Oleh: Ampel
Universitas Mataram yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri pertama dan terbesar serta termashur di NTB yang sekarang telah mencatatkan perjalanan sejarah yang kompleks. Maka, sudah menjadi suatu keniscayaan menjadi pioner sekaligus bombardemen dalam memberantas segala kebodohan demi mencerdaskan kehidupan di sekitarnya dengan mengoptimalkan peran dan fungsinya yang bernafaskan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Proses berdirinya Universitas Mataram diawali dengan pembentukan Panitia Persiapan Pendirian Universitas Negeri di Mataram berdasarkan Surat Keputusan Menteri PTIP nomor 89/62 tanggal 26 Juni 1962. Panitia ini diketuai oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTB, yaitu R. Ar. Moh. Ruslan Tjakraningrat. Dan sejak tanggal 1 Oktober 1962 diresmikan berdiri di Jalan Pendidikan No. 36 Mataram kemudian dipindahkan lagi tempat kedudukannya di Jalan Majapahit.
Hingga saat ini tercatat telah terjadi delapan kali terjadi pergantian awak yang menahkodai Perguruan Tinggi ini, dengan Rektor pertama Kolonel M. Jusuf Abubakar sampai kedelapan Prof. Sunarpi yang berhasil melakukan ekspansi besar-besararan hingga sekarang membuat Unram tetap survive dengan masing-masing sepuluh fakultas S1 dan program pascasarjana dengan spectrum cabang-cabangnya yang berada di Seganteng-Mataram hingga di wilayah Sondosia-Kab. Bima, yang itu semua merupakan hasil kerja keras dari pemimpinnya.
Sebentar lagi akan dilangsungkan suksesi kepemimpinan Universitas Mataram untuk priode 2017-2021 dengan kandidat-kandidat calon yang akan bersaing, yaitu: Pertama, Prof. Lalu Wirasapta Karyadi. Kedua, Prof. H. Lalu Husni. Ketiga, Prof. Eny Yuliani. Di antara ketiganya notabene merupakan orang-orang yang berlatarbelakang akademisi dengan memiliki visi kepemimpinan masing-masing yang tentu saja berorintasi untuk mengawal eksistensi Unram dalam usaha mewujudkan Deklarasi Sanggigi Desember 2001 termanifestasi lewat Visi Unram 2025, berbunyi: “Mewujudkan Lembaga Pendidikan Tinggi Berbasis Riset Dan Berdaya Saing Secara Internasional”.
Menjelang lengsernya rektor lama banyak aspirasi yang berkembang di kalangan mahasiswa akan hadirnya pemimpin baru yang membawa membawa perubahan signifikan ke arah yang lebih baik. Pemimpin memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda dalam mengejewantahkan misi untuk mencapai visinya sehingga suatu pengabdian empat tahun ke depan dapat memihak kepada kehanifan menjadi kebutuhan yang mendesak. Selanjutnya, munculnya kepemimpinan yang transformatif menjadi keniscayaan dalam mengarahkan kehidupan Universitas Mataram yang ideal.
Pemimpin transformatif merupakan orang yang berpihak kepada kaum mustadafin demi melawan segala penindasan dan kezaliman kaum mustakbirin, dalam kehidupan idiil sikap pemimpin seperti ini dicontohkan oleh Imam Khumaini, Mahatma Gandhi, George Washington, Johns Adams yang rela mengorbankan jiwa raga untuk rakyatnya dan bukan kepemimpinan transaksional dengan tokohnya yaitu Lenin, Stalin, Mao Zedung, Hitler.
Dalam konteks perguruan tinggi, rektor dan para pejabat perguruan tinggi lainnya adalah masyarakat yang terkuat, sementara mahasiswa dikenal sebagai masyarakat yang berpengaruh. Maka, wajib hukumnya pejabat-pejabat perguruan tinggi yang dipelopori oleh rektornya menjadi barisan pelindung terdepan bagi setiap mahasiswa-mahasiswanya apabila kesejahteraannya di renggut. Penindasan terhadap mahasiswa telah banyak menjelma dalam bentuknya yang baru. Seperti, saat ini biaya pendidikan menjadi masalah kronis dalam dunia perguruan tinggi terutama dengan hadirnya UU No. 12/2012 yang cenderung dianggap sebagai dil-dilan ekonomi kapitalis sebagai penetrasi asing dalam melanggengkan status quo yang esensinya adalah semangat otonomi. Untuk mewujudkan visi Unram 2025 menjadi lembaga pendidikan tinggi berbasis riset dan berdaya saing internasional maka, mau tidak mau para pemimpin perguruan tinggi (PT) bersikap permisif dengan liberalisasi, komersialisasi dan privatisasi kampus yang dilegitimasi hukum karena hanya dengan jalan itulah visi tersebut dapat direalisasikan, walaupun dengan menggadaikan kemerdekaan anak bangsa.
Visi Unram 2025 “Mewujudkan Pendidikan Tinggi Berbasis Riset Dan Berdaya Saing Secara Internasional” rasanya perlu dilakukan dekontruksi, betapa tidak, didalamnya terdapat nilai-nilai yang cendeeung peemisif terhadap kapitalisasi global. Sehingga menjadi peluang untuk terkomersialisasi dan terliberalisasinya Univeesitas Mataram. Maka, peran pemimpin yang mampu menjadi barier sangat dinantikan, Yaitu Rektor baru yang memiliki gagasan dan pemikiran visioner, bukan hanya melihat sesuatu secara praktis-pragmatis. Perguruan Tinggi sangat urgen dan berpeean aktif menopang kemajuan peradaban, dalam arus globalisasi tentun saja sekat-sekat antara negara utara-selatan semakin memudar dan yang kronis adalah terhegemoninya negara-negara selatan.
Indonesia merupakan negara selatan yang saat ini subordinat oleh kepentingan global yang liberalis. Bahkan otonomi pendidikan tinggi dalam PT hanya menjadikan kebebasan mimbar akademik sebagai tameng atas otonomi non-akademik (kapital). Pasal 65 UUPT yang di dalamnya terkandung konsep liberalisasi yang melepaskan peran dan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Demikian, saat ini perguruan tinggi sudah dikomersialisasi tidak heran kita melihat di Audiotarium Unram dijadikan tempat pernikahan atau menerima kegiatan seminar pihak eksternal kampus dan semacamnya yang menghasilkan profit bagi perguruan tinggi demi tersedianya dana untuk memperbanyak melakukan riset. Selanjutnya Pasal 84 UUPT menjadikan pendidikan tinggi sebagai arena penanaman modal sejalan dengan Perpres 77/2007 yang menyatakan bahwa sektor pendidikan terbuka bagi penanaman modal asing dengan maksimal 49%.
Selanjutnya, pemerintah lagi-lagi mengesahkan Permendikti Nomor 22 Tahun 2015 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri. Dalam Pasal 5 point 3 pemerintah menyatakan adanya tambahan golongan UKT menjadi I-VIII. Dan yang diperdebatkan mahasiswa adalah penempatan golongan UKT ini untuk sebagaian besar mahasiswa Unram, banyak yang tidak proporsional, seperti marak anak para pengusaha sukses yang mendapatkan UKT golongan rendah dan anak PNS yang berpenghasilan sedikit serta memiliki masalah utang-piutang dalam keluarganya malah dimasukan ke dalam UKT golongan tinggi. Hal ini tentu dapat dimanfaatkan oleh kampus sebagai bentuk mengatasi kekurangan dana. Hal ini semakin mempertegas adanya sistem neoliberalisme dalam dunia pendidikan Unram. Dengan demikian konsep negara kelas yang selama ini digadang-gadang oleh Marx menjadi niscaya. Ini karena negara dikuasai secara langsung atau tidak langsung oleh kelas-kelas yang menguasai bidang ekonomi (dalam hal ini negara anggota WTO). Dari penjabaran di atas maka dapat dipastikan bahwa neoliberalisnme membawahi imperialisme dan feodalisme kemudian dikeluarkan dalam bentuk privatisasi, deregulasi, dan otoriterisme.
Apabila hukum telah dibobol dengan mudah ekonomi dan pendidikan dikendalikan. Untuk menetralisirnya diperlukan pemimpin perguruan tinggi yang tidak hanya bergantung pada hukum. Bahkan bila hukum sudah tidak sesuai lagi dengan kebenaran nilai-nilai kepribadian dan kedaulatan bangsa. Maka, perlawan dengan etika dan moralitas yang didorong oleh nilai-nilai luhur menjadi keharusan.
Pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan nasional dengan tujuan membebaskan kehidupan umat manusia dari segala ketertindasan membutuhkan pemimpin yang mampu mengetahui dan memahami apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa dan orang-orang di sekelilingnya. Memimpin berarti menjadai pelayan bagi yang dipimpinnya. Dalam melakasankan tugasnya menurut Mas Dahlan Ranuwihardjo pemimpin harus memiliki iman yang teguh, ilmu yang cukup, ideologi yang terarah, organisasi yang rapi, strategi dan taktik, teknis-tehneologis. Pemimpin transformatif adalah pemimpin yang memiliki kemampuan memotivasi dan mengarahkan orang lain untuk bergerak maju dengan suka rela tanpa meminta sesuatu, atau merupakan gaya kepemimpinan yang timbul karena sikap dan sifat yang mampu membaca lungkungan sekitarnya dan berlawan dari kepemimpinan transaksional, menggerakan seseorang dengan memberikan imbalan atau pemimpinan yang berdasarkan struktural.
Siapapun yang menjadi rektor Unram nantinya, sudah seharusnya memahami tentang teori-teori pemimpin karena dengan itulah akan terlahir suatu pancaran intrinsik dalam cara calon seorang pemimpin. Ada yang mengatakan kemampuan pemimpin itu hadir karena faktor genetis (keturunan), karena dibentuk oleh lingkungan, atau karena perpaduan antara keduanya. Demikian. Sudah sewajarnya rektor harus juga bisa memahami historisitas geografis dan tempat asalnya serta mampu membangun elemen dengan seluruh aparatnya. Untuk melakukan itu terutama dalam organisasi yang berbentuk perguruan tinggi maka sangat diperlukann manajemen yang kuat dan seimbang dengan hadirnya pemimpin perguruan tinggi yang kuat.
Kekuatan seorang pemimpin tergantung dari visi yang dimilikinya. Rektor sebagai pemimpin perguruan tinggi sudah seharusnya mampu menghadirkan perubahan besar yang dapat mensejahterakan mahasiswa. Peninjauan kembali terhadap Visi Unram 2025 perlu direalisasikan. Masihkah visi tersebut relevan dengan kehidupan masyarakat kampus? Jika tidak, rombak saja! Apabila visi Unram 2025 terlalu melangit dan tidak mampu membumi sudah seharusnya menjadi PR besar untuk pemimpin Unram 2017-2021 membenahinya dengan bertolak dari tujuan negara dalam konteks pendidikan “mencerdaskan kehidupan bangsa” yang integral dengan semangat kedaulatan karena sesungguhnya menurut founding father (Bung Karno) “Pendidikan adalah jembatan emas meraih kemerdekaan.”
Visi Unram dan visi pemimpin Unram ke depan harus mampu menjadi perisai dalam melindungi kemandirian dan vitalitas Unram dari ancaman neoliberalisme-imperialisme dalam yang telah berinfilterasi pada hukum negara (UU No. 12/2012). Kepemimpinan yang baik dengan mengutamakan nilai kebudayaan bangsa merupakan kebutuhan Unram yang harus terpenuhi pada suksesi pemimpin kali ini. Sentral perjuangan pada zaman milenial ini adanya di perguruan tinggi, pun Univeraitas Mataram dengan pemimpin yang selanjutnya mesti membuat platform dalam bentuk perlawanan budaya dengan mengutamakan kearifan lokal. Selanjutnya di sisi lain, kosmopolitanisme pemimpin dan kepemimpinannya perlu diperhatikan, terbuka dan tidak chauvinistik dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mengambil yang positifnya agar tidak kontradiktif dengan budaya bangsa.