HarianNusa, Lombok Barat – Seorang Jama’ah Calon Haji asal Lombok Barat yang tergabung dalam kloter 1 Embarkasi Lombok meninggal Dunia. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Lombok Barat H.Lalu Ahmad Zaini (LAZ) dari Tanah Suci Mekah, Sabtu, 24 Mei 2025.
Bupati LAZ menyampaikan bahwa salah seorang Jama’ah Calon Haji asal Lombok Barat yang tergabung dalam Kloter 1 Lombok atas nama Sahrim Sulaiman meninggal dunia. Dari Informasi yang diperoleh Almarhum Sahrim Sulaiman berasal dari Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong. Dalam kesempatan ini Bupati LAZ menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya Jama’ah Calon Haji asal Lombok Barat. “Kami atas nama pemerintah daerah sampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya salah seorang Jama’ah Calon Haji asal Lombok Barat di tanah suci. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan,”ujarnya.
Dalam kesempatan ini Bupati LAZ meminta jama’ah calon haji dari Lombok Barat untuk menjaga stamina dan kesehatan. Selain itu ia juga meminta agar para jama’ah calon haji dapat fokus dan konsentrasi pada ibadah utama. “Semoga semua jama’ah calon haji khususnya dari Lombok Barat diberikan kelancaran dalam beribadah dan memperoleh haji mabrur,”ujarnya.
Dari informasi di laman kementerian agama propinsi Nusa Tenggara Barat, Sahrim Sulaiman termasuk pada jama’ah calon Haji Kloter 1 Lombok. Ia termasuk salah satu jama’ah calon haji yang menggunakan kursi roda dari 5 jama’ah calon haji yang menggunakan kursi roda. Dari 384 jamaah ini sebanyak 5 orang jamaah menggunakan kursi roda atas nama 1.Sahrim Sulaiman asal Sekotong , 2. Musib Paharudin asal Gerung, 3.Le Hantik Mawardi asal Gerung,4. Dirasih Durasit asal Narmada dan 5.Inaq Saimah Janurah asal Lingsar. Rombongan Jama’ah Calon Haji yang tergabung dalam kloter 1 dilepas secara resmi pada Kamis, 1 Mei 2025. Sedangkan jadwal keberangkatan (Take off ) pada Jum’at, 2 Mei 2025 pukul 01:50 WITA Route penerbangan: LOP – MEd dengan nomor penerbangan ( Flight Numb ) GIA5) . (F3)
HarianNusa, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Kominfotik menggelar Rakor Tim Koordinator SPBE 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang Jayengrane Kantor Bupati Lombok Barat, RABU, 21 MEI 2015. Hadir dalam kegiatan ini Asisten III Setda Lobar H.Fauzan Husniadi, Kepala Dinas Kominfotik Lobar Maad Adnan, Kadis PUPR Ahad Legiarto, Kadis Dikbud M.Hendrayadi, Direktur RSUD Tripat dr. Suryadi, perwakilan OPD, operator OPD dan Tamu Undangan lainnya.
Dalam sambutannta Asisten III Setda Lobar H. Fauzan Husniadi mengatakan kegiatan hari ini diselenggarakan dalam rangka Penguatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dan mendukung Transformasi Digital. Hal ini diperlukan untuk mendukung upaya pemkab Lobar melalui dinas Kominfotik dalam meningkatkan indeks SPBE Kabupaten Lombok Barat. Karena indikator indikator dalam asesmen atau penulisan SPBE berasal dari sejumlah OPD. "Karenanya mari kita Kuatkan Kolaborasi untuk mendukung Pemerintahan Digital di Lombok Barat. Ini semua membutuhkan kerjasama dan Kolaborasi semua pihak agar indeks SPBE kita bisa lebih baik lagi,"harapnya.
Sementara itu Kepala Dinas Kominfotik Lobar Maad Adnan mengatakan pihaknya bersama seluruh jajaran membutuhkan dukungan penuh dari semua tim yang berasal dari semua OPD. Hal ini agar indeks SPBE Lobar bisa terus meningkat. Ia mengatakan terdapat sejumlah komponen yang nilainya masih rendah antara 1 hingga 2, sehingga membutuhkan kerja keras dari semua pihak agar nilai ini bisa naik terus. "Indeks SPBE kita tahun 2024 sebesar 3,05 terjadi meningkatkan dari tahun 2023 yaitu 2,77. Target kita tahun 2025 agar bisa lebih baik lagi sehingga membutuhkan bantuan rekan rekan admin atau operator OPD untuk melengkapi indikator yang belum tersedia,"ujarnya
Sementara itu Kepala Bidang Aptika Diskominfotik Lobar, Sumirah menyampaikan pencapaian indeks SPBE Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2025 diharapkan dapat meninngkat dari sebelumnya. Sehingga Rakor ini dibuat agar indeks SPBE Lombok Barat bisa semakin meningkatkan dari sebelumnya. "Kita harapkan Rakor atau rapat tim Koordinator SPBE ini bisa membuat perubahan mendasar dalam tata kelola Pemerintahan Digital sehingga SPBE Lombok Barat bisa menjadi terbaik di NTB"ujarnya.
Dalam Kesempatan tersebut, seluruh OPD yang hadir melaporkan pelaksanaan implementasi SPBE dan kendala yang dihadapi sekaligus mencari solusi bersama. SPBE harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, agar tidak tertinggal dengam daerah lain. Target indeks SPBE tahun ini harus meningkat dari Target yang telah ditetapkan. Hal ini tentu memerlukan sinergitas antar irganisasi Perangkat Daerah se- Kabupaten Lombok Barat untuk mendukung kelengkapan data yang dibutihkan. Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki tugas untuk mengkoordinasikan terkait sarana dan prasarana Tekhnologi Informatika untuk mendukung implementasi SPBE di Kabupaten Lombok Barat. (F2/ikp)
HarianNusa, Lombok Barat – Kepolisian Resor (Polres) Lombok Barat menunjukkan taringnya dalam memberantas peredaran gelap narkotika dan minuman keras ilegal. Dalam kurun waktu empat bulan terakhir, Polres Lobar berhasil mengungkap 21 kasus narkotika dengan 33 tersangka dan memusnahkan ratusan gram sabu serta ribuan liter miras hasil Operasi Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD).
Dalam konferensi pers yang digelar Jumat (23/5/2025) di Mapolres Lombok Barat, Kapolres AKBP Yasmara Harahap, S.I.K., mengungkapkan bahwa total 157,96 gram sabu dan 26,71 gram ganja berhasil disita dari para pelaku. Dari jumlah tersebut, 105,7 gram sabu langsung dimusnahkan sebagai bentuk komitmen perang terhadap narkoba.
“Selama Januari hingga April 2025, kami berhasil mengungkap 21 kasus narkotika, mengamankan 33 tersangka—30 pria dan 3 wanita. Ini adalah bukti nyata keseriusan kami,” tegas AKBP Yasmara.
Kecamatan Labuapi dinyatakan sebagai wilayah paling rawan dengan 10 kasus terungkap, disusul Batulayar dengan 5 kasus. Salah satu wilayah yang disorot adalah Karang Bongkot, yang dianggap sebagai “zona merah” peredaran narkoba.
Kasat Resnarkoba AKP I Nyoman Diana Mahardika, S.H., mengungkapkan bahwa sebagian besar narkoba masuk dari luar Lombok Barat, bahkan hingga ke Lombok Timur. Ia juga menyoroti peran perempuan dalam jaringan ini. “Dua dari tiga tersangka perempuan berperan sebagai pengedar dan perantara,” jelasnya.
Tak hanya narkoba, Polres juga menyita ribuan liter miras dari berbagai jenis dalam razia kafe-kafe ilegal. Di antaranya tuak, brem, anggur merah, hingga berbagai merek bir. Semua barang bukti ini turut dimusnahkan bersama narkotika, disaksikan oleh unsur Forkopimda, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
AKBP Yasmara berharap, langkah tegas ini mampu menjadikan Lombok Barat sebagai daerah yang aman dan religius. “Kami tidak hanya fokus pada penindakan, tapi juga pencegahan. Sosialisasi bersama BNN, Pemkab, dan dinas-dinas terkait terus digalakkan,” tambahnya.
Kinerja Polres Lombok Barat mendapat apresiasi dari BNNP NTB. “Empat bulan dan sudah lebih dari satu ons sabu disita, ini luar biasa,” ujar Kabid Pemberantasan BNNP NTB, Kombes Pol. Dr. Gede Suyasa.
Sinergi lintas sektor juga diperkuat, termasuk mendorong rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba melalui puskesmas dan BNN. Ke depan, kerja sama operasi gabungan dan pemetaan jaringan akan ditingkatkan, khususnya di wilayah rawan seperti Karang Bongkot dan Sekotong.
Dengan pemusnahan barang bukti ini, Lombok Barat menegaskan komitmennya: perang terhadap narkoba bukan hanya slogan, tapi gerakan nyata. (F2)
Ket. Foto: Kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika di Mapolres Lombok Barat. (HarianNusa)
HarianNusa, Lombok Barat – Ketua Terpilih Palang Merah Indonesia (PMI) Lombok Barat Haris Karnaen mengaku akan mengembalikan tugas dan bukan fungsi relawan sebagai mestinya setelah didaulat menjadi ketua PMI. Sebagai ketua terpilih, Haris memperkuat layanan kemanusiaan.
"Ini adalah amanah, harapan, dan tanggung jawab besar yang saya emban dengan penuh kerendahan hati," ujarnya, Kamis malam (22/5/2025).
Haris mengucap terimakasih telah diberikan kepercayaan, dukungan, dan doa. Kemenangan ini kata politikus Partai Demokrat itu adalah kemenangan kita bersama, kemenangan seluruh keluarga besar PMI, kemenangan gerakan kemanusiaan di Lombok Barat.
"Saya berjanji akan menjaga kepercayaan ini dengan kerja nyata. PMI bukan sekadar organisasi, tapi adalah panggilan nurani. Kita hadir di tengah masyarakat yang membutuhkan, saat bencana datang, saat darah dibutuhkan, dan saat kemanusiaan dipertaruhkan," tegasnya.
Ke depan, Haris berujar, pengurus akan memperkuat kapasitas relawan, memperluas jaringan donor darah, dan meningkatkan respon cepat terhadap bencana.
"Yang terpenting kita wujudkan PMI yang terbuka, inklusif, dan berdampak," ujarnya.
Haris juga akan mengajak seluruh elemen, baik yang memilih saya maupun yang belum untuk bersatu. Perbedaan dalam pemilihan adalah bagian dari demokrasi.
"Tapi setelah ini, yang utama adalah bersinergi demi satu tujuan: kemanusiaan. Mari kita melangkah bersama, bukan hanya dengan langkah kaki, tetapi dengan langkah hati," tegas Haris.
Untuk itu, Haris mengajak seluruh relawan memperkuat misi, tekad, untuk satu kemajuan PMI Lombok Barat. "Mari kita bekerja, bukan untuk populer, tetapi untuk bermanfaat. Bukan untuk dilihat, tetapi untuk dirasakan," ujarnya.
Sekretaris PMI NTB Lalu Dody Setiawan menjelaskan Muskab PMI Lombok Barat ini telah dilakukan secara resmi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
"Kegiatan Muskab ini inline semua dengan UU nomor 1 tahun 2018 sampai dengan tata tertib di Muskab ini. Tidak ada yang melanggar," kata Dody.
Menurut Dody dari 7 bakal calon yang mengambil formulir lima calon ketua antara lain: Hasan Basri, Samsyul Arifin, Fatur Rahman, Agus Sastrawan dan H. L Sadri tidak bisa dipilih karena tidak mengembalikan formulir pendaftaran pada rapat pleno ketiga.
Dari hasil pemilihan anggota DPRD dari Dapil III Lombok Barat Haris Karnaen terpilih menjadi Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2025-2030 dengan mendapat 9 suara dari total 13 suara pada Musyawarah Kabupaten (Muskab) PMI Lombok Barat, Kamis malam (22/5/2025).
"Pak Haris dapan 9 suara dan pak Lalu Winengan dapat 4 suara berdasarkan hasil pemungutan," urainya.
Berdasarkan Keputusan Musyawarah Kabupaten Palang Merah Indonesia Lombok Barat nomor: 031/MUSKAB/V/2025 Haris Karnaen resmi ditetapkan sebagai ketua terpilih. (F2)
Ket Foto
Ketua Terpilih Palang Merah Indonesia (PMI) Lombok Barat Haris Karnaen. (Ist)
HarianNusa, Lombok Timur – Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus memperkuat pencegahan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM), Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram secara resmi menetapkan Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading, sebagai Desa Binaan Imigrasi.
Penetapan ini ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) secara simbolis oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, Mirza Akbar, kepada Kepala Desa Jenggik Utara. Seremoni ini berlangsung pada Rabu, 21 Mei 2025, di sela kegiatan Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Kabupaten Lombok Timur yang diselenggarakan di Rinjani Waterpark.
Pembentukan desa binaan ini merupakan langkah strategis Imigrasi Mataram dalam mendekatkan layanan serta edukasi keimigrasian langsung ke tengah masyarakat. Desa Jenggik Utara dipilih karena dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai model kolaborasi antara pemerintah dan warga dalam mencegah praktik-praktik ilegal yang berisiko tinggi, terutama yang menyasar warga untuk menjadi korban TPPO maupun TPPM.
“Melalui program Desa Binaan Imigrasi, kami ingin membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya pemahaman keimigrasian sejak dari lingkungan terkecil, yaitu desa. Ini bagian dari komitmen kami untuk melindungi masyarakat dari ancaman perdagangan orang dan migran ilegal,” ujar Mirza.
Dengan terbentuknya Desa Binaan ini, masyarakat Jenggik Utara diharapkan dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam bidang keimigrasian, serta berperan aktif dalam melaporkan potensi pelanggaran yang terjadi di lingkungannya. Edukasi, pendampingan, dan pemberdayaan akan menjadi pilar utama dalam pelaksanaan program ini.
Imigrasi Mataram optimis bahwa sinergi antara pemerintah desa, aparat penegak hukum, serta masyarakat akan memperkuat sistem perlindungan sosial di tingkat akar rumput, sekaligus menciptakan Lombok Timur yang lebih aman, sadar hukum, dan sejahtera. (HF)
Ket. Foto: Penyerahan Surat Keputusan (SK) secara simbolis oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, Mirza Akbar, kepada Kepala Desa Jenggik Utara. (Ist)
HarianNusa, Lombok Timur – Dalam rangka memperkuat sinergi dan koordinasi antar instansi terkait pengawasan orang asing, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram menggelar Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) tingkat Kabupaten Lombok Timur pada Rabu (21/5), bertempat di Rinjani Waterpark.
Rapat dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Kabupaten Lombok Timur, H. Mustofa, dan dihadiri oleh berbagai unsur TIMPORA seperti TNI, Polri, Kejaksaan, Disdukcapil, Disnaker, Pemerintah Daerah, serta instansi terkait lainnya.
Dalam sambutannya, H. Mustofa menekankan pentingnya koordinasi dan pertukaran informasi lintas instansi dalam rangka pengawasan orang asing. Ia menyoroti tiga hal utama yang menjadi fokus dalam rapat kali ini, yakni: mekanisme pertukaran informasi terkait keberadaan dan aktivitas orang asing, identifikasi potensi kerawanan dan pelanggaran, serta penyusunan langkah-langkah pengawasan yang efektif dan efisien.
“TIMPORA ini bukan hanya menekankan pada aspek keimigrasian saja, tetapi juga menyentuh aspek sosial, ekonomi, hingga budaya. Karena itu, diperlukan keterlibatan aktif dari seluruh unsur yang tergabung dalam tim,” ujar Mustofa.
Rapat dilanjutkan dengan sesi diskusi yang dimoderatori oleh Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Iqbal Rifai. Bertindak sebagai narasumber, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, Mirza Akbar, menyampaikan berbagai dinamika pengawasan orang asing di wilayah Lombok Timur.
Dalam diskusi terungkap sejumlah tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan, seperti kendala dalam pertukaran informasi, perbedaan data antar lembaga, hingga pentingnya peningkatan kewaspadaan dalam proses penerbitan perizinan.
Menutup rapat, Mirza menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam mendukung pengawasan orang asing yang optimal.
“Pada hakikatnya, Imigrasi bukanlah satu-satunya ujung tombak dalam TIMPORA. Tim ini dibentuk sebagai wadah koordinasi antar instansi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan orang asing. Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci utama dalam mewujudkan pengawasan yang efektif,” tutup Mirza.
Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat kerja sama antar instansi dan menciptakan sistem pengawasan orang asing yang lebih responsif terhadap dinamika dan tantangan yang ada di lapangan, khususnya di wilayah Kabupaten Lombok Timur. (HF)
Ket. Foto:
Foto bersama dalam kegiatan rapat TIMPORA di Lombok Timur. (Ist)
HarianNusa, Lombok Barat – Jajaran Polres Lombok Barat melalui Tim Patroli Perintis Presisi Sat Samapta kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Tim patroli menyambangi Dusun Sedayu Utara, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dalam sebuah operasi antisipasi dini terhadap berbagai bentuk kriminalitas, pada Kamis (22/5/2025).
Kapolres Lombok Barat, Polda NTB, AKBP Yasmara Harahap, S.I.K., melalui Kasat Samapta, Iptu Eko Nugroho, S.H., mengatakan, bahwa kegiatan patroli ini secara spesifik diarahkan untuk mengantisipasi terjadinya aksi 3C (Curas, Curat, Curanmor). Serta tindak kriminalitas lainnya yang seringkali memanfaatkan kelengahan warga di jam-jam rawan.
Selain itu, tim juga memberikan perhatian serius terhadap pencegahan aksi balap liar yang kerap meresahkan masyarakat dan membahayakan pengguna jalan lainnya.
"Patroli dini hari ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan kami untuk menciptakan rasa aman bagi warga Lombok Barat. Kami tidak akan memberikan ruang bagi pelaku kriminalitas dan aksi balap liar yang mengganggu ketertiban," tegas Kasat Samapta Polres Lombok Barat, Iptu Eko Nugroho, S.H.
Kegiatan semacam ini akan terus digencarkan untuk memastikan keamanan wilayah hukum Polres Lombok Barat. Dalam kesempatan tersebut, Tim Patroli Perintis Presisi juga berinteraksi langsung dengan anak-anak muda yang masih berkumpul hingga larut malam di lokasi patroli.
Dengan pendekatan persuasif, petugas memberikan himbauan agar mereka segera kembali ke rumah masing-masing. Langkah ini diambil bukan tanpa alasan, melainkan demi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat secara luas.
"Kami menghimbau kepada adik-adik yang masih nongkrong hingga larut malam tanpa kepentingan jelas untuk segera pulang. Ini demi kebaikan dan keamanan bersama, serta untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi," jelas Iptu Eko Nugroho.
Himbauan ini menjadi penting mengingat jam-jam larut malam kerap menjadi waktu rentan bagi terjadinya tindakan kriminalitas. Dengan mengurangi kerumunan di jalan, potensi risiko tersebut dapat diminimalisir.
Keberadaan Tim Patroli Perintis Presisi Sat Samapta Polres Lombok Barat di tengah masyarakat pada dini hari, merupakan wujud nyata dari komitmen Polri untuk selalu hadir dan melindungi warga.
Upaya preventif seperti ini sangat krusial dalam menekan angka kriminalitas dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Lombok Barat.
Masyarakat diharapkan dapat terus mendukung langkah-langkah kepolisian dengan turut serta menjaga lingkungan dan melaporkan hal-hal mencurigakan.
Patroli serupa akan terus dilaksanakan secara rutin di berbagai titik rawan di seluruh wilayah Lombok Barat, menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan keamanan.
Dengan sinergi antara kepolisian dan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang kondusif, aman, dan nyaman bagi seluruh warga. (F2)
Ket. Foto:
Personel kepolisian resort Lombok Barat saat melakukan patroli malam, mengimbau agar anak-anak muda segera pulang di jam tengah malam. (Ist)
HarianNusa, Lombok Barat -Keterbatasan armada dan personel pemadam kebakaran menjadi tantangan serius bagi Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Lombok Barat dalam merespons kejadian kebakaran. Hingga pertengahan Mei 2025, Damkar mencatat 25 kasus kebakaran dan 52 insiden non-kebakaran, namun kemampuan tanggap darurat terus terkendala.
Plt. Sekretaris Dinas Damkar Lombok Barat, H. Mohamad Amin, SP, mengungkapkan bahwa dari total 118 personel, hanya tersedia 5 unit armada. Mirisnya, hanya dua di antaranya dalam kondisi baik, sementara tiga lainnya sudah berusia antara 20 hingga 28 tahun.
“Topografi Lombok Barat yang luas dan berbukit sangat menyulitkan. Idealnya dalam radius 7,5 km bisa dijangkau dalam 15 menit. Namun dengan kondisi armada sekarang, itu hampir mustahil,” jelas Amin saat ditemui di Kantornya, Rabu (21/5/2025).
Sebagai solusi, Damkar mendorong pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) baru di wilayah strategis. Saat ini, hanya UPT Batulayar yang beroperasi untuk melayani Batulayar dan Gunungsari. Amin menilai Narmada dan Sekotong sebagai kawasan rawan yang mendesak untuk segera memiliki UPT sendiri.
“Penambahan UPT akan memangkas waktu respons dan memperluas jangkauan pelayanan. Ini bukan keinginan, tapi kebutuhan mendesak,” tegas Amin.
Damkar juga menggagas program “Rentcar” (Relawan Kebakaran) di tingkat desa dan dusun. Relawan ini akan dibekali Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sebagai lini pertama pencegahan sebelum tim utama tiba di lokasi.
Upaya sinergi antarwilayah juga telah dilakukan, seperti kerja sama Damkar Lombok Barat dengan Kota Mataram. Namun, Amin menekankan, tanpa tambahan armada dan UPT, risiko keterlambatan akan tetap tinggi, terutama di wilayah perbatasan dan pedalaman.
Kini, Damkar berharap Pemkab Lombok Barat segera mengambil langkah strategis, pengadaan armada baru dan pembangunan UPT di kecamatan-kecamatan rawan kebakaran.
“Kebakaran tidak menunggu. Maka, kesiapan dan kelengkapan kami pun tidak boleh ditunda,” tutup Amin. (F2)
Ket. Foto: Plt. Sekretaris Dinas Damkar Lombok Barat, H. Mohamad Amin, SP., saat ditemui di kantornya. (HarianNusa)
HarianNusa, Kabupaten Sumbawa – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akhirnya merealisasikan peluncuran Program Kartu KSB Maju, sebuah terobosan berbasis digital yang mengintegrasikan berbagai layanan bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi dalam satu kartu.
Acara launching yang sangat dinanti oleh seluruh warga Sumbawa Barat tersebut bertempat di lapangan Gedung Graha Fitrah, Kantor Bupati, Komplek Perkantoran Kemutar Telu Center (KTC), Kota Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat pada, Selasa pagi (20/05/2025).
Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah, ST., M.Si., dalam pidatonya menyampaikan bahwa Kartu KSB Maju merupakan hasil dari proses panjang pembenahan sistem layanan bantuan yang lebih transparan, tepat sasaran, dan efisien. Kartu ini dirancang tidak hanya sebagai alat administrasi, tetapi sebagai alat eksekusi dan kontrol program pemerintah.
Di bidang pendidikan, kata Bupati, program ini memungkinkan proses pencairan bantuan pendidikan berjalan otomatis dan lebih cepat. Setelah siswa dinyatakan diterima di sekolah, baik tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, maupun pondok pesantren, orang tua hanya perlu menunjukkan Kartu KSB Maju atau Kartu Keluarga saat pendaftaran ulang.
“Dana bantuan akan langsung masuk ke rekening yang telah disiapkan atas nama kepala keluarga. Bahkan untuk mahasiswa, tinggal melapor ke operator program di Dinas Pendidikan. Semua kepala keluarga penerima bantuan kini memiliki rekening di Bank NTB Syariah. Ini semua terintegrasi,” jelas Bupati.
Dalam pidatonya, Bupati Amar juga mengangkat contoh nyata yang menyentuh publik, yakni kejadian seorang warga KSB yang meninggal dunia di RSUP Mataram. Keluarga almarhum yang sudah dalam kondisi duka, ternyata masih harus menghadapi beban biaya ambulans hingga Rp3juta.
“Keluarga sudah berduka, harus bayar pula biaya ambulans. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan mereka? Maka kami segera mengambil tindakan. Biaya kami tanggung, jenazah dipulangkan tanpa biaya sepeser pun,” tegasnya.
Selain itu, program Kartu KSB Maju juga menghadirkan model pelayanan kesehatan yang proaktif dan berbasis Puskesmas, di mana warga cukup menghubungi nomor layanan darurat, dan tim medis lengkap dengan ambulans akan langsung datang ke rumah.
“Kalau ada warga yang sakit, tinggal telepon nomor layanan yang tersedia. Tidak perlu lagi repot datang ke Puskesmas. Dokter dan ambulans yang akan datang langsung ke rumah,” ucap Bupati, disambut tepuk tangan dari undangan yang hadir.
Di sektor sosial, Kartu KSB Maju memberikan insentif bulanan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini belum terjamah secara optimal, antara lain: Guru ngaji, Hukum masjid, Marbot, Lansia, Penyandang disabilitas dan anak yatim piatu (menerima bantuan Rp500.000 per anak per bulan) dan FM332 (Forum Masyarakat Miskin dan Rentan).
“Ini bukan sekadar kartu biasa. Ini adalah alat eksekusi yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Bupati Amar.
Selain sebagai alat eksekusi, Kartu KSB Maju juga memegang fungsi pengawasan (kontrol) dan monitoring berbasis data. Seluruh bantuan yang diberikan harus tercatat dan di-input oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke dalam sistem aplikasi KSB Maju.
“Setiap bantuan yang diberikan harus dievaluasi efektivitasnya. Jangan sampai kita bantu nelayan dengan sampan dan alat tangkap, tapi hasil tangkapannya tetap lima kilogram. Maka itu artinya bantuan tidak efektif. Harus kita evaluasi dan ganti bentuk bantuannya agar lebih tepat guna,” ujarnya.
Data ini juga menjadi bank data terintegrasi yang memastikan tidak ada lagi bantuan ganda dan menjadi dasar pengambilan kebijakan bantuan tahun-tahun berikutnya.
Bupati Amar juga menyampaikan bahwa Bank Indonesia telah menyetujui penggunaan Kartu KSB Maju sebagai kartu ATM. Dengan demikian, Pemda KSB menjadi satu-satunya pemerintah daerah di Indonesia yang menggabungkan fungsi layanan dan transaksi perbankan dalam satu kartu program bantuan.
“Digitalisasi ini menjadi terobosan penting untuk mempermudah birokrasi, mempercepat penyaluran, dan memperkuat akuntabilitas layanan,” tegasnya.
Untuk tahap awal, Kartu KSB Maju akan difokuskan pada tujuh sektor program unggulan. Namun, Bupati menyampaikan komitmennya untuk terus mengembangkan fitur dan cakupan program sesuai kebutuhan masyarakat.
“Insyallah, hari ini kita mulai dengan tujuh program. Ke depan, program ini akan terus berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat dan kemampuan fiskal daerah,” tutupnya.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh ribuan undangan dan jajaran penting Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk Kajari, Kapolres, Dandim 1628/Sumbawa Barat, Ketua DPRD, serta tokoh penting lainnya seperti mantan Bupati KSB Dr. H. W. Musyafirin, MM, Plt. Direktur Utama Bank NTB Syariah, Kepala Kemenag, Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Sumbawa Barat. (F3)
Ket. Foto: Foto bersama dalam kegiatan launching Kartu KSB Maju. (Ist)
HarianNusa, Lombok Barat – Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Lombok Barat resmi dipimpin oleh Maad Adnan, S.Pd., M.Pd. setelah serah terima jabatan (Sertijab) yang berlangsung di Aula Diskominfotik, Rabu (21/5). Maad Adnan menggantikan pejabat sebelumnya, Ahad Legiarto, ST., M.Eng., yang kini dimutasi menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Barat.
Acara yang dihadiri oleh seluruh jajaran pejabat struktural, fungsional, dan staf Diskominfotik ini menjadi penanda penting dimulainya babak baru kepemimpinan di dinas strategis tersebut, di tengah tuntutan percepatan transformasi digital di daerah.
Dalam sambutannya, Maad Adnan menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan daerah, serta mengajak seluruh pegawai untuk bekerja bersama dan saling menguatkan dalam menghadapi tantangan era digital.
> “Saya memohon izin dan restu dari rekan-rekan semua, kinerja dan kerja samanya sangat saya harapkan. Mari kita saling mendukung, bergandeng tangan, dan kita lanjutkan semua program yang ada,” ujar Maad Adnan penuh semangat.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya disiplin kerja, penguatan sinergi lintas bidang, dan kolaborasi dalam mewujudkan transformasi digital yang berdampak langsung bagi pelayanan publik dan pembangunan daerah.
> “Transformasi digital bukan sekadar slogan, tapi harus diwujudkan melalui kolaborasi konkret. Kita ingin Diskominfotik menjadi motor perubahan digital di Lombok Barat,” tegasnya.
Maad Adnan sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat. Dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman birokrasi yang kuat, ia diyakini akan membawa semangat baru di tubuh Diskominfotik.
Sementara itu, dalam sambutan perpisahannya, Ahad Legiarto menyampaikan terima kasih atas dukungan seluruh tim selama masa jabatannya. Ia juga berharap kepemimpinan baru dapat membawa Diskominfotik ke level yang lebih tinggi.
> “Mari kita dukung penuh beliau, bersama dalam memimpin Diskominfotik ke depan,” ucap Ahad Legiarto, yang kini mengemban tugas baru di Dinas PUPR.
Sertijab ini merupakan tindak lanjut dari mutasi pejabat eselon II yang dilakukan Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ), pada Jumat, 16 Mei 2025 lalu. Mutasi ini disebut sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan strategi percepatan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. (F2)
Ket. Foto:
Jabat tangan setelah serah terima jabatan Kadis Kominfotik Lombok Barat Maad Adnan menggantikan pejabat sebelumnya, Ahad Legiarto, ST., M.Eng., yang kini dimutasi menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Barat. (Ist)
Contains information related to marketing campaigns of the user. These are shared with Google AdWords / Google Ads when the Google Ads and Google Analytics accounts are linked together.
90 days
__utma
ID used to identify users and sessions
2 years after last activity
__utmt
Used to monitor number of Google Analytics server requests
10 minutes
__utmb
Used to distinguish new sessions and visits. This cookie is set when the GA.js javascript library is loaded and there is no existing __utmb cookie. The cookie is updated every time data is sent to the Google Analytics server.
30 minutes after last activity
__utmc
Used only with old Urchin versions of Google Analytics and not with GA.js. Was used to distinguish between new sessions and visits at the end of a session.
End of session (browser)
__utmz
Contains information about the traffic source or campaign that directed user to the website. The cookie is set when the GA.js javascript is loaded and updated when data is sent to the Google Anaytics server
6 months after last activity
__utmv
Contains custom information set by the web developer via the _setCustomVar method in Google Analytics. This cookie is updated every time new data is sent to the Google Analytics server.
2 years after last activity
__utmx
Used to determine whether a user is included in an A / B or Multivariate test.
18 months
_ga
ID used to identify users
2 years
_gali
Used by Google Analytics to determine which links on a page are being clicked
30 seconds
_ga_
ID used to identify users
2 years
_gid
ID used to identify users for 24 hours after last activity
24 hours
_gat
Used to monitor number of Google Analytics server requests when using Google Tag Manager
