HarianNusa.com – Mewakili Pemerintah Provinsi NTB, Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah memberikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD NTB terhadap nota keuangan dan Raperda tentang RAPBD Provinsi NTB tahun anggaran 2019 pada rapat paripurna DPRD NTB, di ruang rapat utama kantor DPRD NTB, Senin (19/11).

Dalam pidatonya Wagub menjelaskan, beberapa pemandangan umum yang pernah disampaikan oleh fraksi PKS dan PPP terhadap penurunan postur RAPBD tahun anggaran (TA) 2019 dibandingkan dengan postur APBD tahun 2018, bahwa pemerintah Provinsi NTB akan berupaya menyusun postur Pendapatan Asli Daerah yang lebih realistis, dengan meniadakan sumber-sumber penerimaan yang sudah tidak memberikan kontribusi lagi.

Dijelaskannya, PAD secara umum memang mengalami penurunan. namun jika dicermati, sesungguhnya terdapat peningkatan penerimaan pajak daerah dari kendaraan bermotor yang dikelola langsung oleh Bappenda Provinsi NTB sebesar 90 milyar rupiah lebih. Demikian pula sumber penerimaan dari BUMD juga terdapat peningkatan pendapatan dari deviden, kecuali PAD yang bersumber dari retribusi daerah mengalami penurunan.

“Namun terhadap penurunan ini akan terus dilakukan usaha intensifikasi agar kembali positif seiring dengan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa,” jelas Rohmi.

Sementara, terkait penurunan penerimaan pembiayaan daerah disebabkan antara lain Silpa pada TA 2019 hanya direncanakan sebesar 20 milyar rupiah. sedangkan silpa TA 2018 akan diketahui setelah BPK RI menyampaikan hasil audit atas laporan keuangan pemerintah Provinsi NTB yang akan disampaikan pada bulan juni 2019. Adapun silpa yang tercantum dalam APBDP 2018 sebesar 253 miliyar rupiah lebih merupakan hasil audit BPK RI atas laporan keuangan tahun anggaran 2017.

Penerimaan pembiayaan juga bersumber dari pengembalian modal pada PT DMB sebesar Rp 178 miliar rupiah lebih pada tahun 2018, yang tidak lagi dianggarkan pada tahun 2019.

“Terhadap penurunan penerimaan daerah tersebut, berakibat pada menurunnya postur belanja daerah TA 2019. Namun demikian, belanja daerah akan fokus dalam mewujudkan program-program NTB Gemilang,” kata wagub.

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil ketua DPRD NTB TGH. Mahalli Fikri didampingi Ketua Hj. Baiq Isvie Rupaedah dan wakil ketua H. Abdul Hadi. Dan dihadiri Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalillah, pimpinan fraksi dan anggota DPRD NTB, Forkopimda NTB, unsur TNI-POLRI dan lainnya.
(f3)