HarianNusa.com

HarianNusa, Mataram – Polda NTB mengatensi atau menanggapi positif keluhan Sri Marjuni Gaeta alias Putri, wanita asal Pulau Sumbawa yang meminta audensi dengan Kapolda NTB Irjen Pol. Djoko Poerwanto, atas kasus pengerusakan aset miliknya di atas lahan SHM 1180 Samota Kelurahan Brang Biji. Direktur Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda NTB Kombes Pol. I.G.P.G. Ekawana P., S.I.K., Senin (10/1/2022), berjanji akan menindaklanjuti hasil audensi dan akan menelusuri kasus tersebut ke Polres Sumbawa.

“Kami akan melakukan asistensi ke Polres Sumbawa, sejauh mana penanganan aduan dari Ibu Putri, apakah dilanjut atau sampai dimana. Kalau memang sudah diperiksa semua saksinya dan para pelaku utama perusakan sudah ditemukan, silahkan agar diproses sesuai dengan aturan yang berlaku, sampai juga siapa yang nyuruh melakukan,” tegasnya.

Kombes Pol. Ekawana selaku Direktur Reskrimsus yang menerima disposisi audensi dari Kapolda NTB mengatakan, terkait kemungkinan adanya decking atau oknum di balik layar yang menyuruh melakukan pengerusakan, nantinya dapat ditemukan dari klarifikasi para pelaku pengerusakan.

“Mungkin dari klarifikasi para pelaku pengerusakan itu akan kita dapatkan nama-nama yang menyuruh yang bersangkutan. Nanti akan kita sampaikan ke Ibu perkembangannya,” katanya.

Lebih lanjut Direktur Reskrimsus menjelaskan, setelah mendengar informasi dan komitmen Putri yang akan mendatangkan investor, untuk berinvestasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) khususnya di area lahan yang dirusak, pihaknya dengan tegas mengatakan bahwa Polda NTB dan jajaran, harus melindungi dan mengamankan Putri dan asetnya.

“Tidak ada alasan ya, kalau ada investor yang mau masuk, apalagi ini untuk kepentingan masyarakat banyak khususnya masyarakat NTB, kita akan selalu amankan. Jadi, kalau kata Ibu Putri tadi akan memasukkan investor, maka kami (Kepolisian, red) harus melindungi Ibu Putri,” tandasnya.

Sementara Putri melalui Kuasa Hukumnya, Nurdin, S.H., M.H. dari Low Office Sasambo, berharap ada feedback (imbal balik) yang positif hasil dari audensi tersebut. Artinya, ada tindak lanjut proses hukum terhadap para pelaku pengerusakan.

“Harapan saya selaku lawyer dan klien kami ini, untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran yang selama ini sangat terzalimi,” ujarnya.

Advokat dengan sapaan akrab Bung Dino itu juga menyampaikan apresiasi, atas tanggapan positif Direktur Reskrimsus Polda NTB, yang seakan memberi angin segar terhadap penyelesaian kasus pengerusakan atas hak milik kliennya.

“Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dirreskrimsus Bapak Ekawana, karena kami sudah diterima (audensi, red) dengan baik,” ucap Bung Dino.

Untuk diketahui, permintaan audensi Putri didampingi kuasa hukumnya itu, karena beberapa kali melaporkan pengerusakan aset miliknya ke Polres Sumbawa, namun tidak ada tindak lanjut atau perkembangan.

“Tahun 2015 sudah dilaporkan terkait pengerusakan pagar tanah milik saya, tapi tidak ada perkembangan dan dirusak lagi. Terakhir tanggal 26 Oktober 2021 saya laporkan lagi setelah terjadi pengerusakan kembali, tapi laporan saya seperti dijadikan ganjalan meja,” tutur Bung Dino.

Sedangkan Putri menuturkan, pihaknya melaporkan kasus pengerusakan terhadap aset miliknya itu, karena dirinya sebagai warga negara yang baik dan taat hukum. Pun dengan audensi tersebut.

“Saya lapor Polisi karena saya warga negara yang taat hukum, tidak ingin ada pertumpahan darah dengan kasus ini, karena walau bagaimana saya juga punya keluarga besar. Tapi anehnya, terkesan yang merusak aset saya seakan kebal hukum,” tandasnya. (f*)

Ket. Foto:
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda NTB Kombes Pol. I.G.P.G. Ekawana P., S.I.K., memerima audiens Sri Marjuni Gaeta alias Putri, atas kasus pengerusakan aset miliknya di atas lahan SHM 1180 Samota Kelurahan Brang Biji, Sumbawa, Senin, (10/01/2022). (HarianNusa)

HarianNusa, Mataram – Sambut 2022 sebagai tahun dengan kinerja semakin PASTI, Kanwil Kemenkumham NTB melaksanakan Deklarasi Janji Kinerja, Penandatanganan Janji Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Senin (10/1/2022) di Lapangan Upacara Kantor Wilayah.

Kepala Kanwil Kemenkumham NTB, Haris Sukamto pada kesempatan itu membacakan Deklarasi Janji Kinerja diikuti oleh seluruh Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah, Kepala Satuan Kerja beserta seluruh ASN yang hadir secara langsung maupun secara virtual melalui zoom meeting. Setelah Deklarasi Janji Kinerja diikrarkan, Kepala Divisi dan Seluruh Satuan Kerja menandatangani Janji Kinerja, Perjanjian Kinerja serta Pencanangan Zona Integritas disaksikan langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTB yang dilanjutkan oleh penandatanganan Pakta Integritas oleh Kepala Kantor Wilayah.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTB Adhar Hakim, mengatakan bahwa deklarasi janji kinerja ini merupakan salah satu dari sekian banyak upaya membangun tata kelola birokrasi di NTB yang dilakukan oleh Kemenkumham. Bahkan, Deklarasi Janji Kinerja ini merupakan satu komitmen untuk siap diawasi dan terus berubah setiap saat.

"Melalui kesempatan ini, Ombudsman selalu mendorong dan memotivasi serta memberi semangat untuk tidak henti memperbaiki tata kelola birokrasi. Ombudsman berjanji untuk selalu ada di sebelah Kemenkumham NTB untuk bersama-sama menuju perbaikan tata kelola birokrasi," tutur Adhar.

Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Lalu Gita yang hadir mewakili Gubernur NTB menyampaikan apresiasinya dan berharap agar capaian yang didapatkan oleh Kanwil Kemenkumham NTB baik Satuan Kerja binaannya pada tahun 2021 lalu dapat ditingkatkan di tahun ini.

"Deklarasi Janji Kinerja ini intinya bagaimana memberikan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat. Pencanangan Zona Integritas menuju WBK/WBBM ini merupakan keniscayaan menghadapi 3 (tiga) momentum penting yaitu Alam Reformasi, Demokratisasi dan Keterbukaan Informasi Publik," terang Lalu Gita.

Ia juga menyebutkan bahwa ASN perlu memiliki kompetensi mengikuti perkembangan jaman agar bisa berkompetisi.

Sejalan dengan Lalu Gita, Haris Sukamto selaku Kakanwil juga menyatakan kegiatan ini salah satunya merupakan upaya mendukung reformasi struktural seperti pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, deregulasi, debirokrasi dan trasnformasi ekonomi. Ini merupakan langkah awal dalam menyukseskan Reformasi Birokrasi dengan melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, efisien serta pelayanan prima dan memuaskan.

"Dalam perjanjian kinerja, di Kemenkumham terdapat 21 aksi perjanjian yang merupakan indikator keberhasilan atau kita sebut sebagai sasaran strategis. Dimana terdapat rincian 126 target kinerja dimana 87 giat tingkat pusat dan 39 giat kanwil," jelas Haris.

Haris juga menyebutkan sejalan dengan core value ASN yang diluncurkan Presiden Joko Widodo yaitu BerAKHLAK, Pencanangan Zona Integritas ini bagi ASN khususnya Kanwil Kemenkumham NTB harus berperan melakukan akselerasi dan perbaikan pelayanan publik yang berkelanjutan dan berkesinambungan.

Dalam menjalankan tugas, Haris juga meminta seluruh jajarannya untuk punya komitmen dan integritas yang kokoh untuk mengatasi tekanan, ancaman dan kesempatan melakukan kecurangan maupun pelanggaran.

"Kita perlu memperkuat langkah dan memperluas cakupan Zona Integritas untuk menciptakan pelayanan pubilik yang optimal, kapasitas birokrasi yang andal dan akuntabel serta SDM yang profesional," tutup Haris.

Deklarasi Janji Kinerja ini juga turut disaksikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi NTB, Perwakilan Kepala BNNP NTB, Kepala Bapenda Provinsi NTB, Direktur Reserse Narkoba Polda NTB dan Ketua Komisi Informasi. (*)

Ket. Foto:
Kegiatan Deklarasi dan Penandatanganan Janji Kinerja Perjanjian Kinerja dan Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Senin (10/1/2022) di Lapangan Upacara Kantor Wilayah.

HarianNusa, Lombok Barat – Untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana banjir dan longsor di kecamatan Gunung Sari, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid mengerahkan ratusan ASN untuk gotong royong membantu masyarakat bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar yang masih dipenuhi oleh material banjir dan longsor. Kegiatan ini dilaksanakan jumat dan sabtu, 8-9 Januari 2022.

Ditemui di lokasi gotong royong, Kadis Kominfotik Lombok Barat, Ahad Legiarto mengatakan, kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian pemkab terhadap musibah banjir dan longsor yang terjadi beberapa waktu lalu. Menurutnya hal ini sesuai dengan perintah Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat agar ASN dikerahkan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana. Salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan gotong royong membantu masyarakat membersihkan rumah dan lingkungannya masih ditutupi oleh material longsor dan banjir beberapa waktu lalu.

"Ini bentuk kepedulian pemkab dalam membantu masyarakat bersih bersih pasca banjir dan longsor yang terjadi beberapa waktu lalu. Kegiatan ini juga sebagai langkah untuk tetap mendekatkan ASN dengan masyarakat karena pada dasarnya ASN merupakan pelayan bagi masyarakat lombok barat," ujarnya.

Ahad Legiarto meyampaikan bahwa kegiatan ini telah dilakukan beberapa kali setiap akhir pekan. Ia mengatakan, Bupati bersama Wakil Bupati dan Sekda serta semua kepala OPD ikut turun langsung dalam kegiatan gotong royong yang dipusatkan di beberapa titik ini. Kegiatan ini dilakukan mulai dari saat terjadinya bencana hingga saat ini.
Banyaknya material longsor dan banjir membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk melakukan bersih bersih di lingkungan warga yang terkena bencana. Apalagi dengan kondisi padatnya pemukiman warga di beberapa lokasi menyebabkan alat berat tidak bisa masuk sehingga dilakukan secara manual.

"Kegiatan ini untuk memupuk kepedulian dan kesetiakawanan sosial sehingga akan terus dilakukan untuk meringankan beban warga yang terdampak bencana," ungkapnya.

Kegiatan bersih bersih ini selain diikuti oleh ratusan ASN juga diikuti oleh TNI-Polri. Diharapkan kegiatan ini dapat mempercepat proses recovery pasca bencana banjir dan longsor di kecamatan Gunung Sari. Seperti diketahui, pada akhir tahun 2021 lalu Kabupaten Lombok Barat dilanda banjir dan tanah longsor. Dari data BPBD Lobar, 5 kecamatan di Lombok Barat terdampak bencana banjir dan tanah longsor. Kecamatan Gunung Sari dan Batulayar menjadi daerah yang paling terdampak. Selain itu musibah banjir dan longsor ini juga menyebabkan 5 korban jiwa tepatnya di dusun Batulayar Utara desa Batulayar Barat kecamatan Batulayar. (*)

Ket. Foto:
Para ASN Pemkab Lombok Barat Bergotong royong membantu masyarakat terdampak banjir membersihkan material sisa banjir. (Istimewa)

Mataram – Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih atas kebersamaan dan sinergiritas, pejabat lama Komandan pangkalan TNI AL (Danlanal) Mataram Kolonel. Laut (P) Suratun, dalam kontribusi dan perannya mensukseskan berbagai program dan agenda pembangunan di NTB, selama menjabat.

"Kekompakan dan rasa persaudaraan yang tinggi adalah modal besar kita untuk memikul beban besar Di NTB ini..Kompak selalu!," kata Bang Zul sapaannya yang turut didampingi Wagub Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, pada pisah sambut komandan pangkalan TNI AL (Danlanal) Mataram dari Kolonel. Laut (P) Suratun, S.H. (pejabat lama) kepada Kolonel. Laut (P) Djawara Heny Twies Wimbo A (pejabat baru), Jum’at (7/1/2021) di Pendopo Gubernur NTB.

Menurut Gubernur NTB yang juga mantan ketua BEM Universitas Indonesia ini, bahwa merawat dan menjaga silaturahmi, kebersamaan dan persahabatan jauh lebih penting, dibanding jabatan yang melekat pada diri masing-masing.

Berbicara dengan hati ke hati dan rasa persahabatan antar stakeholder, maka semua program pemerintah dan urusan akan dapat diselesaikan dengan baik.

"Itulah pentingnya hubungan dan relasi yang baik dengan semua orang,"ujar pria kelahiran Sumbawa, yang turut didampingi Istri Hj. Niken Saptarini Zulkieflimansyah.

Diakuinya bahwa selama ini, Kolonel Laut (P) Suratun, sudah seringkali bersama, bahkan sempat mendatangi dan bermalam dibeberapa pulau terluar di NTB, untuk mengetahui keadaan masyarakat terpencil.

Gubernur yang juga alumnus Harvard Business School, Harvard University , USA, ini juga berharap agar sinergi dan silaturahmi seperti ini akan terus terawat baik di NTB maupun ditempat baru.

"Selamat bertugas ditempat baru Pak Suratun, dan selamat datang Pak Djawara Heny Twies Wimbo,"tutup doktor ekonomi industri tersebut.

Pejabat lama Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Mataram, Kolonel Laut (P) Suratun, SH., menyampaikan syukur dan terharu, Gubernur NTB memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan pisah sambut Danlanal Mataram.

"Terimakasih Pak Gubernur yang sudah jadi parner yang sangat luar biasa,dan Ibu Niken yang mengenalkan NTB kepada Istri kami,"kata Suratun.

Dikatakannya, bahwa pesan seniornya saat datang ke NTB telah dijalaninya. Kehadirannya diterima di lingkungan, kehadirannya bermanfaat di lingkungan dan silaturahmi terjalin dengan baik.

"Sosok Gubernur NTB, sungguh luar biasa menjaga dan terus membangun silaturahmi dengan kami dan semua komponen di NTB dan pusat,"ujar kolonel laut ini.

Keberhasilannya selama 1 tahun 7 bulan di NTB, menekan penangkapan ikan dengan peledak di sekitar laut Lotim dan penggagalan penyelundupan hewan ternak dari NTT ke NTB merupakan prestasi luar biasa akibat sinergi bersama Pemda, Pemprov. NTB, Korem, dan Polda NTB.

"Untuk itu, penting sekali kedepan, relasi dan hubungan serta sinergi dan kebersamaan harus tetap terjaga,"pesannya.

Sementara itu, pejabat baru Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Mataram, Kolonel Laut (P) Djawara Whimbo, mengatakan kami akan meneruskan apa yang dilakukan oleh pendahulu.

"Insya Allah kami akan terus melakukan sinergi seperti sebuah simponi dalam orkestra,"kata Kolonel laut asal Surabaya ini.

Saling melengkapi dan saling membantu untuk mensukaeskan semua hajatan daerah maupun nasional di NTB.

Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) VII Kupang Laksamana Pertama TNI IG. Kompiang Aribawa, menyampaikan ucapan terimaksih atas penyelenggaraan acara pusah sambut oleh Gubernur dan jajaran pemeritah Provinsi NTB.

"Kami merasa bangga TNI AL, khusus pangkalan Mataram dapat berperan positif di NTB,"kata Aribawa.

Pesannya, Danlanal baru dapat meneruskan pondasi yang selama ini dilakukan pejabat lama. Menjaga sinergi dan kolaborasi dengan Forkopimda di NTB.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Danrem 162/WB, Kapolda NTB, Kejati, Kepala BNN, Kepala Pengadilan Tinggi, Kabinda, Danlanud ZAM, Sekda NTB, Kepala OJK, Kepala BPK, Kakanwil Kemenkum HAM, GM PT. PLN NTB, Instansi vertikal di NTB, Forkopimda dan kepala OPD lingkup Pemprov NTB. (*)

Ket. Foto:
Acara pisah sambut Danlanal Mataram di Pendopo Gubernur NTB, Jumat, (08/01/2022). (Istimewa)

HarianNusa, Mataram – Dalam rangka memenuhi Undangan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kemenkumham NTB yang diwakili oleh Prayogi Simatupang dan Sitti Afina DS menghadiri Acara Rapat Paripurna di Gedung DPRD NTB di Jalan Udayana Mataram, Jumat (07/01/2022).

Rapat Paripurna dihadiri oleh Sekretaris Daerah Drs. H. Lalu Gita Ariadi yang mewakili Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, pimpinan dan anggota DPRD, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pimpinan instansi vertikal dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat H. Mujihir didampingi Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda Dan Wakil Ketua H. Abdul Hadi.

"Rapat tersebut membahas beberapa agenda, yakni penyampaian jadwal kegiatan Dewan, Jawaban fraksi-fraksi terhadap tanggapan Gubernur NTB terhadap 5 (lima) buah Raperda Prakarsa DPRD Provinsi NTB, dan Pembentukan pansus-pansus.

Berdasarkan pandangan yang dibacakan setiap fraksi maka 5 (lima) Raperda yang telah disampaikan selanjutnya akan dibahas dengan pihak eksekutif untuk mendapatkan kesepakatan bersama. (*)

Key. Foto:
Kegiatan Rapat Paripurna DPRD NTB, Jumat, (07/01/2022). (Istimewa)

HarianNusa, Mataram – Melonjaknya harga minyak goreng baik dalam bentuk kemasan maupun curah sejak beberapa waku terakhir ini sangat dikeluhkan oleh masyarakat terutama ibu-ibu dan para pedagang makanan.

Bahkan Kementerian Perdagangan RI memprediksi kenaikan terus terjadi hingga triwulan pertama tahun 2022.
Sebagaimana diketahui, lonjakan harga minyak goreng sudah menembus hingga Rp 40 ribuan untuk minyak goreng kemasan 2 liter yang semula haranya dibawah Rp 30 ribu rupiah, sementara minyak goreng curah mencapai Rp 20 ribu per kilogram (kg) di pasar tradisional.

Menanggapi hal tersebut Anggota Komisi II DPRD NTB Yek Agil Al Haddar angkat bicara. Ia menyampaikan, kenaikan harga minyak goreng disebabkan oleh tren lonjakan harga sejumlah komoditas, khususnya minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO). Kenaikan CPO ini turut dialami seluruh dunia, yang mempengaruhi peningkatan biaya produksi dan berdampak pada kenaikan harga minyak.

“Kenaikan juga dipengaruhi naiknya harga substitusi bahan-bahan kebutuhan minyak goreng, yaitu kedelai dan biji bunga matahari. Karena ini bersifat global, kita tidak bisa menghindari (kenaikan harga, Red) apalagi demand meningkat supply turun atau terbatas,” paparnya, Kamis, (06/01/2022).

Anggota DPRD NTB dapil Lombok Tengah ini berharap kepada Dinas Perdagangan NTB untuk gencar memastikan ketersediaan minyak goreng di tengah masyarakat dengan harga terjangkau.

"Pastikan pula tidak adanya spekulan yang mengambil manfaat atau keuntungan dari kenaikan harga dimana bisa berdampak pada kelangkaan barang membuat harga minyak goreng semakin melonjak tajam," tegasnya Ketua DPW PKS NTB ini.

Sementara kepada masyarakat, Yek Agil mengimbau, untuk tidak melakukan panic buying (pembelian karena panik) dengan membeli minyak goreng secara berlebihan. Dikhawatirkan sikap ini akan memperparah kelangkaan minyak goreng sehingga dapat memicu naik ya harga minyak goreng tersebut.

“Masyarakat juga untuk lebih bijak menggunakan minyak goreng, berhemat-hematlah sesuai kebutuhan,” tandas ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) NTB ini. (f3)

HarianNusa, Mataram – Pada rapat pimpinan bersama seluruh Kepala OPD lingkup Pemprov NTB, bertempat di Gedung Graha Bhakti Kantor Gubernur NTB (6/01), Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, mengajak kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk tetap fokus bekerja menyukseskan event balap motor berkelas internasional. Karena ini menjadi perhatian utama dalam pergelarannya di sirkuit Mandalika Internasional Street Circuit pada Maret mendatang.

Gebernur yang akrab disapa bang Zul ini menyampaikan rapat pimpinan sebagai penyemangat baru dalam menyambut event internasional. Ia menyebutkan, ketika penyambutan tamu, jangan hanya maknai sebagai tugas dan kewajiban. Tetapi itu kesempatan berinteraksi dengan orang-orang penting untuk kesuksesan event internasional.

"Jangan maknai tugas dan kewajiban menyambut tamu, tetapi itu menjadi kesempatan berinteraksi dengan orang-orang penting dalam kesuksesan event internasional," tandasnya.

Bang Zul berharap agar event internasional ini bisa sukses baik dari free sessions nya pada pertengahan Februari, kemudian MotoGP bulan Maret, agar dipersiapkan segala sesuatunya dengan baik.

Sementara itu, Wagub NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menekankan dalam penanganan covid-19. Ia meminta betul-betul dikawal dengan baik melalui aplikasi peduli lindungi. Sehingga angka penularan covid-19 tidak meningkat signifikan.

"Aplikasi peduli lindungi merupakan sistem di NTB yang baik sehingga harus dikawal dengan baik," tegasnya.

Terkait Mandalika sambung Wagub, ia mengatakan Mandalika merupakan peluang yang luar biasa, sekaligus memiliki tantangan yang cukup berat. Jika tidak berhasil melaluinya. Maka akan tertinggal ke belakang.

Wagub NTB yang akrab dipanggil Umi Rohmi ini, juga mengajak melalui rapim tersebut untuk betul-betul mengawal melakukan persiapan secara detail keseluruhan proses dalam penyelenggaraan event nantinya. (f*)

Ket. Foto: Kegiatan Rapat Pimpinan bersama seluruh kepala OPD Lingkup Pemprov NTB yang membahas persiapan event MotoGP. (Istimewa)

HarianNusa, Mataram – Anggota DPRD NTB Made Slamet, menyoroti persiapan Pemerintah Provinsi NTB dalam menghadapi perhelatan event balap motor dunia MotoGP yang akan digelar di Sirkuit Mandalika, Lombok pada Maret 2022 mendatang.

Menurut Made Slamet, persiapan sebagai tuan rumah event balap motor internasional (MotoGP, red) harus digesa. Tidak hanya memperhatikan soal infrastruktur disekitar area sirkuit, melainkan penginapan-penginapan harus segera diklirkan. Mengingat potensi jumlah penonton yang akan hadir bisa mencapai 200 ribu orang atau lebih.

“Masalah penginapan harus klir, sudah jelas berapa yang akan datang, akomodasi apa saja yang dibutuhkan hingga transportasi. Jangan sampai mengecewakan, ini kelas dunia,” ucap Politisi PDIP itu.

Namun demikian, Made mengakui persiapan ini tidak bisa dilakukan hanya oleh pemprov NTB semata, harus melibatkan semua pihak termasuk pemerintah kabupaten/kota terlebih Pemkab Loteng sebagai tuan rumah, masyarakat hingga pihak swasta. Berkaca dari kegiatan IATC sebelumnya, pemerintah bisa melihat hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki dan disempurnakan.

“Secara umum sudah bagus, tapi masih harus disempurnakan. Masih ada masukan dan protes dari masyarakat, penertiban penonton, kuliner UMKM dan lainnya,” terang Made, Selasa, (04/05) kepada sejumlah wartawan, di kantornya.

Meski demikian, Made menyayangkan, walau Pemprov NTB sangat proaktif dalam mempromosikan kegiatan internasional namun kenyataannya tidak melibatkan pihak internal seperti Dinas Pariwisata NTB ketika perjalanan dinas keluar negeri beberapa waktu lalu.

“Yang saya lihat, Dinas Pariwisata malah jadi penonton. Kan disana (Sirkuit Mandalika, Red) tidak hanya soal jalannya saja diurus. Mana yang sesuai tupoksi juga dilibatkan,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) NTB Jamaluddin Maladi turut menyoroti ketersediaan penginapan di sekitar area Sirkuit Mandalika. Menurutnya, developer atau pengembang bisa berkontribusi dalam memenuhi ketersediaan kamar bagi para tamu. Melalui penyewaan sementara guna menutupi kekurangan kamar-kamar hotel. Atau bisa saja masyarakat yang sudah memiliki hak atas rumah subsidi namun belum ditempati, bisa dialihkan sementara sebagai rumah sewa.

“Ketika rumah yang sudah jadi ini belum dihuni atau ditempati pemilik, bisa disewakan. Pengembang harus dong berikan kontribusinya bagi NTB. Ini selama event MotoGP berlangsung," tutupnya. (f3)

HarianNusa, Mataram – Kepala Kanwil Kemenkumham NTB, Haris Sukamto, mengambil sumpah 61 CPNS Kemenkumham Wilayah NTB, di Lapangan Kantor Wilayah Kemenkumham NTB, Kamis (06/01/2022).

Pengambilan sumpah ke-61 CPNS, baik dari jajaran Kantor Wilayah, Satuan Kerja Pemasyarakatan serta Satuan Kerja Keimigrasian turut disaksikan seluruh Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Satuan Kerja beserta ASN Kantor Wilayah.

Dalam amanatnya, Haris Sukamto, selaku Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTB menyampaikan, kepada 61 PNS yang baru saja diambil sumpahnya, untuk meyambut 2022 dengan penuh semangat.

"Masih dalam suasana tahun baru, ini berarti semangat kita di tahun ini juga ditingkatkan apalagi saudara sudah diambil sumpahnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)," kata Haris membuka amanatnya.

Haris juga mengingatkan seluruh tunas muda pengayoman di lingkungan Kantor Wilayah NTB untuk tetap mempertahankan semangatnya seperti saat mereka awal-awal masuk menjadi CPNS.

"Semangat kalian harus dipertahankan seperti awal-awal bertugas. Kalian harus menjadi insan pengayoman yang berintegritas. Jangan sampai kalian mencontoh hal-hal yang tidak baik. Kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas itu harus terus kalian lakukan sampai kapanpun," tegas Haris. (*)

Ket. Foto:
Kepala Kanwil Kemenkumham NTB, Haris Sukamto mengambil sumpah 61 CPNS Kemenkumham di Wilayah NTB, di lapangan kantor Kanwil Kemenkumham NTB, (06/01/2022). (Istimewa)

HarianNusa, Mataram – Seorang buruh bangunan berinisial MH, berasal dari Lingkungan Bintaro Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) terpaksa harus berurusan dengan pihak Kepolisian. Ia diringkus oleh Satuan Resnarkoba Polresta Mataram karena diduga menjadi pengedar dan pemakai Narkotika jenis sabu.

Wakapolresta Mataram, AKBP Syarif Hidayat, SIK mengatakan, MH merupakan DPO Sat Resnarkoba sejak Juni 2021 dari penangkapan terhadap tersangka KH dam FS yang merupakan jaringannya.

“MH pada Senin 3 Januari 2022 di tangkap pukul 23.00 Wita Jalan Saleh Sungkar Bintaro Ampenan,” ucapnya didampingi Kasat Resnarkoba, Kompol I Made Yogi Purusa Utama, ST, SIK dan Kasi Humas, Iptu Erny Anggraini, SH pada Rabu, (5/1/2022) pagi.

Menurutnya, bahwa MH selama menjadi DPO sempat kabur ke pulau Kalimantan, setelah dipantau dan diketahui kembali ke rumahnya di Kelurahan Bintaro, Ampenan Kota Mataram dan ternyata masih menjalankan jual beli sabu.

“Jadi MH sudah satu tahun lebih menjalankan bisnis nya. Barang bukti uang tunai Rp 2.340.000 diduga hasil jual sabu dan sabu seberat 40.30 gram ini adalah sisa hasil penjualan,” ungkapnya.

Sementara itu, MH mengakui bahwa ia sudah menjalankan bisnisnya satu tahun belakangan dan sabu Ia beli di wilayah Masbagek Lombok Timur.

“Ia saya beli di Masbagek, seharga Rp 150 ribu per gram dan saya pecah jadi 16 poket dijual bervariasi Rp 100 ribu dan 150 ribu per poket,” jelasnya.

Menurut pria yang memiliki tiga orang anak tersebut bahwa uang hasil jual sabu tersebut digunakan untuk biaya sehari hari. “Hasilnya untuk kebutuhan keluarga,” terangnya. (*)

Ket. Foto:
Terdug MH saat dihadirkan dalam kegiatan Press Rilis ungkap kasus narkoba oleh Polresta Mataram. (Istimewa)