More
    Beranda blog Halaman 14

    Menteri Nusron: Kepastian dan Transparansi Waktu Jadi Kunci Pelayanan Pertanahan

    HarianNusa, Bogor – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan pertanahan harus berorientasi pada kepastian dan transparansi waktu. Prinsip tersebut menjadi bagian penting dalam upaya penyelesaian berkas layanan pertanahan yang saat ini terus didorong Kementerian ATR/BPN.

    “Kantor kita ini (berorientasi pada, red) pelayanan. Kata kuncinya kepuasan pelanggan. Pelanggan puas itu ya ada kepastian kapan selesainya, kalau di-tracking ini barang sudah sampai mana, sudah di tempat siapa,” ujar Menteri Nusron saat memimpin rapat dalam kegiatan Pembinaan Pertanahan dan Tata Ruang di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Selasa (06/01/2026).

    Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron yang hadir didampingi Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi, juga membahas kelanjutan percepatan penyelesaian berkas pelayanan pertanahan yang telah menjadi fokus sejak kuartal IV tahun lalu. Ia menekankan pentingnya penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai fondasi utama dalam memberikan pelayanan yang profesional dan akuntabel.

    “Ini salah satu pentingnya SOP, seni pengamanan diri dan seni menjaga kepuasan pelanggan. Bagaimana kita ingin melayani masyarakat dengan prudent, dengan compliance, tapi juga cepat agar para pemohon ini puas,” terang Menteri Nusron.

    Rapat tersebut diikuti oleh sejumlah Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) beserta jajaran, di antaranya Kantah Kota Bogor, Kantah Kabupaten Bogor I, Kantah Kabupaten Bogor II, Kantah Kota Depok, Kantah Kabupaten Cianjur, Kantah Kabupaten Sukabumi, dan Kantah Kota Sukabumi. Dalam forum ini, para peserta diminta memaparkan berbagai permasalahan di satuan kerja masing-masing, termasuk kesiapan sumber daya manusia dalam mendukung pelayanan pertanahan.

    Menyoroti wilayah Jawa Barat sebagai daerah penyangga ibu kota, Menteri Nusron menekankan perlunya penguatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya di wilayah Jabodetabek dan Banten, agar mampu menjalankan pelayanan secara profesional dan bertanggung jawab.

    “Khususnya di Jawa Barat, daerah penyangga ibu kota, diperkuat SDM kita. SDM yang ditempatkan di Jabodetabek dan Banten harus kuat, berjiwa pemimpin dan prudent tapi tetap berani. Kalau berani tapi tidak prudent ya bahaya,” imbau Menteri Nusron.

    Dalam kegiatan tersebut, Menteri Nusron didampingi oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang, I Ketut Gede Ary Sucaya; Kepala Biro Humas dan Protokol, Shamy Ardian; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar, beserta jajaran. (*)

    Ket. Foto: Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid. (Ist)

    Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

    X: x.com/kem_atrbpn
    Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
    Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
    Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN
    TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn
    Situs: atrbpn.go.id
    PPID: ppid.atrbpn.go.id
    WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000

    Reforma Agraria Ubah Pola Pikir Warga Desa Baumata di Kabupaten Kupang, Hasilkan Peningkatan Penghasilan Petani

    HarianNusa, Kabupaten Kupang – Perubahan perlahan namun pasti mulai dirasakan warga Desa Baumata di Kabupaten Kupang sejak program Reforma Agraria masuk ke wilayah mereka. Tak hanya menyelesaikan persoalan batas tanah dan memberikan kepastian hukum, program ini juga mengubah pola pikir masyarakat desa tentang pentingnya penataan aset dan akses dalam meningkatkan kesejahteraan.

    Imanuel Kase (55), salah satu warga Desa Baumata, masih ingat bagaimana dirinya dulu ragu memanfaatkan lahannya secara optimal karena tidak memiliki kepastian batas dan status tanah. Kini, setelah menerima sertipikat yang bisa dimulai sejak masuknya Reforma Agraria, ia merasa jauh lebih tenang. “Saya bersyukur dengan adanya sertipikasi karena tanahnya aman dan tahu kejelasan batasan bidang tanahnya,” ujarnya.

    Meski demikian, ia berharap pemerintah terus hadir mendampingi masyarakat, terutama petani di Desa Baumata dalam penyediaan sarana pendukung. “Namun saya berharap tetap ada bantuan dari pemerintah, salah satunya seperti saluran irigasi yang lebih menyentuh ke lahan-lahan sawahnya,” tambah Imanuel Kase.

    Perubahan bukan hanya terjadi di kondisi fisik Desa, namun juga sikap warga terhadap program negara ini. Hal itu juga diakui oleh Kostan Humau, tokoh masyarakat Desa Baumata sekaligus Pembina Gapoktan setempat. Ia mengatakan, awalnya sempat terjadi penolakan dari sebagian warga.

    “Sempat ada penolakan dari warga, karena selain sertipikasi, dilakukan penataan lokasi juga seperti dibuat jalan akses dan pembangunan irigasi sehingga mengurangi luasan bidang lahan mereka,” ungkap Kostan Humau.

    Namun, kondisi itu berbalik setelah masyarakat merasakan manfaat nyata. Penataan aset lewat sertipikasi, disertai penataan akses melalui pemberdayaan, seperti pemberian bibit pisang cavendish, membuat para petani mulai melihat dampak ekonomi yang signifikan. “Saya mengakui warga sangat bersyukur karena adanya peningkatan pendapatan dan kejelasan batas bidang tanah,” kata Kostan Humau.

    Dampak positif program Reforma Agraria di Desa Baumata juga dirasakan oleh jajaran Kementerian ATR/BPN yang terlibat langsung dalam pendampingan. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Salitha Santani, menuturkan bahwa kesuksesan program ini tidak lepas dari partisipasi aktif warga, termasuk peran figur lokal seperti Kostan Humau.

    “Dalam prosesnya sangat terbantu dengan warga setempat, khususnya Bapak Kostan Humau yang ikut meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Baumata untuk melakukan sertipikasi,” ujar Salitha Santani.

    Kini, Desa Baumata menjadi salah satu bukti bahwa Reforma Agraria bukan hanya soal legalitas tanah, tetapi juga perubahan cara pandang masyarakat terhadap pemanfaatan ruang dan sumber daya. Dengan kepastian hukum, dukungan infrastruktur, dan pendampingan pemberdayaan, petani di desa ini mulai merasakan peningkatan penghasilan dan peluang ekonomi yang lebih terbuka.

    Perubahan yang terjadi mungkin tidak instan, tetapi langkah-langkah kecil yang diambil kali ini telah menunjukkan bahwa Reforma Agraria mampu menjadi pintu masuk bagi kesejahteraan yang lebih berkelanjutan bagi warga Desa Baumata. (*)

    Sumber: Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

    X: x.com/kem_atrbpn

    Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/

    Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN

    Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN

    TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn

    Situs: atrbpn.go.id

    PPID: ppid.atrbpn.go.id

    WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000​

    Tindak Lanjut Penyelesaian Berkas Layanan Pertanahan, Menteri Nusron Minta Jajarannya Selesaikan Secara Terukur

    HarianNusa, Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid kembali membahas tindak lanjut penyelesaian berkas yang telah menjadi prioritas sejak kuartal IV tahun 2025. Dalam arahannya, Menteri Nusron meminta seluruh jajaran untuk mengelompokkan berkas layanan pertanahan berdasarkan tahun pengajuan agar proses penyelesaiannya dapat dilakukan secara terukur dan sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan.

    “Berkas pertanahan tahun lalu harus diselesaikan paling lambat Q1 tahun ini,” ujar Menteri Nusron saat memimpin kegiatan Pembinaan Pertanahan dan Tata Ruang di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Selasa (06/01/2025).

    Kegiatan tersebut diikuti oleh sejumlah Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) dan jajaran. Di antaranya meliputi Kantah Kota Bogor, Kantah Kabupaten Bogor I, Kantah Kabupaten Bogor II, Kantah Kota Depok, Kantah Kabupaten Cianjur, Kantah Kabupaten Sukabumi, serta Kantah Kota Sukabumi.

    Selain percepatan penyelesaian berkas, Menteri Nusron juga mengarahkan penerapan pola baru dalam alur penyelesaian layanan pertanahan. Pola ini dirancang untuk memudahkan pemantauan durasi pelayanan di masing-masing Kantor Pertanahan dalam periode waktu tertentu.

    “Kita buat pola baru, dilaporkan per bulan tapi dievaluasi per tiga bulan. Misal permohonan Q1 berapa, berkas yang sudah selesai berapa. Jadi dalam satu kuartal itu, berapa lama pelayanan durasi waktu di kantor pertanahan itu,” jelas Menteri Nusron.

    Sejalan dengan arahan tersebut, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi, menekankan pentingnya keselarasan kerja antara tim front office dan back office, khususnya terkait kelengkapan berkas permohonan. Menurutnya, hal ini membutuhkan pengawasan aktif dari Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Seksi (Kasi), serta Koordinator Substansi (Korsub).

    “Terkait ini, diperkuat manager loketnya. Jika sudah lengkap dari loket, jangan di-delay besoknya baru sampai back office. Lalu juga pak kakan, pak kasi untuk rajin-rajin memberikan informasi ke teman-teman untuk menyamakan standarisasi pengetahuan terkait ini, agar tidak menghambat pelayanan,” ujar Asnaedi.

    Dalam kegiatan tersebut, Menteri Nusron turut didampingi oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang, I Ketut Gede Ary Sucaya; Kepala Biro Humas dan Protokol, Shamy Ardian; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar, beserta jajaran. (*)

    KET. FOTO: Menteri Nusron memimpin kegiatan Pembinaan Pertanahan dan Tata Ruang di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I. (Ist)

    Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
    Badan Pertanahan Nasional

    X: x.com/kem_atrbpn
    Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
    Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
    Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN
    TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn
    Situs: atrbpn.go.id
    PPID: ppid.atrbpn.go.id
    WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000​

    Jalan Kolaborasi Lintas Instansi Terbuka dari Reforma Agraria, Jadi Jawaban Penyelesaian Konflik di Desa Soso

    HarianNusa, Blitar – Setelah belasan tahun diwarnai ketegangan karena konflik agraria yang terjadi antara petani dan perusahaan perkebunan, suasana Desa Soso di Kabupaten Blitar pada 2022 akhirnya mulai terasa damai. Berkat kolaborasi erat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), PT Kismo Handayani, dan masyarakat setempat, dihasilkan solusi penanganan konflik berupa Redistribusi Tanah melalui Program Reforma Agraria.

    Kepala perkebunan PT Kismo Handayani, Dwi Setyo Rahadi (47) mengakui, konflik di Desa Soso bisa saja tidak selesai jika kala itu Kementerian ATR/BPN tidak memulai proses penanganan sengketa melalui mediasi berkelanjutan dan fasilitasi Redistribusi Tanah.

    “Kadang perusahaan tidak menyadari bahwa komunikasi yang kurang bisa berdampak besar. Setelah turun langsung ke masyarakat, kami jadi lebih mengerti konflik sebelum dan sesudah redis. Bagi kami, menyelesaikan konflik dan membangun sinergi dengan masyarakat Desa Soso adalah kebanggaan dan sangat membekas,” terang Dwi Setyo Rahadi, di Desa Soso, Kabupaten Blitar.

    Hasilnya, sekarang petani dapat mengelola tanah secara mandiri. Pihak perusahaan juga tetap menjalankan operasional perkebunannya dan aktif memberikan pendampingan bagi warga. “Saya sering keliling bukan untuk mengatur, tetapi memberi edukasi agar tanah difungsikan maksimal. Kalau dilihat sekarang, hasilnya jauh lebih bagus,” kata Dwi Setyo Rahadi.

    Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, Barkah Yoelianto, menekankan bahwa pemerintah berperan sebagai fasilitator dalam penyelesaian konflik. Baginya, keberhasilan di Desa Soso terjadi karena semua pihak mau duduk bersama untuk mencari solusi.

    “Kita memfasilitasi. Mereka yang berkonflik kita dudukkan bareng. Mau diselesaikan apa tidak? Ketika mau, ya selesai. Kuncinya adalah kolaborasi. Pertama kita samakan visi, lalu berbagi peran, siapa melakukan apa,” jelas Barkah Yoelianto.

    Ia juga menerangkan, kesepakatan apa pun yang diputuskan bersama wajib dijalankan. Setelah redistribusi, pemerintah tidak berhenti pada penerbitan sertipikat, tetapi juga melakukan penataan akses pasca redistribusi. “Selesai diberikan sertipikat, mereka mau ditata. Ditata tanahnya, ditata juga pengelolaannya,” ujar Barkah Yoelianto.

    Penyelesaian konflik di Desa Soso bukan hanya meredakan ketegangan masyarakat dan perusahan, tetapi juga membuka jalan bagi pembangunan ekonomi lokal. Ke depan, kolaborasi yang telah terbangun ini, diharapkan menjadi bukti bahwa konflik agraria dapat ditangani tanpa konfrontasi, melainkan melalui komunikasi, empati, dan komitmen bersama dalam mewujudkan Reforma Agraria yang berkeadilan. (*)

    Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
    Badan Pertanahan Nasional

    X: x.com/kem_atrbpn
    Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
    Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
    Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN
    TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn
    Situs: atrbpn.go.id
    PPID: ppid.atrbpn.go.id
    WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000​

    Usung Gerbang Sangkareang, Wali Kota Siap Harumkan NTB di Anugerah Kebudayaan PWI 2026

    HarianNusa, Mataram — Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana, terus mematangkan persiapan untuk mengikuti babak presentasi atau tahap akhir penilaian Anugerah Kebudayaan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Tahun 2026. 

    Salah satu persiapan yang dilakukan orang nomor satu di ibukota Provinsi NTB ini, yakni mengundang jajaran pengurus PWI NTB terkait bersama jajaran Diskominfo Kota Mataram untuk menyatukan persepsi atas keterpilihan Wali Kota Mataram sebagai satu-satunya kepala daerah di NTB yang masuk  sebagai nominator peraih Anugerah Kebudayaan PWI Pusat Tahun 2026. 

    Mohan menegaskan, dirinya terus mempersiapkan diri dengan maksimal untuk presentasi di Kantor PWI Pusat di Jakarta pada 8-9 Januari mendatang. 

    Terlebih, para juri yang akan melakukan wawancara merupakan para pakar di bidangnya. 

    ‘’Karena para jurinya adalah kaliber nasional, maka saya butuh ketemu dengan pengurus PWI NTB agar kita bisa sharing untuk bisa menaklukan para juri PWI Pusat. Insya Allah, dengan ketemu ini, makin saya siap untuk presentasi di Jakarta nanti,’’ tegas Wali Kota saat menerima kunjungan silaturahmi jajaran pengurus PWI NTB di Ruang Tamu Kantor Wali Kota Mataram, Senin 5 Januari 2025.

    Mohan mengaku sudah mempersiapkan sarana dan prasarana untuk presentasi Anugerah Kebudayaan PWI. 

    Di mana, makalah yang akan dibeberkan dan dijelaskan di depan lima orang dewan juri, dipastikan sesuai tema yang ada. 

    Sebagai informasi, Kota Mataram sebelumnya sudah mengajukan proposal untuk penilaian Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2026. 

    Pemerintah Kota Mataram mengusung proposal karya budaya Gerbang Sangkareang, sebuah karya arsitektur yang merepresentasikan identitas dan dinamika budaya Kota Mataram.

    Mohan menuturkan, makna Gerbang ini memadukan nilai tradisi masyarakat Sasak dengan arsitektur modern. 

    Juga sekaligus menjadi simbol komitmen dalam menghadirkan ruang publik berkarakter.  

    “Gerbang mengangkat konsep lumbung kehidupan. Ini menjadi sebuah ikon agraris masyarakat Sasak yang melambangkan kesejahteraan, ketahanan dan kebersamaan,” katanya. 

    Lebih lanjut dikatakannya bahwa motif lumbung yang kontemporer, menjadikan gerbang ini penanda ruang dan penanda makna kota. Sehingga, Gerbang Sangkareang memperkuat ekosistem kreatif melalui lahirnya batik, kriya logam, desain publik, identitas visual kota yang mendorong dinamika budaya dan ekonomi. 

    “Proposal yang kami ajukan menunjukkan kesungguhan Pemerintah Kota Mataram dalam memajukan kebudayaan,’’ ucap Wali Kota. 

    Ketua Golkar NTB ini, mengatakan bahwa,  keikutsertaan pada Anugerah Kebudayaan PWI Tahun 2026 sebagai upaya mengenalkan budaya Kota Mataram khususnya, dan Provinsi NTB secara keseluruhan di level nasional.

    Wali Kota menceritakan keberadaan Gerbang Sangkareang telah menginspirasi pemerintah daerah lain untuk mengadopsi konsep ini.

    Salah satunya, lanjut Mohan, yakni Kota Bima. “Alhamdulillah, Pak Wali Kota Bima sudah minta izin berkomunikasi dengan kami untuk menerapkan seperti yang kita sudah di Mataram untuk ditiru di pembangunan Alun-alun Kota Bima kedepannya,” tandas Wali Kota Mohan.  

    Dalam perjalanannya, Gerbang Sangkareang bukan hanya simbol menjadi generator kreativitas kolektif dengan melibatkan pengrajin, desainer tekstil, arsitektur, UMKM, komunitas kreatif, hingga pelaku industri fesyen. ‘’Ini usaha kita bersama, untuk hasilnya biarkan mengalir saja. Yang penting kita sudah mengenalkan Gerbang Sangkareang ini ke tingkat nasional,’’ ungkap Mohan. 

    Sementara itu, Ketua PWI NTB, Ahmad Ikliludin mengatakan, pihaknya siap mendukung penuh Wali Kota Mataram yang akan mengikuti tahapan penilaian akhir Anugerah Kebudayaan PWI Pusat Tahun 2026 

    “Kami siap berkolaborasi dan membantu Wali Kota Mataram untuk mendapatkan hasil yang terbaik di Anugerah Kebudayaan PWI Pusat Tahun 2026,” kata Iklil didampingi Sekretaris PWI NTB, Fahrul Mustofa.

    Sebelumnya, Direktur Anugerah Seni dan Kebudayaan PWI Pusat, Yusuf Susilo Hartono, mengatakan penghargaan akan diserahkan pada puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Provinsi Banten, 9 Februari 2026. ” Sepuluh kepala daerah tersebut dipilih oleh dewan juri setelah melalui penilaian mendalam terhadap proposal beserta seluruh lampirannya yang sangat lengkap. Mulai video, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPD), peraturan daerah, tautan pemberitaan, hingga dokumentasi foto. Ada puluhan bahkan ratusan halaman berkas yang dinilai,” kata Yusuf. 

    Sepuluh kepala daerah tersebut terdiri atas tiga wali kota, yakni Wahyu Hidayat (Wali Kota Malang, Jawa Timur), Andi Harun (Wali Kota Samarinda, Kalimantan Timur), dan Mohan Roliskana (Wali Kota Mataram, NTB).

    Adapun tujuh bupati yang lolos adalah Harmartoni Ahadis (Bupati Lampung Utara, Provinsi Lampung), Agus Setiawan (Bupati Temanggung), Heribertus Geradus Laju Nabit (Bupati Manggarai), Arief Rohman (Bupati Blora), Maya Hasmita (Bupati Labuhanbatu), Hermus Indou (Bupati Manokwari), dan John Kenedy (Bupati Padang Pariaman).

    Dewan Juri Anugerah Kebudayaan PWI-HPN 2026 berjumlah lima orang, terdiri atas unsur internal dan eksternal PWI Pusat, yakni Dr. Nungki Kusumastuti (dosen IKJ, penari dan artis film), Agus Dermawan T (pengamat dan penulis seni budaya, penerima Anugerah Kebudayaan RI), Sudjiwo Tejo (seniman, budayawan, mantan wartawan, anggota Tim Pakar PWI Pusat), Akhmad Munir (Direktur Utama LKBN Antara, Ketua Umum PWI Pusat periode 2025-2030), serta Yusuf Susilo Hartono (wartawan senior, pelukis, dan penyair).

    Yusuf menjelaskan, presentasi akan berlangsung pada 8-9 Januari 2026. Hari pertama diawali dengan silaturahmi para bupati dan wali kota bersama pengurus PWI Pusat dan tokoh pers, dilanjutkan dengan pengundian nomor urut serta sesi foto bersama untuk kepentingan buku acara. Hari kedua diisi dengan presentasi sesuai nomor urut yang telah ditetapkan. ‘’Dalam presentasi tersebut, Dewan Juri akan mendalami topik yang diajukan. Aspek penilaian meliputi penguasaan materi, gaya dan teknik presentasi, serta penggunaan sarana atau peraga pendukung,’’ terangnya. (**)

    Ket. Foto:

    Wali Kota Mataram Dr. H. Mohon Roliskana saat menerima kunjungan silaturahmi jajaran pengurus PWI NTB. (Ist)

    PELATARAN, Solusi untuk Masyarakat Dapatkan Layanan Pertanahan di Akhir Pekan

    HarianNusa, Semarang – PELATARAN (Pelayanan Tanah Akhir Pekan) terus diminati masyarakat, khususnya bagi pemohon perorangan yang tidak memiliki waktu mengurus tanahnya di hari kerja pada umumnya. Eni (58), warga yang datang dari Kecamatan Semarang Barat sudah menjadi pengguna setia PELATARAN untuk berbagai urusan terkait tanah-tanah yang dimiliki.

    “Saya sudah tiga kali datang ke kantor ini pada hari Sabtu. Pelayanannya cepat, dari pertama sampai yang ketiga ini juga cepat.” ujar Eni setelah menyelesaikan pengajuan berkas permohonan di Kantor Pertanahan Kota Semarang.

    Eni bercerita, saat dirinya bekerja sebagai aparatur sipil negara (ASN), waktu untuk mengurus tanahnya sangat terbatas. Oleh karena itu, layanan pertanahan yang buka setiap akhir pekan ini sangat bermanfaat untuknya.

    Pada kunjungan pertamanya, Eni datang untuk meminta informasi dan persyaratan, kemudian datang kembali untuk menyerahkan berkas dan menjalani proses validasi persil. Pada kedatangannya yang ketiga ini, Eni mengurus penyelesaian roya dari bank. “Dari kemarin-kemarin juga cepat, paling lama setengah jam saja,” tuturnya menjelaskan keuntungan mengurus urusan tanahnya dengan PELATARAN.

    Santi (30), seorang ibu rumah tangga yang sempat bekerja sebagai desainer di Kota Semarang juga menilai layanan pertanahan akhir pekan sangat memudahkan masyarakat perkotaan yang tak jarang sibuk bekerja. Ia berharap, PELATARAN dapat terus dilanjutkan karena sangat membantu masyarakat yang hanya memiliki waktu mengurus tanah pada akhir pekan.

    “Pilih PELATARAN karena hari Senin sampai Jumat ada aktivitas, jadi Sabtu itu waktunya longgar. Sangat membantu, apalagi yang liburnya Sabtu-Minggu bisa datang dulu ke sini,” ungkap Santi.

    PELATARAN yang diselenggarakan pada pukul 08.00–12.00 WIB di berbagai Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ini ditujukan bagi pemohon langsung tanpa kuasa, guna mendukung pelayanan yang lebih efisien, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kehadiran program ini mencerminkan komitmen Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan publik yang optimal, ramah, dan menjangkau seluruh elemen masyarakat, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan waktu pada hari kerja. (*)

    Sumber : 

    Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol

    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

    Badan Pertanahan Nasional

    X: x.com/kem_atrbpn

    Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/

    Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN

    Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN

    TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn

    Situs: atrbpn.go.id

    PPID: ppid.atrbpn.go.id

    WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000

    Ket. Foto:

    Suasana pelayanan pertanahan di Kantor BPN Semarang. (Ist)

    Masyarakat Bisa Urus Roya di Hari Pertama 2026: Terima Kasih Telah Memberikan Layanan di Hari Libur

    HarianNusa, Jakarta – Masyarakat tetap dapat mengakses layanan pertanahan pada hari pertama Tahun 2026. Hal ini dirasakan langsung oleh Wibawa, warga Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang mengurus administrasi pertanahan di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Administrasi Jakarta Utara pada Kamis (01/01/2026), meskipun bertepatan dengan libur Nasional Tahun Baru.

    “Saya mendapat informasi bahwa BPN tetap buka pada tanggal 1 Januari yang merupakan hari libur. Awalnya saya ragu, tetapi setelah datang ke Kantah Jakarta Utara ternyata benar dan kami dilayani dengan baik. BPN top! Terima kasih kepada Bapak Menteri dan seluruh jajaran ATR/BPN yang telah memberikan layanan kepada masyarakat di hari libur,” ujar Wibawa yang datang didampingi istrinya.

    Ia menjelaskan bahwa kedatangannya ke kantor pertanahan bertujuan untuk mengurus Roya atas rumah susun tempat ia tinggal. Menurutnya, pelayanan yang tetap berjalan di masa libur Nataru sangat membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu di hari kerja.

    Layanan pertanahan pada masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) sendiri telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sejak tanggal 25 dan 26 Desember. Kehadiran layanan di hari libur ini menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan cepat dan efisien tanpa harus menunggu hari kerja normal.

    Selain layanan khusus di masa libur Nataru, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan pertanahan melalui Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) yang secara rutin dibuka setiap hari Sabtu di kantor pertanahan. Program ini memberikan kemudahan bagi masyarakat yang tidak sempat mengurus administrasi pertanahan pada hari kerja.

    Wibawa juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang tetap hadir dan melayani masyarakat di tengah hari libur. “Terima kasih juga kepada seluruh jajarannya yang sudah mau datang di hari libur untuk melayani kami semua. BPN top abis!” tutupnya.

    Pelayanan pertanahan yang tetap berjalan pada hari libur ini menjadi bentuk komitmen Kementerian ATR/BPN dalam memberikan pelayanan publik yang prima dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (*)

    #KementerianATRBPN

    #MelayaniProfesionalTerpercaya

    #MajuDanModern

    #MenujuPelayananKelasDunia

    Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol

    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

    Badan Pertanahan Nasional

    X: x.com/kem_atrbpn

    Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/

    Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN

    Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN

    TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn

    Situs: atrbpn.go.id

    PPID: ppid.atrbpn.go.id

    WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000​

    Ket. Foto: Wibawa dan istri, warga Jakarta Utara saat mengurus Roya Rusun di Kantah Jakarta Utara. (Ist)

    Layanan Pertanahan Tetap Buka Saat Libur Nataru, Warga Apresiasi Kemudahan Alih Media Sertipikat

    HarianNusa, Jakarta – Di tengah libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Administrasi Jakarta Timur tetap membuka layanan pertanahan bagi masyarakat. Salah satu layanan yang tetap berjalan adalah alih media sertipikat analog menjadi Sertipikat Elektronik (Sertel).

    Kebijakan tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat. Warga menilai kehadiran layanan pertanahan di luar hari kerja sangat membantu, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan waktu di hari biasa.

    Salah seorang pemohon, Muslih Karim (45), warga Cijantung, Jakarta Timur, mengaku senang karena tetap dapat mengakses layanan alih media sertipikat di tengah masa libur. Menurutnya, pelayanan yang diberikan tidak hanya cepat, tetapi juga informatif dan nyaman.

    “Saya tahu Kantor Pertanahan tetap buka dari media sosial. Proses pelayanannya tidak bertele-tele, cepat, dan informatif. Kalau ada berkas yang kurang langsung dijelaskan, jadi saat saya kembali hari ini prosesnya langsung selesai,” ujar Muslih usai mengurus berkas alih media di Kantah Jakarta Timur, Kamis, (1/1/2026).

    Ia menuturkan, permohonan alih media sertipikat telah diajukannya sejak 25 Desember 2025. Namun, karena masih terdapat kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi, ia diminta untuk melengkapinya terlebih dahulu. Menurut Muslih, petugas telah memberikan penjelasan prosedur dan persyaratan layanan secara jelas dan mudah dipahami.

    Adapun proses alih media sertipikat tersebut diperkirakan akan selesai dalam waktu 14 hari kerja. Selama masa proses, pemohon dapat memantau perkembangan permohonannya secara berkala melalui aplikasi Sentuh Tanahku.

    “Prosesnya bisa dicek lewat aplikasi Sentuh Tanahku. Petugas juga menyampaikan bahwa sekitar dua hari ke depan sertipikat sudah selesai, jadi tinggal memantau hasilnya,” katanya.

    Selain itu, Muslih juga merasakan manfaat fitur Antrian Online yang tersedia pada aplikasi Sentuh Tanahku. Fitur tersebut memudahkannya mendapatkan nomor antrean tanpa harus menunggu lama di kantor.

    “Sebelum ke sini saya sudah daftar lewat Antrian Online. Sampai kantor langsung ke loket, jadi lebih efisien,” tambahnya.

    Ia berharap kualitas pelayanan di Kantor Pertanahan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, termasuk dengan tetap membuka layanan pada hari libur. Menurutnya, pelayanan di luar hari kerja merupakan bentuk nyata komitmen Kantah dalam menghadirkan layanan publik yang mudah diakses dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (F*)

    Ket. Foto: Muslih Karim (45), warga Cijantung, Jakarta Timur saat mengurus berkas alih media di Kantor Pertanahan Jakarta Timur saat hari libur Nataru. (Ist) 

    #KementerianATRBPN

    #MelayaniProfesionalTerpercaya

    #MajuDanModern

    #MenujuPelayananKelasDunia

    Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol

    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

    Badan Pertanahan Nasional

    X: x.com/kem_atrbpn

    Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/

    Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN

    Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN

    TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn

    Situs: atrbpn.go.id

    PPID: ppid.atrbpn.go.id

    WhatsApp Pengaduan: 0811-

    Danantara Sinergikan BUMN Bangun Huntara di Aceh Tamiang, PLN Sambung Listrik untuk Semua Rumah dan Fasum

    HarianNusa, Aceh – PT PLN (Persero) terus mendukung percepatan pembangunan Rumah Hunian Danantara (Huntara) di Aceh Tamiang melalui kesiapan infrastruktur dan penyambungan jaringan listrik seluruh unit yang telah terbangun. Langkah ini merupakan bentuk komitmen kehadiran negara dalam mempercepat pemulihan pascabencana melalui penyediaan prasarana dasar bagi masyarakat terdampak banjir bandang dan longsor di wilayah tersebut.

    Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto mengapresiasi progres pembangunan Huntara beserta infrastruktur pendukung yang sedang dikebut. Dirinya menilai sinergi lintas kementerian, Danantara Indonesia, dan Pemerintah Daerah (Pemda) mampu menghasilkan kemajuan signifikan dalam waktu singkat. Sebanyak 600 unit akan diserahkan kepada Pemda pada 8 Januari 2026, untuk selanjutnya diberikan kepada warga terdampak bencana.

    “Danantara Indonesia membuktikan bahwa kita bisa membangun 600 hunian, semua pihak telah bekerja dengan gemilang, dengan cepat,” ujar Presiden Prabowo.

    Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa dalam kurun waktu tiga bulan ke depan, pembangunan Huntara secara nasional ditargetkan mencapai 15.000 unit yang tersebar di 3 provinsi terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Target pembangunan Rumah Hunian Danantara di Aceh Tamiang ditetapkan secara jelas sejak awal, dan capaian hingga 1 Januari 2026 menunjukkan komitmen kuat seluruh pihak untuk menepatinya. BUMN bergerak cepat, bekerja di lapangan dalam kondisi yang tidak mudah, untuk memastikan masyarakat segera mendapatkan hunian yang layak,” jelasnya.

    Rosan juga menekankan bahwa pembangunan Huntara bagi warga terdampak bencana bukan sekadar solusi jangka pendek, namun merupakan tahapan pemulihan yang lebih besar di berbagai sektor.

    “Huntara ini menjadi jembatan penting menuju fase hunian permanen dan pemulihan ekonomi masyarakat. Karena itu, kualitas dan keberlanjutan tetap menjadi perhatian utama,” tambahnya.

    Huntara dibangun sesuai standar kelayakan hunian darurat, tidak hanya fokus terhadap konstruksi bangunan saja, melainkan juga kebutuhan dasar seperti listrik. Ketersediaan listrik juga menjadi prioritas Pemerintah melalui Danantara Indonesia dalam membangun Huntara, selain akses air bersih, sanitasi memadai, serta dukungan layanan kesehatan di lokasi.

    Menindaklanjuti hal tersebut, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan kesiapan PLN dalam mendukung penuh pembangunan Huntara melalui penyediaan listrik yang aman dan andal untuk seluruh unit hunian.

    “PLN siap melaksanakan arahan Pemerintah melalui Danantara Indonesia untuk memastikan kesiapan infrastruktur kelistrikan Huntara. Setiap unit hunian yang telah selesai dibangun, kami pastikan listriknya juga sudah tersedia dan dapat langsung menyala, sehingga masyarakat bisa segera menempati tempat tinggalnya dengan aman dan nyaman,” kata Darmawan.

    Saat ini, PLN telah menyiapkan infrastruktur kelistrikan di kawasan Huntara Aceh Tamiang, seperti pembangunan trafo, jaringan listrik, dan kWh meter seluruh hunian yang telah terbangun. Bahkan jaringan listrik telah tersambung sepenuhnya dan cukup untuk melayani kebutuhan listrik hunian maupun fasilitas umum.

    Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria didampingi Darmawan turun langsung mengawal proges pembangunan Huntara Aceh Tamiang dan infrastruktur kelistrikannya. Darmawan menegaskan, kehadiran listrik yang andal di Huntara merupakan salah satu kebutuhan dasar yang wajib tersedia untuk menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari.

    “Kami memahami bahwa saudara-saudara kita yang terdampak banjir bandang dan longsor telah kehilangan banyak hal, bukan hanya rumah, namun juga rasa aman dan kenyamanan. Karena itu, PLN berupaya menghadirkan listrik yang prima di kawasan Huntara. Sehingga, masyarakat dapat segera tinggal, anak-anak bisa kembali belajar dengan nyaman, dan keluarga dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih layak. Ini adalah komitmen kami untuk terus mendampingi masyarakat bangkit dari bencana,” pungkas Darmawan. (F*)

    Ket. Foto:

    Petugas PLN melakukan penyambungan jaringan listrik di kawasan Rumah Hunian Danantara (Huntara) Aceh Tamiang. PLN telah menyiapkan infrastruktur kelistrikan di kawasan tersebut, seperti pembangunan trafo, jaringan listrik, dan kWh meter untuk masing-masing rumah yang telah terbangun. (Ist)

    Tarif Listrik Triwulan I 2026 Tidak Naik, PLN Tegaskan Dukungan dan Komitmen Jaga Keandalan dan Kualitas Layanan

    HarianNusa, Jakarta – PT PLN (Persero) mendukung penuh keputusan Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menetapkan tarif listrik pada Triwulan I (Januari–Maret) 2026 tidak mengalami kenaikan. Perseroan juga menegaskan dukungan tersebut melalui komitmen untuk terus menjaga keandalan dan kualitas layanan kelistrikan.

    Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno menjelaskan bahwa sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan non-subsidi dilakukan setiap tiga bulan dengan mengacu pada perubahan realisasi parameter ekonomi makro, meliputi kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, dan Harga Batubara Acuan (HBA).

    “Berdasarkan perhitungan parameter tersebut, secara formula tarif tenaga listrik berpotensi mengalami perubahan. Namun untuk menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik Triwulan I Tahun 2026 tetap atau tidak mengalami perubahan,” jelas Tri.

    Lebih lanjut, Tri menyampaikan bahwa tarif tenaga listrik bagi 25 golongan pelanggan tidak mengalami perubahan, dengan subsidi listrik tetap diberikan. Kebijakan ini memberi ruang bagi masyarakat dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengelola pengeluaran di awal tahun, sehingga daya beli tetap terjaga dan stabilitas ekonomi nasional dapat dipertahankan.

    Mendukung kebijakan tersebut, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan bahwa keputusan tarif listrik Triwulan I 2026 yang tidak mengalami kenaikan akan memberikan ruang bagi masyarakat dan UMKM untuk mengelola pengeluaran dengan lebih baik di awal tahun, ketika aktivitas rumah tangga dan usaha kembali berjalan.

    “Awal tahun cenderung diiringi berbagai kebutuhan rumah tangga dan aktivitas usaha yang kembali berjalan. Dengan tarif listrik yang tidak naik, masyarakat memiliki kepastian dalam mengatur pengeluaran sehingga daya beli dapat tetap terjaga,” ujar Darmawan.

    Ia menegaskan, pihaknya senantiasa berkomitmen menjaga pasokan listrik tetap andal, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mengoptimalkan efisiensi operasional agar seluruh pelanggan dapat menikmati layanan yang aman dan berkelanjutan.

    “Bagi Kami, listrik bukan sekadar layanan, tetapi fondasi aktivitas sehari-hari masyarakat. Karena itu, kami memastikan pasokan listrik terus andal dan layanan terus ditingkatkan, agar masyarakat dapat menjalani awal tahun dengan lebih tenang dan produktif,” tutup Darmawan. (F*)

    Ket. Foto: 

    Tampak udara Gedung PLN Kantor Pusat di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. (Ist)

    error: Content is protected !!