugas PLN berpose di lokasi PLTP Ijen Bondowoso. (Ist)

Presiden Prabowo Resmikan 55 Proyek Pembangkit EBT, Termasuk Program Lisdes PLN di Berbagai Wilayah Indonesia

HarianNusa, Bondowoso – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto meresmikan pengoperasian dan pembangunan 55 proyek energi baru terbarukan (EBT) yang dibangun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT PLN (Persero), dan Swasta secara serentak di 15 provinsi di Indonesia. Peresmian serentak ini dilakukan terpusat di pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Ijen, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Kamis (26/6). Langkah ini merupakan wujud keseriusan Indonesia dalam mengakselerasi transisi energi di tanah air sekaligus mencapai swasembada energi.

Secara keseluruhan, peresmian kali ini mencakup 8 proyek PLTP dengan rincian 3 proyek dalam tahap commercial operation date (COD) dan 5 proyek tahap groundbreaking serta 47 pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan total kapasitas gabungan mencapai 379,7 MW. 

Presiden Prabowo dalam sambutannya menekankan pentingnya pengembangan EBT yang berkelanjutan sebagai bentuk kemandirian bangsa. 

“Hari ini kita resmikan dan mulai pembangunan 55 pembangkit energi baru dan terbarukan. Kita resmikan PLTP sebagai bukti bahwa Indonesia menuju kemandirian. Kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri dan kita akan mampu memberi energi untuk seluruh rakyat Indonesia dalam keadaan yang efisien dan ekonomis,” ujar Prabowo.

Presiden menambahkan sebagai negara yang dikaruniai sumber daya EBT yang begitu besar, Indonesia terus menegaskan komitmennya untuk memanfaatkan energi ramah lingkungan demi mencapai swasembada energi di Indonesia.

“Kita bersyukur bahwa kita memiliki sumber-sumber energi yang juga luar biasa, sumber-sumber energi yang terbarukan ada di kita, tinggal kita mengelola dengan baik. Dan hari ini bukti kemampuan bangsa Indonesia untuk menuju swasembada energi yang sangat menentukan bagi masa depan kita,” imbuh Presiden Prabowo.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menyampaikan langkah progesif dalam utilisasi EBT ini merupakan wujud komitmen RI dalam menggenjot transisi energi menuju Net Zero Emissions (NZE) di tahun 2060.

“Hari ini kita ingin melaksanakan apa yang Bapak Presiden arahkan bahwa transisi energi harus kita lakukan terus-menerus dan untuk di 15 provinsi, selain daripada PLTP, kita juga meresmikan PLTS di desa-desa yang belum mendapat listrik,” jelas Bahlil pada sambutannya.

Bahlil menjabarkan total 55 pembangkit EBT yang diresmikan Presiden terdiri dari PLTP dan PLTS dengan total nilai investasi sekitar Rp25 triliun dan kapasitas terpasang sebesar 379,7 megawatt (MW).

Untuk PLTP, terdapat tiga pembangkit yang  resmi beroperasi yakni PLTP Sorik Marapi Unit 5 kapasitas 41,25 MW, Salak Binary kapasitas 16,15 MW dan Ijen Unit 1 kapasitas 34,5 MW.

Lalu, lima PLTP lainnya yang dalam tahap ground breaking yakni Muara Laboh Unit 2 kapasitas 80 MW, Ulubelu Ext Gunung Tiga kapasitas 55 MW, Wayang Windu Unit 3 kapasitas 30 MW, Salak Unit 7 kapasitas 40 MW dan Patuha Unit 2 kapasitas 55 MW.

Kemudian ada 47 Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang diresmikan operasinya dengan total kapasitas 27,8 MW mampu melistriki 5.383 rumah tangga dan tersebar di 47 desa pada 11 provinsi.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan dalam kesempatan tersebut, ada sebanyak 13 unit PLTS milik PLN yang diresmikan. 13 PLTS ini tersebar di wilayah Papua Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Jawa Timur. Peresmian serentak ini merupakan bentuk konkret kolaborasi bersama dalam mendukung transisi energi dan swasembada energi.

“Listrik merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat. Karena itu, sebagai bentuk pengejawantahan sila ke-5 Pancasila, kami berkomitmen menyediakan listrik yang andal sampai pelosok negeri demi mewujudkan pemerataan energi sehingga mampu meningkatkan perekonomian dan kualitas hidup masyarakat Indonesia,” pungkas Darmawan.

Ket. Foto:

Presiden RI Prabowo Subianto. (Ist)

Peringatan Tahun Baru Islam, Bupati LAZ : Mari Hijrah Menuju Kebaikan dan Kemajuan

HarianNusa, Lombok Barat – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menggelar peringatan tahun baru islam 1 Muharram 1447 Hijriah, Kamis, 26 Juni 2025 di Bencingah Agung Kantor Bupati Lombok Barat. Hadir dalam kegiatan ini Bupati Lombok Barat H.Lalu Ahmad Zaini (LAZ), Wakil Bupati Hj. Nurul Adha (UNA), Forkopimda Lobar, Ketua MUI Lobar, Ketua Baznas Lobar, Ketua TP PKK Hj. Ayu Indra Rukmana, Ketua DWP Lobar Hj. Erni Zuhara, Para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Kepala Kemenag Lobar, para ASN dan masyarakat Lobar.

Dalam sambutannya Bupati LAZ mengatakan tahun baru islam ini merupakan momentum yang tepat untuk melakukan perenungan atau muhasabah diri untuk mengetahui hal hal yang telah kita lakukan selama ini.  Menurutnya evaluasi ini diperlukan agar kita kita dapat melakukan perubahan dari yang belum baik menjadi yang baik. Muhasabah ini menjadi kekuatan bagi kita semua menuju pencapaian yang lebih baik. 

“Mari kita jadikan momentum Tahun baru islam ini untuk melakukan muhasabah diri untuk menuju kebaikan dan kemajuan,” ucapnya.

Bupati LAZ melanjutkan sebagai ASN kita perlu melakukan hijrah menuju kebaikan. Salah satunya adalah dengan melakukan perbaikan kinerja dari yang belum baik menjadi baik. Lebih lanjut Ketua DPW PAN NTB ini mengatakan Ia bersama Wakil Bupati Lombok Barat membutuhkan dukungan penuh dari para ASN dalam membangun Lombok Barat. Tentunya dengan semangat hijrah ini diharapkan para ASN dapat memberikan kinerja maksimal untuk membangun Lombok Barat. Karenanya Bupati LAZ mengajak semua ASN dan masyarakat untuk hijrah menuju kebaikan agar Lombok Barat bisa semakin maju dan sejahtera. Bupati LAZ juga mengatakan bahwa semangat hijrah adalah modal penting dalam mewujudkan Lombok Barat yang maju, mandiri dan berkeadilan dengan program utama sejahtera dari desa. 

“Untuk mewujudkan harapan masyarakat yang telah dititipkan kepada saya dan ibu Wakil Bupati membutuhkan dukungan semua pihak. Karenanya semangat hijrah ini sangat penting untuk memajukan daerah,” ujarnya.

Sementara itu Ust M. Ihsan, dalam tausiahnya mengatakan bahwa tahun baru islam ini harus dijadikan momentum untuk melakukan muhasabah diri dan introspeksi diri. Hal ini karena manusia tidak pernah luput dari dosa. Karenanya melalui kesempatan ini ia juga mengajak semua jama’ah untuk banyak berdoa dan membaca shalawat burdah agar diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah SWT. “Mari kita perbanyak shalawat karena dengan shalawat akan menyelamatkan kita semua,” ujarnya.

Dalam peringatan tahun baru islam ini juga dilaksanakan pembacaan doa akhir tahun serta doa awal tahun yang dipimpin oleh TGH Surur Ibrahim dari Baznas Lombok Barat. Selain itu dalam kegiatan ini juga dilaksanakan shalat Maghrib berjamaah. (F2)

Ket. Foto:

Peringatan tahun Baru Islam 1 Muharam 1447 H di hecingah kantor bupati Lombok Barat. (Ist)

Seorang Sopir Grab Online di Mataram Sembunyikan iPhone Penumpang, Kini Diamankan Polisi

HarianNusa, Mataram – Seorang pria berinisial MS (40), warga Kabupaten Lombok Tengah yang berprofesi sebagai sopir Grab Online, harus berurusan dengan hukum setelah diduga melakukan pencurian terhadap barang milik penumpangnya. Kasus ini kini ditangani oleh Tim Resmob Satreskrim Polresta Mataram, dan MS telah resmi diamankan untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Peristiwa ini terjadi pada Kamis, 5 Juni 2025. Berdasarkan keterangan Kasat Reskrim Polresta Mataram, AKP Regi Halili, S.Tr.K., S.I.K., korban diketahui memesan layanan Grab dari Epicentrum Mall menuju sebuah kos di kawasan Cakranegara, Kota Mataram.

“Setibanya di lokasi tujuan, korban turun dari mobil tanpa menyadari bahwa handphone miliknya, jenis iPhone 14, tertinggal di dalam kendaraan. HP tersebut awalnya diletakkan di atas paha saat perjalanan,” jelas AKP Regi, Kamis (26/06/2025).

Tak lama setelah turun, korban baru menyadari bahwa ponsel miliknya hilang. Ia segera mencoba menghubungi nomor ponselnya menggunakan HP milik temannya, namun nomor tersebut sudah tidak aktif—dugaan kuat kartunya telah dilepas atau HP dalam kondisi mati.

“Korban juga mencoba menghubungi nomor sopir Grab melalui aplikasi, dan sempat tersambung. Namun, MS menyatakan tidak menemukan HP di dalam mobilnya,” imbuh AKP Regi.

Merasa ada kejanggalan, korban pun melapor ke Polresta Mataram. Penyelidikan langsung dilakukan oleh tim Resmob, dan akhirnya MS berhasil diamankan untuk dimintai keterangan.

“Awalnya, MS bersikukuh tidak mengetahui keberadaan HP tersebut. Tapi setelah dilakukan pemeriksaan intensif, ia mengakui menyimpan HP tersebut di rumahnya dan berniat memilikinya,” ungkap AKP Regi.

Polisi lalu membawa MS untuk menunjukkan lokasi penyimpanan HP. Barang bukti berupa iPhone 14 milik korban berhasil diamankan dan saat ini disimpan sebagai barang bukti.

MS kini sedang menjalani proses penyidikan dan dijerat dengan Pasal 362 KUHP tentang pencurian, dengan ancaman hukuman penjara maksimal lima tahun.

Kasus ini menjadi pengingat bagi masyarakat, baik pengguna maupun penyedia layanan transportasi daring, untuk selalu menjaga kepercayaan dan integritas dalam setiap aktivitasnya. (F3)

Ket. Foto:

Oknum sopir grab online diamankan bersama barang bukti iPhone di Mapolresta Mataram. (Ist)

Dinsos Lobar Verifikasi Ulang Data Bansos: 39 Ribu Penerima Dikeluarkan karena Dianggap Mampu

HarianNusa, Lombok Barat – Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat, H.K. Lalu Winengan, menegaskan komitmennya dalam memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. Sejak awal menjabat sebagai Kadis Sosial, ia langsung melakukan langkah strategis dengan melakukan pengecekan dan verifikasi ulang terhadap data penerima bantuan di seluruh wilayah Lobar. 

“Saat pertama saya menjabat, hal pertama yang saya lakukan adalah memverifikasi ulang data penerima bantuan. Data yang ada sekarang ini harus kami sempurnakan, agar bantuan benar-benar jatuh ke tangan yang berhak,” ujar Winengan, Rabu,  (25/6/2025).

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa jumlah penerima bantuan di seluruh kabupaten/kota di NTB kini tercatat sebanyak 349 Ribu Penerima. Jumlah ini mengalami penurunan signifikan dibandingkan data sebelumnya, menyusul upaya pembersihan data penerima yang dinilai sudah tidak layak menerima bantuan.

“Dari hasil pengecekan, kami mengeluarkan kurang lebih 39 ribu penerima bantuan. Mereka masuk kategori mampu setelah dilakukan verifikasi dari SEAL 6 hingga SEAL 10,” jelasnya.

Winengan menegaskan, pembaruan data ini merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan profesionalnya dalam menata sistem perlindungan sosial di Lombok Barat. Ia ingin memastikan bahwa bantuan dari pemerintah tidak salah sasaran, apalagi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.

“Kami ingin pastikan bahwa bantuan yang ada benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Ini penting agar keadilan sosial bisa terwujud dan masyarakat merasa dilayani dengan baik,” tegas Mantan Kadis PUPR Ini.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Dinas Sosial Lombok Barat dalam mendukung program pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial yang berkelanjutan, sekaligus memperbaiki kualitas data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) di tingkat daerah di Lombok Barat. (F3)

Ket. Foto:

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat, H.K. Lalu Winengan, saat meninjau situasi Kantor Dinsos Lobar. (HarianNusa)

Peresmian Program Sarana Air Bersih PT Telkom, Kadis PU Lobar : Semoga Program  ini Dapat Berlanjut ke Desa Lainnya

HarianNusa, Lombok Barat – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bersama PT Telkom Tbk melaksanakan kegiatan peresmian Program Sarana Air Bersih bantuan PT Telkom Tbk. Kegiatan ini dilaksanakan Rabu, 25 Juni 2025 di Dusun Senteluk Daye, Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar. 

Hadir dalam kegiatan ini Kepala Dinas PUPR Lobar Ahad Legiarto, GM PT Telkom Cabang Mataram Alfin Latif, Ketua LAZ DASI NTB, Camat Batulayar, Plt Sekretaris Dinas Kominfotik Arief Rachman, Kabid Aptika Sumirah, tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat.

Kepala Dinas PUPR Ahad Legiarto dalam sambutannya menyampaikan salam dan apresiasi dari Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat atas bantuan dari PT Telkom berupa program sarana air bersih di Dusun Senteluk Daye Desa Senteluk. Ia mengatakan program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan pondok pesantren. Menurutnya hal ini bentuk kolaborasi antara pemda dan BUMN dalam membangun daerah. 

“Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada PT Telkom dan LAZ Dasi NTB atas bantuan program sarana air bersih ini. Ini adalah bentuk kolaborasi untuk membangun daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut mantan kadis Kominfo ini mengatakan, program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan di Lombok Barat.   Selain itu ia meminta kepada semua masyarakat khusus kepala desa dan kepala dusun agar dapat menjaga dan memelihara bantuan ini agar terus beroprasi untuk kepentingan masyarakat banyak. Ia juga berharap agar PT Telkom dapat memberi bantuan berupa program bermanfaat bagi desa desa di Lombok Barat. 

“Pemerintah Berharap agar program ini dapat terus berlanjut ke desa desa lain agar dapat mendukung kami dalam melaksanakan program pembangunan,” ujarnya.

Sementara itu GM Telkom Cabang Mataram Alfin Latif, mengatakan program ini adalah bentuk CSR dari PT Telkom. Sebagai BUMN, PT Telkom memiliki kewajiban untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu bentuk bantuan yang diberikan adalah berbentuk program sarana air bersih yang diberikan kepada warga dan  pondok pesantren di wilayah Dusun Senteluk Daye. Ia berharap agar bantuan CSR ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas agar memperoleh sumber air bersih. Hal ini agar taraf hidup masyarakat khususnya pada bidang kesehatan dapat meningkat. 

“Kami sebagai BUMN tentu memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu masyarakat dan pemerintah daerah dalam penanganan air bersih. Semoga program ini dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Ini juga merupakan kerjasama kami bersama LAS DASI NTB dan Pemerintah Daerah,” ujarnya.

Program sarana air bersih ini direncanakan akan dilaksanakan di beberapa wilayah di Lombok Barat. Hal ini untuk membantu masyarakat dapat memperoleh air bersih di wilayahnya. (F3)

Ket. Foto: 

Peresmian Program Sarana Air Bersih PT Telkom oleh Kadis PU Lobar Ahda Legiarto. (Ist)

180 Kenshi Berlaga di Kejuaraan Shorinji Kempo Se-Banten 2025, Perebutkan Tiket ke Level Nasional

HarianNusa, Tangerang – Kejuaraan Persaudaraan Beladiri Shorinji Kempo Se-Provinsi Banten 2025, yang akan digelar pada 27–28 Juni 2025, di Gelanggang Olah Raga (GOR) Gondrong Kota Tangerang, Banten. 

Acara ini akan diikuti oleh 180 atlet pilihan dari delapan kota dan kabupaten se-Provinsi Banten, hasil seleksi ketat oleh masing-masing Pengurus Kota/Kabupaten Perkemi. 

“Kejuaraan ini bukan hanya menjadi ajang unjuk kemampuan, namun juga sebagai momentum penting untuk menyeleksi atlet-atlet berbakat yang nantinya akan memperkuat Tim Shorinji Kempo Provinsi Banten di berbagai kejuaraan tingkat nasional,” Kata ketua Panitia Senpai Ardy dam Senpai Dessy sebagai Sekretaris.

Kegiatan dengan tema “Menumbuhkan Semangat dan Sportivitas Kenshi untuk Prestasi yang Lebih Baik” rencananya akan dibuka langsung oleh Wali Kota Tangerang, sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan olahraga beladiri di daerah.

Senpai Aceh Hidayat Ketum Pengprov Perkemi Banten menyebut kejuaraan ini bertujuan untuk melakukan seleksi dan identifikasi kenshi berbakat sebagai calon atlet provinsi, serta mempererat tali silaturahmi antar pengkab/pengkot Perkemi se-Banten.

“Kegiatan ini juga untuk memperkuat ekosistem pembinaan olahraga Shorinji Kempo di Banten, serta mempromosikan nilai-nilai disiplin, ketangguhan, dan sportivitas kepada generasi muda,” ujar Senpai Kombes Pol Dr. Dewa Wijaya, S.H., M.H., yang merupakan Penasehat Pengprov Perkemi Banten sekaligus sosok sentral dalam mendorong pembinaan atlet-atlet muda kempo di Banten.

Terselenggaranya kejuaraan ini merupakan hasil kolaborasi antara Pengprov Perkemi Banten di bawah kepemimpinan Ketua Umum Senpai H. Acep Hidayat (Kabupaten Pandeglang, Masa Bakti 2024–2028), Dispora Kota Tangerang, para ketua Perkemi pengkot/pengkab dan *Dukungan Penuh dari Senpai Kombes Pol Dr. Dewa Wijaya, S.H.,M.H. Penasehat Pengprov Perkemi Banten.

Acara ini diharapkan mampu melahirkan para kenshi andal dan membawa nama harum Banten di tingkat nasional dan internasional. (F3)

Rapat Penertiban Cafe Ilegal, Pemda Minta Semua Taat dan Patuh pada Aturan yang Berlaku

HarianNusa, Lombok Barat –  Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menggelar rapat Koordinasi terkait upaya penertiban berbagai aktivitas ilegal terutama cafe-cafe ilegal  di wilayah Kabupaten Lombok Barat. Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat Jayengrana, Kantor Bupati Lombok Barat, Senin, 23 Juni 2025.

Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini, dan dihadiri oleh Wakil Bupati Hj. Nurul Adha, Asisten II Bidang Perekonomian, para kepala OPD, camat, serta kepala desa terkait.

Dalam arahannya, Bupati menyampaikan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang telah dibahas oleh Wakil Bupati. Fokus utama pembahasan adalah penertiban berbagai aktivitas ilegal, khususnya cafe-cafe ilegal yang beroperasi tanpa izin resmi. Bupati LAZ mengatakan semua aktivitas ilegal perlu ditertibkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Hal ini untuk menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat serta taat pada aturan. “Tentu upaya penertiban aktivitas ilegal serta bangunan dan usaha tidak berizin harus terus dilakukan agar semua tertib. Tentu ini harus didasarkan pada aturan yang berlaku. Selain itu kita ingin mencari solusi terbaik berdasarkan pengalaman lapangan tanpa merugikan pihak mana pun. Misalnya, bagaimana pengawasan terhadap cafe yang sudah berizin, dan apa saja yang diperbolehkan di dalamnya,” jelas Bupati.

Plt. Kasat Pol-PP Lombok Barat, Mahnan, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak cafe ilegal yang beroperasi, bahkan mempekerjakan perempuan di bawah umur serta menjual minuman beralkohol secara ilegal. “Dari hasil penertiban, kami menemukan indikasi kuat keterlibatan cafe ilegal dalam sejumlah pelanggaran seperti yang diduga dapat menyebabkan penyebaran HIV/AIDS, hingga tindak kriminal seperti begal dan penjambretan,” ujarnya.

Dalam sesi diskusi, sejumlah kepala desa menyampaikan keluhan dan pengalaman mereka terkait keberadaan cafe-cafe ilegal di wilayah masing-masing yang meresahkan masyarakat. Meskipun pernah dilakukan penggerebekan, banyak tempat usaha tersebut kembali beroperasi dengan alasan ekonomi.

“Kami khawatir karena keberadaan cafe ilegal ini meresahkan warga. Kami sudah pernah melakukan penertiban, tapi beberapa waktu kemudian dibuka lagi dengan alasan butuh penghasilan,” ungkap salah satu kepala desa.

Mayoritas peserta rapat sepakat bahwa penertiban harus dilakukan secara tegas, bahkan jika perlu dilakukan penutupan permanen. Mereka menilai bahwa keberadaan cafe ilegal lebih banyak membawa dampak negatif dibandingkan manfaatnya, dan hanya menguntungkan segelintir pihak.

“Kami ingin cafe-cafe semacam ini dipusatkan di kawasan wisata saja sesuai dengan regulasi. Jangan sampai tersebar di desa-desa karena sangat meresahkan masyarakat,” tegas seorang kepala desa lainnya. (F/Kom)

Rapat Evaluasi Percepatan realisasi Anggaran, Bupati LAZ : Jaga Akuntabilitas, Transparansi, dan Berorientasi pada Hasil

HarianNusa, Lombok Barat –

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menggelar rapat evaluasi dan percepatan penyerapan anggaran dan peningkatan persentase pelaksanaan program. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Jayengrane kantor bupati Lombok Barat, Senin 23 Juni 2025. Hadir dalam rapat ini Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ), Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha (UNA),  seluruh Kepala OPD lingkup pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat.

Dalam arahannya Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) mengidentifikasi beberapa permasalahan yang harus segera dibenahi, mulai dari validitas perencanaan, pengelolaan aset yang belum tertib, hingga pemanfaatan aplikasi manajemen kinerja. Perbaikan diharapkan dapat meningkatkan capaian kinerja pada triwulan berikutnya. Hal ini seiring dengan upaya mempercepat pembangunan daerah secara lebih merata dan berkelanjutan. Ia juga meminta seluruh perangkat daerah memperkuat pengendalian internal dan menertibkan administrasi pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan APBD harus tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. 

“Kita harus mengelola keuangan dan program secara optimal dengan menjaga akuntabilitas, transparansi, dan berorientasi pada hasil. Tentu hal ini untuk dapat mewujudkan pembangunan yang efektif dan efisien serta tepat sasaran,”ujarnya.

Bupati LAZ juga menekankan, ada beberapa hal penting yang harus di lakukan dalam percepatan realisasi anggaran. Hal tersebut antara lain optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penertiban aset dan persediaan, efesiensi anggaran, kesesuaian standar pekerjaan fisik, serta penguatan kolaborasi lintas program untuk mendukung reformasi birokrasi. Jika serapan anggaran sudah  dilakukan secara optimal, maka akan menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, meski masih terdapat sejumlah catatan. “Mari kita optimalkan dan maksimalkan kerja kita untuk masyarakat dan daerah kita tercinta,” ujarnya.

Rapat evaluasi percepatan penyerapan anggaran dan peningkatan persentase pelaksanaan program bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan dapat terserap secara optimal. Selain itu agar program-program yang telah direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan target perencanaan. (F/Kom)

Belanja Pegawai Lobar diatas 30 Persen, Bupati LAZ Akan Tingkatkan PAD dan Rasionalisasi Pegawai berbasis Kinerja

HarianNusa, Lombok Barat – Bupati Lombok Barat melaksanakan apel pagi bersama seluruh pegawai dari setiap OPD yang ada di lingkup kantor bupati Kabupaten Lombok Barat, Senin 23 Juni 2025. Apel pagi dipimpin langsung Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ). didampingi oleh Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha (UNA), Sekda Lobar H. Ilham, Sekwan Lobar, Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, Kepala Bagian, Sekdis dan di ikuti oleh seluruh ASN, PPPK dan Non ASN.

Dalam amanatnya Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) mengatakan kondisi belanja pegawai Lombok Barat berada pada posisi 38 persen atau diatas standart yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yaitu maksimal 30 persen. Hal ini mengharuskan pemerintah daerah mengambil langkah cepat untuk mengatasi kondisi ini untuk mengurangi belanja pegawai dari 38 persen menjadi 30 persen.

Bupati LAZ mengatakan ada beberapa cara yang harus dilakukan yaitu dengan melakukan optimalisasi PAD, efisiensi anggaran dan pilihan terakhir rasionalisasi pegawai. Langkah mengoptimalkan PAD dapat dilakukan dengan cara meningkatkan PAD termasuk mencegah kebocoran dan Efisiensi Anggaran di semua lini. Pilihan terakhir yang dapat dilakukan adalah rasionalisasi pegawai berbasis kinerja dan dilakukan restrukturisasi organisasi. “Mari kita mulai hal-hal yang kecil pada diri kita untuk melakukan perubahan yang besar dan terus menggali potensi-potensi baru serta mengoptimalkan yang ada. Tentu untuk rasionalisasi pegawai adalah pilihan terakhir dan akan dilakukan berbasis kinerja. Yang memiliki kinerja baik akan bertahan sedangkan yang tidak berkinerja baik akan dirasionalisasi. Karenanya mari semua berkinerja baik,” ujarnya.

Lebih lanjut Bupati Lobar yang akrab disapa LAZ itu menekankan berbagai hal terkait dengan pentingnya assessment kepada semua jenjang jabatan, agar Bupati dan Wakil Bupati punya database. Ia mengatakan semua ASN sudah saatnya untuk bekerja dengan basis kinerja. Karena ia bersama wakil bupati akan melakukan promosi dan mutasi berbasis kinerja. Pemerintah daerah dalam hal ini akan konsisten menerapkan good Governance. Tugas kita sebagai ASN adalah menjalankan amanah yg sudah dititipkan masyarakat serta menterjemahkan kebijakan dan membantu pimpinan daerah dalam melayani masyarakat. 

“Mari tunjukkan kinerja terbaik, dan kompetensi yang melekat pada diri kita sehingga kinerja terbaik menjadi pertimbangan utama dari sebuah perencanaan ” tandasnya 

Bupati LAZ berharap, satu-satunya tolak ukur yang bisa dilakukan hanya berbasis kinerja, tunjukkan cara kerja dan kemampuan terbaik kita, karena kemampuan terbaik itulah yang akan menentukan arah kita kemana. 

“Mari terus bekerjasama dan menjaga kekompakan serta memiliki sudut pandang dan tujuan yang sama sehingga akan mempercepat untuk mencapai tujuan dalam membangun daerah menuju masyarakat Lombok Barat yang maju, mandiri dan berkeadilan,” harapnya.

Pelaksanaan apel pagi merupakan kewajiban bagi setiap pegawai ASN, PPPK, maupun Pegawai Kontrak Daerah. Selain untuk mendengar Arahan pimpinan, apel pagi juga bermanfaat untuk melatih kedisiplinan dan tanggung jawab bagi setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) begitu juga dengan pegawai Non ASN. Acara apel pagi ini berjalan baik dan lancar. (F/Ikp)