HarianNusa.com, Mataram – Fraksi PPP menilai peralihan Konversi Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah tidak tepat. Menurutnya sebaiknya pemerintah membentuk Bank NTB Syariah tersendiri tanpa harus mengganggu Bank yang sudah ada.
Hal itu dikatakan Anggota DPRD Provinsi NTB Fraksi PPP, Drs.TGH Hazmi Hamzar, SH, di kantornya, Senin (19/3/2018).
TGH Hazmi mengatakan sebaiknya peralihan Konversi Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah jangan terlalu dipaksakan alasannya sampai sekarang kita belum tahu bagaimana jalannya Bank NTB Syariah ini. Terlebih jika Bank NTB Syariah ini nantinya gagal berkembang maka tidak bisa dikembalikan menjadi Bank Konvensional lagi.
“Bagaimana kita kalau sudah seperti itu?” ujarnya penuh tanya.
Mengenai kekurangan modal 1,2 triliun, ia menyarankan untuk mengumpulkan pengusaha muslim NTB untuk menanamkan modalnya.Menurutnya tidak sulit bagi mereka mengumpulkan sama-sama 100-200 miliar.
“Masa sulit mencari 1,2 Triliun. Kalau tidak nyeberanglah keluar untuk mencari,1,2 triliun saja kok susah sekali mencari,” ujarnya.
Menurutnya, dari infrastrukturnya saja Konversi Bank NTB belum memenuhi syarat menjadi Bank NTB Syariah karena kepemimpinan masih dipegang oleh orang konvensional.
“Sekarang kalau kita bikin jadi Bank NTB Syariah siapa yang akan memimpin sementara pimpinannya orang Konvensional semua. Bagaimana menentukan Bank Syariah kalau pimpinannya orang konvensional,” ungkapnya.
Ia menyarankan sebaiknya seluruh persyaratan konversi Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah dilengkapi dahulu. Dan harus ada penelitian yang komprehensif supaya tidak bolak balik. Karena jika sudah menjadi Bank Syariah tidak bisa kembali menjadi bank konvensional.
“Supaya full syariah, sumber dananya syariah, yang mengelola syariah, bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat dengan syariah dan pesertanya juga syariah. Itu namanya benar-benar Bank Syariah,” tandasnya.
Ia menyarankan sebaiknya pemerintah jangan terlalu memaksakan konversi Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah jika belum siap dana dan infrastruktur.
“Bagaimana mau dikatakan syariah jika sumber dananya bukan syariah dan pengelolanya bukan syariah,” lanjutnya.
Ia menegaskan sebaiknya membentuk Bank NTB Syariah yang baru tanpa harus mengganggu Bank NTB yang sudah ada.
Dijelaskannya Fraksi PPP akan menyetujui perubahan konversi Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah jika sudah jelas siap. Kita tidak setuju itu karena belum siap.
“Kita akan setuju dengan catatan mari tunjukkan siapa yang akan mengelola Bank Syariah ini. Kedua, kalau gagal nanti tidak boleh balik ke konversional siapa yang akan bertanggungjawab. Sumber dananya dari mana karena sumber dana Bank Syariah tidak bisa dari Bank konvensional,” cetusnya.
Ditegaskannya lagi, untuk beralih menjadi Bank Syariah semuanya harus syariah juga, baik modal, infrastruktur dan manajemennya.
“Baru bisa dikatakan syariah jika semuanya syariah, dananya syariah, pengelolanya, syariah, pengelolaannya syariah dan nasabahnya pun syariah, jadi semuanya harus syariah,” pungkasnya. (f3)
