Beranda blog Halaman 47

Jalan Terong Tawah Mulai Dikerjakan, Bupati LAZ Terjun ke Lokasi

Redaksi
-
0
Jalan Terong Tawah Mulai Dikerjakan, Bupati LAZ Terjun ke Lokasi

HarianNusa, Lombok Barat – Komitmen Bupati Lombok Barat H.Lalu Ahmad Zaini (LAZ) dan Wakil Bupati Hj. Nurul Adha (UNA) dalam melakukan perubahan dan kerja nyata di Lombok Barat tidak perlu diragukan lagi. Setelah sukses Meramaikan Kota Gerung, kini Pasangan LAZADHA melakukan kerja nyata dengan memperbaiki ruas Jalan Terong Tawah, Kecamatan Labuapi yang sering dikeluhkan oleh sejumlah warga. Bupati LAZ didampingi Kadis PUPR H.Lalu Winengan langsung turun ke lokasi, Selasa 14 Mei 2025, sebagai tanda dimulainya pengerjaan ruas jalan ini.

Ditemui di lokasi Bupati LAZ mengatakan, proses pengerjaan ruas jalan ini sudah dapat dimulai karena pemenang tender sudah diumumkan dan sudah berkontrak. Menurutnya, hal ini sebagai respon cepat Pemerintah Daerah terhadap berbagai keluhan yang disampaikan warga terhadap kondisi jalan yang banyak dilalui oleh warga perumahan di sekitar Terong Tawah.

"Alhmdulillah Jalan ini mulai dikerjakan bulan Mei. Hal ini sebagai respon dan kerja nyata kami dalam melakukan perubahan di Lombok Barat. Kita berdoa agar jalan ini bisa segera selesai dan dapat dilalui oleh masyarakat," ujarnya.

Dalam kesempatan ini Bupati LAZ juga meminta kepada warga untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan di Lobar. Hal tersebut dapat dilakukan dengan tertib membayar pajak PBB. Karena menurut data yang ada 50 persen warga di sekitar belum melaksanakan kewajiban membayar PBB ke Pemda Lombok Barat. Hal ini penting agar pemerintah dapat melaksanakan pembangunan dengan baik.
"Tentu masyarakat juga perlu berpartisipasi dalam pembangunan dengan membayar kewajiban pajak PBB karena dari data yang ada 50 persen warga sekitar belum membayar PBB. Mari kita bersinergi untuk memajukan Lombok Barat tercinta," harapnya.

Sementara itu Kadis PUTR Kabupaten Lombok Barat, HK Lalu Winengan beberapa waktu lalu mengatakan pemenang lelang proyek ini diketahui PT Sinar Emas Samudra. Perusahaan tersebut beralamat di Jalan Setia Budi, Nomor 28, Lingkungan Temacun, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Perusahaan ini memenangkan lelang dengan harga penawaran Rp 6,1 miliar. Proses pengerjaan akan dimulai bulan Mei 2025. ”Pengerjaan dimulai. Mudah – mudah berjalan lancar dan maksimal agar dapat bermanfaat bagi masyarakat," harap Winengan

Setelah melakukan peninjauan di sekitar lokasi, Bupati Lobar juga berkesempatan untuk mencoba menjadi operator Ekskavator sebagai bentuk keseriusan Pemkab dalam membangun ruas jalan terong tawah. (F2)

Ket. Foto:
Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini didampingi Kadis PUPR Lobar HK. Lalu Winengan meninjau langsung proses perbaikan jalan terong tawah. (Ist)

Atasi Blank Spot dan Digitalisasi, Bupati LAZ Cari Terobosan Anggaran ke Pusat

Redaksi
-
0
Atasi Blank Spot dan Digitalisasi, Bupati LAZ Cari Terobosan Anggaran ke Pusat

HarianNusa, Lombok Barat – Upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam mencari terobosan anggaran pembangunan ke Pemerintah Pusat tidak perlu diragukan lagi. Terbaru Bupati Lombok Barat H.Lalu Ahmad Zaini (LAZ) mencari terobosan anggaran pembangunan infrastruktur digital ke Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi di Jakarta, Kamis, 8 Mei 2025. Bupati LAZ didampingi oleh Kadis Kominfotik Ahad Legiarto dan Kabid Aptika Sumirah diterima langsung oleh Sekertaris Jenderal Kementerian Komdigi RI, Dr. Ir. Ismail, MT.

Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) mengatakan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI, Dr. Ir. Ismail, MT., menjadi langkah strategis dalam mempercepat transformasi digital di Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan ini bertujuan membahas peluang bantuan teknis dan pendanaan dari Kementerian Komdigi untuk mendukung program kota cerdas (smart city) dan digitalisasi di Kabupaten Lombok Barat salah satunya untuk mengatasi blank spot di beberapa titik di Lobar.

"Fokus utama pertemuan hari ini mencakup penyelesaian masalah blank spot, penguatan infrastruktur digital, serta peningkatan literasi digital masyarakat. Kami memaparkan kondisi terkini Lombok Barat, termasuk tantangan geografis yang menyebabkan masih adanya daerah dengan sinyal lemah atau tidak terjangkau jaringan internet" ungkapnya.

Bupati LAZ memaparkan tentang pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, seperti pembangunan menara BTS, serta program pendampingan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan teknologi. Bupati LAZ mengatakan sebagai bentuk keseriusan Pemda dalam mencari terobosan anggaran, pihaknya menyerahkan secara lansung surat permohonan resmi yang memuat daftar kebutuhan teknis dan anggaran untuk program digitalisasi.

"Kami serahkan langsung Surat permohonan yang menjadi dasar bagi Kementerian Komdigi dalam menilai prioritas bantuan yang dapat dialokasikan ke Lombok Barat. Kami berharap agar kita diberikan bantuan yang maksimal agar dapat mengatasi masalah blank spot dan memperkuat digitalisasi di Lobar," harapnya.

Sementara itu Sekjen Kementerian Komdigi, Dr. Ismail, MT menjelaskan sejumlah program yang dapat diakses pemerintah daerah pada tahun 2025. Di antaranya adalah program penguatan akses internet untuk desa dan sekolah, perluasan jaringan pita lebar bagi UMKM, pembangunan BTS di daerah tertinggal, serta pelatihan literasi digital bagi masyarakat umum. Ia mengatakan untuk memperoleh bantuan tersebut diperlukan prosedur administratif, seperti pengajuan surat permohonan yang spesifik dan memiliki target. Hal te sebut merupakan syarat utama untuk menerima bantuan. Ia mengapresiasi langkah cepat Bupati yang telah menyiapkan dokumen permohonan secara lengkap dan langsung menyerahkannya dalam pertemuan tersebut.

"Kami berterima kasih dan mengapresiasi langkah cepat dari Bupati Lombok Barat yang langsung menyerahkan surat permohonan bantuan kepada kami. Ini adalah bentuk keseriusan dan komitmen Pemkab Lombok Barat dalam mengajukan permohonan bantuan kepada kementerian Komdigi," ujarnya.

Kadis Kominfotik Lombok Barat Ahad Legiarto , menyampaikan harapan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk dapat menjadi salah satu prioritas penerima manfaat program Kementerian Komdigi, baik untuk jangka pendek maupun panjang. Ia menambahkan dalam kesempatan tersebut Bupati LAZ menyatakan komitmennya untuk melakukan koordinasi intensif dengan tim pusat guna memastikan implementasi program berjalan sesuai kebutuhan daerah.

"Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan masalah blank spot, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi digital, peningkatan kualitas layanan publik, serta pemerataan akses teknologi. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, transformasi digital di Lombok Barat diyakini akan mempercepat terwujudnya masyarakat yang inklusif dan berdaya saing di era digital," ujarnya. (F2)

Bayi 2 Bulan Dianiaya Ayah Kandung di Mataram, Alami Lebam dan Memar Serius

Redaksi
-
0
Bayi 2 Bulan Dianiaya Ayah Kandung di Mataram, Alami Lebam dan Memar Serius

HarianNusa, Mataram – Peristiwa tragis mengguncang warga Mataram setelah seorang bayi berusia dua bulan menjadi korban penganiayaan brutal yang diduga dilakukan ayah kandungnya sendiri. Pelaku berinisial MO alias Pian, warga Kecamatan Mataram, kini telah diamankan polisi setelah dilaporkan oleh istrinya.

Aksi keji tersebut terjadi di kediaman mereka di Perumahan Jatisela, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, pada Rabu (07/05/2025) sekitar pukul 16.00 WITA. Menurut keterangan pihak kepolisian, kekerasan terjadi saat korban, bayi mungil berinisial MRR, sedang menangis dan digendong oleh pelaku.

Alih-alih menenangkan, MO justru meledak emosi. Setelah menyerahkan bayi kepada istrinya, ia tiba-tiba memukul bagian mata kiri korban dengan tangan mengepal, lalu menghantam bagian kening dan dada bayi yang tak berdaya. Akibat tindakan tidak manusiawi itu, korban mengalami luka lebam serius di wajah dan dada.

“Korban langsung dilarikan ke RS Bhayangkara untuk pemeriksaan, dan dirujuk ke RSUD Kota Mataram karena kondisinya cukup parah,” ungkap Kasat Reskrim Polresta Mataram, AKP Regi Halili, Jumat (09/05/2025).

Setelah menerima laporan, Unit PPA Polresta Mataram dan Tim Resmob bergerak cepat. Pelaku berhasil dibekuk saat sedang mengamen di kawasan Jalan Udayana. Ia ditangkap tanpa perlawanan dan langsung digiring ke Mapolresta Mataram untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

MO kini mendekam di balik jeruji besi dan dijerat Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan ancaman hukuman penjara maksimal lima tahun.

“Kekerasan terhadap anak, apalagi bayi, adalah kejahatan berat. Kami tidak akan mentolerir pelaku dan akan menindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” tegas AKP Regi.

Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk tidak diam jika melihat atau mencurigai tindakan kekerasan dalam rumah tangga. (F2)

Ket. Foto:
MO, terduga penganiaya anak kandung sendiri yang masih berusia dua bulan saat diamankan di Mapolresta Mataram. (Ist)

ASUS Luncurkan ExpertCenter All-in-One (AiO) EG3408WVA di Batam: Solusi Lengkap untuk Sektor Layanan Publik

Redaksi
-
0
ASUS Luncurkan ExpertCenter All-in-One (AiO) EG3408WVA di Batam: Solusi Lengkap untuk Sektor Layanan Publik

ASUS Indonesia memperluas lini produk komersialnya dengan meluncurkan ExpertCenter AiO EG3408WVA, desktop bisnis TKDN tinggi yang dirancang untuk kebutuhan sektor pemerintahan dan bisnis, melengkapi lini solusi ASUS yang mencakup juga laptop bisnis ExpertBook. Perangkat ini menjadi solusi komputasi modern yang dirancang untuk mendukung operasional instansi pemerintah, khususnya pada sektor administrasi dan pelayanan publik. Perangkat ini diproduksi secara lokal di Batam dengan TKDN lebih dari 40%, sebagai bagian dari komitmen ASUS dalam mendukung penguatan industri teknologi nasional sekaligus menghadirkan solusi teknologi yang relevan untuk sektor publik Indonesia.

“Peluncuran ASUS AiO EG3408WVA menegaskan komitmen jangka panjang kami menghadirkan teknologi andal yang mendukung transformasi digital sektor pelayanan publik di Indonesia. Diproduksi di Batam dengan standar TKDN tinggi, perangkat ini melengkapi solusi komputasi ASUS, termasuk lini desktop ExpertCenter dan laptop bisnis ExpertBook, yang dirancang untuk keberlanjutan pengadaan teknologi di sektor publik dan bisnis modern. Lebih dari itu, lini kami juga berkontribusi pada penguatan industri nasional serta penciptaan nilai tambah bagi ekosistem teknologi dalam negeri,” ujar Yulianto Hasan, Director of Commercial Product ASUS Indonesia.

Dengan desain yang minimalis, dan modern, ASUS AiO EG3408WVA menyatukan performa tinggi dan efisiensi ruang dalam satu perangkat terpadu. Produk ini sangat sesuai digunakan di berbagai instansi pemerintah yang memerlukan perangkat kerja fungsional, stabil, dan mudah diintegrasikan ke dalam sistem yang sudah berjalan.

Performa Tangguh dalam Efisiensi Tinggi

ASUS AiO EG3408WVA ditenagai oleh Intel® Core™ Generasi ke-13 yang menawarkan keseimbangan optimal antara performa tinggi dan efisiensi energi. Dipadukan dengan RAM DDR5 hingga 32GB yang berkecepatan 5200MHz, perangkat ini mampu menangani multitasking berat, pengolahan data administratif, serta menjalankan berbagai aplikasi produktivitas yang umum digunakan di lingkungan kerja pemerintah.

Ditambah dukungan Intel® Iris Xᵉ Graphics, perangkat ini mampu menampilkan visualisasi data dan presentasi dengan detail tinggi, hingga menampilkan detail akurasi yang tajam. Visualisasi ini akan terlihat seperti aslinya berkat dukungan layar IPS NanoEdge 23,8 inci beresolusi Full HD, dengan sudut pandang hingga 178° wide-view, memungkinkan layar dapat tetap terlihat jelas dari sudut manapun. Pengguna dapat dengan nyaman menangani berbagai kebutuhan visual mulai dari presentasi, visualisasi data teknis, pengolahan laporan, hingga penyusunan materi sosialisasi.Lebih dari itu, ASUS AiO EG3408WVA juga didukung dengan fitur penunjang produktivitas untuk memastikan kelancaran kerja multitasking dengan stabil—mulai dari pemrosesan dan penyimpanan data, hingga pengelolaan sistem administratif

Desain Hemat Ruang dengan Ketahanan Andal

ASUS AiO EG3408WVA dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan lingkungan kerja yang memerlukan efisiensi ruang tanpa mengorbankan ketangguhan perangkat. Dengan desain All-in-One minimalis dan screen-to-body ratio hingga 88%, perangkat ini mengurangi kebutuhan ruang kerja sekaligus memberikan tampilan modern yang rapi dan profesional—ideal untuk ruang administrasi, loket pelayanan publik, maupun ruang kerja eksekutif.

Layar IPS berukuran 23,8 inci dibalut dengan lapisan anti-glarememastikan kenyamanan visual dalam berbagai kondisi pencahayaan, mengurangi pantulan cahaya yang sering menjadi tantangan di lingkungan kantor terbuka. Selain itu, refresh rate 100Hz memberikan tampilan yang lebih halus untuk tugas-tugas grafis ringan dan pengalaman visual yang lebih nyaman saat bekerja dalam waktu lama.  Untuk audio, dual speaker 3W yang didukung Dolby Atmos® memberikan kualitas suara yang jernih dan imersif, mendukung kebutuhan rapat daring maupun pemutaran media.

Konektivitas dan Integrasi Jaringan Lengkap

Untuk mendukung kelancaran integrasi, ASUS AiO EG3408WVA menawarkan konektivitas yang lengkap dan mutakhir: Wi-Fi 6E untuk akses internet yang cepat dan stabil, serta berbagai port lengkap mulai dari satu USB-C, HDMI, Ethernet, hingga lima USB Type-A, memungkinkan integrasi mudah ke sistem jaringan pemerintah atau perangkat tambahan lainnya.  Penyimpanan SSD PCIe® 4.0 hingga 1TB memastikan kecepatan baca/tulis data yang tinggi dan respons sistem yang cepat untuk mempercepat alur kerja harian.

Demi memastikan keamanan data dan privasi pengguna, perangkat ini juga dibekali dengan teknologi Enterprise-grade Security melalui modul TPM 2.0 dan Webcam Privacy Shield, memberikan lapisan perlindungan yang krusial bagi instansi yang menangani informasi sensitif. Perangkat ini juga dilengkapi dengan Kensington Lock, memberikan perlindungan ekstra ketika perangkat ini dioperasikan di area publik yang terbuka.

Dengan proses produksi yang dilakukan di dalam negeri, melalui kerja sama dengan PT Sat Nusapersada di Batam, ASUS menghadirkan layanan purnajual menyeluruh, termasuk garansi seluruh komponen utama hingga 3 tahun, perlindungan kerusakan tak disengaja selama 1 tahun (Accidental Damage Protection), serta dukungan lebih dari 140 service center di seluruh Indonesia. Dengan Dukungan ASUS Control Center untuk manajemen IT terpusat — solusi ideal bagi institusi besar dan pemerintahan.

“ASUS terus berinovasi dalam menciptakan perangkat yang tak hanya andal dari sisi teknis, tapi juga mendukung pertumbuhan ekosistem industri teknologi nasional. Hal ini sejalan dengan komitmen ASUS untuk menjadi mitra strategis jangka panjang bagi pemerintah, sekaligus mendukung visi Indonesia untuk kemandirian digital,” tambah Yulianto Hasan, Peluncuran ASUS AiO EG3408WVA ini melengkapi lini Expert Series lainnya, yaitu ExpertCenter DG500MER dan ExpertCenter EG3408WVA, yang diluncurkan bersamaan di  Batam. Kehadiran tiga produk ASUS Expert Series ini semakin memberikan kemudahan bagi sektor pemerintah untuk memenuhi kebutuhan solusi komputasi yang dapat disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan kebutuhan di berbagai sektor, baik sektor publik maupun sektor lainnya. Langkah ini semakin menegaskan visi ASUS untuk menjadi mitra strategis jangka panjang bagi pemerintah sekaligus mendukung kemandirian teknologi.

Rakor Kependudukan, Wabup UNA: Tertib Adminduk adalah Modal Dasar Untuk Wujudkan Kesejahteraan

Redaksi
-
0
Rakor Kependudukan, Wabup UNA: Tertib Adminduk adalah Modal Dasar Untuk Wujudkan Kesejahteraan

HarianNusa, Lombok Barat – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menggelar Rapat Koordinasi Kependudukan tahun 2025. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Lombok Barat, Kamis, 8 Mei 2025 dihadiri oleh Wakil Bupati Lobar Hj. Nurul Adha, Anggota DPRD Lobar H. Beny Basuki, Asisten I Setda Lobar Fauzan Husniadi, Kepala Dinas Dukcapil H. Saeful Ahkam, Sejumlah Kepala OPD, Operator Adminduk Desa, Operator Adminduk rumah sakit dan undangan lainnya.

Dalam sambutannya Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha atau yang lebih dikenal dengan Ummi Nurul Adha mengatakan rakor Adminduk ini sangat penting karena membahas tentang berbagai kendala dan solusi dalam persoalan Adminduk. Ia mengatakan data Adminduk ini sangat penting karena merupakan modal dasar dalam mengambil kebijakan kebijakan nasional dan daerah terkait berbagai sektor dan persoalan yang ada.

"Karenanya mari kita benar benar dalam menyelesaikan data Adminduk ini. Karena tertib Adminduk adalah modal dasar untuk wujudkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Dalam kesempatan ini Wakil Bupati Lombok Barat juga mengapresiasi langkah langkah yang dilakukan oleh dinas dukcapil dalam menyelesaikan data Adminduk. Menurutnya langkah Dukcapil melalui kemitraan dengan desa melalui kios adminduk ini sangat mempermudah masyarakat dalam mengurus adminduk. Terobosan terobosan seperti ini sangat dibutuhkan untuk memudahkan masyarakat.

"Tentunya dibutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan tertib adminduk. Kami apresiasi langkah langkah yang dilakukan oleh dukcapil," ujarnya.

Ummi Nurul Adha mengatakan data Adminduk ini merupakan data dasar satu data Lombok Barat. Berbagai kebijakan seperti pengentasan kemiskinan, stunting, dan intervensi kemiskinan dibutuhkan data Adminduk yang akurat. Sehingga langkah langkah dukcapil untuk memperbaiki data Adminduk melalui pembuatan SOP dan pelayanan yang maksimal sangat penting untuk Lombok Barat kedepan.

Sementara itu Kepala Dinas Dukcapil Saeful Ahkam dalam laporannya mengatakan rapat koordinasi Kependudukan ini dilaksanakan setiap tahun. Namun di tahun 2024 lalu tidak dilaksanakan karena ada efisiensi anggaran dan ada agenda politik nasional sehingga pihaknya menghindari adanya kegiatan yang bersifat pengumpulan masa. Ia mengatakan jumlah penduduk Lombok Barat 762.757 jiwa per April 2025. Sementara wajib KTP sebesar 536.489 jiwa. Dalam kesempatan ini ia juga melaporkan jumlah operator Kios Adminduk desa sebanyak 90 desa yang semestinya 104 desa dimana sisanya perlu ada advokasi lebih lanjut agar lebih aktif lagi.

"Selain itu kita juga memiliki operator Adminduk di 7 puskesmas dari 21 puskesmas dan 3 rumah sakit yaitu RSUD Tripat, RSUD Awet muda dan Rumah Sakit Mitra Medika. Ini semua sangat membantu kami dalam pendataan Adminduk," ujarnya.

Dalam kegiatan ini juga diberikan penghargaan bagi Kios Adminduk terbaik di 3 desa dan rumah sakit. Kegiatan ini berjalan dengan lancar. (F2)

Ket. Foto:
(Wakil Bupati Lobar Hj. Nurul Adha (dua dari kiri) Anggota DPRD Lobar H. Beny Basuki (tiga dari kiri), Asisten I Setda Lobar Fauzan Husniadi (paling kiri), Kepala Dinas Dukcapil H. Saeful Ahkam (paling kanan). (Ist)

Wabup UNA Ajak Bangun Lombok Barat Lombok Barat dengan Kolaborasi

Redaksi
-
0
Wabup UNA Ajak Bangun Lombok Barat Lombok Barat dengan Kolaborasi

HarianNusa, Lombok Barat – Baru tiga bulan sejak dilantik, pasangan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat, Lazadha (Lalu Ahmad Zaini – Ummi Nurul Adha), terus menunjukkan geliat kepemimpinan yang kolaboratif dan terbuka. Terbaru, Wakil Bupati Lombok Barat Ummi Nurul Adha (UNA) menerima audiensi dari Lembaga Amal Bhakti Dunia Islam (Abadi) di ruang kerjanya, Rabu (07/05/25). Kunjungan ini memperkuat sinyal bahwa banyak pihak kini ingin ambil bagian dalam memajukan Lombok Barat.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Bappeda H. Akhmad Saikhu, Kepala Dinas Sosial L. Martajaya, serta Kepala Badan Kesbangpol Mahnan. Agenda utama audiensi adalah penjajakan kerja sama sosial kemanusiaan dan pengenalan program “Desa Berdaya” yang diinisiasi oleh Yayasan Abadi.

Wakil Bupati UNA menyambut baik niat kolaborasi ini dan menyampaikan apresiasinya kepada Yayasan Abadi. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga sosial dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan partisipatif.

> “Kami menyambut baik kolaborasi ini sebagai langkah bersama dalam mewujudkan Kabupaten Lombok Barat maju, mandiri, berkeadilan, dan sejahtera dari desa. Mari kita bangun Lombok Barat dengan semangat kolaborasi dan sinergi,” ujar UNA.

Sebagai Ketua DPD PKS Lombok Barat, UNA juga menggarisbawahi pentingnya peran serta masyarakat dan lembaga non-pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah. Terlebih, program sosial seperti bantuan untuk disabilitas, lansia, penanganan stunting, dan pengentasan kemiskinan ekstrem sangat memerlukan keterlibatan banyak pihak.

Ketua Yayasan Abadi, Hamdi, menyatakan bahwa kunjungan ini bertujuan mempererat hubungan dengan Pemkab Lobar sekaligus memperkenalkan pengurus baru dan sejumlah program unggulan mereka. Salah satu yang menjadi fokus adalah pembentukan “Desa Berdaya” yang menargetkan kelompok rentan di masyarakat agar dapat lebih mandiri dan sejahtera.

> “Kami berharap program ini mendapat dukungan penuh dari Pemkab Lombok Barat agar bisa lebih maksimal dalam membantu masyarakat. Ini adalah langkah menuju Lombok Barat yang inklusif dan berdaya,” ujar Hamdi. (F2)

Ket. Foto:

Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha (Ummi Nurur Adha/UNA). (Ist)

Wabup UNA: Penanganan Stunting Butuh Kolaborasi dan Kepedulian Sosial

Redaksi
-
0
Wabup UNA: Penanganan Stunting Butuh Kolaborasi dan Kepedulian Sosial

HarianNusa, Lombok Barat – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Kesehatan menggelar Pertemuan Analisis Situasi Konvergensi Stunting Tingkat Kabupaten di Ujung Landasan Restaurant & Convention Hall, Gerung, Selasa (6/5). Kegiatan ini menjadi langkah strategis Pemkab dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna mempercepat penurunan angka stunting di wilayahnya.

Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha (Ummi Nurul Adha/UNA), Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Tripat, Direktur RSUD Awet Muda, kepala OPD, camat se-Kabupaten Lombok Barat, serta tamu undangan lainnya.

Dalam arahannya, Wabup UNA menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting merupakan program nasional yang harus didukung penuh oleh seluruh elemen pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan pendekatan pencegahan yang konkret.

"Perlu adanya kepedulian sosial dan kepekaan terhadap sesama. Salah satu langkah pencegahan bisa dilakukan dengan membantu pemberian makanan tambahan bergizi kepada keluarga yang membutuhkan," ujar Wabup UNA.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara parsial oleh satu dinas saja. “Harus ada kolaborasi lintas sektor agar intervensi yang dilakukan lebih masif dan efektif. Kita perlu bergerak cepat dan mewujudkan langkah nyata dalam mengatasi stunting,” tambahnya.

Pertemuan ini juga memaparkan hasil analisis situasi terkini terkait prevalensi stunting di berbagai kecamatan di Lombok Barat. Data dan pemetaan tersebut menjadi dasar penting dalam penyusunan rencana aksi konvergensi stunting yang lebih tepat sasaran ke depan.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menegaskan komitmennya dalam menurunkan angka stunting dengan pendekatan konvergensi, berbasis data, dan melibatkan semua unsur terkait demi menciptakan generasi masa depan yang sehat dan unggul. (F2)

Ket. Foto:
Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha (Ummi Nurul Adha/UNA). (Ist)

Temui Bupati LAZ, Plt Ketua PMI Lombok Barat Laporkan Kesiapan Muskab

Redaksi
-
0
Temui Bupati LAZ, Plt Ketua PMI Lombok Barat Laporkan Kesiapan Muskab

HarianNusa, Lombok Barat – Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Lombok Barat Fahrul Mustofa bersama Sekretaris Dewan Kehormatan PMI NTB Hamdan Kasim, dan Sekretaris PMI Provinsi NTB Lalu Dody Setiawan menemui Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini.

Dalam pertemuan di kantor Bupati Lombok Barat, Selasa (6/5/2025) itu, Fahrul melaporkan kondisi pengurus ranting yang baru telah dibentuk di semua Kecamatan di Lombok Barat.

Fahrul Mustofa mengatakan dalam pertemuan dengan Bupati, pihaknya telah melaporkan kondisi pengurus ranting yang baru di masing-masing kecamatan.

"Kondisi PMI Lombok Barat ini bak kapal karam. Kita mulai merapikan mulai dari laporan, pengurus ranting dan membentuk yang baru," kata Arul sapaan nya di hadapan Bupati Lombok Barat.

Arul mengatakan setelah merapikan pengurus tingkat kecamatan di PMI Lombok Barat, pihaknya siap mensukseskan Musyawarah Kabupaten sesuai arahan Ketua PMI Provinsi NTB.

"Pada intinya siap mendukung program pak Bupati. Kami berkomitmen dengan semua pengurus yang sudah kita bentuk di tingkat kecamatan. Kami pastikan mendukung program Bupati Lombok Barat," tegas tokoh pers NTB itu.

Sekretaris PMI Provinsi NTB Lalu Dody Setiawan mengatakan persiapan Muskab PMI Lombok Barat sudah dilaporkan langsung oleh Plt Ketua PMI Lombok Barat kepada Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini.

"Muskab PMI Kabupaten Lombok Barat ini sudah siap dan kami dari PMI Provinsi juga berdasarkan laporan dari Plt Ketua PMI Lombok Barat yang telah memastikan bahwa pengurus kecamatan yang ada di Lombok Barat ini kemarin sudah berproses untuk melegitimasi kapasitasnya sebagai pengurus kecamatan yang sah," kata Dody.

Dody mengatakan penataan pengurus baru tingkat kecamatan sudah sepenuhnya dilakukan oleh Plt Ketua PMI Lombok Barat dengan begitu sabar. Sebab beberapa masalah ditemukan selama bertugas sebagai Plt Ketua PMI.

"Seluruh pengurus kecamatan sudah sah dan kemudian sudah berproses sesuai dengan ketentuan di AD/ART. Maka dengan ketentuan kita untuk menyiapkan Muskab PMI Lombok Barat tentunya berdasarkan tugas Plt untuk mengawal Muskab ini dengan baik," ujarnya.

Fahrul Mustofa, kata Dody, secara eksplisit menyampaikan kesiapan di hadapan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini untuk menggelar Muskab PMI Lombok Barat secara terbuka berdasarkan ketentuan AD/ART.

"Pada hari ini kami silaturahmi dengan Bupati Lombok Barat, sebagai pelindung PMI di Lombok Barat. Dan arahan beliau saat ini sudah siap musyawarah kabupaten. Maka kita segera siapkan sesuai dengan ketentuan AD/ART," katanya.

Setelah itu kata Dody, PMI Provinsi NTB juga akan menyampaikan laporan kepada bidang organisasi PMI Pusat untuk mendukung Muskab PMI Lombok Barat untuk memilih nahkoda yang baru atau difinitif.

"Secepat mungkin Muskab PMI Lombok Barat kita akan publish ke publik sehingga siapa pun bisa mendaftarkan diri sebagai ketua. Karena sesuai AD/ART Ketua PMI itu siapa pun bisa," katanya.

Dody bersama Plt Ketua PMI Lombok Barat dan jajaran pengurus PMI NTB berkomitmen melaksanakan Muskan PMI secara terbuka. "Karena di AD/ART kita semua bisa jadi ketua. Ini kita akm gelar terbuka siapa saja bisa mencalonkan diri," tandas Dody. (F2)

Keterangan Foto

Plt Ketua PMI Lombok Barat Fahrul Mustofa bersama Sekretaris PMI NTB Lalu Dody Setiawan dan Hamdan Kasim menemui Bupati Lombok Lalu Ahmad Zaini di kantornya, Selasa (6/5/2025).

Darurat Sampah, LAZ Siapkan Solusi Strategis

Redaksi
-
0
Darurat Sampah, LAZ Siapkan Solusi Strategis

HarianNusa, Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kabupaten Lombok Barat, dan Kota Mataram mengambil langkah serius dalam menangani krisis sampah yang kian mengkhawatirkan. Bertempat di ruang kerja Gubernur NTB, Senin (5/5), digelar rapat penting yang dihadiri oleh Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini, serta sejumlah pejabat daerah dan instansi terkait.

Permasalahan utama yang dibahas adalah kondisi darurat sampah di wilayah NTB akibat penuhnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kebon Kongok yang selama ini menjadi pusat pembuangan bagi sampah dari Kota Mataram dan Lombok Barat.

Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ), mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah solusi strategis. Untuk jangka menengah, Pemkab Lobar tengah melakukan uji coba pengolahan sampah ramah lingkungan di tingkat hulu sebelum dikirim ke TPA.

"Kami sedang mengolah 20 ton sampah per hari bersama akademisi untuk menghasilkan kompos dan pupuk cair organik. Ini akan mengurangi volume sampah ke TPA," ujarnya.

LAZ juga menegaskan pentingnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, terutama dengan membiasakan diri memilah sampah dari rumah. "Kolaborasi semua pihak sangat penting. Mari kita biasakan memilah sampah agar memudahkan proses daur ulang dan pengolahan," imbuhnya.

Sementara itu, Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan bahwa pemerintah provinsi bersama pemkab dan pemkot telah menemukan lokasi baru untuk Tempat Pembuangan Sementara (TPS) guna mengatasi krisis dalam jangka pendek. "Kami juga tengah memperluas area di TPA agar bisa menampung lebih banyak sampah, sambil menyiapkan infrastruktur yang lebih permanen," jelasnya.

Untuk jangka panjang, Gubernur Iqbal menyampaikan rencana penerapan teknologi Waste to Energy (WtE), yaitu mengubah sampah menjadi sumber energi. "Ini adalah langkah besar menuju NTB yang mandiri dan bersih, sejalan dengan kebijakan nasional yang tidak lagi mengizinkan pembangunan TPA baru mulai tahun 2030," tegasnya.

Dengan kolaborasi lintas wilayah dan penerapan teknologi berkelanjutan, Pemerintah NTB berharap krisis sampah saat ini dapat segera teratasi dan menjadi momentum memperbaiki sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh. (F2)

Ket. Foto:
Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ), (Ist)

Sengketa Proyek Pembangunan SDIT Yarsi Berakhir: Yayasan Yarsi NTB Wajib Bayar Rp 2,7 Miliar

Redaksi
-
0
Sengketa Proyek Pembangunan SDIT Yarsi Berakhir: Yayasan Yarsi NTB Wajib Bayar Rp 2,7 Miliar

HarianNusa, Mataram – Polemik sengketa proyek pembangunan SDIT Yarsi antara Yayasan Rumah Sakit Islam (RSI) NTB dan kontraktor Soenarijo kini memasuki babak akhir. Setelah Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali (PK) yang diajukan yayasan, maka putusan yang mewajibkan yayasan membayar sisa kewajiban sebesar Rp 2,7 miliar kini telah inkrah. Secara hukum, tidak ada pilihan lain bagi yayasan selain melaksanakan isi putusan tersebut.

Pakar hukum dari Universitas Mataram, Joko Jumadi, menegaskan dalam hukum acara perdata, setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap, maka pelaksanaannya bersifat wajib.

“Ya, ini kasus sudah inkrah, dan putusan menyatakan bahwa Yayasan RSI harus membayar Rp 2,7 miliar kepada penggugat. Secara hukum, sekarang tinggal bagaimana eksekusi itu dilakukan. Prosesnya juga sudah berjalan, sudah on the track,” ujar Joko kepada media, Sabtu (4/5/2025).

Ia menyebutkan, pengadilan juga telah melaksanakan aanmaning, atau teguran, kepada pihak yayasan. Teguran ini adalah bagian dari tahapan formal sebelum dilakukan tindakan eksekusi lanjutan apabila termohon tidak segera melaksanakan putusan secara sukarela.

“Dengan aanmaning itu, mau tidak mau yayasan harus membayar sesuai nilai yang ada dalam putusan,” tegasnya.

Namun demikian, Joko menilai persoalan teknis pembayaran menjadi titik sensitif. Tawaran cicilan Rp 10 juta per bulan dari pihak yayasan dinilai terlalu lama dan memberatkan posisi penggugat.

Menurut Joko, dalam praktik hukum acara perdata, apabila tidak tercapai kesepakatan pembayaran secara sukarela, pengadilan dapat melanjutkan ke tahap penyitaan terhadap aset milik termohon. Selanjutnya, aset yang disita dapat dilelang, dan hasilnya digunakan untuk membayar utang yang telah diputuskan pengadilan.

“Penggugatnya keberatan kalau kemudian dengan Rp 2,7 M dibayar 10 juta per bulan, saya kira akan sangat berat bagi penggugat, dan kalau memang ada sita jaminan, ini saya pikir bisa diajukan lelang,” ungkapnya.

Sementara itu, Kuasa hukum pemohon, Satrio Edi Suryo menjelaskan, pihaknya telah mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Mataram sejak 28 April 2025, menyusul pelaksanaan aanmaning atau teguran yang dilakukan pengadilan pada 17 Maret 2025.

“Ketua Pengadilan sudah memberikan teguran kepada termohon, agar melaksanakan putusan. Namun sampai sekarang belum ada kesepakatan teknis pembayaran. Kami sempat ditawari cicilan Rp 10 juta per bulan, tapi kami tolak karena itu terlalu lama. Kami hanya bersedia maksimal 3–4 kali cicilan,” ungkap Satrio, Senin (5/5/2025).

Menurutnya, karena tidak ada respons lebih lanjut dari pihak yayasan, tim hukum pemohon telah menyerahkan daftar aset yang diduga milik yayasan kepada pengadilan sebagai langkah persiapan sita eksekusi. Aset tersebut nantinya akan dilelang untuk membayar utang kepada pemohon.

“Kalau tidak ada kesepakatan damai, eksekusi akan berlanjut. Kami juga telah melaporkan ke pengadilan agar proses lanjut dilakukan. Ini bukan intimidasi, tapi pelaksanaan hukum yang wajib,” ujar Satrio.

Di sisi lain, pihak Yayasan RSI NTB melalui tim hukumnya, Rio Hartono, menyatakan mereka tidak menolak putusan pengadilan.

“Pada intinya kami dari Yayasan menghormati putusan pengadilan, tetap menghormati putusan kita harus melakukan pembayaran, apapun penjelasannya tapi sampai hari ini sampai hari ini belum ada teknis pelaksanannya,” jelas Rio.

Sengketa ini bermula dari kontrak proyek pembangunan SDIT Yarsi Mataram antara Yayasan RSI NTB dan Soenarijo pada 11 Juni 2020, dengan nilai Rp 11,2 miliar. Pada 29 Juni 2021, pekerjaan dihentikan sepihak oleh yayasan tanpa penjelasan yang jelas, lalu dilanjutkan oleh pemborong lain. Soenarijo menilai pekerjaannya telah selesai 68,39% senilai Rp 7,6 miliar, ditambah pekerjaan tambahan sekitar Rp 339 juta. Sementara yayasan hanya membayar sekitar Rp 5,2 miliar, menyisakan utang sekitar Rp 2,79 miliar.

Gugatan diajukan tahun 2021 dan dimenangkan Soenarijo di tingkat PN, dikuatkan oleh PT, MA, hingga PK yang semuanya mewajibkan yayasan membayar. (F3)

1...464748...583Halaman 47 dari 583