HarianNusa.com

HarianNusa, Mataram – Tingginya harga pupuk yang selalu dikeluhkan oleh para petani, terlebih dimasa pandemi ini menjadi perhatian serius bagi Anggota Komisi II DPRD NTB yang membidangi Pertanian, Peternakan, Pariwisata dan Perdagangan, Made Slamet. Diakuinya, sejauh ini banyak petani di wilayah NTB terpantau tidak mampu membeli pupuk akibat harganya yang melambung tinggi.

Oleh karena itu, Made Slamet meminta Pemprov NTB melalui OPD terkait berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menjamin ketersediaan pupuk dengan harga yang bisa dijangkau oleh petani.

"Koordinasi Pemprov itu harus disegerakan. Ini karena lonjakan harga pupuk yang trennya terus mengalami kenaikan perlu penanganan mendesak dan itu harus lintas Kementerian. Sekali lagi, kami kasihan ke rakyat. Apalagi, ini kan masih dalam suasana pandemi. Termasuk, kabar akan adanya ancaman munculnya gelombang ke-3 Covid-19," kata Made, Kamis, (20/01/2022).

Menurut Politisi PDIP NTB itu, Pemprov NTB agar tidak hanya fokus pada satu agenda besar MotoGP saja, namun persoalan lainnya juga jangan dilupakan. Apalagi, di lapangan, kenaikan harga pupuk nonsubsidi misalnya, yang mana sudah tidak wajar dan menyentuh angka 100 persen. Harga pupuk Urea yang awalnya Rp 265.000 hingga Rp 285.000 per zak, sekarang bisa mencapai Rp 560.000 per zak.

"Penduduk NTB itu, mayoritas adalah petani. Ini jangan dilupakan, maka yang harus juga jangan diabaikan adalah masalah harga pupuk yang melambung tinggi dan butuh segera dicarikan jalan keluar oleh Pemerintah, baik Pemprov NTB dan pemerintah pusat," jelas Made.

Pupuk subsidi tersebut harus bisa diakses oleh petani. Hal ini agar mereka tetap bisa berproduksi saat pandemi yang kini masih melanda di semua wilayah di Indonesia, termasuk, di Provinsi NTB. Menurut Made, kenaikan harga pupuk tersebut akan berpengaruh terhadap harga pangan lainnya.

"Ingat, pupuk merupakan bagian dari kebutuhan dasar petani, dan jika kenaikan ini terus menerus terjadi, maka akan terjadi lonjakan harga pada komoditas pangan lainnya," ucapnya.

Made kembali mengingatkan agar persoalan pupuk ini segera diatensi baik oleh pemerintah provinsi maupun pemerintahan pusat demi terjaganya stabilitas harga bahan pangan.

"Kondisi ini harus dan wajib menjadi atensi dan antisipasi bagi pemerintah, baik pusat dan Pemprov dalam rangka menjaga stabilitas harga," tandas Made Slamet.

Kendati demikian Made juga mengakui jika lonjakan harga pupuk ini sebenarnya sudah cukup lama terjadi, tepatnya sejak Juni 2021 dan mencapai puncaknya pada bulan Oktober 2021. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga negara lain seperti Korea Selatan yang turut mengalami krisis pupuk. (f3)

Ket. Foto:
Anggota Komisi II DPRD NTB, Made Slamet. (HarianNusa)

HarianNusa, Mataram – Pemerintah Provinsi NTB sangat siap untuk mendukung dan mensukseskan World Halal Tourism Summit (WHTS) 2022 yang akan diselenggarakan di Lombok, NTB, pada bulan November mendatang.

Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc, saat menerima audiensi Dewan Pimpinan MUI terkait rencana Konferensi Wisata Halal Dunia, di ruang kerjanya Jumat (21/1).

“Pemerintah akan terus menggaungkan dan mematangkan konsep wisata halal di NTB, mengingat NTB sebagai salah satu daerah yang concern akan hal itu,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Bang Zul, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa penerapan konsep wisata halal di NTB bertujuan untuk memudahkan layanan bagi wisatawan muslim saat berlibur di Lombok tanpa membatasi pergerakan wisata konvensional yang telah ada.

Dengan kata lain, pemerintah tidak mewajibkan wisatawan-wisatawan yang datang ke Lombok untuk makan dan menginap di tempat-tempat tertentu. Hal itu tetap menjadi hak para wisatawan.

“Karena mayoritas di NTB muslim, jadi konsep wisata halal ini tentunya akan memudahkan para wisatawan muslim, mulai dari makanan, tempat ibadah, hotel dan lain-lain, tapi juga tidak akan mematikan konsep wisata konvensional kita,” jelas Bang Zul.

Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi NTB kian fokus dalam memperkuat penerapan konsep wisata halal guna mempersiapkan World Halal Tourism Summit pada bulan November 2022 mendatang.

Sebagai informasi, pada tahun 2015 lalu, NTB berhasil meraih penghargaan sebagai World Best Halal Tourism Destination dan World Best Halal Honeymoon Destination dalam acara World Halal Travel Award 2015.

Turut hadir mendampingi Gubernur NTB pada audiensi tersebut, yaitu Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB dan Kepala Biro Kesra Provinsi NTB. (*)

Ket. Foto:
Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah. (Istimewa)

HarianNusa, Mataram – Universitas Mataram (Unram) melaksanakan Rapat Evaluasi dan Rapat Kinerja Tahunan (RKT) di Raja Hotel Kuta Mandalika selama tiga hari (19-21/1). Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh unsur pimpinan Unram seperti Rektor, Ketua Senat, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala Biro, Ketua Program Studi di Bawah Rekor dan Kepala UPT. Hadir pula Kepala Kanwil Direktorat Jendral Pembendaharaan (DJPB) Provinsi NTB, Sudarmanto, SE., MM.

Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Prof. Dr. Kurniawan, SH., M.Hum dalam penyampaian hasil realisasi tahun 2021 mengatakan, bahwa realisasi anggaran pada tahun 2021 mencapai 92,52%. Persentase ini meningkat tipis dari tahun sebelumnya yakni 92,41%.

“Realisasi terbesar pada tahun 2021, pertama ada Rumah Sakit Pendidikan Unram, kemudian Pascasarjana, dan Fakultas Peternakan,” ujar Prof. Kurniawan.

WR II Unram itu juga menyampaikan beberapa kendala yang menyebabkan terhambatnya penyerapan anggaran tahun 2021, diataranya pemblokiran anggaran pada awal tahun, terjadi perubahan aplikasi yang digunakan, revisi terhadap KSO dan KRO, program kegiatan yang direvisi fakultas dan unit, serta banyaknya kegiatan yang teralihkan akibat Covid.

“Tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak menyerap anggaran lebih cepat dari pada tahun sebelumnya,” sambungnya.

Untuk tahun 2022 sedang dilakukan langkah untuk mempercepat proses penyerapan anggaran. Hal yang dilakukan antara lain dengan melakukan evaluasi anggaran berkala setiap bulannya mengenai progres dan kendala yang dihadapi.

Sementara itu, Rektor Unram Prof. Dr. Lalu Husni, SH., M.Hum dalam sambutannya menyebutkan, pada periode ini Unram sedang mengusahakan standarisasi internasional. Sudah banyak capaian yang mengarah ke sana dan yang sedang diupayakan ialah untuk mendapat akreditasi internasional.

“Saat ini sedang diusahakan ada 10 prodi yang dipersiapkan untuk semaksimal mungkin dapat terakreditasi internasional,” kata Prof. Husni. (*)

Ket. Foto:
Kegiatan Rapat Kerja Tahunan Universitas Mataram. (Istimewa)

HarianNusa, Lombok Tengah – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus berupaya mempercepat capaian vaksinasi dosis lanjutan (Booster), hal ini juga bertujuan untuk memperkuat tingkat kekebalan dan perlindungan masyarakat terhadap Covid -19, khususnya di wilayah Lombok Tengah yang menjadi pusat gelaran Event MotoGP yang akan digelar pada Maret mendatang.

Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah saat membuka Roadshow Vaksinasi Booster yang berlangsung di Rumah Sakit Internasional Mandalika, Loteng, Rabu (19/01) mengatakan, target 70 persen vaksinasi Booster untuk kabupaten Lombok Tengah sebelum perhelatan event MotoGP Maret 2022 mendatang harus tercapai.

“Booster akan dimulai pada hari ini, kita akan melakukan percepatan dan juga khusus untuk Kabupaten Lombok Tengah dipercepat karena targetnya sebelum MotoGP yaitu 70% untuk booster,” ungkap Ummi Rohmi sapaan Wagub NTB.

Vaksin Dosis Lanjutan (Booster) adalah vaksinasi Covid -19 yang diberikan setelah seseorang mendapatkan dosis lengkap (1 & 2) dengan tujuan untuk memperkuat tingkat kekebalan dan memperpanjang masa perlindungan.

Ummi Rohmi mengatakan bahwa, untuk melakukan vaksinasi booster maka harus memperhatikan berbagai aspek, yaitu vaksinasi pertama dan vaksinasi kedua harus mencapai 70% capaian, vaksinasi lansia dan vaksinasi anak.

“Kita harus memperhatikan semua aspek, pertama vaksinasi secara keselurahan yang mana kita harus yakinkan betul vaksinasi pertama harus sudah lebih 70% dan vaksinasi kedua juga minimal sudah 70% harus tercapai. Vaksinasi untuk lansia harus diperhatikan, yakni vaksinasi 1 dan 2 harus tercapai, juga untuk vaksinasi anak,” jelas Ummi Rohmi.

Selain itu, Ummi Rohmi juga mengapresiasi sinergitas dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan Forkopimda yang sama – sama mewujudkan percepatan vaksinasi di Provinsi NTB.

“Pemerintah daerah tidak bisa kerja sendiri, ada TNI dan Polri dibelakangnya untuk sama – sama mensukseskan percepatan vaksinasi di NTB, agar vaksinasi 1 dan 2 sebanyak 70%, vaksin lansia juga bisa 1 dan 2 70%, booster juga untuk Lombok tengah bisa terpenuhi sebelum MotoGP,” tutupnya. (*)

Ket. Foto:
Roadshow Vaksinasi Booster di Rumah Sakit Internasional Mandalika, Lombok Tengah. (Istimewa)

HarianNusa, Sumbawa – Belakangan nama Jamhur Husain yang tak lain adalah Pemimpin Redaksi (Pimred) Harian Umum (HU) Tribun Sumbawa cukup marak diperbincangkan.

Pasalnya, Direktur Utama PT Media Anugerah Utama itu dikabarkan akan maju mencalonkan diri sebagai Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada Pemilu 2024 mendatang.

Pria yang kerap disapa JH ini cukup dikenal luas oleh berbagai kalangan. Bahkan tak asing ditelinga masyarakat, terlebih dalam dunia jurnalis/wartawan di NTB umumnya, Pulau Sumbawa khususnya.

Tak hanya itu, di sosial media berbagai akun nampak mendukung dirinya secara totalitas. Respon positifpun bermunculan dari setiap akun yang memposting tentang dirinya.

Secara garis besar, komentar-komentar yang terlihat disejumlah akun sosial media direspon positif tentang Jamhur Husain ini. Tak tanggung, mereka nampak mendukung dirinya untuk maju ke DPD RI.

Sosok JH yang juga salah satu wartawan senior di NTB itu dikenal santun dan ramah. Tercatat pula, ia merupakan mantan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sumbawa.

Menyikapi berbagai isu yang berkembang, lantas apakah benar dirinya akan maju bertarung di Pemilihan DPD RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) NTB pada 2024 mendatang?

Kepada wartawan, Jamhur Husain yang dikonfirmasi nampaknya tak menepis adanya kabar yang berhembus kencang tersebut. Malah, dia menyatakan kesiapan yang teramat untuk maju.

Selain itu, secara lepas pria yang juga diketahui sebagai Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sumbawa itu memohon dukungan dan do’a restu dari seluruh elemen masyarakat NTB. "Insya Allah (Siap Maju ke DPD RI). Mohon do’anya," ucap JH, Kamis (20/02/22).

Wakil Ketua IV KONI Kabupaten Sumbawa ini juga mengungkapkan beberapa pertimbangan dirinya maju ke DPD RI. Pertama, kata JH, lantaran selama ini belum ada orang Sumbawa yang duduk di DPD RI.

Bijaknya, ia memilih maju ke DPD RI juga lantaran ingin tetap menjaga hubungan baik dengan semua orang, khususnya para kerabatnya. "Kedua, saya tidak mau berkonflik dengan teman/kerabat untuk di DPRD," kata JH.

Adapun yang lebih penting menurut dia, mengapa harus maju di DPD RI, yakni ingin dapat berbuat lebih dan besar bagi masyarakat di NTB. "Yang utama ingin mengabdikan sisa hidup untuk kemaslahatan ummat," tegas pria yang dikenal akrab dengan semua kalangan ini.

Hingga saat ini, menurut JH, baik itu secara perlahan namun pasti, ia mengaku terus menjalin komunikasi dan bersilaturahim dengan seluruh elemen masyarakat.

Dalam perjalanan silaturahimnya, JH menegaskan berbagai pihak menyambut baik serta sangat mendukung terkait adanya niatan baik dirinya untuk maju ke DPD RI. Terlebih dukungan/dorongan keras dari pihak keluarga.

"Alhamdulillah, sangat mendukung. Bahkan tadi ada yang mau nyalon DPD RI, dia bersalaman dengan saya, dia (menyatakan) mundur dan sepakat memberikan dukungan kepada saya," kata JH.

Dari sisi strategi, Ketua Komite SMPN 1 Sumbawa Besar itu juga nampak "blak-blakan" terkait pola pendekatan dengan masyarakat di NTB.

Pada dasarnya, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Sumbawa itu mengaku optimis dapat merebut kursi senator dari Dapil NTB. Karena ia percaya setiap usaha tidak pernah mengkhianati hasil dari sebuah perjuangan.

Apalagi demi sebuah perjuangan untuk kebaikan bersama kedepannya. "Saya (akan) gunakan seluruh Kepala Biro Tribun setiap Kabupaten/Kota," ucap Jamhur Husain.(*)

Ket. Foto:
Jamhur Husain. ( istimewa)

HarianNusa, Mataram – Universitas Mataram (Unram) menjalin kerjasama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB). Kerjasama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Rektor Unram, Prof. Dr. H. Lalu Husni, SH., M.Hum., dan Rektor IPB, Prof. Dr. Arif Satria, SP, M.Si., Kamis, (20/01/2022), di Raja Hotel, Kuta Mandalika, Lombok Tengah, NTB.

Penandatanganan MoU itu juga diisi dengan sesi berbagi antara Rektor IPB dengan unsur pimpinan Unram yang hadir.

Rektor Unram, Prof. H. Lalu Husni dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Rektor IPB, atas kesempatannya saat hadir di NTB untuk menjalin kerja sama dengan Unram. Ia juga meminta Rektor IPB berbagi mengenai program Merdeka Belajar: Kampus Merdeka (MBKM) dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di IPB.

Guru Besar Unram itu juga menyampaikan, Universitas Mataram saat ini mengelola sembilan fakultas dan satu program pascasarjana, dengan jumlah mahasiswa sebanyak 34.287 orang yang tersebar di 63 program studi.

“Tadi sempat juga diskusi (dengan Rektor IPB) undang-undang mensyaratkan minimal mahasiswa miskin sebanyak 20 persen, tapi di Unram dan IPB mencapai lebih dari 50 persen. Mudah-mudahan dengan kesamaan dari sisi itu bisa kita belajar banyak nanti khususnya untuk mengejar ketertinggalan kita dalam capaian indikator kinerja utama maupun capaian yang lain, karena IPB sudah masuk peringkat 500 dunia,” ujar Prof. Husni.

Seusai sambutan Rektor Unram, dilanjutkan dengan penandatanganan MoU antara Unram dan IPB. Setelah sesi foto, kegiatan tersebut dilanjutkan dengan sesi berbagi atau sharing session dari Rekor IPB, Prof. Arif Satria terkait IKU dan MBKM di IPB.

Prof. Arif Satria mengatakan, terkait MBKM dan IKU bahwa memang saat ini menghadapi situasi berbeda. “Situasi yang kita alami tahun 2020, beda dengan hari ini. Karena itu, hal yang sangat penting, bagaimana kita merespon hal-hal perubahan ini, khusunya revolusi industri 4.0,” ujarnya.

Arif menjelaskan, pada tahun 2018 pihaknya mulai menata kurikulum. Di tahun 2018 dan 2019, ia mengirim hampir 500 dosen IPB ke Universitas Terbuka (UT) untuk belajar mengenai pembelajaran online.

“Awalnya banyak dosen yang mempertanyakan kebijakan itu, pada tahun 2020 ada Covid-19, baru teman-teman (dosen) merasakannya, baru dibilang, ‘untung belajar pembelajaran online.’ Sudah belajar pun (masih) gelagapan, apalagi tidak belajar,” tuturnya.

Menurut Prof. Arif, hal tersebut bagian dari desain kurikulum IPB. Kuliah online sudah dirancang pihaknya sejak tahun 2018. Hal yang paling substansial, pihaknya fokus menghasilkan outcome. Karena ia menyadari orang-orang yang bisa bertahan atau survive di tengah perubahan yaitu orang yang mampu merespons perubahan. Dan mampu merespons perubahan adalah orang yang cepat belajar, lincah belajarnya, dan punya kemampuan tinggi untuk menjadi pembelajar sejati.

“Ini problem bangsa, soal mindset, soal jiwa belajar dan, future practice. Di era ini, dibutuhkan kemampuan kepemimpinan, kemampuan komunikasi, kemampuan kolaborasi, kreativitas, dan sebagainya. Ketika kita mau mendesain skill (kemampuan), agar lulusan kita punya kriteria mindset bagus, jiwa pembelajar, berorientasi future practice,” jelasnya.

Oleh karena itulah, Prof. Arif Satria menekankan, pihaknya mencoba mendesain kurikulum di IPB untuk menghasilkan lulusan yang bukan semata-mata punya nilai bagus, tetapi punya pola pikir bagus dan jiwa pembelajar.

“Karena seseorang yang sukses itu yang punya jiwa pembelajar, orang yang kreatif dan memiliki imajinasi dan skill-skill yang diperlukan. Tidak bisa hanya didapatkan dari perkuliahan. Karena itu perkuliahan harus dimodifikasi,” jelasnya.

Dalam sesi berbagi tersebut dilanjutkan juga dengan diskusi dan tanya jawab antara Rektor IPB dan unsur pimpinan di Unram. (*)

Ket. Foto:
Rektor Unram, Prof. Dr. H. Lalu Husni, SH., M.Hum., dan Rektor IPB, Prof. Dr. Arif Satria, SP, M.Si., usai melakukan penandatangan MoU, Kamis, (20/01/2022). (Dok.Humas Unram)

HarianNusa, Jawa Timur – Meskipun sebagian wilayah masih mengalami curah hujan, kekeringan juga melanda beberapa daerah di Indonesia. Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) menggulirkan program pembangunan sumur bor untuk daerah krisis air bersih.

Hal ini disampaikan Imam Muslim, Kepala Divisi Program dan Pemberdayaan BMH Jawa Timur melalui keterangan tertulis Kamis (20/01/2022).

"Alhamdulillah amanah para donatur dalam program sumur bor semakin merata dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita yang membutuhkan,” ungkap Muslim.

Laznas BMH berhasil dan sukses resmikan program sumur bor ke-79 di akhir tahun 2021, tepatnya di Pesantren Ar Ar-Riyadh, Pasuruan, Jawa Timur.

“Program bantuan ini menjadi solusi bagi para santri dan jamaah yang terkendala air bersih sehingga menghambat aktivitas di pesantren,” jelas Muslim.

Sebelumnya para santri kesulitan mengakses air bersih disebabkan karena terbatasnya debit air yang keluar dari sumber air yang telah ada.

“Alhamdulillah melalui kebaikan para donatur masalah ini telah teratasi,” ungkapnya lebih lanjut.

BMH akan terus memaksimalkan bantuan program ini merata di Jawa Timur, sehingga program ini benar-benar menjadi solusi ditengah – tengah masyarakat yang mengalami krisis air.

HarianNusa, Mataram, Kepala Kanwil Kemenkumham NTB, Haris Sukamto, melantik dan mengambil sumpah jabatan pejabat fungsional serta pergantian antar waktu Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Provinsi NTB dan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara, di Aula Kanwil Kemenkumham NTB, Kamis (20/01/2022).

Pada kesempatan yang sama, Haris juga mengambil sumpah dan melantik Yudi Adrianto sebagai Analis Hukum Ahli Madya. Yudi Adrianto sendiri sebelumnya merupakan Kepala Bidang Pelayanan Hukum yang melakukan inpassing menjadi Analis Hukum Ahli Madya.

"Selamat kepada rekan kerja kita semua, bapak Yudi. Saya merasa bangga bapak Yudi telah melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan HAM, lalu kini beralih tugas menjadi pejabat fungsional," tutur Haris.

Selain melantik dan mengambil sumpah Analis Hukum Ahli Madya, Haris juga mengangkat Maudy Margaretha sebagai Anggota Pengganti Antar Waktu Anggota MPWN NTB menggantikan Samsaimun serta mengangkat Dedi Saputra sebagai Pengganti Antara Waktu MPDN Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara.

"Kepada anggota MPWN dan MPDN yang saya lantik dan ambil sumpahnya hari ini, dimana pun anda bertugas dan apapun tugasnya, yang terpenting itu adalah keikhlasan membangun organisasi," kata Haris.

Menurut Haris, masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan para notaris yang baru dilantik ini harus menjalankan amanat tugas yang diberikan serta berkinerja dengan baik.

"Mari kita bersinergi dan meningkatkan kerjasama untuk NTB yang lebih baik," tutup Haris.

Pelantikan ini turut disaksikan oleh Kepala Divisi Administrasi, Kepala Divisi Keimigrasian, seluruh ASN Kantor Wilayah beserta Kepala Satuan Kerja se-kota Mataram.(*)

HarianNusa, Mataram – Direktur Resnarkoba Polda NTB, Kombes Pol. Helmi Kwarta Putra Rauf, S.I.K., M.H., dengan tegas menyatakan bahwa tahun 2022 sebagai tahun TPPU atau tahun pemiskinan sindikat narkoba. Hal itu dikatakan Dirresnarkoba melalui press release yang diterima media, Rabu (19/1/2022).

“Saya tegaskan bahwa tahun 2022 adalah tahun TPPU atau tahun pemiskinan sindikat narkoba. Ini adalah komitmen kami di tahun 2022,” tegasnya.

Perwira Menengah (Pamen) Polri itu menjelaskan, 2022 sebagai tahun TPPU itu maksudnya bahwa semua jaringan (sindikat) peredaran narkoba, akan dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Artinya, tahun 2022 ini mereka para sindikat narkoba terutama para bandar, akan kita jerat dengan pasal berlapis seperti yang sudah-sudah, tapi tahun 2022 ini kita lebih maksimalkan. Selain kita jerat dengan Undang-Undang Darurat Narkoba, kita jerat juga dengan Undang-Undang TPPU,” ungkap Helmi.

“Mereka para sindikat terutama bandar itu selama tidak mau hijrah (meninggalkan jaringan narkoba, red)), mereka akan kita TPPU-kan, akan kita miskinkan,” tandasnya.

Pamen Polri Melati Tiga itu mengungkapkan, dengan alokasi dana Ditresnarkoba Polda NTB yang cukup besar, diharapkan komitmen menjadikan tahun 2022 sebagai tahun TPPU atau tahun pemiskinan sindikat narkoba, dapat terlaksana dengan hasil yang maksimal.

“Komitmen Ditresnarkoba ini tidak main-main dan dengan semaksimal mungkin harus bisa terlaksana. Kalau para sindikat penjahat narkoba tidak mau hijrah, kami dari Ditresnarkoba akan datang untuk memiskinkan mereka,” ujarnya.

Menurut Helmi, komitmen pemberantasan tindak pidana narkoba dilakukan untuk penyelamatan generasi bangsa, mengingat betapa berbahayanya penggunaan narkoba yang disalahgunakan.

“Sudah sering saya sampaikan, hai para bandar hijrah lah, tinggalkan kejahatan yang merusak generasi bangsa itu, yakinlah kalau kami tidak akan mengusik apa yang sudah kalian dapatkan,” tuturnya.

“Sekali lagi, kalau kalian tidak hijrah maka kami akan datang kepada kalian. Jangankan kalian bersembunyi di gubuk-gubuk atau lorong bawah jembatan, ke lubang semut pun kalian akan kami datangi,” tegas Helmi.

Lebih lanjut musuh bebuyutan para bandar narkoba itu menyampaikan, dalam penindakan tindak pidana narkoba pihaknya juga berkomitmen tanpa pandang bulu.

“Sepanjang memenuhi syarat pidana, kita akan pidanakan, siapapun dia hatta oknum anggota berbaju coklat (personel kepolisian, red). Jadi, Direktur Resnarkoba, Helmi ini tidak akan tebang pilih, percaya itu,” katanya.

“Namun demikian, keberhasilan kami dalam memberantas peredaran narkoba tidak lepas juga dari bantuan masyarakat, yang telah memberikan informasi kepada kami pun teman-teman media. Terima kasih semuanya,” tutup Helmi Kwarta. (*)

Ket. Foto:
Direktur Resnarkoba Polda NTB, Kombes Pol. Helmi Kwarta Putra Rauf, S.I.K., M.H., saat diwawancara sejumlah awak media di Kantornya. (HarianNusa)