FSKR Gelar Pemeriksaan Kesehatan dan Bekam Gratis di Ranggagata

Fitriah

-

19/10/2025

FSKR Gelar Pemeriksaan Kesehatan dan Bekam Gratis di Ranggagata

HarianNusa, Lombok Tengah – Forum Silaturahmi Keluarga Ranggagata (FSKR) menggelar kegiatan bakti sosial berupa pemeriksaan kesehatan, pengobatan gratis, dan terapi bekam pada Minggu (19/10) di Becingah Desa Ranggagata, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB.

Ketua FSKR, H. Maskur, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari agenda besar FSKR untuk lima tahun ke depan dalam rangka memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat di kampung halaman.

“Ini adalah wujud kepedulian kami sebagai keluarga besar asal Ranggagata yang saat ini banyak tinggal di luar daerah. FSKR berkomitmen untuk terus hadir dan berkontribusi lewat kegiatan sosial seperti ini,” ujar H. Maskur.

Kegiatan ini didukung penuh oleh Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) Provinsi NTB dan Perkumpulan Bekam Indonesia NTB.

“Semoga kegiatan seperti ini bisa terus berlanjut dan membawa manfaat besar bagi masyarakat,” tutup H. Maskur

Ketua panitia kegiatan, Sunardi, menjelaskan bahwa kegiatan pemeriksaan dan pengobatan gratis ini menghadirkan 13 tenaga medis yang seluruhnya merupakan putra-putri asli Ranggagata, termasuk di antaranya dr. Renan, Direktur Medis RSCM Jakarta.

“Alhamdulillah, kami bisa mengumpulkan tenaga medis asal Ranggagata yang kini berkiprah di berbagai daerah. Dan hari dr. Renan yang merupakan spesialis dokter Jantung di RSCM Jakarta juga bisa hadir. Kehadiran mereka menjadi kebanggaan tersendiri bagi warga,” ungkap Sunardi.

Selain pengobatan gratis, sebelumnya FSKR juga menggelar lomba memancing dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan RI. Sementara itu, pada pertengahan November mendatang, FSKR berencana menggelar aksi penghijauan dengan menanam 2.000 bibit pohon nangka sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

Pendanaan seluruh kegiatan FSKR berasal dari urunan para anggotanya. Selain itu, FSKR rutin menggelar pengajian bulanan dan setiap empat bulan sekali kembali ke kampung halaman untuk menyelenggarakan kegiatan sosial.

Ratusan warga dari Dusun Ranggagata dan sekitarnya memadati lokasi kegiatan. Antusiasme tinggi terlihat dari panjangnya antrean peserta yang ingin memanfaatkan layanan kesehatan gratis tersebut.

Salah seorang warga, Inaq Marsitah, menyampaikan apresiasi dan rasa syukurnya atas terselenggaranya kegiatan ini. “Kami sangat senang dan bersyukur. Kegiatan ini sangat bermanfaat, apalagi dokter dan perawatnya adalah anak-anak Ranggagata sendiri. Ada rasa bangga dan haru bisa bertemu mereka,” ujarnya.

Kegiatan Bakti Sosial ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Lombok Tengah, Camat Praya Barat Daya, Kades Ranggagata, Babinsa dan Bhabinkamtibmas Desa Ranggagata. (F3)

Ket. Foto:

Kegiatan Bakti Sosial pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis yang digelar Forum Silaturahmi Keluarga Ranggagata. (HarianNusa)

Datangi Polres Lombok Tengah, PWI NTB Dorong Kasus Pengancaman Wartawan Pakai UU Pers

Fitriah

-

16/10/2025

0

Datangi Polres Lombok Tengah, PWI NTB Dorong Kasus Pengancaman Wartawan Pakai UU Pers

HarianNusa, Lombok Tengah – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Nusa Tenggara Barat (NTB) Ahmad Ikliludin mendampingi Y. Widi Surya Widialam saat melakukan berita acara pemeriksaan (BAP) di Polres Lombok Tengah pada Kamis (16/10).

Diketahui sebelumnya Widi yang merupakan wartawan GatraNTB.com mendapat intimidasi atau pengancaman oleh oknum LSM. Peristiwa itu berlangsung di Kantor Bupati Lombok Tengah.

Widi sendiri melayangkan laporan ke Polres Lombok Tengah pada Rabu (15/10) atas tindakan memilukan yang menimpanya.

Ketua PWI NTB, Ahmad Ikliludin, mengatakan peristiwa (intimidasi) terjadi pada saat korban melaksanakan tugas-tugas jurnalistik. “Maka kami menginginkan penyidik menggunakan pasal-pasal di Undang-Undang Pers,” kata Ikliludin.

Kasus serupa, kata Ikliludin, pernah diproses Polda NTB. Hanya saja, menurut dia, pemahaman penyidik tentang pemakaian Undang-Undang Pers masih belum bagus.

“Jadi proses-proses itu yang terhambat gitu tapi mungkin di daerah-daerah lain sudah ada hal-hal semacam ini. Kita berharap nanti penyidik bisa mengembangkan lebih luas lah dengan tetap berpaku pada Undang-Undang Pers ini,” tegas Iklil.

Pihaknya menegaskan kasus yang menimpa Widi ini sudah menjadi perhatian Dewan Pers. “Ada anggota Dewan Pers kebetulan dari NTB, Pak Yogi, sudah berkomunikasi dengan kami,” ungkap Iklil.

Dewan Pers meminta korban (Widi, red) untuk melaporkan peristiwa ini juga ke Dewan Pers. “Tadi sudah kita komunikasi dengan korban untuk membuat laporan secara tertulis ke Dewan Pers. Ini maksudnya supaya Dewan Pers juga bisa memantau, bisa mengikuti perkembangan kasus ini,” pungkas Iklil. (F3)

Ket. Foto:

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Nusa Tenggara Barat (NTB) Ahmad Ikliludin saat mendampingi Y. Widi Surya saat BAP di Polres Loteng. (Ist)

Abubakar: Pembangunan Dermaga Gili Gede untuk Majukan Pariwisata Lombok Barat

Lombok Barat

Redaksi

-

15/10/2025

0

Abubakar: Pembangunan Dermaga Gili Gede untuk Majukan Pariwisata Lombok Barat

HarianNusa, Lombok Barat – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat, H. Abu Bakar, angkat bicara terkait maraknya pemberitaan yang dinilai tidak berimbang mengenai proyek pembangunan dermaga wisata di kawasan Gili Gede Indah. Ia menegaskan bahwa tuduhan keterlibatannya dalam dugaan pemerasan dan korupsi tidak berdasar serta sangat merugikan nama baik dirinya dan keluarga.

“Bayangkan bagaimana perasaan seorang ayah ketika anaknya bertanya apakah benar bapaknya melakukan pemerasan dan korupsi. Anak saya sampai menerima tautan berita hoaks dari temannya,” ungkap H. Abu Bakar, Selasa (14/10/2025).

Abu Bakar juga menyesalkan adanya pihak yang mengambil foto proyek secara diam-diam dari area sekitar rumah warga negara asing (WNA) tanpa konfirmasi langsung. Ia meminta agar pemberitaan dilakukan secara profesional dan berimbang.

“Kalau mau beritakan, datang langsung ke Gili Gede, tabayyun ke saya atau pihak yang bertanggung jawab. Jangan ngintip dari samping rumah orang lalu membuat opini,” tegasnya.

Menurut Abu Bakar, proyek yang disebut sebagai kegiatan reklamasi itu sebenarnya merupakan pembangunan fondasi dermaga yang terdiri dari causeway dan trestle, serta berfungsi sebagai breakwater untuk mencegah abrasi. Proyek tersebut, katanya, menjadi bagian dari pengembangan pariwisata berkelanjutan di kawasan Gili Gede.

“Sejak awal proyek ini dituduh ilegal dan diviralkan di media sosial, padahal tujuannya untuk mendukung pariwisata daerah. Jangan sampai persepsi negatif justru menghambat kemajuan industri pariwisata kita,” ujarnya.

Dukungan terhadap Abu Bakar juga datang dari berbagai kalangan, termasuk LSM Edukasi. Ketua LSM tersebut, Yusri, menyatakan pihaknya mendukung setiap upaya pembangunan yang berdampak positif bagi masyarakat, khususnya di sektor pariwisata.

“Selama pembangunan itu untuk kemaslahatan masyarakat dan dilakukan sesuai aturan, kami mendukung. Proyek dermaga di Gili Gede berpotensi meningkatkan akses wisata, membuka lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi lokal,” kata Yusri.

Ia pun mengajak masyarakat dan media agar melihat persoalan ini secara objektif serta mendukung pembangunan daerah secara konstruktif.
“Kritik boleh, tapi jangan sampai menjatuhkan semangat orang yang sedang berjuang untuk kemajuan daerahnya,” tutup Yusri.

Divonis 6 Tahun, Zaini Arony: Niat Saya Hanya Untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Lombok Barat

Fitriah

-

13/10/2025

0

Divonis 6 Tahun, Zaini Arony: Niat Saya Hanya Untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Lombok Barat

HarianNusa, Mataram – Mantan Bupati Lombok Barat, Zaini Arony, divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 400 Juta oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Mataram, Senin (13/10/2025), atas kasus korupsi pengelolaan lahan Lombok City Center (LCC). Usai sidang, Zaini tampak pasrah dan ikhlas menerima putusan yang disebutnya sebagai konsekuensi dari jabatan yang pernah ia emban.

“Saya ikhlas dan pasrah. Ini pelajaran berharga, terutama bagi para kepala daerah lain agar lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan. Niat baik saja tidak cukup. Harus ada perencanaan yang matang supaya program itu berhasil, karena jika gagal semua kepala daerah akan bernasib sama seperti saya, berujung dipenjara,” ujar Zaini kepada wartawan.

Meski demikian, Zaini tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dalam perkara ini. Ia menegaskan bahwa sejak awal, keputusannya mendukung pembangunan LCC murni dilandasi niat untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Lombok Barat.

“Saya berani bersumpah, keputusan saya menyetujui LCC semata-mata demi kemaslahatan masyarakat Lombok Barat. Tidak ada niat memperkaya diri sendiri, dan tidak ada kerugian negara yang saya timbulkan,” tegasnya.

Zaini menyampaikan terimakasih kepada majelis hakim atas vonis yang lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), yang sebelumnya menuntutnya 10,5 tahun dan denda Rp 1 Miliar (subsider 6 bulan kurungan).

Meski menerima dengan ikhlas, Zaini mengaku masih akan berdiskusi dengan kuasa hukumnya terkait kemungkinan ajukan banding.

“Saya merasa putusan ini tidak adil untuk saya. Kalau proyek ini gagal, apa harus saya yang bertanggung jawab? Sementara saya tidak menjalankan operasionalnya,” ucap Zaini.

Zaini menyebut dirinya telah 12 tahun tidak menjabat sebagai Komisaris PT Tripat, BUMD yang terlibat dalam proyek LCC, dan karena itu tidak lagi memiliki kewenangan ataupun informasi mengenai pelaksanaan teknis proyek tersebut.

Dalam momen yang penuh haru itu, Zaini menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat Lombok Barat, serta kepada kepada keluarga, anak dan istri tercintanya.

“Saya mohon maaf jika belum bisa menjadi pemimpin yang baik. Saya sadar yang paling berat menghadapi ini semua adalah anak dan istri saya,” ucapnya dengan suara terbata-bata menahan pilu.

Zaini mengaku terharu atas kepercayaan masyarakat yang telah mengangkatnya menjadi Bupati Lombok Barat selama enam tahun (2009–2015). Keputusannya mendukung pembangunan LCC diniatkannya untuk menciptakan lapangan kerja serta upaya menurunkan angka pengangguran di Lombok Barat.

“LCC saya niatkan sebagai ruang baru bagi masyarakat, pedagang kaki lima, dan pelaku UMKM agar bisa tumbuh dan berkembang. Saya ingin ada multiplier effect bagi Lombok Barat,” tuturnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa proyek ini dijalankan oleh Direktur PT Tripat, Lalu Azril Sopandi, yang ditunjuk dengan kepercayaan penuh. Namun kenyataannya, pembangunan LCC tidak berjalan sebagaimana yang ia harapkan.

“Apa mau dikata, LCC tidak berjalan seperti harapan saya dan masyarakat,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Zaini mengungkapkan harapan agar PT Bliss pihak swasta yang dulu digandeng dalam pembangunan LCC tetap berkomitmen untuk melanjutkan proyek tersebut.

“Mudah-mudahan PT Bliss menepati janjinya untuk melanjutkan pembangunan Mega Mall. Sayang kalau tidak dilanjutkan. In sha Allah mimpi saya untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Lombok Barat benar-benar terwujud,” tutupnya. (F3)

Ket. Foto:

Bupati Lombok Barat Periode 2009 – 2015, Drs. H. Zaini Arony. (HarianNusa)

Spesialis Pencuri Kotak Amal Masjid asal Jatim Ditangkap Polisi

Fitriah

-

10/10/2025

0

Spesialis Pencuri Kotak Amal Masjid asal Jatim Ditangkap Polisi

HarianNusa, Mataram – Tim Opsnal Polsek Sandubaya berhasil mengungkap kasus pencurian kotak amal yang sempat meresahkan jamaah Masjid Qubatul Islam, Kelurahan Karang Taliwang, Cakranegara. Aksi pencurian tersebut terjadi pada 13 Januari 2025 dan terekam kamera CCTV saat pelaku kabur usai membongkar kotak amal.

Kapolsek Sandubaya AKP Niko Herdianto S.T.K., S.I.K., melalui Kanit Reskrim Polsek Sandubaya Ipda Ida Bagus Sadwika, menjelaskan bahwa sejak laporan masuk pihaknya terus melakukan pengejaran sesuai ciri-ciri pelaku yang terekam CCTV.

Hingga akhirnya pada 7 Oktober 2025, seorang terduga pencuri kotak amal di Masjid Nurul A’la, Karang Pule, berhasil ditangkap warga dan diamankan oleh Tim Opsnal Polsek Ampenan. Dari hasil pengembangan, diketahui bahwa pelaku tersebut adalah orang yang sama yang juga melakukan pencurian kotak amal di Masjid Qubatul Islam, Karang Taliwang.

“Pelaku berinisial RF (34), warga asal Jawa Timur. Dari hasil penyelidikan, ia merupakan spesialis pencuri kotak amal yang kerap beraksi di sejumlah masjid,” ungkap Ipda Sadwika kepada media, Jumat (10/10/2025).

Kini RF harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia dijerat pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.

“Setiap peristiwa pencurian yang dilakukannya akan diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya. (F3)

Ket. Foto:

Spesialis pencuri kotak amal masjid (RF), diamankan oleh Satreskrim Polsek Sandubaya, Polres Mataram. (Ist)

Bhayangkari Lombok Utara dan Chili House Kolaborasi Cegah Stunting Lewat Dapur Sehat Keluarga

Fitriah

-

08/10/2025

0

Bhayangkari Lombok Utara dan Chili House Kolaborasi Cegah Stunting Lewat Dapur Sehat Keluarga

HarianNusa, Lombok Utara – Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Lombok Utara terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Ketua Bhayangkari Cabang Lombok Utara, Ny. Heny Agus Purwanta, menggagas lomba memasak makanan bergizi bekerja sama dengan PAUD Chili Community House, di Aula Sarja Arya Racana Polres Lombok Utara, Selasa (7/10/2025).

Kegiatan bertema “Masakan Sederhana, Murah, Bergizi, Cegah Stunting, Cerdaskan Anak Bangsa” itu diikuti 34 wali murid yang tergabung dalam 17 kelompok. Para peserta menampilkan kreasi menu sehat tanpa penggunaan MSG, dengan pendampingan tenaga medis dari Poliklinik Polres Lombok Utara (Dokkes).

Dalam kesempatan itu, Ny. Heny Agus Purwanta, menyampaikan jika kegiatan tersebut berawal dari kepedulian bersama terhadap pola makan anak dan kesadaran pentingnya gizi seimbang dalam keluarga.

“Ini sebenarnya gayung bersambut. Saya menginisiasi, dan teman-teman di Chili House mendukung penuh. Para ibu di Chili sangat peduli dengan apa yang disantap anak-anaknya, dan itu membanggakan. Mereka tahu betul kebutuhan gizi anaknya,” ujar Ny. Heny.

Menurutnya, lomba memasak bukan sekadar ajang kreativitas, tetapi juga bentuk evaluasi langsung terhadap pemahaman orang tua tentang makanan sehat. “Kami ingin menguji langsung, bukan hanya memberikan informasi satu arah. Ibu adalah guru pertama dan panutan utama bagi anak-anaknya. Pencegahan jauh lebih penting dan lebih murah dibanding pengobatan,” tegasnya.

Selain lomba memasak, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan program Polisi Sahabat Anak, yang melibatkan 110 anak PAUD Chili House. Mereka diajak mengenal tugas-tugas kepolisian di lingkungan Mapolres Lombok Utara sebagai bagian dari edukasi karakter dan disiplin sejak dini.

“Anak-anak perlu tahu bahwa keamanan dan ketertiban adalah hasil kerja sama semua pihak, termasuk mereka. Dukungan gizi yang baik juga membentuk calon pemimpin masa depan,” ujar Ny. Heny menambahkan.

Ia menilai, kesadaran masyarakat terhadap bahaya stunting masih perlu ditingkatkan. “Banyak orang tua yang menganggap Stunting tidak berbahaya, padahal dampaknya sangat besar bagi masa depan anak. Stunting adalah penghambat generasi emas, musuh kita bersama,” katanya.

Pendiri Chili Community House, Noor Ain Hussin, Ph.D., menuturkan bahwa kerja sama dengan Bhayangkari Lombok Utara lahir dari kesamaan visi untuk mengedukasi masyarakat, khususnya ibu dan anak-anak, tentang pentingnya gizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari.

“Kami sering berdiskusi untuk membuat program yang bermanfaat bagi masyarakat Lombok Utara, terutama yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan keluarga. Dari situ muncul ide lomba memasak bergizi—edukatif, menyenangkan, dan mudah diterima masyarakat,” ujar Noor Ain.

Ia menjelaskan bahwa Chili Community House menerapkan pendekatan learning by doing untuk menanamkan kebiasaan hidup sehat sejak usia dini. Anak-anak diajak menanam sayuran di kebun sekolah, mengolahnya, dan mengenal cita rasa alami tanpa bahan tambahan.

“Kami tidak hanya mengajarkan teori, tetapi menanamkan kebiasaan. Anak-anak belajar bahwa makanan sehat tidak harus mahal, cukup dari bahan lokal sederhana,” jelasnya.

Menurutnya, keterlibatan orang tua menjadi faktor penentu keberhasilan edukasi gizi. “Kebiasaan makan terbentuk di rumah. Saat orang tua ikut terlibat dalam kegiatan seperti ini, mereka menjadi teladan nyata bagi anak-anak,” katanya.

Ia menambahkan, kolaborasi lintas lembaga seperti Bhayangkari dan Polres merupakan contoh konkret gotong royong untuk membangun generasi yang sehat dan cerdas. “Stunting bukan hanya masalah kesehatan, tapi juga sosial dan pendidikan. Dengan dukungan semua pihak, pesan edukasi bisa menjangkau masyarakat lebih luas,” ujarnya.

Kapolres Lombok Utara, AKBP Agus Purwanta, S.I.K., menyampaikan dukungannya terhadap kegiatan yang digagas Bhayangkari tersebut. “Saya mendukung penuh upaya Ketua Bhayangkari dalam pencegahan stunting di Lombok Utara. Kegiatan seperti ini sangat saya apresiasi,” ujarnya.

Menurutnya, kegiatan edukatif semacam ini sejalan dengan semangat Polri dalam membangun kedekatan dengan masyarakat. “Polres Lombok Utara akan terus mendukung setiap kegiatan sosial yang membawa dampak positif, selama tidak mengganggu stabilitas harkamtibmas. Anak-anak PAUD yang hadir hari ini adalah calon pemimpin masa depan yang matang dan berkarakter,” katanya.

AKBP Agus Purwanta menegaskan bahwa Bhayangkari memiliki peran strategis sebagai mitra sosial Polri dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat. “Bhayangkari adalah bagian penting dari keluarga besar Polri. Kolaborasi lintas sektor seperti ini harus terus dipupuk karena tujuannya sama, mewujudkan harkamtibmas yang membawa kesejahteraan,” tegasnya.

Kegiatan kolaboratif Bhayangkari Lombok Utara dan Chili Community House ini menjadi bukti bahwa pencegahan stunting dapat dimulai dari langkah sederhana dapur keluarga. Melalui edukasi, kreativitas, dan gotong royong, para ibu diajak menjadi garda terdepan dalam membangun generasi Lombok Utara yang sehat dan cerdas. (F3)

Ket. Foto:

Kegiatan Lomba Masak yang digelar Bhayangkari Lombok Utara bersama Chilli House Community. (Ist)

Seakan Kena Kutukan Sirkuit Mandalika, Marc Marquez Kembali Gagal Finish di MotoGP 2025

Fitriah

-

06/10/2025

0

Seakan Kena Kutukan Sirkuit Mandalika, Marc Marquez Kembali Gagal Finish di MotoGP 2025

HarianNusa, Lombok Tengah – Sirkuit Mandalika tampaknya belum bersahabat bagi juara dunia MotoGP 2025, Marc Marquez. Pebalap asal Spanyol itu kembali gagal finis dalam balapan utama MotoGP Mandalika 2025 yang digelar di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (5/10/2025). Ini menjadi kegagalan keempat secara beruntun Marquez di Mandalika sejak sirkuit tersebut masuk kalender MotoGP.

Nasib sial Marquez sudah terlihat sejak sesi kualifikasi. Untuk pertama kalinya, ia gagal langsung lolos ke sesi kualifikasi dua (Q2) dan harus puas memulai balapan dari posisi ke-9. Pada sesi sprint, Marquez mendapat long-lap penalty akibat insiden dengan Álex Rins di lap pertama. Meski sempat terpuruk ke posisi ke-13 ia mampu bangkit dan finis di enam besar, mendekati target pribadinya untuk finis di posisi kelima.

Namun, harapan Marquez untuk meraih hasil lebih baik di balapan utama pupus saat balapan baru memasuki lap pertama. Di tikungan ke-7, Marquez bersenggolan dengan Marco Bezzecchi dari belakang, membuat keduanya terjatuh dan keluar lintasan. Motor Marquez terseret ke gravel dan bendera kuning pun dikibarkan di sektor 2.

Sementara Bezzecchi juga kehilangan kendali dan tergelincir ke gravel. Kedua pebalap dinyatakan tidak dapat melanjutkan balapan.

“Saya tak bisa berkata saya baik-baik saja. Tampaknya ada cedera ligamen. Saya akan ke Madrid untuk pemeriksaan lebih lanjut,” kata Marquez usai kejadian, sambil memaafkan Bezzecchi yang telah meminta maaf atas insiden tersebut.

Kutukan Mandalika: Empat Musim, Empat Kegagalan

Mandalika bisa disebut sebagai sirkuit “angker” bagi Marc Marquez. Dalam empat musim MotoGP Mandalika, Marquez belum sekalipun berhasil finis di race utama.

2022: Kecelakaan parah saat sesi kualifikasi hingga mengalami gangguan penglihatan.

2023: Jatuh saat race dan gagal finis.

2024: Gagal finis karena gangguan teknis pada Desmosedici GP23, yang menurut laporan MotoGP.com disebabkan oleh masalah sistem elektronik yang memutus suplai bahan bakar.

2025: Crash akibat insiden dengan Bezzecchi di lap pertama.

Fermin Aldeguer Pimpin Balapan

Sementara itu, Fermin Aldeguer tampil impresif dan memimpin jalannya balapan. Ia diikuti oleh Pedro Acosta dan Luca Marini di posisi tiga besar. Beberapa pebalap top lainnya juga mengalami kecelakaan, termasuk Francesco Bagnaia, Joan Mir, dan Maverick Vinales.

Nasib apes Marquez tentu menjadi sorotan, mengingat ia datang ke Mandalika sebagai juara dunia baru. Kini, penggemar hanya bisa berharap sang juara bisa segera pulih dari cedera bahu dan kembali bersaing di seri berikutnya. (F3)

Ket. Foto:

Marc Marquez. Pebalap asal Spanyol saat terjatuh dan kembali gagal finis dalam balapan utama MotoGP Mandalika 2025. (Ist)

PLN Dorong Interkoneksi ASEAN Power Grid untuk Akselerasi Transisi Energi Bersih

Fitriah

-

05/10/2025

0

PLN Dorong Interkoneksi ASEAN Power Grid untuk Akselerasi Transisi Energi Bersih

HarianNusa, NTT – PT PLN (Persero) menegaskan komitmennya dalam mendorong terwujudnya integrasi sistem kelistrikan hijau lintas negara di Asia Tenggara melalui pembangunan ASEAN _Power Grid_ sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi sekaligus mempercepat tercapainya _Net Zero Emissions_. Hal ini tercermin dalam agenda _The 41st Heads of ASEAN Power Utilities/Authorities_ (HAPUA) _Council Meeting_ yang digelar di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, pada Jumat (3/10).

Executive Director ASEAN _Centre for Energy_ (ACE), Ir. Ts. Abdul Razid Dawood menyampaikan bahwa ASEAN _Power Grid_ merupakan salah satu tonggak penting integrasi energi di kawasan Asia Tenggara untuk mewujudkan aksesibilitas, keterjangkauan, dan keberlanjutan energi bersih di masa depan.

“ASEAN _Power Grid_ ini akan meningkatkan ketahanan energi bagi semua negara anggota ASEAN. Tentu saja kita juga harus mengatasi persoalan keterjangkauan sekaligus memastikan keberlanjutan energi dalam rangka mencapai target penurunan emisi karbon,” ujarnya.

Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Wanhar menyampaikan bahwa hasil dari HAPUA _Council Meeting_ tahun ini akan menjadi fondasi penting dalam merumuskan target dan strategi baru ASEAN _Plan of Action for Energy Cooperation_ (APAEC) _Phase_ III 2026–2030 khususnya terkait program ASEAN _Power Grid_.

“Fase baru ini menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor, peningkatan ketahanan energi, serta mendorong transformasi energi yang adil dan inklusif,” ujar Wanhar.

Wanhar menambahkan pada _43rd_ ASEAN _Ministers on Energy Meeting_ (AMEM), para Menteri Energi ASEAN akan menandatangani dan mengesahkan The Enhanced Memorandum of Understanding of ASEAN Power Grid.

Sementara itu, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyampaikan bahwa saat ini Indonesia tengah melakukan transformasi besar untuk mewujudkan swasembada energi yang berkelanjutan.

“Kami ditugaskan oleh pemerintah melalui Kementerian ESDM untuk menyediakan energi yang terjangkau dan andal, namun pada saat yang sama juga mengurangi emisi gas rumah kaca. Dengan menyediakan energi yang terjangkau ini, kita akan mengundang lebih banyak investasi, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, menghapus kelaparan, memberantas kemiskinan, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyat,” ujar Darmawan.

Darmawan menjelaskan bahwa hingga 2034 Indonesia akan menambah kapasitas pembangkit baru sebesar 69,5 gigawatt (GW), di mana 76 persen berasal dari energi baru terbarukan (EBT). Meskipun Indonesia memiliki potensi EBT yang sangat besar, pengembangannya menghadapi tantangan ketidaksesuaian antara lokasi sumber daya terbarukan dengan pusat permintaan listrik.

Lebih lanjut, Darmawan menambahkan bahwa jaringan listrik interkoneksi ASEAN merupakan salah satu solusi yang memungkinkan Indonesia berbagi energi, menyeimbangkan sistem, dan memperkuat ketahanan energi di kawasan. Ia memastikan PLN membuka ruang seluas-luasnya dalam menjalin kerja sama dalam mewujudkan ASEAN _Power Grid_.

“Kita tidak akan mampu menanggungnya sendirian. Satu-satunya jalan ke depan adalah kolaborasi. Kolaborasi strategi, kolaborasi inovasi teknologi, kolaborasi investasi, kolaborasi domestik, regional, dan internasional,” pungkasnya. (F*)

Ket. Foto:

Foto udara Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kiloVolt (KV) Bengkayang – Singkawang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. (Ist)

Puluhan Ompreng MBG Mubazir, Satgas Temukan Makanan Tak Diminati Siswa

Fitriah

-

03/10/2025

0

Puluhan Ompreng MBG Mubazir, Satgas Temukan Makanan Tak Diminati Siswa

HarianNusa, Lombok Barat – Puluhan ompreng program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditemukan mubazir saat Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi dan Percepatan MBG Kabupaten Lombok Barat melakukan inspeksi mendadak ke SDN 1 Telagawaru, Kecamatan Labuapi, pada Jumat (3/10/2025).

Temuan itu menunjukkan bahwa banyak makanan yang tidak disantap habis oleh siswa. Menu yang disediakan oleh salah satu Yayasan penyedia layanan makanan sehat (SPPG) berupa roti tawar dengan saus tomat kemasan, sepotong ayam fillet, serta sayur kacang dan buncis rebus, ternyata tidak menggugah selera anak-anak.

“Dari ratusan ompreng yang disediakan untuk sekolah ini, baru 50 persen yang dibagikan. Kemungkinan karena anak-anak kurang suka dengan menu roti dan sayur, jadi masih banyak yang tidak dimakan,” ungkap Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat, Heny Murdiati, saat kunjungan tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Barat, H. Ilham, yang turut hadir, menekankan pentingnya peran guru dalam mengedukasi siswa mengenai pentingnya asupan gizi.

“Di situlah peran guru untuk memberikan edukasi gizi kepada anak-anak, agar mereka terbiasa mengonsumsi makanan bergizi, terutama sayuran yang kaya manfaat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Satgas MBG Lombok Barat, H. Saepul Akhkam, mengkritik keras menu yang disajikan oleh pihak SPPG. Ia menilai penyedia makanan terlalu fokus pada kandungan gizi tanpa mempertimbangkan selera anak-anak.

“Bagaimana anak-anak mau menikmati MBG kalau menunya seperti itu? Tidak cukup hanya bergizi. Kalau tidak dimakan, tetap mubazir,” tegasnya.

Akham juga menyarankan agar pihak SPPG melakukan evaluasi terhadap penerimaan siswa terhadap menu yang disajikan, serta meminta pihak sekolah mengembalikan makanan sisa sebagai bentuk umpan balik.

“Biar mereka tahu MBG-nya tidak dimakan karena tidak disukai,” tambahnya.

Berbeda dengan kondisi di SDN 1 Telagawaru, kunjungan ke SDN 2 Montong Are justru menunjukkan antusiasme siswa terhadap MBG. Menu yang disajikan berupa nasi putih, ayam kecap, sayur, dan susu, dilaporkan habis disantap oleh para siswa.

Selain soal menu, H. Ilham juga mengingatkan pentingnya prosedur penyajian makanan yang sesuai standar Kementerian Kesehatan (Kemenkes), terutama terkait batas waktu konsumsi makanan setelah matang.

“Makanan harus dikonsumsi maksimal tiga jam setelah matang. Kalau lewat, bisa berisiko terkontaminasi,” tegasnya.

Ia pun mengungkap laporan sebelumnya mengenai kasus makanan MBG yang ditemukan mengandung belatung di salah satu madrasah. “Untung cepat disadari. Kalau tidak? Bisa berakibat fatal bagi anak-anak,” kata Ilham.

Dalam kunjungan tersebut, Satgas MBG menginspeksi tiga dapur SPPG dan dua sekolah penerima program. Hasilnya, dua SPPG masih beroperasi normal, sementara satu lainnya dihentikan sementara waktu.

“Kami akan terus melakukan inspeksi rutin ke dapur-dapur SPPG dan sekolah. Program MBG ini sangat mulia, jadi harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai prosedur agar tidak membahayakan anak-anak,” tutup Ilham. (F3)

Ket. Foto:

Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi dan Percepatan MBG Kabupaten Lombok Barat melakukan inspeksi mendadak ke SDN 1 Telagawaru, Kecamatan Labuapi, temukan puluhan ompreng MBG tidak dimakan siswa. (Ist)

Pengemudi Tak Boleh Lagi Jadi Kambing Hitam, PKS Desak Revisi UU Lalu Lintas yang Berkeadilan

Fitriah

-

03/10/2025

0

Pengemudi Tak Boleh Lagi Jadi Kambing Hitam, PKS Desak Revisi UU Lalu Lintas yang Berkeadilan

HarianNusa, Mataram – Di Ruang Komisi V DPR RI, berlangsung audiensi antara Pimpinan DPR RI, Pimpinan Komisi V, Menteri Perhubungan, Wakil Menteri Sekretaris Negara, serta perwakilan asosiasi pengemudi dari Asosiasi Pengemudi Independen (ASPI) dan Asosiasi Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (ASRBPI). Pertemuan ini menjadi tindak lanjut dari rapat sebelumnya pada 4 Agustus lalu, khusus membahas revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta implementasi kebijakan Zero ODOL (Over Dimension Over Loading) yang ditargetkan berlaku penuh pada 2027.

Dalam forum yang berlangsung terbuka tersebut, Anggota DPR RI Fraksi PKS Dapil NTB 2 (Pulau Lombok), H. Abdul Hadi, SE., MM., menegaskan bahwa negara tidak boleh lagi membiarkan pengemudi berada di posisi paling lemah dalam rantai logistik nasional. Menurutnya, selama ini setiap terjadi kecelakaan, pengemudi lah yang selalu menanggung beban hukum, sementara pemilik kendaraan dan pemilik barang seakan lepas dari tanggung jawab.

“Selama ini pengemudi selalu jadi pihak paling lemah. Dalam kasus kecelakaan, merekalah yang dipenjara, sedangkan pemilik kendaraan dan pemilik barang tidak tersentuh. Negara wajib hadir untuk menata ulang tanggung jawab secara berlapis agar ada keadilan, sehingga pengemudi tidak lagi dijadikan kambing hitam,” tegas Abdul Hadi di hadapan Menteri Perhubungan dan pimpinan asosiasi pengemudi, Rabu, (01/10/2025)

Abdul Hadi menambahkan bahwa revisi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus menjawab berbagai persoalan mendasar yang dihadapi pengemudi, mulai dari jam kerja yang manusiawi, perlindungan hukum, jaminan sosial, hingga akses terhadap perumahan dan pendidikan anak-anak mereka. Ia menilai, pembentukan Panja Revisi UU di Komisi V dan pembentukan tim kecil bersama Kemenhub serta asosiasi pengemudi merupakan langkah maju untuk memastikan semua aspirasi tersebut masuk dalam substansi revisi undang-undang.

Dalam rapat tersebut, disepakati pula bahwa kebijakan Zero ODOL yang akan berlaku pada 2027 tidak boleh hanya berorientasi pada aspek penindakan, melainkan juga harus melibatkan pengemudi secara penuh dalam Satgas ODOL. Dengan begitu, kebijakan yang lahir bukan hanya menekan, melainkan juga memberikan ruang partisipasi dan perlindungan bagi para pelaku lapangan.

Abdul Hadi juga menyoroti kondisi pengemudi logistik yang hingga kini belum mendapatkan standar pelatihan dan sertifikasi memadai. “Banyak pengemudi logistik yang bekerja lebih dari 14 jam sehari tanpa pelatihan dan tanpa perlindungan sosial. Ini sangat berbahaya, tidak hanya bagi pengemudi, tetapi juga bagi keselamatan publik di jalan raya. Kita ingin ada regulasi yang adil, humanis, dan berpihak kepada kesejahteraan pengemudi,” ujarnya.

Lebih jauh, Abdul Hadi mendorong agar aspirasi konkrit yang disampaikan asosiasi pengemudi dapat segera diakomodasi pemerintah. Beberapa di antaranya adalah perpanjangan SIM B1 dan B2 umum tanpa biaya PNBP, program perumahan khusus pengemudi logistik agar dapat mengakses rumah subsidi, serta pemberian kesempatan bagi anak-anak pengemudi untuk menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi melalui program KIP Kuliah dan PIP.

Audiensi ini dinilai produktif karena berhasil mempertemukan suara rakyat dari kalangan pengemudi dengan pemerintah dan parlemen. Abdul Hadi menegaskan bahwa DPR bersama Komisi V akan terus mengawal proses revisi undang-undang dan memastikan pemerintah konsisten menjalankan komitmen.

“Komitmen ini bukan hanya soal penegakan aturan ODOL, tapi juga soal masa depan para pengemudi dan keluarganya. Negara wajib hadir dengan kebijakan yang adil dan humanis, sehingga pengemudi tidak lagi ditinggalkan, melainkan dilibatkan sebagai bagian penting dari sistem transportasi dan logistik nasional,” tutup Abdul Hadi. (F*)

Ket. Foto:

Anggota DPR RI Fraksi PKS Dapil NTB 2 (Pulau Lombok), H. Abdul Hadi, SE., MM. (Ist)

HarianNusa, Lombok Tengah – Forum Silaturahmi Keluarga Ranggagata (FSKR) menggelar kegiatan bakti sosial berupa pemeriksaan kesehatan, pengobatan gratis, dan terapi bekam pada Minggu (19/10) di Becingah Desa Ranggagata, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB.

Mataram, 83121

Berita Terbaru

Topik Populer