HarianNusa, Lombok Barat – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menggelar upacara Paripurna di Lapangan Kantor Bupati Lombok Barat pada Senin, 17 Februari 2025. Acara ini dihadiri oleh Pj Bupati Lombok Barat H. Ilham, Pj Sekda Lobar H. Fauzan Husniadi, para Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, Pejabat Eselon III, serta seluruh ASN dan non-ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Dalam amanatnya, Pj Bupati H. Ilham menyoroti berbagai musibah yang melanda Lombok Barat akibat cuaca ekstrem, terutama banjir yang terjadi di lima kecamatan yakni Labuapi, Kediri, Kuripan, Gerung, dan Sekotong. Musibah ini juga mengakibatkan kerusakan pada jembatan penghubung antara Lembar dan Gerung.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran, TNI, Polri, Basarnas, serta masyarakat yang telah bahu-membahu dalam menangani bencana ini. Dengan kolaborasi yang solid, kita bisa mengurangi dampak yang ditimbulkan,” ujar H. Ilham.

Ia juga menginstruksikan kepada seluruh camat dan OPD untuk tetap sigap, waspada, dan bergerak cepat dalam mengatasi bencana, serta melakukan berbagai langkah pencegahan agar kejadian serupa dapat diminimalisir di masa mendatang.

Dalam kesempatan ini, Pj Bupati menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pemberian izin pembangunan perumahan. Ia meminta OPD teknis terkait untuk melakukan kajian mendalam terhadap dampak lingkungan sebelum mengeluarkan izin guna mencegah banjir.

“Kita harus selektif dan ketat dalam memberikan izin perumahan, agar tidak menimbulkan masalah baru. Selain itu, OPD terkait juga harus melakukan pengawasan ketat terhadap proses pembangunan, sehingga sesuai dengan kajian teknis dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari,” tegasnya.

Sebagai langkah antisipasi, ia juga meminta camat dan OPD terkait untuk melakukan pemangkasan pohon yang berpotensi tumbang saat musim hujan guna mencegah kejadian yang tidak diinginkan.

Di akhir amanatnya, H. Ilham menyampaikan ucapan selamat kepada Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat terpilih yang akan dilantik secara serentak oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 di Istana Negara. Ia berharap kepemimpinan yang baru dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat Lombok Barat.

Apel Paripurna ini berjalan dengan tertib dan lancar, dengan seluruh petugas apel berasal dari Dinas PUPR Lombok Barat.

Ket. Foto:
Pj. Bupati Lombok Barat, H. Ilham memberikan amanat dalam upacara Paripurna di Lapangan Kantor Bupati Lobar. (Ist)

HarianNusa, Lombok Barat – Penjabat (Pj) Bupati Lombok Barat, H. Ilham, bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Lombok Barat, terus menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak banjir. Pada Rabu (12/2), Pj Bupati turun langsung ke wilayah yang terdampak di Kecamatan Gerung dan Kecamatan Kediri untuk memastikan bantuan tersalurkan dengan baik.

Dalam kunjungannya, Pj Bupati didampingi oleh Ketua Baznas Lombok Barat, TGH. Muhammad Taisir Al Azhar, Lc, S.Ag, MA, beserta Komisioner Baznas, Kepala OPD terkait, Camat Gerung, Kepala Desa Suka Makmur, dan Kepala Desa Banyumulek Barat. Mereka meninjau kondisi warga serta menyerahkan bantuan berupa 300 dus mi instan bagi warga terdampak di dua desa tersebut.

Pj Bupati Lombok Barat H. Ilham menyampaikan apresiasi kepada Baznas atas dukungan dan kepedulian yang diberikan kepada warga terdampak banjir. Ia juga menginstruksikan jajaran pemerintah daerah untuk tetap sigap dalam menangani dampak bencana.

"Dalam situasi seperti ini, semua harus sigap dan gerak cepat agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik. Saya juga meminta OPD terkait untuk segera menangani fasilitas umum yang rusak akibat banjir," tegasnya.

Selain bantuan langsung, Ilham mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga lingkungan guna mencegah bencana serupa di masa mendatang. Ia menekankan pentingnya gotong royong dan kesadaran dalam menjaga kebersihan lingkungan.

"Mari kita rawat alam dan pastikan kebersihan terjaga, terutama dalam pengelolaan sampah agar aliran air tetap lancar dan tidak terjadi banjir," ujarnya.

Ketua Baznas Lombok Barat, TGH. Taisir Al Azhar, menyatakan bahwa Baznas akan terus hadir untuk membantu masyarakat yang terkena bencana.

"Hari ini kami bersama Pj Bupati meninjau langsung korban banjir di dua kecamatan dan menyalurkan bantuan kepada mereka. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat terdampak," ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa Baznas akan terus berupaya memberikan bantuan ke wilayah-wilayah terdampak banjir lainnya di Lombok Barat.

"Kepedulian terhadap sesama adalah tanggung jawab bersama. Kami akan terus berusaha membantu masyarakat agar mereka bisa bangkit kembali dari bencana ini," tuturnya.

Dengan sinergi antara Pemerintah Daerah dan Baznas Lombok Barat, diharapkan penanganan dampak banjir dapat dilakukan secara efektif serta masyarakat terdampak dapat segera pulih dan bangkit kembali. (F3)

Ket. Foto:
Pj. Bupati Lombok Barat H. Ilham serahkan bantuan kepada korban banjir. (Ist)

HarianNusa, Lombok Barat – Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Lombok Barat, HK. L. Winengan, bergerak cepat melakukan koordinasi dengan Penjabat (Pj.) Gubernur NTB, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, serta Pelaksana Tugas (Plt.) PUTR Provinsi NTB untuk mengatasi kondisi Jembatan Bakong yang mengalami retak dan kemiringan yang mengkhawatirkan.

HK. L. Winengan menjelaskan bahwa Jembatan Bakong, yang menghubungkan Kecamatan Gerung dan Kecamatan Lembar, merupakan jalur vital bagi aktivitas masyarakat dan ekonomi. Oleh karena itu, pihaknya langsung berkoordinasi dengan instansi terkait agar langkah penanganan segera dilakukan.

"Tadi kami sudah berkoordinasi dengan Pj. Gubernur NTB, Sekda NTB, dan PUTR NTB. Kami akan menyampaikan kondisi jembatan ini ke PU Pusat, karena ini harus segera ditangani. Jembatan ini merupakan jalur ekonomi masyarakat serta jalur utama untuk kebutuhan PLN Jeranjang yang mengangkut solar dan batu bara. PLN Jeranjang juga harus terlibat dalam penanganan ini. Jika tidak ada langkah konkret dalam satu minggu ke depan, jalan ini akan saya tutup," tegasnya, Kamis, (13/2/25).

Langkah cepat yang dilakukan Dinas PU Lombok Barat, termasuk pelaporan resmi kepada Pj. Gubernur NTB serta peninjauan langsung ke lokasi, diharapkan dapat mempercepat proses perbaikan. Selain itu, pihak terkait juga akan melakukan kajian teknis lebih lanjut untuk menentukan apakah jembatan masih bisa diperbaiki atau harus dibangun ulang.

Menurut HK. L. Winengan, Jembatan Bakong yang dibangun pada tahun 1996/1997 telah mengalami kelelahan struktur akibat usia pakai yang cukup lama. Hujan deras yang melanda Kabupaten Lombok Barat dalam beberapa waktu terakhir juga menyebabkan debit air Sungai Dodokan meningkat, yang diduga menjadi salah satu penyebab utama keretakan dan kemiringan jembatan.

Hadi, salah seorang warga yang tinggal di sekitar jembatan, berharap pemerintah segera melakukan perbaikan. "Kami sangat khawatir karena jembatan ini setiap hari digunakan masyarakat untuk beraktivitas. Kalau tidak segera diperbaiki, bisa membahayakan pengguna jalan," ujarnya.

Dengan kondisi yang semakin mengkhawatirkan, pemerintah diharapkan segera menetapkan perbaikan Jembatan Bakong sebagai prioritas anggaran agar akses masyarakat dan jalur ekonomi tetap berjalan dengan aman dan lancar. (F3)

Ket. Foto:
Dinas Pekerjaan Umum (PU) Lombok Barat, HK. L. Winengan kembali meninjau kondisi Jembatan Bakong bersama Plt. Kadis PUTR Provinsi NTB. (Ist)

HarianNusa, Lombok Barat – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menggelar monitoring dan evaluasi terhadap rangkaian proses perizinan di daerah tersebut. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu, 5 Februari 2025, di ruang kerja Bupati Lombok Barat dan dihadiri oleh Pj Bupati Lombok Barat H. Ilham, Asisten II Setda Lobar H. Lalu Najamudin, Kepala DPMPTSP Hary Ramadhan, Kepala Bappeda H. Akhmad Saikhu, Inspektur Lobar Hademan, Kepala Dinas Kominfotik Ahad Legiarto, serta sejumlah pejabat lainnya.

Dalam pertemuan ini, Pj Bupati H. Ilham menekankan bahwa persoalan perizinan menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Hal ini juga telah dibahas dalam rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan Menteri Dalam Negeri pada Selasa lalu. Dalam rapat tersebut, Kementerian Dalam Negeri turut menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama sejumlah pihak terkait dalam upaya pengawasan perizinan.

"Kami meminta agar seluruh jajaran bekerja secara maksimal dan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam melaksanakan perizinan di Lombok Barat. Proses perizinan yang baik akan menciptakan kepastian hukum dan mendukung iklim investasi di daerah," ujar Ilham.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjalankan proses perizinan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelancaran perizinan yang pada akhirnya berdampak positif pada perekonomian daerah. "Mari kita laksanakan proses perizinan dengan cepat, akurat, dan tetap berpedoman pada aturan yang berlaku," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfotik Lombok Barat Ahad Legiarto, M.Eng menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memiliki komitmen tinggi dalam mempercepat proses perizinan. Salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut adalah keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang beroperasi secara terpadu di Dinas Perizinan.

"Kami telah menerapkan MPP sejak beberapa waktu lalu untuk mempermudah dan mempercepat proses perizinan. Diharapkan keberadaan MPP ini mampu menunjang iklim usaha dan investasi di Lombok Barat," ungkap Ahad Legiarto.

Dengan adanya monitoring dan evaluasi ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berharap agar proses perizinan semakin transparan, efisien, serta mampu memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. (F3)

Ket. Foto:
Kegiatan monitoring dan evaluasi perizinan di Lombok Barat. (Ist)

HarianNusa, Lombok Barat – Kepala Desa (Kades) Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Mastur, memberikan klarifikasi terkait polemik Dana Desa (DD) dan temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Lombok Barat. Ia menegaskan bahwa tuduhan penggunaan dana desa untuk kepentingan pribadi adalah tidak benar.

"Terkait temuan yang menyebut saya menggunakan dana secara pribadi, itu tidak benar. Audit inspektorat dilakukan untuk membina kita agar tidak salah dalam penggunaan dana serta memastikan pengelolaannya sesuai aturan," jelas Mastur, saat ditemui wartawan, Jumat, (31/1) di kantornya.

Ia menambahkan, bahwa kerugian negara yang dimaksud dalam LHP tersebut bukan karena tindakan kepala desa atau TPK yang menggunakan dana secara pribadi, melainkan akibat kelalaian administrasi.

"Ada beberapa laporan yang tidak tuntas dalam suatu program. Fisik proyeknya ada, tetapi laporan administrasinya tidak ada," ungkapnya

Mastur juga menegaskan, bahwa TPK tidak menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi, tetapi kelalaian dalam menyelesaikan administrasi pelaporan proyek yang menjadi permasalahan.

"Jadi sesuai dengan isi rekomendasi LHP Inspektorat bahwa pengembalian kerugian negara ini tidak sepenuhnya menjadi tanggungjawab kepala desa," tukasnya.

Sementara itu, Inspektur Inspektorat Lombok Barat, Hademan, menyatakan bahwa LHP sudah diterima oleh Kades Senggigi dan yang bersangkutan memiliki waktu 60 hari untuk menindaklanjuti rekomendasi yang tertuang dalam laporan tersebut.

"Kita tunggu dan dorong agar Pak Kades benar-benar segera menyelesaikan permasalahan ini," ungkapnya, saat dihubungi media ini melalui sambungan WhatsApp, Minggu, (2/2).

Hademan berharap, agar kedepannya tata kelola keuangan setiap desa di Lombok Barat semakin baik dalam semua tahapannya.

"Ke depan, diharapkan tata kelola keuangan desa semakin baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban," harapnya.

Ia mengingatkan bahwa dana desa yang dikelola oleh setiap desa adalah uang rakyat rakyat maka harus dipertanggungjawabkan dengan baik agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

"Dan agar selalu ingat bahwa uang yang dikelola itu adalah uang rakyat, maka tidak bisa seenaknya diperlakukan sekehendak hati sendiri, itu bisa mengundang kemarahan rakyat," tandasnya. (F3)

Ket. Foto:
Kepala Desa Senggigi, Mastur. (HarianNusa)