UPK Tambora Perkuat Kesiapsiagaan Tanggap Darurat dan Sistem Pemadam Kebakaran PLTU Sumbawa

Fitriah

-

09/11/2025

UPK Tambora Perkuat Kesiapsiagaan Tanggap Darurat dan Sistem Pemadam Kebakaran PLTU Sumbawa

HarianNusa, Sumbawa Barat – Unit Pelaksana Pembangkitan (UPK) Tambora terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga keselamatan, keandalan, dan kontinuitas operasional pembangkit melalui penguatan budaya kesiapsiagaan tanggap darurat di lingkungan PLTU Sumbawa. Upaya ini menjadi bentuk nyata penerapan budaya kerja Zero Accident serta komitmen perusahaan dalam memastikan lingkungan kerja yang aman dan terlindungi.

Sebagai bagian dari strategi pencegahan dan mitigasi risiko, Tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) UPK Tambora secara konsisten melaksanakan program edukasi, sosialisasi, sertifikasi, serta simulasi tanggap darurat secara rutin dan terstruktur. Kegiatan simulasi ini dilaksanakan bersama Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Sumbawa Barat sebagai mitra strategis, guna memastikan kemampuan respons lapangan, koordinasi komando insiden, serta efektivitas penggunaan sarana pemadaman sesuai standar penanggulangan keadaan darurat.

Personel lapangan serta tim tanggap darurat telah dibekali kompetensi melalui sertifikasi DAMKAR D-C, pelatihan pemadaman, dan penguasaan Standard Operating Procedure (SOP), sehingga siap bertindak cepat, disiplin, dan terukur dalam menghadapi kondisi berisiko. Selain kesiapan personel, PLTU Sumbawa memastikan sarana proteksi kebakaran dalam kondisi optimal, meliputi APAR, Sistem Hydrant, Mobil Pemadam Kebakaran.

Manager UPK Tambora, Doddy Rizqi, menegaskan bahwa kesiapsiagaan bukan sekadar kesiapan alat dan prosedur, namun merupakan budaya kerja yang tertanam dalam keseharian operasional.

“Kami memastikan seluruh personel memahami peran dan prosedur dalam keadaan darurat. Kedisiplinan dalam latihan dan pengecekan rutin merupakan pondasi penting dalam mencegah dan mengendalikan risiko secara efektif. Kesiapsiagaan ini bukan hanya tentang respons cepat, tetapi tentang budaya kerja yang tertanam,” jelasnya, dalam keterangannya Jumat, (7/11/25).

Secara berkelanjutan, UPK Tambora melakukan pemeliharaan, peremajaan sarana pemadam, dan penyesuaian SOP operasional guna mengantisipasi potensi bahaya terutama akibat kondisi cuaca panas ekstrem, sehingga potensi risiko dapat dikendalikan sejak dini.

Melalui langkah strategis dan konsisten ini, UPK Tambora menegaskan posisinya sebagai unit pembangkitan yang siap, sigap, dan profesional dalam menjaga keselamatan insan kerja, aset perusahaan, lingkungan operasional, serta keberlanjutan layanan energi bagi masyarakat. (F*)

Ket. Foto:

UPK Tambora bekerjasama dengan Damkar setempat melakukan kegiatan simulasi untuk memperkuat kesiapsiagaan tanggap darurat dengan mempersiapkan personel terlatih, prosedur lengkap, dan sarana pemadaman siaga optimal. (Ist)

PLN UIW NTB Gerak Cepat Pulihkan Kelistrikan Pasca Banjir di Bima

Fitriah

-

07/11/2025

0

PLN UIW NTB Gerak Cepat Pulihkan Kelistrikan Pasca Banjir di Bima

HarianNusa, Mataram – PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (UIW NTB) bergerak cepat memulihkan sistem kelistrikan di wilayah Kabupaten Bima yang terdampak banjir pada Rabu (5/11). Melalui Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bima, seluruh jaringan listrik yang sempat terdampak kini berhasil dinormalkan 100 persen.

Berdasarkan data hingga pukul 16.01 WITA, Kamis (6/11), banjir yang melanda Kecamatan Madapangga, khususnya Desa Monggo, sempat memengaruhi 1 penyulang, 3 gardu distribusi, serta 3.005 pelanggan dengan total beban sekitar 200 kVA. Berkat penanganan cepat di lapangan, seluruh aset kelistrikan tersebut telah kembali beroperasi normal.

Manajer PLN UP3 Bima, Syaiful Hannan, menjelaskan bahwa proses penormalan dilakukan oleh 10 personel tim layanan teknik (yantek) dari Unit Layanan Pelanggan (ULP) Woha yang diterjunkan ke lokasi sejak pagi hari. Petugas melakukan pengecekan, pembebasan tegangan, serta pembersihan peralatan listrik yang terendam air, terutama pada panel hubung bagi tegangan rendah (PHBTR) dan gardu distribusi.

“Pemulihan kami lakukan dengan tetap mengutamakan keselamatan masyarakat dan petugas di lapangan. Setelah air mulai surut dan kondisi dinilai aman, tim segera melakukan pemeriksaan dan pembersihan agar sistem kembali andal,” ujar Syaiful.

Ia menambahkan, kondisi debit air yang tidak stabil menjadi tantangan tersendiri bagi petugas. “Kami tetap siaga terhadap potensi banjir susulan dan terus berkoordinasi dengan aparat setempat agar proses penormalan berjalan aman dan lancar,” ujarnya.

Sebagai langkah antisipatif, PLN berencana melakukan peninggian pondasi gardu serta menaikkan posisi PHBTR di wilayah rawan banjir. Upaya ini dilakukan agar gangguan serupa dapat diminimalkan dan keandalan sistem tetap terjaga meskipun terjadi cuaca ekstrem.

General Manager PLN UIW NTB, Sri Heny Purwanti, menyampaikan apresiasi atas respon cepat seluruh tim di lapangan. Ia menegaskan bahwa kesiapsiagaan dan koordinasi menjadi kunci utama dalam menghadapi kondisi force majeure seperti banjir.

“PLN UIW NTB berkomitmen untuk selalu sigap dalam menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat. Tindakan cepat dari UP3 Bima dan ULP Woha menunjukkan semangat pelayanan dan tanggung jawab kami terhadap pelanggan, terutama di saat bencana,” ujar Sri Heny.

Sri Heny juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap bahaya listrik di musim hujan. “Keselamatan adalah prioritas utama. Jika menemukan jaringan atau peralatan listrik yang terendam air, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau Contact Center 123. Jangan menyentuh peralatan listrik dalam kondisi basah,” pesannya.

Dengan penormalan 100 persen ini, PLN memastikan seluruh pelanggan di wilayah Madapangga kembali mendapatkan pasokan listrik secara aman dan andal. Langkah cepat ini menjadi bukti komitmen PLN dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan di Nusa Tenggara Barat, bahkan di tengah kondisi bencana alam. (F3)

Ket. Foto:

Petugas PLN melakukan perbaikan jaringan listrik di daerah terdampak banjir di Bima. (Ist)

Pemkab Lombok Barat Buka Layanan Pengaduan Online untuk Honorer Non Database yang dipungut biaya

Fitriah

-

01/11/2025

0

Pemkab Lombok Barat Buka Layanan Pengaduan Online untuk Honorer Non Database yang dipungut biaya

HarianNusa, Lombok Barat – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Inspektorat Lobar resmi membuka layanan pengaduan online bagi masyarakat dan tenaga honorer non database yang dimintai pungutan biaya dalam proses masuk menjadi honorer.

Layanan pengaduan ini dapat diakses secara langsung melalui WhatsApp di nomor 0851-1925-1060.

Langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti setiap laporan masyarakat dan memastikan tidak ada praktik pungutan liar dalam proses rekrutmen tenaga honorer.

Inspektur Kabupaten Lombok Barat, Suparlan, S.Sos, menegaskan bahwa layanan pengaduan ini merupakan langkah serius Pemkab Lobar dalam mengungkap dan menindak oknum yang terlibat dalam praktik tidak terpuji tersebut. Hal ini tentu merugikan para honorer non database yang pengangkatannya tidak sesuai aturan dan regulasi.

“Silahkan bagi para honorer yang mengalami pungutan saat masuk sebagai honorer dapat melapor. Pemerintah daerah akan berusaha mengusut oknum yang terlibat dalam pungutan ini,” tegas Suparlan, Sabtu, (01/11/25).

Ia juga memastikan bahwa identitas pelapor akan dirahasiakan, sehingga masyarakat dan para honorer tidak perlu takut untuk melaporkan kasus pungutan yang mereka alami.

Melalui layanan ini, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik pungli. (F*)

Ket. Foto:

Templet pengaduan layanan online untuk honorer non database yang dipungut biaya di Pemkab Lobar. (Ist)

Kuasa Hukum Ipda Aris Soroti Kejanggalan Proses Hukum Kasus Kematian Brigadir Nurhadi

Fitriah

-

01/11/2025

0

Kuasa Hukum Ipda Aris Soroti Kejanggalan Proses Hukum Kasus Kematian Brigadir Nurhadi

HarianNusa, Mataram – Kuasa hukum terdakwa Ipda I Gede Aris Chandra Widianto, dalam kasus kematian Brigadir Nurhadi di Gili Trawangan, I Gusti Lanang Bratasuta, S.H., M.H., menilai banyak kejanggalan dalam proses hukum yang menjerat kliennya tersebut. Ia menyebut, penetapan tersangka hingga hasil sidang etik Polri terhadap Aris Chandra, sarat dengan pelanggaran prosedur dan kekeliruan hukum.

“Sejak awal kami melihat ada banyak hal yang tidak sesuai prosedur. Bahkan, pasal yang digunakan untuk menangkap dan menahan klien kami Pasal 359 KUHP hilang dari berkas ketika perkara dilimpahkan ke jaksa,” ujar Bratasuta kepada awak media, Jumat, (31/10/25), di Mataram.

Menurut Bratasuta, hal itu bukan hanya persoalan teknis, tapi berpotensi melanggar hak asasi manusia. “Orang bisa ditahan karena pasal yang tidak lagi ada di berkas? Ini kan janggal. Kami akan pertanyakan hal itu secara hukum,” tegasnya.

Tak hanya soal pidana, kuasa hukum juga menyoroti putusan Komisi Kode Etik Polri (KKEP), yang menjatuhkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada kliennya.

Bratasuta menegaskan, sidang etik hingga bandingnya cacat hukum secara formil, karena ketua komisi yang memimpin sidang, telah tidak lagi menjabat di posisi semula saat sidang banding digelar.

“Ketua komisi banding saat itu sudah dimutasi menjadi pejabat di Lemdiklat Polri, tapi tetap memimpin sidang banding di Polda NTB. Ini jelas melanggar aturan formal dan membuat putusan itu tidak sah,” ungkapnya.

Atas dasar itu, pihaknya sudah mengajukan peninjauan kembali (PK) kepada Kapolri, pun menyiapkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), untuk menguji keabsahan keputusan PTDH tersebut.

Bratasuta juga menyoroti pemberitaan publik, yang menurutnya menggiring opini seolah Aris Chandra dan rekan-rekannya, berpesta narkoba dan minum minuman keras sebelum kejadian. Padahal, hasil laboratorium menyatakan kliennya negatif narkoba dan alkohol.

“Hasil tes urine, darah, dan rambut klien kami semuanya negatif. Tapi fakta ini tidak pernah disampaikan ke publik. Yang muncul justru berita seolah mereka berpesta narkoba,” ujarnya.

Ia menilai penyidik dan pihak etik tidak cermat menilai alat bukti, termasuk tidak melampirkan hasil pemeriksaan laboratorium dalam berkas perkara. “Ini bentuk ketidakadilan yang nyata,” ucapnya.

Dalam sidang perdana di PN Mataram, Senin (27/10), jaksa menuding Aris Chandra ikut dalam penganiayaan terhadap korban. Namun, menurut kuasa hukum, bukti-bukti menunjukkan sebaliknya.

“Klien kami keluar dari vila pukul 20.00 Wita, dan peristiwa tenggelamnya korban baru terjadi sekitar pukul 21.18 Wita. Ada rekaman CCTV yang membuktikan hal itu,” jelas Bratasuta.

Selain itu, hasil video call antara AKP Rayendra dan korban menggunakan handphone milik Ipda Aris, yang sempat direkam sebelum kejadian juga disebut memperkuat jika Ipda Aris tidak berada di lokasi saat peristiwa terjadi.

Bratasuta menegaskan, jika pihaknya akan menyampaikan eksepsi atau bantahan resmi terhadap dakwaan jaksa pada sidang berikutnya, Senin (3/11/2025).

“Kami menolak dakwaan yang menuduh klien kami melakukan penganiayaan. Banyak fakta yang belum terbuka, dan kami siap buktikan semuanya di pengadilan,” ujarnya tegas.

Kuasa hukum juga menegaskan, Ipda Aris Chandra telah mengabdi lebih dari 15 tahun di kepolisian, dan memiliki istri serta tiga anak kecil, yang kini terdampak berat oleh proses hukum yang dihadapinya.

“Klien kami bukan hanya polisi, tapi juga ayah dan kepala keluarga. Kami ingin keadilan ditegakkan, tanpa mengorbankan martabat seseorang,” tutup Bratasuta.

Ia juga berharap media dapat membantu menyajikan pemberitaan yang berimbang. “Peran media sangat penting. Kami mohon agar informasi yang disampaikan objektif, agar publik tidak terjebak dalam opini yang belum tentu benar,” harap Bratasuta. (F3)

Ket. Foto:

Kuasa hukum terdakwa Ipda I Gede Aris Chandra Widianto, Brigadir Nurhadi di Gili Trawangan, I Gusti Lanang Bratasuta, S.H., M.H., (HarianNusa)

Ketua Komisi Penelitian Dewan Pers Kunjungi Sekretariat SMSI

Fitriah

-

31/10/2025

0

Ketua Komisi Penelitian Dewan Pers Kunjungi Sekretariat SMSI

HarianNusa, Jakarta – Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, Ratifikasi, dan Verifikasi Dewan Pers, Yogi Hadi Ismanto, melakukan kunjungan ke Sekretariat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang berlokasi di Jalan Veteran II No. 7C, Jakarta Pusat, Kamis (30/10).

Kedatangan Yogi Hadi Ismanto disambut langsung oleh Ketua Umum SMSI Firdaus bersama jajaran pengurus pusat. Dalam kunjungan tersebut, kedua pihak membahas berbagai hal terkait peningkatan kualitas media siber di Indonesia serta sinergi antara Dewan Pers dan SMSI dalam mendukung ekosistem pers yang profesional dan berintegritas.

Yogi Hadi Ismanto mengapresiasi kiprah SMSI yang telah berperan aktif dalam mendorong transformasi digital media serta pembinaan terhadap ribuan perusahaan pers anggota di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Firdaus menyampaikan, SMSI terus berkomitmen memperkuat peran media siber sebagai pilar demokrasi dan mitra strategis Dewan Pers dalam menjaga standar profesionalisme jurnalistik.

Pertemuan berlangsung hangat dan diakhiri dengan foto bersama serta komitmen untuk memperkuat kolaborasi ke depan antara Dewan Pers dan SMSI dalam pengembangan industri media siber nasional. (*)

Ket. Foto:

Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, Ratifikasi, dan Verifikasi Dewan Pers, Yogi Hadi Ismanto (duduk) bersama Ketua Umum SMSI, Firdaus. (Ist)

Ketua Yayasan Agniya Pertanyakan Kewenangan SPPI Tutup SPPG Tanpa Persetujuan BGN

Fitriah

-

30/10/2025

0

Ketua Yayasan Agniya Pertanyakan Kewenangan SPPI Tutup SPPG Tanpa Persetujuan BGN

HarianNusa, Lombok Barat – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Montong Are 2, yang jadi bagian dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG), mendadak berhenti beroperasi tanpa ada surat resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Penutupan itu disebut-sebut dilakukan sepihak oleh SPPI atau Kepala Dapur, dan kini Yayasan Agniya Pagutan Timur sebagai mitra pelaksana program mempertanyakan dasar hukumnya.

“Pertanyaan sederhana saja, sejauh itukah kewenangan SPPI, hingga bisa menutup satuan layanan tanpa koordinasi dan persetujuan BGN?” ujar Ketua Yayasan Agniya, Hariyanto, M.H., kepada wartawan, Kamis (30/10/2025).

Menurut Hariyanto, pihaknya telah menyampaikan permohonan resmi kepada Kepala BGN RI, terkait penggantian SPPI atau Kepala SPPG Montong Are 2. Langkah itu diambil setelah serangkaian persoalan yang dianggap mengganggu mutu layanan, bahkan berpotensi membahayakan penerima manfaat program MBG.

Dari hasil evaluasi internal Yayasan Agniya, sejumlah catatan ditemukan dalam pelaksanaan di SPPG Montong Are 2. Beberapa di antaranya dinilai cukup fatal. Mulai dari penggunaan celana pendek saat bertugas menerima tamu dinas, kurangnya kontrol kualitas bahan baku, hingga penggunaan daging ayam sisa dua hari sebelumnya, dimana hasil uji labnya positif mengandung bakteri.

“Yang paling mengkhawatirkan itu, penggunaan bahan makanan sisa dua hari sebelumnya untuk menu MBG. Padahal, ahli gizi sudah menyiapkan menu segar sesuai standar. Itu bisa berisiko bagi kesehatan anak-anak penerima manfaat,” jelas Hariyanto.

Selain itu, Kepala SPPG disebut tidak menyalurkan bantuan untuk kategori 3B, dengan alasan tidak ada food tray, padahal data menunjukkan stok tray lebih dari cukup.

“Ini bukan cuma soal administrasi, tapi menyangkut hak penerima manfaat. Dana sudah cair, tapi makanan tidak tersalurkan. Ini harus ditelusuri,” tegasnya.

Hariyanto juga menyoroti pola komunikasi yang kurang profesional. Sebagian besar koordinasi dilakukan lewat pesan WhatsApp, tanpa rapat atau laporan resmi.

“Akibatnya sering salah paham, bahkan sampai penggunaan bahasa yang kurang pantas di grup kerja. Terakhir, malah ada pengumuman penutupan SPPG, yang dikirim lewat WhatsApp tanpa sepengetahuan kami,” ujarnya kecewa.

Menurutnya, tindakan menutup SPPG tanpa dasar dan tanpa seizin BGN, dapat menimbulkan preseden buruk.

“SPPI bukan lembaga independen, yang bisa menutup layanan begitu saja. Semua ada mekanisme dan harus melalui persetujuan BGN,” tandasnya.

Yayasan Agniya menegaskan, permohonan penggantian Kepala SPPG bukan didorong kepentingan pribadi, tapi demi menjaga mutu gizi, transparansi, dan keamanan penerima manfaat.

“Kami justru ingin program MBG ini berjalan lebih baik. Jangan sampai karena satu orang, kepercayaan masyarakat dan reputasi BGN ikut tercoreng,” ucap Hariyanto.

Ia berharap BGN RI segera turun tangan untuk meninjau langsung kondisi di lapangan, sekaligus memastikan pelayanan pemenuhan gizi tetap berjalan tanpa gangguan.

“Yang paling penting, jangan sampai anak-anak penerima manfaat jadi korban dari kisruh administrasi. Tugas kita semua adalah menjaga agar program ini tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tutupnya. (F3)

Ket. Foto:

Ketua Yayasan Agniya, Hariyanto, M.H. (Ist)

Kapolresta Mataram Pimpin Upacara Hari Sumpah Pemuda

Fitriah

-

28/10/2025

0

Kapolresta Mataram Pimpin Upacara Hari Sumpah Pemuda

HarianNusa, Mataram – Dalam semangat memperingati perjuangan para pemuda Indonesia, Polresta Mataram menggelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 yang berlangsung khidmat di Lapangan Apel Mapolresta Mataram, Selasa (28/10/2025).

Upacara ini dipimpin langsung oleh Kapolresta Mataram Kombes Pol. Hendro Purwoko, SIK., MH., selaku Inspektur Upacara, dan diikuti oleh seluruh Pejabat Utama, para perwira, bintara, serta ASN Polresta Mataram.

Dalam amanatnya, Kapolresta Mataram mengajak seluruh jajarannya dan masyarakat untuk meneladani semangat juang para pemuda yang pada 28 Oktober 1928 mengikrarkan Sumpah Pemuda, sebagai tonggak penting persatuan dan kebangkitan bangsa Indonesia.

“Peringatan Sumpah Pemuda ke-97 ini bukan sekadar mengenang masa lalu, tetapi menjadi momentum bagi kita semua untuk meneguhkan kembali semangat persatuan dan tanggung jawab menjaga kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan,” ujar Kombes Pol. Hendro Purwoko.

Ia menegaskan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda tetap relevan hingga kini, terutama di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks, di mana peran generasi muda sangat menentukan arah masa depan bangsa.

“Para pemuda di masa itu berjuang dengan keberanian, tekad, dan keikhlasan. Maka tugas kita hari ini adalah melanjutkan semangat itu melalui kerja nyata, dedikasi, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Kapolresta Mataram menekankan bahwa semangat Sumpah Pemuda harus menjadi inspirasi bagi seluruh personel Polri, terutama generasi muda di tubuh kepolisian, agar selalu menanamkan nilai integritas, loyalitas, dan profesionalisme dalam melayani masyarakat.

“Sebagai anggota Polri, kita semua juga bagian dari pemuda bangsa yang punya tanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban. Jadikan semangat Sumpah Pemuda sebagai energi untuk memperkuat pengabdian kita kepada masyarakat,” tegasnya.

Upacara yang berlangsung dengan penuh khidmat itu ditutup dengan doa bersama untuk para pahlawan bangsa, serta harapan agar semangat persatuan dan gotong royong terus mengakar di hati seluruh insan Bhayangkara.

“Mari kita terus jaga semangat kebangsaan, berbuat yang terbaik untuk negeri ini, dan jadikan momentum Hari Sumpah Pemuda sebagai pengingat bahwa kemajuan bangsa ada di tangan kita semua,” pungkas Kapolresta Mataram. (F3)

Ket. Foto:

Kapolresta Mataram Kombes Pol. Hendro Purwoko, SIK., MH., memimpin Upacara Bendera dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke 97. (Ist)

Wamen PANRB Lepas Peserta PKN, Kombes Lalu Iwan Masuk Kategori 9 Terbaik Nasional

Fitriah

-

22/10/2025

0

Wamen PANRB Lepas Peserta PKN, Kombes Lalu Iwan Masuk Kategori 9 Terbaik Nasional

HarianNusa, Jakarta – Kabar membanggakan datang dari dunia aparatur sipil negara dan kepemimpinan nasional. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto, Rabu (22/10/2025) di Jakarta, resmi melepas 43 peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXIII Tahun 2025 yang dinyatakan lulus.

Upacara pelepasan turut dihadiri Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq, Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi LAN Tri Widodo Wahyu Utomo, serta sejumlah pejabat tinggi lintas instansi.

Dalam sambutannya, Wamen Purwadi berharap para lulusan PKN menjadi pejabat pimpinan tinggi (JPT) Madya, yang mampu menjadi inisiator lintas sektor, pemecah sekat birokrasi, dan penggerak sinergi antar instansi.

“Kita butuh pemimpin yang berani menembus batas birokrasi, dan menciptakan kolaborasi strategis demi pelayanan publik yang lebih baik,” tegas Purwadi.

Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Utama LAN Andi Taufik, Sekretaris Utama BKN Imas Sukmariah, Executive Director Pijar Foundation Cazadira Fediva Tamzil, perwakilan IKA PIMNAS Estiarty Haryani, serta sejumlah pejabat tinggi madya dan pratama dari berbagai kementerian dan lembaga.

Dari 43 peserta yang dinyatakan lulus, salah satu nama yang mencuri perhatian yakni Kombes Pol. Lalu Muhammad Iwan Mahardan, S.I.K., M.M., Perwira Menengah (Pamen) Polri yang kini menjabat sebagai Sekretaris Deputi (Sesdep) Bidang Promosi dan Kerja Sama di Badan Gizi Nasional (BGN) RI.

Lulusan asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu sukses menorehkan prestasi membanggakan, dengan masuk dalam kategori 9 peserta terbaik nasional, dalam program pelatihan bergengsi yang diikuti pejabat tinggi dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

“Alhamdulillah, saya bersyukur bisa menyelesaikan PKN Tingkat I Tahun 2025 dan masuk dalam kategori 9 peserta terbaik,” ujar Kombes Lalu Iwan usai upacara pelepasan.

Ia juga tak lupa menyampaikan rasa terima kasih kepada keluarga, rekan kerja, dan seluruh pihak yang mendukung selama proses pendidikan.

“Capaian ini bukan hasil kerja keras pribadi saja, tapi juga doa dan semangat dari keluarga, sahabat, dan rekan-rekan,” ucapnya.

PKN Tingkat I sendiri, jenjang pendidikan tertinggi dalam pengembangan kompetensi kepemimpinan strategis nasional, yang diselenggarakan LAN RI. Tujuannya, menyiapkan pejabat eselon I agar memiliki kemampuan transformasional, kolaboratif, dan adaptif dalam menghadapi tantangan birokrasi modern.

Capaian Kombes Lalu Iwan menjadi kebanggaan tersendiri bagi BGN RI dan masyarakat NTB, yang mengenal dirinya sebagai sosok polisi berdedikasi tinggi dan berjiwa pengayom.

“Semoga ilmu dan pengalaman selama pelatihan, bisa saya manfaatkan untuk memperkuat sinergi lintas sektor dan membawa nama baik BGN RI,” ungkapnya.

Dengan semangat reformasi birokrasi yang terus digelorakan, para lulusan PKN Tingkat I Angkatan LXIII diharapkan menjadi motor perubahan menuju birokrasi yang profesional, humanis, dan berdampak nyata bagi masyarakat. (F*)

Ket. Foto:

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto berjabat tangan dengan Sekretaris Deputi (Sesdep) Bidang Promosi dan Kerja Sama di Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Kombes Pol. Lalu Muhammad Iwan Mahardan, S.I.K., M.M., yang juga salah peserta terbaik PKN Tingkat I LXIII Tahun 2025. (Ist)

BPOM Mataram Edukasi Pangan Aman dan Gizi Seimbang di Sekolah

Fitriah

-

20/10/2025

0

BPOM Mataram Edukasi Pangan Aman dan Gizi Seimbang di Sekolah

HarianNusa, Mataram – Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan pangan sejak dini, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram memberikan edukasi pangan aman di lingkungan sekolah dalam acara Workshop Pangan Jajanan Anak Sekolah di SDN 29 Cakranegara, Senin, (20/10). Kegiatan ini diikuti oleh 60 wali murid dan 10 orang guru.

Kepala BBPOM di Mataram, Yogi Abaso Mataram, S. SI., Apt., mengungkapkan, dalam workshop ini BBPOM Mataram menghadirkan dua materi utama yang sangat relevan dengan kondisi sekolah saat ini, yaitu Lima Kunci Memilih dan Membeli Pangan Aman serta Nutrisi Seimbang, Cek Klik dan Stunting.

“Kegiatan berlangsung secara interaktif, dengan banyak pertanyaan yang muncul dari peserta, mulai dari cara memenuhi asupan gizi seimbang, langkah yang tepat ketika terjadi keracunan, hingga keamanan pangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di sekolah,” ungkapnya.

Kepala SDN 29 Cakranegara, Iswati, menyampaikan apresiasi atas peran aktif BBPOM dalam menciptakan budaya sadar pangan di sekolah.

“Kami berharap seluruh komunitas sekolah termasuk guru, wali murid, dan penjaga kantin dapat bersama-sama mewujudkan pangan yang aman dan bergizi demi masa depan anak-anak yang sehat dan berkualitas,” harapnya.

Tak hanya terbatas pada sesi kelas, petugas BBPOM juga melakukan kunjungan langsung ke kantin sekolah untuk meninjau kondisi pangan yang dijual. Dalam kunjungan tersebut, mereka menyampaikan pesan-pesan edukatif seputar keamanan pangan dengan cara yang santai dan mudah dipahami oleh para pengelola kantin.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam menumbuhkan kesadaran kolektif tentang pentingnya pangan yang aman, bermutu, dan bergizi khususnya bagi anak-anak usia sekolah yang tengah berada di masa tumbuh kembang. (F3)

Ket. Foto:

Petugas BBPOM Mataram saat memberikan pemaparan pada kegiatan Workshop Pangan Jajanan Anak Sekolah di SDN 29 Cakranegara. (Ist)

Negara Hadir, Pemerintah Targetkan 1.285 Desa Terang di 2025

Fitriah

-

19/10/2025

0

Negara Hadir, Pemerintah Targetkan 1.285 Desa Terang di 2025

HarianNusa, Musi Banyuasin – Pemerintah terus memperluas pemerataan akses listrik PT PLN (Persero) di seluruh pelosok negeri. Melalui Program Listrik Desa (Lisdes), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan pembangunan infrastruktur kelistrikan di 1.285 desa hingga akhir tahun 2025. Langkah ini menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam memastikan keadilan energi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia saat meninjau progres Program Listrik Desa sekaligus penyalaan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di Desa Bandar Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Kamis (16/10) menegaskan, terang listrik merupakan hak setiap warga negara. Karena itu, Pemerintah bersama PLN berkomitmen memberikan akses listrik merata hingga tahun 2030.

“Target Bapak Presiden Prabowo yang kami terjemahkan dalam arah kebijakan adalah penyelesaian pemerataan listrik di seluruh Indonesia pada 2029–2030,” ujar Bahlil.

Presiden Prabowo menargetkan 5.758 desa dan 4.310 dusun di seluruh Indonesia dapat segera bebas dari kegelapan. Pemerintah memastikan program ini akan terus dikebut agar seluruh rakyat dapat menikmati terang yang sama dan memanfaatkan listrik untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Menurut Bahlil, pembangunan infrastruktur kelistrikan di daerah terpencil memang tidak selalu menguntungkan secara bisnis bagi PLN. Namun, ia menegaskan bahwa negara wajib hadir untuk memberikan akses setara bagi seluruh warga.

“Jadi itu (melistriki desa) biayanya cukup tinggi, tapi negara harus hadir untuk memastikan itu (penerangan). Bapak Presiden sangat konsen untuk bagaimana bisa memberikan layanan listrik sebagai bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” paparnya.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyampaikan, sejalan dengan arahan Presiden dan Menteri ESDM, PLN berkomitmen menuntaskan agenda pemerataan listrik hingga ke wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).

“Melalui listrik, perubahan besar dapat terjadi bagi masyarakat, mulai dari peningkatan taraf hidup, pertumbuhan ekonomi desa, hingga pembukaan lapangan kerja baru. PLN siap menjalankan amanat pemerintah untuk menerangi seluruh negeri tanpa terkecuali,” tegas Darmawan.

Darmawan menambahkan, untuk melistriki 1.285 desa di tahun ini, pihaknya akan membangun infrastruktur jaringan tegangan menengah sepanjang 4.770 kilometer sirkuit (kms), 3.265 kms jaringan tegangan rendah, dan 94.040 kilovolt ampere (kVA) gardu distribusi. Melalui upaya tersebut, diharapkan lebih dari 77 ribu keluarga bisa menikmati listrik.

“Ini bukan sekadar angka, tapi kehidupan yang berubah. Anak-anak bisa belajar malam hari, usaha kecil bisa tumbuh, dan desa jadi lebih sejahtera,” ujarnya.

Di Sumatera Selatan sendiri, terdapat 11 desa yang merupakan bagian dari total 1.285 lokasi Program Lisdes Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun 2025. Dari sebelas desa tersebut, 7 desa di antaranya berada di wilayah Musi Banyuasin, yakni Desa Bandar Jaya, Desa Epil Barat, Desa Kepayang, Desa Mangsang, Desa Muara Merang, Desa Pangkalan Bulian, dan Desa Sako Suban.

Rosidin, Kepala Desa Bandar Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Banyuasin, menyampaikan rasa syukur karena penantian panjangnya kini membuahkan hasil. Dusun 4 Sungai Putih akan segera di aliri listrik lewat Program Lisdes ABT 2025.

“Hampir sekitar 10 tahun warga menunggu. Alhamdulillah, dalam waktu yang dekat ini, jaringan listrik dan sarana penerangan khususnya untuk masyarakat bakal terealisasi. Kami berterima kasih sebesar-besarnya kepada Presiden Prabowo dan Bapak Menteri ESDM atas kerja kerasnya menghadirkan program ini. Listrik ini sangat membantu perekonomian warga dan mendukung anak-anak kami belajar dengan lebih baik,” ucapnya haru.

Hal senada diungkapkan Rohiya, warga Dusun 4 Sungai Putih, yang selama ini harus bergantung pada genset untuk penerangan malam hari dengan biaya hingga Rp25 ribu per malam. Dirinya juga berharap agar seluruh proses yang dikerjakan untuk melistriki desanya dapat segera rampung.

“Biasanya kami nyalakan genset dari jam enam sampai jam sembilan malam, biaya Rp25 ribu semalam. Kalau sedang tak punya uang, ya gelap-gelapan. Semoga semuanya diberi keselamatan dan kelancaran dalam memasang listrik sampai ke desa kami,” ujarnya. (F*)

Ket. Foto:

Sejumlah petugas PLN melakukan pemasangan tiang listrik. (Ist)

Mataram, 83121

Berita Terbaru

Topik Populer