Beranda blog Halaman 21

Kick Off RUU Administrasi Pertanahan, Sekjen ATR/BPN: Wujudkan Sistem Administrasi Pertanahan yang Akuntabel dan Terintegrasi

HarianNusa, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Aksi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Administrasi Pertanahan pada Jumat (09/01/2026). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat 401, Kementerian ATR/BPN, Jakarta ini merupakan tindak lanjut atas RUU Administrasi Pertanahan yang telah diputuskan dalam rapat paripurna tingkat I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), sebagai upaya mendorong penyelesaian berbagai persoalan di bidang pertanahan.

“Hal yang paling makro dari penyusunan undang-undang ini tentu adalah mewujudkan sistem administrasi pertanahan yang tertib, transparan, akuntabel, dan terintegrasi, sekaligus memiliki kepastian hukum serta menjadi payung hukum nasional bagi seluruh pengelolaan tanah,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan.

Ia menekankan bahwa RUU Administrasi Pertanahan memiliki urgensi yang tinggi dan bersifat strategis. Menurutnya, regulasi ini akan menjadi fondasi penting dalam menjamin kepastian hak atas tanah, memperkuat sistem administrasi pertanahan, serta mendukung pelaksanaan Reforma Agraria dalam arti yang luas. Selain itu, RUU ini juga berkaitan erat dengan pemetaan ruang yang komprehensif dan akurat, sehingga dinilai perlu segera diselesaikan.

Lebih lanjut, Sekjen ATR/BPN menjelaskan bahwa persoalan pertanahan di Indonesia masih diwarnai oleh fragmentasi regulasi dan kelembagaan. Oleh karena itu, RUU Administrasi Pertanahan disusun sebagai penjabaran dari Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 sebagai _lex generalis_ yang mampu menjawab perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, sekaligus mengatasi tumpang tindih regulasi sektoral melalui penataan administrasi pertanahan yang lebih menyeluruh.

“Dan saya melihat bahwa undang-undang ini tidak sekadar mengatur persoalan-persoalan yang bersifat teknis, tetapi juga memiliki dampak yang sangat luas. Baik dalam konteks kesejahteraan sosial, kepastian hukum, kemakmuran, daya saing ekonomi, maupun pencegahan mal administrasi yang berkaitan dengan tindak pidana. Ini yang penting untuk kita ingatkan,” tegasnya.

Tim penyusun RUU Administrasi Pertanahan diketuai oleh Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi, Dwi Budi Martono. Kick Off Meeting tersebut dihadiri oleh Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN serta para pemangku kepentingan terkait, baik secara luring maupun daring.

Kepada tim penyusun, Dalu Agung Darmawan berpesan agar senantiasa terbuka terhadap kritik dan perbedaan pendapat dalam proses penyusunan RUU ini. Ia menekankan pentingnya menjadikan rencana aksi RUU Administrasi Pertanahan sebagai rujukan jangka panjang. “Kita tidak hanya menulis untuk hari ini, tetapi untuk 20–30 tahun ke depan. Karena itu, penyusunan ini harus dilakukan dengan integritas akademik, ketajaman analisis, serta keberanian dalam merumuskan kebijakan,” pungkasnya. (*)

Ket. Foto:  

Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Aksi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Administrasi Pertanahan pada Jumat (09/01/2026). (Ist)

Sumber: 

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional

X: x.com/kem_atrbpn

instagram.com/kementerian.atrbpn/

facebook.com/kementerianATRBPN

youtube.com/KementerianATRBPN

tiktok.com/@kementerian.atrbpn

Situs: atrbpn.go.id

PPID: ppid.atrbpn.go.id

WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000

Terima Kunjungan Wamenlu, Wamen Ossy Bicarakan Hak Atas Tanah bagi WNA dan Diaspora

HarianNusa, Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Wakil Kepala BPN), Ossy Dermawan, menerima kunjungan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), Arrmanatha Christiawan Nasir, beserta jajaran di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (09/01/2026). Pertemuan tersebut membahas terkait pengelolaan hak atas tanah yang dimiliki warga negara asing (WNA) dan diaspora.

“Koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri menjadi hal yang sangat krusial. Pengelolaan hak atas tanah yang melibatkan pihak asing tidak hanya menyangkut aspek hukum nasional, tetapi juga berkaitan dengan hubungan antarnegara. Karena itu, Kementerian ATR/BPN selalu memastikan kebijakan yang diambil sejalan dengan arahan dan ketentuan dari Kemlu,” ujar Ossy Dermawan.

Ia menjelaskan bahwa setiap proses pengelolaan maupun sertipikasi tanah yang melibatkan kedutaan besar atau perwakilan negara asing hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Kementerian Luar Negeri. Kebijakan tersebut merupakan bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sekaligus penerapan prinsip kehati-hatian.

“Proses sertipikasi tanah untuk perwakilan negara asing wajib mendapatkan persetujuan atau green light dari Kemlu. Selama persetujuan itu belum diberikan, proses tidak dapat dilanjutkan. Koordinasi ini diperlukan agar Kementerian ATR/BPN memiliki pedoman yang jelas dan terhindar dari potensi permasalahan di kemudian hari,” tegasnya.

Sementara itu, Wamenlu, Arrmanatha Christiawan Nasir mengapresiasi komitmen Kementerian ATR/BPN dalam menjaga sinergi dan koordinasi dengan Kemlu. Menurutnya, isu pertanahan yang melibatkan WNA dan diaspora tidak hanya bersifat domestik, tetapi juga berkaitan dengan dinamika geopolitik dan hubungan internasional.

“Kami mengapresiasi langkah Kementerian ATR/BPN yang secara konsisten berkoordinasi dengan Kemlu. Sesuai arahan Presiden, kebijakan pertanahan bagi warga asing dan diaspora harus dikelola secara cermat, terkoordinasi, serta tetap mengutamakan kepentingan nasional,” ujar Arrmanatha.

Pada kesempatan tersebut, Wamen ATR/Wakil Kepala BPN didampingi Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi, beserta jajaran. (*)

Ket. Foto: Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Wakil Kepala BPN), Ossy Dermawan, menerima kunjungan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), Arrmanatha Christiawan Nasir, beserta jajaran di Kementerian ATR/BPN. (Ist)

Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan ProtokolKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

X: x.com/kem_atrbpn Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/

Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN

Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN

TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn

Situs: atrbpn.go.id

PPID: ppid.atrbpn.go.id

WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000

Inspektorat Lombok Barat Luncurkan “Jumat Kita” untuk Perkuat Kualitas APIP

HarianNusa, Lombok Barat – Inspektorat Kabupaten Lombok Barat menggelar kegiatan Kajian Umum Inspektorat untuk Tingkatkan APIP (Jumat Kita) sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Kegiatan perdana ini dilaksanakan pada Jumat, 9 Januari 2026, bertempat di Aula Inspektorat Kabupaten Lombok Barat.

Kegiatan tersebut diikuti oleh Inspektur Lombok Barat Suparlan, S.Sos, CGCAE, Sekretaris Inspektorat Arief Rachman, para Inspektur Pembantu (Irban), Pengendali Teknis (Dalnis), kepala subbagian, serta seluruh pejabat fungsional Inspektorat Lombok Barat.

Inspektur Lombok Barat, Suparlan, menjelaskan, “Jumat Kita” merupakan inovasi internal Inspektorat sebagai bentuk penguatan kapasitas dari dalam (internal capacity building). Program ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, dan pemahaman teknis APIP agar mampu menjalankan fungsi pengawasan secara profesional, berkualitas, dan berintegritas.

“Melalui Jumat Kita, kami ingin membangun budaya belajar berkelanjutan. Ini menjadi ruang berbagi pengetahuan, pengalaman, serta pembaruan regulasi antar sesama APIP,” ujar Suparlan.

Kegiatan Jumat Kita direncanakan berlangsung rutin setiap Jumat siang, dengan narasumber berasal dari masing-masing Irban, sehingga potensi dan keahlian internal dapat dimanfaatkan secara optimal.

Pada pelaksanaan perdana, materi kajian difokuskan pada isu gratifikasi, mencakup pengertian, bentuk-bentuk gratifikasi, risiko hukum, serta peran strategis APIP dalam pencegahan dan pengendaliannya di lingkungan pemerintah daerah. Materi disampaikan oleh Tim Irban 5 yang terdiri dari Irban 5 Budy Johan Rini, S.Sos, Pengendali Teknis Irban 4 Mega Erna Ismawati, serta Pejabat Fungsional Irban 5 I Made Gilang Sukma Nugraha, ST.

Melalui program Jumat Kita, Inspektorat Kabupaten Lombok Barat berharap kualitas APIP semakin meningkat, sejalan dengan komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas. (F3)

Ket. Foto:

Kegiatan “Jumat Kita” yang digelar perdana oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Barat. (Ist)

An Nur Group dan PMI Lombok Barat Gelar Donor Darah, Kumpulkan 21 Kantong Darah

HarianNusa, Lombok Barat – Klinik An Nur Mendagi yang merupakan bagian dari An Nur Group bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Lombok Barat menggelar kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian sosial dan kemanusiaan. Kegiatan tersebut berlangsung pada Jumat (10/1/2026) dan diikuti oleh masyarakat umum serta anggota karang taruna setempat.

Kegiatan donor darah ini turut dihadiri Kepala Dusun (Kadus) Mendagi, Babinsa, serta warga sekitar. Selama kurang lebih empat jam pelaksanaan, kegiatan ini berhasil mengumpulkan sebanyak 21 kantong darah yang selanjutnya disalurkan melalui PMI Lombok Barat.

CEO An Nur Group, dr. Indri Hapsari, SpA., M.Sc., M.H.Kes., melalui Supervisor Klinik An Nur Mendagi, Dwi Sukma Wardani, Amd.Keb., menyampaikan bahwa kegiatan donor darah ini bertujuan untuk membantu meningkatkan ketersediaan stok darah di PMI Lombok Barat yang sangat dibutuhkan masyarakat.

“Kegiatan ini merupakan bentuk kontribusi nyata kami dalam bidang kemanusiaan, sekaligus upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya donor darah. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wujud dukungan terhadap program pemerintah serta visi dan misi Bupati Lombok Barat,” ujar dr. Indri Hapsari.

Sementara itu, Kepala Dusun Mendagi, Desa Beleka, Rido Pratama, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Klinik An Nur atas terselenggaranya kegiatan donor darah tersebut. Ia berharap kegiatan kemanusiaan semacam ini dapat meningkatkan kepedulian sosial dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan.

“Kami mengapresiasi Klinik An Nur yang telah menginisiasi kegiatan donor darah ini. Semoga ke depan Klinik An Nur semakin maju dan berkembang, bahkan menjadi klinik rawat inap serta dapat melayani persalinan,” ungkapnya.

Antusiasme peserta terlihat dari keikutsertaan puluhan warga yang dengan sukarela mendonorkan darahnya. Salah seorang peserta mengaku bangga dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut karena dapat membantu sesama yang membutuhkan.

“Saya merasa bangga bisa ikut mendonor darah. Semoga darah yang kami sumbangkan bisa bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan,” ujarnya.

Pihak Klinik An Nur bersama PMI Lombok Barat berharap kegiatan donor darah ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup dan kepedulian sosial masyarakat Lombok Barat.

“Kami berkomitmen untuk terus mendukung kegiatan kemanusiaan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” tutup dr. Indri Hapsari.

Wali Kota Mataram Terima Anugerah Kebudayaan PWI 2026

HarianNusa, Mataram  – Wali Kota Mataram, H Mohan Roliskana ditetapkan sebagai penerima Anugerah Kebudayaan PWI Tahun 2026. Keputusan ini diambil dewan juri setelah melalui proses penjurian dari tahap proposal dan presentasi yang berakhir pada Jumat malam (9/1/2026).

Dalam keputusannya dewan juri mengatakan, setelah melakukan penjurian presentasi kepada 10 nominator bupati/wali kota sebagai kelanjutan babak penilaian proposal, video,peraturan daerah tentang kebudayaan, pokok pikiran kebudayaan daerah, link-link berita, link-link berita, foto dokumentasi dan lain-lain, maka memutuskan Wali Kota Mataram Dr H Mohan Roliskana,S.Sos,MH dengan proposal berjudul ” Gerbang Sangkareang” berhak menerima Anugerah Kebudayaan PWI Pusat Tahun 2026. Penghargaan akan diserahkan pada puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Banten pada tanggal 9 Februari 2026.

Ketua Dewan Juri Anugerah Kebudayaan PWI Pusat yang juga Direktur Seni dan Kebudayaan PWI Pusat, Anugerah Yusuf Susilo Hartono mengatakan, penjaringan  berlangsung sejak 2 bulan lalu dan menghasilkan 10 nominator. Dari 10 nominator itu terdiri dari tiga walikota dan tujuh orang bupati. 

“Dari 10 orang itu, tergolong masih muda. Ini kebanggaan bagi kami di PWI,” ujarnya.

Ada banyak aspek penilaian mulai dari proposal sampai presentasi untuk menentukan kepala daerah yang berhak menerima penghargaan ini.

Yusuf menepis jika penjurian anugerah ini dilaksanakan dengan tidak serius dan asal-asalan. Pihaknya memastikan proses berlangsung sangat serius dengan melibatkan juri yang berkompeten di bidang masing-masing. Justru para nominator menampilkan proposal dan presentasi yang sangat berkualitas. Hal ini juga menepis ada anggapan bahwa pemberian anugerah ini disertai biaya. “Tidak ada sama sekali,” tegasnya.

Yusuf lalu menceritakan, pada penjurian babak presentasi, ada tiga kepala daerah yang melakukannya melalui zoom.  Bupati Labuhan Batu, Sumatera Utara tidak bisa hadir karena ibunya meninggal dunia. Zoom pun dilakukan setelah selesai pemakaman mendiang ibunya.

“Bupati dengan pakaian putih-putih dengan mata sembab, ikut zoom,” jelas Yusuf.

Lalu Bupati Padang Pariaman harus mengikuti penjurian melalui  zoom juga karena ada rapat yang sangat penting membahas penanganan bencana banjir yang melanda wilayahnya.

Begitu juga Bupati Manokwari, tidak bisa hadir karena ada acara adat yang tidak bisa ditinggalkan. “Jadi ini menyentuh rasa kemanusiaan juri. Tapi proses penjurian tetap berlangsung profesional,” tambahnya.

Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana melakukan presentasi tahap akhir penilaian Anugerah Kebudayaan PWI Pusat Tahun 2026 pada Jumat siang (9/1/2026). Presentasi dilakukan di hadapan juri di kantor PWI di Gedung Dewan Pers.

Dalam presentasinya Mohan memaparkan bahwa Mataram sebagai kota yang heterogen dengan berbagai macam suku hidup rukun dan harmoni. Kota Mataram juga terbuka terhadap perkembangan kemajuan dan teknologi. Yang tidak kalah penting, tetap melestarikan budaya dan sejarah. Gerbang Sangkareang sebagai  transformasi lumbung padi dan kini menjadi trademark baru Kota Mataram. 

“Gerbang Sangkareang ini dibangun dan diresmikan pada tahun 2022 lalu pada periode pertama pemerintahan kami,” jelas Mohan.

Gerbang Sangkareang ini lahir dari karakter ruang dan sejarah sosial masyarakat di Kota Mataram. Inspirasinya berasal dari lumbung padi masyarakat suku Sasak. Lumbung ini sebagai simbol kemakmuran dan kesejahteraan. Lebih dari itu, lumbung padi memiliki makna sosial dan spiritual. Jug melambangkan rasa syukur, pengendalian diri serta semangat berbagi dan gotong royong yang telah mengakar dalam identitas dan budaya masyarakat Sasak. 

“Sedangkan nama Sangkareang itu diambil dari nama puncak kedua tertinggi di Pulau Lombok,”  jelasnya.

Menurut Mohan, Gerbang Sangkareang tidak hanya sekedar simbol tetapi mermabat ke ekosistem ekonomi. Gerbang Sangkareang ini bukan statis, melainkan katalisator dan inspirasi masyarakat kota yang membentuk ekosistem “budaya baru” di Kota Mataram. Ada turunan budaya yang dihasilkan  berupa Batik Mentaram, arsitektur kota dan hasil kerajinan lainnya.

“Bahkan bros yang saya pakai saat ini, juga hasil dari turunan Gerbang Sangkareang,” tambahnya.

Belum lama ini, kata Mohan, Batik Mentaram telah menembus panggung internasional, tampil memikat di Bellabric dan Melbourne, Australia. 

“Dari tangan pengerajin lokal, Batik Mentaram terus memperkuat identitas budaya daerah yang elegan,adaptif dan mampu bersaing  di ranah global,” jelasnya.

Gerbang Sangkareang telah memberikan dampak bernilai ekonomi yakni nilai tambah nyata, lapangan pekerjaan lokal, peningkatan UMKM dan city branding yang konsisten. 

Selain Wali Kota Mataram Mohan Roliskana yang melakukan presentasi, ada sejumlah kepala daerah secara bergiliran sejak pagi. Di antaranya Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dan Wali Kota Samarinda Andi Harun.

Bupati Lampung Utara Harmartoni  Ahadis, Bupati Temanggung  Agus Setiawan, Bupati  Manggarai Heribertus Geradus Laju Nabit dan Bupati Blora Arief Rohman. Sedangkan tiga kepala daerah yakni Maya Hasmita (Bupati Labuhanbatu), Hermus Indou (Bupati Manokwari), dan John Kenedy (Bupati Padang Pariaman) melakukan presentasi melalui zoom. Ketiganya tidak hadir langsung karena ada kendala dan tugas yang tidak bisa ditinggalkan.

Dewan Juri Anugerah Kebudayaan PWI-HPN 2026 berjumlah lima orang, terdiri atas unsur internal dan eksternal PWI Pusat, yakni Dr. Nungki Kusumastuti (dosen IKJ, penari dan artis film), Agus Dermawan T (pengamat dan penulis seni budaya, penerima Anugerah Kebudayaan RI), Sudjiwo Tejo (seniman, budayawan, mantan wartawan, anggota Tim Pakar PWI Pusat), Akhmad Munir (Direktur Utama LKBN Antara, Ketua Umum PWI Pusat periode 2025-2030), serta Yusuf Susilo Hartono (wartawan senior, pelukis, dan penyair). (*)

Ket. Foto: Kepala Diskominfo Kota Mataram H Ramadhani menerima surat keputusan Dewan Juri Anugerah Kebudayaan PWI Pusat Tahun 2026. (Ist)

Dengar Langsung Persoalan Layanan di Lapangan, Menteri Nusron Kumpulkan Sejumlah Kepala Kantor Pertanahan di Jawa Barat

HarianNusa, Karawang – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengumpulkan sejumlah Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota di Jawa Barat dalam kegiatan pengarahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, Rabu (07/01/2026). Pertemuan ini dilakukan untuk mendengar secara langsung berbagai persoalan pelayanan pertanahan di lapangan serta menyerap masukan dari daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan di tingkat pusat.

“Alhamdulillah saya bisa datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang. Bapak-bapak saya kumpulkan ke sini, saya ingin tahu masalah yang terjadi di lapangan. Kalau butuh perubahan policy, apa sih yang harus diubah? Kalau butuh regulasi baru, apa sih regulasi yang harus kita lakukan?,” terang Menteri Nusron.

Menteri Nusron menegaskan bahwa kegiatan pengarahan tersebut tidak bersifat seremonial semata, melainkan menjadi forum strategis untuk memastikan kebijakan pertanahan yang dirumuskan di tingkat pusat sejalan dengan kondisi serta kebutuhan nyata di daerah. Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan jajaran Kantor Pertanahan dalam menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.

“Saya ingin mendengar langsung apa yang menjadi kendala di daerah. Kalau memang ada aturan yang tidak relevan dengan kondisi lapangan, sampaikan. Dari sinilah kita bisa memperbaiki kebijakan dan tata kelola pertanahan secara bersama-sama,” tegas Menteri Nusron.

Dalam forum tersebut, lima Kepala Kantor Pertanahan di Jawa Barat menyampaikan aspirasi secara langsung, yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Karawang. Mereka memaparkan berbagai kendala operasional, masukan, serta usulan perbaikan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan pertanahan di wilayah masing-masing.

Masukan yang disampaikan menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Kementerian ATR/BPN dalam memperkuat tata kelola organisasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan, khususnya di Provinsi Jawa Barat.

Pertemuan ini dimoderatori oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yanuar Hikmat Ginanjar. Pada kesempatan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN turut didampingi oleh Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya; Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang, I Ketut Gede Ary Sucaya; serta Kepala Biro Humas dan Protokol, Shamy Ardian. (*)

Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional

X: x.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN
TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn
Situs: atrbpn.go.id
PPID: ppid.atrbpn.go.id
WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000​

Kapolresta Mataram Terima Audiensi SMSI NTB, Dorong Kolaborasi Terbuka

 

HarianNusa, Mataram – Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jumat (9/1/2026) pukul 11.00 Wita, menggelar pertemuan dengan Kapolresta Mataram Kombes Pol. Hendro Purwoko, S.I.K., M.H.. Agenda silaturahmi ini mengarah pada upaya memperkuat harmonisasi pemberitaan serta membangun komunikasi sehat antara media dan kepolisian.

Ketua SMSI NTB H. Abdus Syukur, S.H. membuka dialog dengan menyampaikan apresiasi atas kesediaan Kapolresta Mataram, menerima kunjungan jajaran pengurus SMSI NTB. Suasana pertemuan berlangsung cair dan penuh keakraban.

Turut mendampingi Ketua SMSI, M. Tajir Asyjar selaku Sekretaris, Bendahara SMSI Fitriah, dan Divisi Kerja Sama dan Humas SMSI I Made Sanakumara. Sementara Kapolresta Mataram didampingi Kasat Intel, Kasi Humas AKP Hery Santoso, dan Kasubsi Penmas Aiptu Putu Ariawan Wicaksana.

Dalam kesempatan tersebut, Abdus Syukur memaparkan gambaran SMSI NTB beserta dinamika pemberitaan media siber saat ini, termasuk berbagai tantangan lapangan yang kerap dihadapi insan pers. Ia juga menegaskan niat SMSI NTB untuk merajut kolaborasi positif bersama Polresta Mataram demi kepentingan publik.

“Kami di SMSI ingin membina hubungan baik yang bersifat simbiosis mutualistik, sehingga kolaborasi dalam terciptanya harkamtibmas, bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama,” ungkap Abdus Syukur.

Menanggapi niat SMSI, Kapolresta Mataram Kombes Pol. Hendro Purwoko menyambut baik pertemuan tersebut. Ia menegaskan komitmen Polresta Mataram untuk terus membangun sinergi dan kerja sama profesional bersama SMSI NTB, terutama dalam mendukung penyampaian informasi akurat dan berimbang kepada masyarakat.

Ia turut menyoroti pentingnya komunikasi berkelanjutan antara SMSI NTB dan Humas Polresta Mataram, khususnya pada setiap kegiatan maupun program kepolisian. Hubungan harmonis antara media dan kepolisian dinilai berperan besar, dalam menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif.

“Saya mengucapkan terima kasih, karena sudah bisa bertemu langsung dengan Ketua dan jajaran pengurus SMSI NTB. Semoga pertemuan ini menjadi awal yang baik untuk memperkuat kerja sama ke depan,” ujar Kombes Pol. Hendro Purwoko.

Audiensi diakhiri dengan sesi foto bersama Kapolresta Mataram Kombes Pol. Hendro Purwoko, dan jajarannya bersama jajaran Pengurus SMSI NTB. (F3)

Ket. Foto:

Foto bersama Kapolresta Mataram Kombes Pol Hendro Purwoko usai menerima Silaturahmi jajaran pengurus SMSI NTB. (HN)

Panen Raya Jagung Serentak Kuartal I 2026, Kapolresta Mataram Tegaskan Komitmen Dukung Swasembada Pangan

HarianNusa, Mataram – Kapolresta Mataram Kombes Pol. Hendro Purwoko, SIK., MH., memimpin langsung kegiatan Panen Raya Jagung Serentak Kuartal I Tahun 2026 yang berlangsung di Lingkungan Gontoran Barat, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Kamis (08/01/2026).

Kegiatan panen raya ini dihadiri oleh unsur Forkopimda Kota Mataram, para Pejabat Utama Polresta Mataram, Kapolsek Sandubaya, Danramil Cakranegara, Camat Sandubaya, Lurah Bertais, tokoh masyarakat, serta kelompok tani Lingkungan Gontoran Barat. Kehadiran lintas sektor tersebut menjadi simbol kuatnya sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.

Dalam sambutannya, Kapolresta Mataram menjelaskan bahwa panen raya jagung Kuartal I ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Kota Mataram. Polresta Mataram melalui Satgas Pangan terus berperan aktif dalam mengawal dan menyukseskan program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah.

“Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap individu, baik dari sisi jumlah, kualitas, maupun keberlanjutannya. Ketahanan pangan menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan pembangunan suatu negara,” ujar Kombes Pol. Hendro Purwoko.

Ia menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak cukup hanya menjadi wacana, namun harus diwujudkan melalui langkah-langkah konkret, salah satunya dengan pemanfaatan lahan produktif secara maksimal.

“Hari ini kita tidak hanya menyaksikan hasil dari benih yang ditanam beberapa waktu lalu, tetapi juga merayakan semangat gotong royong, kemandirian, dan kepedulian. Ini adalah wujud nyata sinergitas antara Polri, TNI, pemerintah daerah, serta masyarakat, khususnya para petani, dalam memperkuat ketahanan pangan lokal,” ungkapnya.

Kapolresta Mataram berharap kegiatan panen raya ini mampu menjadi motivasi bagi seluruh elemen masyarakat untuk memanfaatkan lahan tidur, mendukung produk pertanian lokal, serta terus menciptakan inovasi di bidang pertanian secara berkelanjutan.

“Semoga kegiatan ini dapat mendorong semangat bersama dalam mewujudkan ketahanan pangan yang kuat dan berkelanjutan,” tegasnya.

Di akhir sambutan, Kapolresta Mataram menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan mendukung program ketahanan pangan pemerintah sehingga dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil nyata.

Usai pelaksanaan panen raya secara simbolis, seluruh undangan mengikuti Panen Raya Jagung Nasional melalui Zoom Meeting. Kegiatan virtual tersebut juga diikuti oleh seluruh Polsek jajaran Polresta Mataram dari wilayah masing-masing, sebagai bagian dari gerakan nasional mendukung swasembada pangan menuju Indonesia yang mandiri dan berdaulat di sektor pertanian. (F*)

Ket. Foto: Kapolresta Mataram Kombes Pol. Hendro Purwoko, SIK., MH., dalam kegiatan panen raya jagung. (Ist)

Menteri Nusron Ingin Tokoh Keagamaan Terlibat Aktif dalam Penyelesaian Sertipikasi Tanah Wakaf

HariqnNusa, Karawang – Upaya penyelesaian sertipikasi tanah wakaf dan rumah ibadah di Indonesia terus diperkuat melalui peningkatan peran strategis tokoh keagamaan. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya membangun kesadaran sekaligus mendorong partisipasi aktif para tokoh agama guna mempercepat sertipikasi aset rumah ibadah.

“Karena itu Bapak-bapak sekalian, hari ini kita berkumpul. Ayo kita kerjakan satu persatu. Bersama-sama. Target saya, selama saya jadi menteri ini, jangan sampai ada tempat ibadah, sekolah, madrasah, makam, pesantren yang belum bersertipikat,” ujar Menteri Nusron saat memberikan pengarahan kepada perwakilan dari organisasi keagamaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, Rabu (07/01/2026).

Dalam pertemuan yang dihadiri enam perwakilan organisasi keagamaan tersebut, Menteri Nusron menyampaikan bahwa sebagai pimpinan di Kementerian ATR/BPN, ia memiliki tanggung jawab moral untuk mendorong percepatan sertipikasi tanah wakaf dan rumah ibadah. Langkah ini dinilai penting guna mencegah potensi persoalan hukum di masa mendatang.

“Saya sebagai Menteri ATR/Kepala BPN, rasa-rasanya kok saya ikut dosa kalau gak ngumpulin Bapak-bapak, mendorong penyelesaian ini, sementara Bapak-bapak ini tokoh semua,” ungkapnya.

Berdasarkan data estimasi nasional, terdapat 532.013 bidang tanah wakaf di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 284.946 bidang atau 53,5 persen telah bersertipikat, dengan capaian sertipikasi sepanjang tahun 2025 mencapai 23.888 bidang. Sementara itu, di Provinsi Jawa Barat terdapat estimasi 87.795 bidang tanah wakaf, dengan 48.123 bidang atau 55,95 persen telah bersertipikat. Capaian sertipikasi di provinsi tersebut selama tahun 2025 tercatat sebanyak 1.477 bidang.

Melalui sinergi antara Kementerian ATR/BPN dan organisasi keagamaan, Menteri Nusron berharap percepatan sertipikasi tanah wakaf dan rumah ibadah dapat terus ditingkatkan. Upaya ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keberlanjutan fungsi sosial dan keagamaan tanah wakaf di Indonesia.

“Niat kita ini baik. Supaya masjid-masjid ini, rumah Tuhan, bayangkan rumahnya Gusti Allah tempat kita sujud, tempat kita ibadah, tempat kita mengadu kepada Tuhan ini secara hukum ada kepastian,” pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Nusron didampingi Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian. Pertemuan dimoderatori oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar, serta dihadiri oleh lima Kepala Kantor Pertanahan, yakni Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Karawang. (*)

Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional

X: x.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN
TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn
Situs: atrbpn.go.id
PPID: ppid.atrbpn.go.id
WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000​

Pasar Bertais Dorong Perekonomian Masyarakat dan Serap Tenaga Kerja Lokal

HarianNusa, Mataram – Keberadaan Pasar Bertais yang dikelola PT Pade Angen tidak hanya berperan sebagai pusat aktivitas perdagangan, tetapi juga menjadi sumber lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Pasar swasta yang berdampingan dengan Pasar Mandalika milik Pemerintah Kota Mataram ini terbukti memberikan kontribusi nyata dalam menyerap tenaga kerja lokal.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, H. Irwan Harimansyah, menegaskan bahwa Pasar Bertais memiliki peran strategis dalam menunjang aktivitas perdagangan warga. Menurutnya, keberadaan pasar swasta tersebut justru melengkapi fasilitas pasar yang dimiliki pemerintah.

“Pasar Bertais menjadi bukti bahwa kolaborasi antara pemerintah dan swasta bisa berjalan dengan baik. Pengelolaannya sepenuhnya dilakukan oleh PT Pade Angen sebagai pemilik lahan, dan Pemerintah Kota Mataram tidak melakukan intervensi,” ujar Irwan, Kamis, (8/1/26) di Mataram.

Sementara itu, Kepala Pasar Bertais, H. Zaenudin, menjelaskan bahwa Pasar Bertais menaungi dua kawasan pasar, yakni Pasar Pagi dan Pasar Baru, dengan total luas lahan mencapai 2,4 hektare.

Terkait iuran pedagang, Zaenudin menyebutkan besaran iuran ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara pengelola dan para pedagang. Untuk Pasar Baru, iuran sebesar Rp4.000 per hari, yang dialokasikan untuk jaga malam sebesar Rp1.000 dan kebersihan Rp3.000, mengingat volume sampah yang lebih besar. Sementara di Pasar Pagi, iuran hanya Rp2.000 per hari karena volume sampah relatif lebih sedikit.

“Perbedaannya hanya di situ. Semua iuran murni hasil kesepakatan bersama,” jelasnya, saat ditemui secara terpisah di Kantornya. 

Menariknya, meski iuran tergolong kecil, pihak manajemen pasar memilih untuk tidak menaikkan tarif sejak disepakati pada 2017 lalu. Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi para pedagang.

“Kami masih memikirkan kondisi pedagang. Yang penting mereka aman, nyaman, dan aktivitas pasar tetap terkendali,” kata Zaenudin.

Dalam pengelolaannya, pihak manajemen pasar Bertais  juga menjalin kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah. Pengangkutan sampah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, sementara pengelolaan parkir bekerja sama dengan Dispenda Kota Mataram.

Selain menopang aktivitas perdagangan, Pasar Bertais juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Tercatat, tenaga kerja yang terlibat meliputi delapan orang staf kantor pengelola, 12 petugas jaga malam, 13 petugas kebersihan, tiga juru kutip, serta sekitar 32 petugas parkir yang sebagian besar berasal dari warga sekitar Bertais dan Mandalika.

Dengan pengelolaan yang kolaboratif dan berpihak pada pedagang, Pasar Bertais terus tumbuh sebagai salah satu pusat ekonomi rakyat yang berkontribusi positif bagi Kota Mataram. (F3)

Ket. Foto: Suasana di salah satu lorong pasar Bertais, Kota Mataram. (HarianNusa/fit)