Beranda blog Halaman 314

Awal 2022, Kepala Kanwil Kemenkumham NTB Minta Jajarannya Tingkatkan Kinerja

0

HarianNusa, Mataram – Mengawali tahun 2022, Kepala Kanwil Kemenkumham NTB, Haris Sukamto, mengingatkan kembali kewajiban sebagai ASN. Ia meminta kepada seluruh jajarannya untuk meningkatkan kepedulian terhadap organisasi dengan hadir di kantor dan melaksanakan tugas dan fungsi (tusi) dengan sebaik-baiknya.

"Di awal tahun 2022 ini, kita tingkatkan semangat memberikan kontribusi yang terbaik bagi organisasi. Tingkatkan kepedulian terhadap organisasi. Kita harus ingat resolusi Kemenkumham di 2022, kita harus lebih baik lagi," tegas Haris, di hadapan seluruh jajarannya, Senin, (03/01/22).

Haris juga memberikan instruksi kepada masing-masing divisi mulai dari Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Divisi Keimigrasian, Divisi Pemasyarakatan serta Divisi Administrasi selaku supporting unit.

"Pada tahun 2021 terkait dengan pelaksanaan kegiatan jurnal harian, tarja sudah dilalui dengan baik termasuk LHKPN dan LHKASN. Maka di tahun 2022, kita mengawali kegiatan dengan mempersiapkan diri menyusun keduanya," tambah Haris.

Ia juga mengajak jajarannya untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban untuk 2022 sesuaikan dengan kinerja yang dimilki dan sesuaikan jadwal kegiatan yang telah disusun.

"Saya mengajak kita semua, mari bersama sama bekerja lebih baik membangun komitmen yang lebih baik, semangat bersama yang lebih baik lagi. Saya yakin dengan teamwork Kanwil NTB akan lebih baik di 2022 sesuai resolusi Kemenkumham," tutup Haris. (*)

Ket. Foto:
Kepala Kanwil Kemenkumham NTB Haris Sukamto. (Istimewa)

Pekerjaan Rumah Layak Huni Dinas Perkim NTB Tahun 2021 Tuntas

0

HarianNusa, Mataram – Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB memastikan pekerjaan tahun 2021 baik yang bersumber dari APBD maupun APBN pengerjaan fisiknya telah selesai seluruhnya, untuk pembayarannya sendiri sedang dalam proses.
"Seperti tahun kemarin (2020, red) tahun 2021 ini ada keterlambatan pembayaran karena refokusing," ungkap Kepala Dinas Perkim NTB Jamaluddin Amali di Kantornya, Jumat, (31/12).

Berkaca dari tahun sebelumnya, Jamaluddin optimis seluruh pembayaran tuntas di awal tahun 2022. Terlebih sisa pembayaran di tahun 2021 jauh lebih kecil dibandingkan tahun 2020 lalu.

"Tahun 2020 lalu sisa pembayaran hutang kita ke pihak ketiga 125 Miliar, dan itu selesai pada Januari sampai Mei 2021. Sedangkan tahun 2021 yang belum terbayarkan 70 Miliar dan akan kita selesai di awal tahun 2022. InsyaAllah Januari-Februari nanti," tutur pria yang dikenal ramah ini.

Untuk pekerjaan perumahan layak huni yang totalnya berjumlah 250 unit, Jamaluddin memastikan sudah selesai 100 persen. sedangkan untuk pekerjaan permukiman seperti jalan lingkungan, paving block, dan jalan rabat yang tersebar di 10 kabupaten/kota di NTB pengerjaannya paling banyak di Pulau Lombok.

"Kenapa pengerjaan paket-paket proyek ini paling banyak di Lombok? Karena kami paling banyak mengerjakan aspirasi anggota DPRD NTB dari hasil-hasil resesnya di masing-masing dapilnya," ujarnya.

Ia juga menghimbau bagi masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni agar melaporkannya melalui aplikasi NTB Care yang dimiliki Pemerintah Provinsi NTB.

"InsyaAllah kalau sudah masuk di situ (NTB Care), pasti kita akan respon dan sampaikan persyaratan apa saja yang harus dilengkapi. Kalau persyaratannya sudah lengkap baru kita validasi, verifikasi ke lapangan. Apakah memenuhi unsur atau tidak," pungkasnya. (f3)

Ket. Foto:
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB, Jamaluddin Amali. (HarianNusa)

Tahun 2021, Tindak Kriminal Tahun 2021 di NTB Menurun

0

HarianNusa, Mataram – Selama tahun 2021, tindak kriminal yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dinyatakan terekam mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020. Hal itu diungkapkan Kapolda NTB Irjen Pol. Drs. Djoko Poerwanto, Jumat (31/12/2021) sore, dalam jumpa pers akhir tahun di Tribun Lumbung Lapangan Bhara Daksa Polda NTB.

“Secara umum kasus kriminal yang terekam Polda NTB selama tahun 2021, menunjukkan tren menurun dibandingkan yang terekam pada tahun 2020. Sedangkan untuk penyelesaian kasus menunjukan tren meningkat,” ungkapnya.

Jenderal polisi bintang dua itu menjelaskan, dilihat dari jumlah (grand total) tindak pidana tahun 2021, data yang terekam oleh Polda NTB dan jajaran sejumlah 5.547 tindak pidana.

“Kemudian penyelesaian atau crime clearance, jumlah penyelesaian tindak pidana itu 4.721. Dibandingkan tahun 2020 jumlah tindak pidananya adalah 7.039, dengan penyelesaian tindak pidana kasus 4.661,” sebutnya.

“Kalau dibandingkan situasi 2021 dengan 2020, maka jumlah tindak pidana turun, jumlah penyelesaian naik,” tandasnya.

Pun, jumlah kejahatan konvensional kalau dibandingkan dengan tahun 2020, grand total tindak kejahatan menurun sedangkan grand total penyelesaian meningkat/naik.

“Contoh seperti Polresta Mataram mengungkap kejahatan konvensional sebanyak 26 kejahatan seusai WSBK (World Superbike Championship, red),” ujar Irjen Djoko.

Dibeberkan pula beberapa kasus menonjol yang ditangani dan diselesaikan Polda NTB, di antaranya perkelahian antar kampung, perkelahian antar pemuda, pengerusakan, penghadangan, pemblokiran, penyegelan, perkelahian pelajar sesuai data tahun 2021 menurun. “Penembakan anggota Polri masih ada satu,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Irjen Pol. Djoko yang mengantikan Irjen Pol. M. Iqbal sebagai Kapolda NTB itu, menyampaikan keberhasilan Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) dalam pengungkapan kasus narkotika dan obat-obatan.

“Angka-angka dari data pengungkapan kasus narkoba dengan angka 5.928,45 gram. Angka ini bukan angka yang menggembirakan atau menyedihkan. Jaringan narkoba adalah jaringan sel, ketika jaringannya terputus, maka dia akan mencari sel lain,” jelasnya.

Peredaran Narkoba yang cukup memprihatinkan tidak memandang usia, bukan hanya generasi muda dan dewasa bahkan menimpa anak-anak yang usianya masih dibawah 10 tahun. Untuk itu Kapolda NTB mengajak masyarakat untuk bersama-sama memberantas peredaran Narkoba di NTB. Menurutnya, kesadaran dan kebersamaan seluruh stakeholder dan masyarakat adalah hal yang terpenting dalam memerangi Narkoba.

"Kebersamaan dan kesadaran adalah hal yang paling penting dalam memerangi Narkoba, bukan jumlah seberapa banyak yang didapat," ungkapnya. (f3)

Ket.foto:
Kegiatan jumpa pers akhir tahun 2021 di Tribun Lumbung Lapangan Bhara Daksa Polda NTB, Jumat, (31/12). (HarianNusa)

Haris Sukamto Hadiri Pemusnahan Narkotika dan Miras di Polda NTB

0

HarianNusa, Mataram – Kepala Kanwil Kemenkumham NTB, Haris Sukamto, menghadiri pemusnahan barang bukti narkotika dan minuman keras (miras) hasil kegiatan rutin dan operasi ANTIK RINJANI 2021 yang diadakan Direktorat Reserse Narkoba NTB, Jumat (31/12/2021).

Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolda NTB Irjen Pol Drs. Djoko Poerwanto didampingi Direktur Narkoba Polda NTB Kombes Pol Helmi Kwarta Putra Rauf, S. I. K., dan Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto, bertempat di Lapangan Bhara Dhaksa Polda NTB.

Narkotika jenis sabu dan ganja yang dimusnahkan tersebut totalnya berjumlah 5.928,45 gram dan minuman keras (miras) dari berbagai merk dan jenis sebanyak 1.389 botol, selain itu Polda NTB juga memusnahkan sebanyak 2.512 butir obat dari berbagai merk dan jenis.

Kapolda NTB Irjen Pol Drs. Djoko Poerwanto mengatakan bahwa kesadaran dan kebersamaan seluruh stakeholders dan masyarakat adalah hal yang terpenting dalam memerangi Narkoba.

"Kebersamaan dan kesadaran adalah hal yang paling penting dalam memerangi Narkoba, bukan jumlah seberapa banyak yang didapat," ungkapnya.

Sementara Direktur Narkoba Polda NTB Kombes Pol Helmi Kwarta Putra Rauf, S. I. K., menyampaikan, keberhasilan Ditres Narkoba dalam mengungkap kasus Narkoba selama ini tak lepas dukungan dan bantuan masyarakat NTB.

"Yang pertama Ditres Narkoba mengacungi jempol untuk masyarakat NTB. Terimakasih banyak," ungkap saat diwawancara usai kegiatan.

Menurutnya tanpa dukungan masyarakat NTB Ditres Narkoba tidak akan bisa bekerja maksimal. Untuk itu Helmi menekankan agar semangat untuk memerangi sindikat Narkoba harus terus ditanamkan.

"Sekali lagi kata kuncinya, dukungan masyarakat NTB kepada Ditres Narkoba mantap," ucap Helmi.

Sebelumnya Polda NTB juga menggelar Jumpa pers akhir tahin 2021 yang turut dihadiri oleh Sekda NTB Drs. Lalu Gita Ariadi, Danrem 162/WB Brigjen TNI Lalu Rudi Irham Srigede, Kepala Kanwil Kemenkumham NTB Haris Sukamto, Kepala BNN NTB, Pejabat Kejati NTB, Kepala Balai POM NTB, tokoh agama, tokoh masyarakat dan sejumlah pejabat lainnya.

Ket.foto:
Kepala Kanwil Kemenkumham NTB Haris Sukamto(baju merah) paling kanan membuang minuman keras dari botolnya saat mengikuti Kegiatan pemusnahan barang bukti Narkotika dan Minuman Keras (miras) hasil Kegiatan rutin dan Antik Rinjani Ditres Narkoba Polda NTB tahun 2021 (HarianNusa)

Akhir 2021, Polda NTB Musnahkan Lebih dari 5 Ribu Gram Narkotika

0

HarianNusa, Mataram – Diakhir tahun 2021, Direktorat Reserse Narkoba (Ditres Narkoba) Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan pemusnahan barang bukti Narkotika dan Minuman Keras (miras) hasil Kegiatan rutin dan Antik Rinjani Ditres Narkoba Polda NTB tahun 2021.

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kapolda NTB Irjen Pol Drs. Djoko Poerwanto didampingi Direktur Narkoba Polda NTB Kombes Pol Helmi Kwarta Putra Rauf, S. I. K., dan Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto itu turut dihadiri oleh Sekda NTB Drs. Lalu Gita Ariadi, Danrem 162/WB Brigjen TNI Lalu Rudi Irham Srigede, Kepala Kanwil Kemenkumham NTB Haris Sukamto, Kepala BNN NTB, Pejabat Kejati NTB, Kepala Balai POM NTB, tokoh agama, tokoh masyarakat dan sejumlah pejabat lainnya, bertempat di Lapangan Bhara Dhaksa Polda NTB, Jumat, (31/12/2021).

Adapun jumlah Narkotika jenis sabu dan ganja yang dimusnahkan tersebut totalnya berjumlah 5.928,45 gram dan minuman keras (miras) dari berbagai merk dan jenis sebanyak 1.389 botol.

Selain Narkotika dan minuman keras, Polda NTB juga memusnahkan sebanyak 2.512 butir dari berbagai merk dan jenis.

Direktur Narkoba Polda NTB Kombes Pol Helmi Kwarta Putra Rauf, S. I. K., menyampaikan keberhasilan Ditres Narkoba dalam mengungkap kasus Narkoba selama ini tak luput dari partisipasi dan bantuan masyarakat.

"Yang pertama Ditres Narkoba mengacungi jempol untuk masyarakat NTB. Terimakasih banyak," ungkap saat diwawancara usai kegiatan.

Semangat untuk memerangi sindikat Narkoba harus terus ditanamkan. Menurutnya tanpa dukungan masyarakat NTB Ditres Narkoba tidak akan bisa bekerja maksimal.

"Sekali lagi kata kuncinya, dukungan masyarakat NTB kepada Ditres Narkoba mantap," ucap Helmi.

Sebelumnya, Kapolda NTB Irjen Pol Drs. Djoko Poerwanto mengatakan bahwa kesadaran dan kebersamaan seluruh stakeholders dan masyarakat dalam memerangi Narkoba adalah hal yang terpenting dalam memerangi Narkoba.

"Kebersamaan dan kesadaran adalah hal yang paling penting dalam memerangi Narkoba, bukan jumlah seberapa banyak yang didapat," ungkapnya.

Peredaran Narkoba yang cukup memprihatinkan tidak memandang usia, bukan hanya generasi much dan dewasa bahkan menimpa anak-anak yang usianya masih dibawah 10 tahun. Untuk itu Kapolda NTB mengajak masyarakat untuk bersama-sama memberantas peredaran Narkoba di NTB.

Kegiatan diawali dengan penandatangan berita acaran pemusnahan barang bukti Narkotika dan Minuman Keras (miras) hasil Kegiatan rutin dan Antik Rinjani Ditres Narkoba Polda NTB tahun 2021, oleh Kapolda NTB, Kepala Kejaksaan Tinggi NTB dan Kepala BNN NTB. (f3)

Ket.foto:
Kegiatan pemusnahan barang bukti Narkotika dan Minuman Keras (miras) hasil Kegiatan rutin dan Antik Rinjani Ditres Narkoba Polda NTB tahun 2021.(HarianNusa)

Kemenparekraf Targetkan 3,6 juta Wisman pada 2022

0

HarianNusa, Jakarta, 27 Desember 2021 – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menargetkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sebesar 1,8 juta sampai 3,6 juta. Angka itu difokuskan untuk dicapai dengan mengusung konsep pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan di tengah situasi pandemi COVID-19.

Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno saat kegiatan Jumpa Pers Akhir Tahun 2021 di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Senin (27/12/2022) menjelaskan, di tahun 2020 jumlah wisman ke Indonesia mencapai angka 4,05 juta orang dan menurun di tahun 2021 hanya sebanyak 1,5 juta orang. Di tahun depan Kemenparekraf akan memfokuskan target di angka 1,8 juta sampai 3,6 juta wisman.

“Jumlah wisman ini dulu menjadi jumlah yang selalu kita kejar dari segi angka, tapi kali kita fokuskan di pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Sedangkan wisatawan nusantara ini yang menjadi andalan dengan target 260-280 juta pergerakan dan nilai tambah ekonomi kreatif mencapai Rp1.236 triliun,” katanya.

Saat kegiatan Jumpa Pers Akhir Tahun 2021, Menparekraf didampingi jajaran Deputi dan Direktur di lingkungan Kemenparekraf, baik yang hadir secara offline maupun online.

Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf/Baparekraf, Kurleni Ukar menambahkan, terkait target wisman yang kecil meskipun di tahun 2022 terdapat berbagai macam kegiatan atau event Internasional yang ada di tanah air.

“Kita sepakat dengan BAPPENAS untuk tidak memasang target yang tinggi. Namun kita mengharapkan dengan adanya event-event Internasional akan meningkatkan devisa bagi negara. Kebijakan pembukaan border ini masih menjadi kendala, kemudian masalah terkait aksesibilitas dan kemudahan untuk masuk ke Indonesia,” kata Kurleni Ukar.

Kemudian ia juga menjelaskan, terkait potensi market atau originasi yang memungkinkan untuk datang ke tanah air. Bali, kata Kurleni, masih menjadi destinasi kegemaran bagi wisman asal Australia, kemudian ada wisman asal India serta Jepang yang saat ini sudah ada akses langsung dari negeri sakura tersebut.

“Sementara untuk Batam dan Bintan, wisatawan asal Malaysia dan Singapura masih menjadi target utama,” katanya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf/Baparekraf Nia Niscaya menambahkan, originasi wisman yang disasar Indonesia sangat dinamis, lantaran sesuai koordinasi dengan Kementerian Kesehatan yang harus mempertimbangankan kasus COVID-19 di negara yang disasar.

“Dinamis sekali untuk originasi wisatawan dan juga returning home policy nya, karena kalau returning home policy berbelit-belit, itu yang membuat wisatawan malas untuk meninggalkan negaranya,” katanya.

Kedua, lanjut Nia Niscaya, Indonesia masih menjadi top of mind bagi wisatawan yang ingin berwisata ke tanah air. Hal itu dapat dilihat dari search volume wisatawan di mesin pencarian.

“Perhatian sudah ada pada market itu, namun sayangnya data-data yang sangat kuat saat ini dari search volume yang tinggi itu, justru omicron sedang tinggi, inilah yang menjadi dasar pertimbangan nanti kita menetapkan fokus pasar harus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan,” katanya.

Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kemenparekraf/Baparekraf Rizky Handayani menambahkan, memang tahun depan terdapat beberapa event MICE Internasional yang bakal digelar di Tanah Air seperti perhelatan G20, AVPN, dan lainnya.

“Ada isu global yang mempengaruhi jumlah market yang akan datang ke Indonesia, sampai saat itu kita akan dorong dari sektor MICE di tahun depan dan event-event seperti sport event ataupun event budaya. Kalau dari sebelumnya leisure itu mengambil sekitar porsi 63-65 persen, MICE dan minat khusus hanya sekitar 23 persen, angka itu masih kita harapkan kedepan,” ujarnya.

Haris Sukamto Lantik Pejabat Fungsional Lingkup Kanwil Kemenkumham NTB

0

HarianNusa, Mataram – Kepala Kanwil Kemenkumham NTB, Haris Sukamto, melantik dan mengambil sumpah pejabat fungsional serta pelepasan purna tugas di Lingkungan Kanwil Kemenkumham NTB, Kamis, (30/12).

Adapun pejabat fungsional yang dilantik adalah Ninda Rismana Pratiwi sebagai Analis Hukum Ahli Pertama.

"Adanya Analis Hukum dianggap sebagai era yang paling tepat karena pemerintah concern atas kelahiran analis hukum yang nantinya mengemban tugas yang dibutuhkan," tutur Haris dalam amanatnya.

Ia juga menyebutkan, tugas sebagai analis hukum tentu sangat berat. Karena ada 3 kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang analis hukum.

"Analis hukum nantinya akan memberikan telaahan rekomendasi kebijakan yang akan dilakukan Kemenkumham. Maka saudari yang baru dilantik untuk pahami tugas dan fungsi serta banyak belajar sehingga sesuai janji yang diikrarkan,".ungkapnya.

Selain melantik Analis Hukum Pertama, Kakanwil juga melakukan pelepasan terhadap dua pegawai yang akan menjalani masa purna bakti yaitu Gunawan Gathot dan I Wayan Puspa.

Haris mengucapkan rasa terima kasihnya atas pengabdian dalam melaksanakan tugas selama berpuluh-puluh tahun. Ia juga bersyukur karena Gunawan dan Puspa memasuki purna bakti dalam keadaan sehat.

"Terima kasih kepada Kakanwil serta para Kepala Divisi semuanya atas bimbingan dalam melaksanakan tugas. Kami mohon pamit. Meskipun begitu, kami tetap memantau dan mengikuti perkembangan di Kanwil NTB. Semoga Kanwil NTB dapat meraih WBBM," ucap Puspa saat menyampaikan kalimat perpisahannya.

"Saya yakin banyak kesan dan kenangan selama mengabdi di Kanwil NTB. Permohonan maaf dari kami para junior apabila selama bertugas ada salah kata, langkah maupun sikap. Selamat jalan dan menempuh hidup kembali ke masyarakat," tutup Haris. (*)

Ket. Foto:
Kepala Kanwil Kemenkumham NTB, Haris Sukamto, melantik dan mengambil sumpah pejabat fungsional Kanwil Kemenkumham NTB. (Istimewa)

Belum Dibayar PT TUC, Para Pekerja dan Suplayer Ancam Bongkar Bangunan Gedung BPS NTB

0

HarianNusa, Mataram – Para buruh dan pekerja pembangunan gedung baru Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat (BPS NTB), berlokasi di jalan Lingkar Selatan depan kantor DPRD Kota Mataram melakukan protes.

Mereka (para buruh) protes karena belum menerima upah pekerjaan pembangunan Gedung BPS NTB dari
kontraktor PT Trikarya Utama Cendana (PT TUC) asal Makassar yang diduga membawa lari uang ratusan buruh dan pekerja serta suplayer barang pembangunan gedung BPS NTB sebanyak Rp3,5 milyar dari nilai kontrak Rp10,6 milyar rupiah.

“Hak kami belum dibayarkan oleh Direktur PT TUC atas nama Haris alias Angga. Sementara pihak kontraktor menuntut pekerja harus diselesaikan 3 bulan. Kami sudah bekerja siang malam selama berbulan-bulan agar protein ini selesai tepat waktu. Setelah selesai Angga membawa kabur uang kami,” beber suplayer dan pengadaan tukang untuk pekerja pembangunan gedung BPS NTB, Muhkamal, Kamis (30/12) saat menggelar aksi protes dengan membakar sisa material di atas lahan pembangunan gedung tersebut.

Jika dalam waktu satu minggu PT Trikarya Utama Cendana tidak membayar upah para buruh dan bahan suplayer yang telah digunakan untuk pembangunan Gedung BPS NTB tersebut, para buruh dan suplayer mengancam akan membongkar semua barang yang terpasang yang belum dibayarkan oleh pihak kontraktor.

“Kami beri waktu satu minggu untuk membayar seluruh hak kami. Jika tidak, kami akan membongkar kembali seluruh barang kami di gedung ini,” ancam Suplayer Mekanical Elektrikal dan Plambing (MEP) Syahruddin.

Syahruddin mengatakan, pihaknya sudah melaporkan hal itu kepada Polda NTB atas kasus penipuan. Mereka mendesak Polda NTB untuk menangkap dan membawa direktur PT TUC ke NTB dan membayar semua hak-hak mereka.

“Kami sudah melaporkan ke Polda NTB seminggu yang lalu. Kami melaporkan atas penipuan,” ujar Alex sapaan Syahruddin.

Ia menuturkan, pada tanggal 20 Desember 2021 lalu, pihak BPS telah melakukan pelunasan pembayaran seluruh biaya pembangunan Gedung BPS NTB kepada PT Trikarya Utama Cendana, namun pada tanggal 21 Desember Angga yang menerima uang tersebut justru kabur.

“Kami sudah selesaikan pekerjaan ini hingga 99 persen. Dan PPK BPS NTB sudah membayar ke rekening PT TUC,” tutur Alex.

Untuk mengelabui para pekerja dan suplayer, pihak PT Trikarya Utama Cendana memberikan cek kosong dua lembar masing-masing senilai Rp500 juta dan Rp2 milyar rupiah, yang ternyata diketahui tidak ada isinya alias kosong.

“Setelah kami datang ke bank untuk mencairkan cek tersebut tenyata cek itu kosong dan tidak bisa dicairkan," ungkapnya.

Dikonfirmasi ke kantornya, Kepala BPS NTB Wahyudin mengakui, bahwa pihaknya hanya berhubungan dengan pihak kontraktor (PT Trikarya Utama Cendana). Soal pekerja dan suplayer yang belum dibayarkan haknya itu berurusan dengan PT TUC.

“Kami tidak ada hubungannya dengan para suplayer itu, kami hanya berhubungan dengan kontraktor pelaksana. Kami sudah membayar hak mereka sebesar 95 persen dari nilai kontrak. Sisanya 5 persen untuk retensi (jaminan pemeliharaan),” jelasnya.

BPS juga katanya tetap akan memfasilitasi untuk mempertemukan pelaksana dengan suplayer. Salah satunya memfasilitasi pihak pekerja dan suplayer untuk bertemu langsung dengan kontraktornya yang beralamat di Gowa, Sulawesi Selatan.

“Kami mendorong mereka untuk melaporkan ke Polda NTB karena kasus ini lintas provinsi,” tutupnya.

Para pekerja dan suplayer tersebut juga melakukan protes melalui berbagai pamplet yang mereka tempel di sekitar lokasi pembangunan Gedung BPS NTB. (f3)

Ket. Foto:
Para pekerja dan Suplayer pembangunan Gedung BPS NTB melakukan pembakaran sisa-sisa bangunan sebagai bentuk protes belum dibayarnya upah dan material bangunan oleh PT Trikarya Utama Cendana (TUC). (HarianNusa)

Perkuat Struktur Partai, PKS Sumbawa Lantik Pengurus Kecamatan

0

HarianNusa, Sumbawa – DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Sumbawa melantik Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKS se Kabupaten Sumbawa pada hari Sabtu (25/12).

Ketua Bidang Pembinaan Wilda Bali NTB NTT DPP PKS, H. Johan Rosihan, ST, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut berpesan kepada seluruh pengurus yang menghadiri pelantikan tersebut untuk berkomitmen kepada visi, misi dan arah kebijakan partai.

“Kuatkan pembinaan kader, kokoh kan struktur partai sampai tingkat paling bawah, raih kemenangan dalam rangka berkontribusi, fokus pada penambahan anggota dan peningkatan Elektoral Partai,” harap Johan Rosihan yang juga anggota DPR RI Dapil Pulau Sumbawa.

Ketua DPD PKS Sumbawa, Muhammad Takdir, S.E. menginstruksikan kepada pengurus DPC yang baru dilantik agar bisa mengembangkan pengurus partai sampai tingkat ranting.

“Struktur partai adalah salah satu wujud dari pengelolaan partai yang baik sedangkan soliditas menjadi modal utama untuk menjaganya,” terangnya.

Dirinya berpesan kepada seluruh kader dan pengurus untuk menjaga citra partai sekaligus memastikan keberadaan partai bermanfaat bagi masyarakat.

“Pelayanan merupakan kata kunci bagi gerak langkah PKS, hendaknya setiap kader bisa menerjemahkan secara nyata di tengah-tengah masyarakat,” pungkasnya.

Wakil Bupati Sumbawa, Ibu Dewi Noviany yang hadir dalam kesempatan tersebut berpesan agar PKS tetap menjadi partai yang melayani rakyat sesuai dengan tagline nya yaitu “PKS Pelayan Rakyat”

Sedangkan Ketua Bidang Kaderisasi DPW PKS NTB, TGH Wahid Syahril, Lc, ME., berpesan agar anggota PKS selalu dekat dengan Allah. (*)

Ket. Foto:
Pelantikan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) se Kabupaten Sumbawa, Sabtu, (25/12).

Fakultas Hukum Unram Gelar Kuliah Umum Jelang Dies Natalis ke 55

0

HarianNusa, Mataram – Menjelang peringatan Dies Natalis ke-55 Fakultas Hukum Universitas Mataram (Unram), berbagai rangkaian kegiatan telah digelar mulai dari baksos hingga seminar dan kuliah umum.

"Jadi kemaren sudah dilakukan seminar yang disampaikan oleh Prof Bagir Manan, Prof Hamdan Zoelpa, Prof Galang Asmara, itu adalah merupakan bagian dari kegiatan untuk menyambut Dies Natalis ke 55 Fakultas Hukum Unram," ucap Dekan Fakultas Hukum Unram Dr. H. Hirsanuddin, S.H., M.Hum., Rabu (29/12/2021) usai menghadiri kegiatan Kuliah Umum Fakultas Hukum Unram di Ruang Senat Lantai 3 Gedung Reltorat Unram.

Menurutnya, kuliah umum dengan tema Mahkamah Konstitusi dan tantangan disrupsi teknologi digital, yang menghadirkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof. Dr. Aswanto, SH., M. Si., DFM., dan dua Hakim MK, Prof Enny Nurbaningsih dan Prof Arief Hidayat ini juga merupakan rangkaian kegiatan menjelang Dies Natalis ke 55 Fakultas Hukum.

"Alhamdulillah, kita juga mendapat kehormatan bisa hadirkan yang mulia (hakim,red) dari Mahkamah Konstitusi, yang telah menyampaikan materi terkait dengan disrupsi teknologi digital,” katanya.

Menurutnya, materi yang disampaikan Hakim MK sangat bermanfaat, dalam menyikapi perkembangan/kemajuan teknologi digital saat ini.

"Ternyata hukum juga berpengaruh terhadap perkembangan teknologi. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa hukum selalu tertinggal dengan teknologi dan oleh sebab itu, kita harus beradaptasi dengan perkembangan yang terjadi,” jelasnya.

Sementara itu puncak Dies Natalis ke 55 Fakultas Hukum Unram akan diperingati nanti pada tanggal 25 Januari 2022 mendatang. (f3)

Ket. Foto:
Kegiatan Kuliah Umum Fakultas Hukum Unram di Ruang Senat Gedung Rektorat lantai 3 Universitas Mataram. (HarianNusa)

error: Content is protected !!