More
    Beranda blog Halaman 50

    Terduga Kasus Pencabulan Anak Bawah Umur di Cenggu Bima Ditetapkan Tersangka

    0

    HarianNusa, Bima – Setelah menjalani proses penyelidikan selama hampir setahun, tepatnya 11 bulan sejak laporan diterima pada 23 Februari 2024, Polres Bima Kabupaten resmi menetapkan Syafruddin, seorang warga Desa Cenggu, Kecamatan Belo, sebagai tersangka dalam kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur.

    Penetapan tersebut dituangkan dalam surat pemberitahuan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bima tertanggal 23 Januari 2025. "Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada saudara bahwa sejak tanggal 23 Januari 2025, telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara Tindak Pidana Persetubuhan dan Perbuatan Cabul terhadap anak yang terjadi pada Hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024," demikian isi surat tersebut.

    Peristiwa memilukan ini terjadi pada 23 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 Wita, di RT 007/RW 003, Desa Cenggu, Kecamatan Belo. Kasus ini langsung dilaporkan oleh ibu korban ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bima Kabupaten pada keesokan harinya, 24 Februari 2024.

    Kasat Reskrim Polres Bima, Abdul Malik, saat dikonfirmasi media membenarkan penetapan Syafruddin sebagai tersangka. “Iya, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Besok kami jadwalkan untuk pemanggilan sebagai tersangka,” ujar Malik pada Selasa, 28 Januari 2025, melalui sambungan telepon.

    Abdul Malik menjelaskan bahwa meski status tersangka telah ditetapkan, pihak kepolisian tidak langsung melakukan penahanan. “Penetapan tersangka tidak serta-merta harus diikuti dengan penahanan. Masih ada serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut,” tegasnya. (F3)

    LAZ-Adha Pastikan Pemerintahan Lombok Barat Berjalan Profesional Tanpa Transaksional

    0

    HarianNusa, Lombok Barat – Bupati Lombok Barat terpilih, H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ), menegaskan komitmennya untuk membangun pemerintahan yang profesional dan bersih dari praktik transaksional. Salah satu langkah awal yang diambil adalah memastikan tidak ada urunan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk biaya pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat.

    LAZ menegaskan, jika ada pihak yang mengaku sebagai tim sukses dan meminta dana dari OPD untuk biaya pelantikan atau menjanjikan jabatan tertentu, hal tersebut tidak mencerminkan semangat membangun birokrasi yang profesional. "Orang yang melakukan hal itu ingin merusak prinsip meritokrasi yang kami junjung tinggi," kata LAZ kepada wartawan, Senin (27/1).

    H. Lalu Ahmad Zaini bersama wakilnya, Hj. Nurul Adha, akan dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat pada 6 Februari 2025 di Jakarta oleh Presiden Prabowo Subianto. Pelantikan ini dilakukan serentak dengan kepala daerah lain yang pilkadanya tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi.

    LAZ memastikan bahwa tim sukses, bahkan anggota keluarganya, tidak akan memanfaatkan situasi untuk menawarkan jabatan dengan cara transaksional. "Birokrasi Lombok Barat akan ditata dengan landasan meritokrasi dan kinerja. Tidak ada istilah orang bupati atau orang dekat tim sukses. Semua didasarkan pada sistem dan prestasi kerja," ujarnya.

    Terkait biaya pelantikan dan seremoni penyambutan, LAZ menegaskan bahwa seluruh anggaran tidak akan dibebankan kepada OPD. Ia meminta para kepala OPD untuk segera melapor jika ada yang mengatasnamakan dirinya, tim sukses, atau wakil bupati, Hj. Nurul Adha, untuk meminta dana.

    Pada akhir tahun lalu, saat menghadiri kegiatan refleksi akhir tahun, LAZ mengungkapkan visinya tentang pemerintahan yang solid dan profesional. Ia memastikan bahwa tidak akan ada istilah “dua matahari” dalam pemerintahannya. Semua kebijakan daerah akan dirumuskan bersama dengan wakil bupati, sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

    "Kepada seluruh pejabat, kami minta tetap bekerja dengan tenang dan berfokus pada kinerja. Penilaian terhadap birokrasi murni akan kami lakukan berdasarkan hasil kerja, tanpa intervensi dari keluarga atau tim sukses kami," tegasnya.

    Setelah pelantikan, LAZ-Adha akan mulai bekerja efektif pada 10 Februari 2025. Agenda hari itu mencakup apel seluruh ASN lingkup Pemkab Lombok Barat, sidang paripurna serah terima jabatan dari Pj. Bupati Lombok Barat ke Bupati Lombok Barat, rapat pimpinan perdana dengan kepala OPD, serta kegiatan pesta rakyat dan istigosah.

    Dengan komitmen ini, LAZ-Adha optimistis bisa membawa Lombok Barat menuju pemerintahan yang lebih profesional dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. (F3)

    Ket. Foto:
    Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini dan Hj. Nurul Adha saat mendeklarasikan pasangan LAZADHA. (HarianNusa)

    Lapas Lombok Barat Geledah Blok Hunian Warga Binaan

    0

    HarianNusa, Lombok Barat – Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat melaksanakan penggeledahan ke blok hunian Warga Binaan, Minggu malam (26/01/2025). Hal ini dilakukan dalam upaya deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) jelang hari libur Nasional, Isra Mi’raj dan Tahun Baru Imlek 2025.

    Kalapas Lombok Barat, M Fadli yang memimpin tim penggeledahan menegaskan kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari 21 arahan/perintah Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan instruksi tertulis Kakanwil Ditjenpas NTB, Anak Agung Gde Krisna serta meningkatkan deteksi dini keamanan dan ketertiban jelang Hari Libur Nasional. Sasaran utama razia kata Fadli, adalah barang-barang terlarang seperti handphone dan narkoba.

    “Penggeledahan sebagai tindak lanjut dari 21 Arahan Dirjenpas dan Kakanwil serta wujud Deteksi Dini gangguan kamtib menjelang Hari Libur Nasional, target utama kita yakni HP, Narkoba dan barang – barang terlarang lainnya,” tegas Fadli.

    Kegiatan penggeledahan dilakukan pada malam hari karena dianggap sebagai waktu yang rawan. Selain memeriksa kamar hunian, petugas juga melakukan kontrol menyeluruh di seluruh area Lapas Lombok Barat untuk memastikan keamanan.

    Pendekatan secara humanis berupa arahan singkat kepada warga binaan menjadi prosedur awal yang selalu dilaksanakan oleh tim sebelum memulai razia. Kemudian, warga binaan digeledah badannya satu persatu dan dilanjutkan penggeledahan seisi ruangan yang ada di kamar hunian oleh petugas dengan cermat dan teliti.

    Selama kurang lebih 2 (dua) jam, petugas tidak menemukan barang-barang terlarang seperti handphone maupun narkoba, namun demikian petugas berhasil menertibkan sejumlah benda yang tidak diperkenankan berada di dalam kamar hunian warga binaan.

    “Selama proses penggeledahan, Alhamdulillah tidak ditemukan barang terlarang (HP dan Narkoba), hanya barang-barang yang berpotensi disalahgunakan atau dimodifikasi menjadi alat berbahaya yang diamankan,” terang Kalapas Fadli.

    Barang bukti hasil razia penggeledahan tambah Fadli, selanjutnya diinventarisir dan dicatatkan dalam berita acara serah terima hasil penggeledahan untuk selanjutnya diamankan dan dimusnahkan.

    Kegiatan penggeledahan ini dipimpin langsung oleh Kalapas Lombok Barat, KaKPLP, Kasi KAMTIB, dan Kasubsi Sarana Kerja bersama dengan tim satops patnal Lapas Kelas IIA Lombok Barat dan diawasi langsung oleh Kabid Keamanan Ditjenpas NTB, Amam Saifulhaq. (F3)

    Ket. Foto:
    Petugas kalapas Lombok Barat melakukan penggeledahan di kamar tahanan warga binaan jelang isra mi’raj dan Imlek. (Ist)

    Tolak Hasil Verifikasi, 6 Balon Kades Berinding Siap Gempur Kantor Desa

    HarianNusa, Lombok Tengah – Suhu politik di Desa Berinding, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, semakin memanas menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2025. Enam bakal calon (balon) Kepala Desa yang tidak lulus verifikasi perbaikan syarat dukungan berencana menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di kantor desa setempat. Mereka menuntut panitia Pilkades diganti karena dinilai tidak transparan dan tidak netral dalam proses verifikasi.

    "Insya Allah besok pagi (Minggu), kami bersama tim dan pendukung akan melakukan aksi unjuk rasa. Kami meminta panitia Pilkades diganti karena kinerjanya buruk," ujar Muhammad Saofi, salah satu balon yang tidak lulus, Sabtu (25/1).

    Saofi menuding panitia Pilkades "masuk angin" dan bermain mata dengan pihak tertentu. Ia mengklaim proses verifikasi sejak awal hingga tahap perbaikan syarat dukungan dilakukan tanpa transparansi, sehingga menimbulkan kecurigaan.

    Dari total DPT (Daftar Pemilih Tetap) Desa Berinding sebanyak 3.816, setiap balon diwajibkan mengumpulkan dukungan minimal 12 persen atau 459 KTP. Dari delapan balon yang mendaftar, hanya dua yang lolos: Badri Tahir (15,02 persen dukungan) dan Agus Agrianto (16,06 persen).

    Namun, menurut Saofi, jumlah total dukungan yang memenuhi syarat dari delapan balon hanya 3.136 KTP, jauh di bawah jumlah DPT. Ia mempertanyakan ke mana ratusan KTP yang telah diserahkan tetapi dianggap tidak sah.

    "Kalau kita bagi rata 700 KTP itu kepada enam balon, masing-masing bisa mendapat 100 KTP tambahan dan lolos verifikasi. Tapi faktanya, semua dianggap tidak memenuhi syarat," tegas Saofi.

    Rencana Aksi dan Petisi Penolakan
    Enam balon yang tergabung dalam Aliansi Bakal Calon Kepala Desa Berinding telah menghimpun petisi dari tokoh masyarakat di seluruh dusun untuk menolak hasil verifikasi dan menuntut pengulangan proses tahapan pencalonan.

    "Jika tuntutan kami tidak dipenuhi, kami akan melanjutkan gugatan hingga ke pengawas tingkat Kecamatan dan Kabupaten," kata Saofi. Ia menegaskan, ketidaktransparanan ini mencederai demokrasi di Desa Berinding.

    Sementara, Panitia Pilkades Berinding Ahmad Yasin, yang dikonfirmasi melalui Whatsapp, membenarkan informasi akan adanya unjuk rasa balon kades yang tidak lulus verifikasi tersebut. "Informasinya seperti itu,"

    Terkait dugaan kecurangan proses verifikasi, ia menegaskan bahwa pihaknya sudah bekerja sesuai prosedur. "Pada dasarnya panitia sudah melakukan semua tahapan sesuai dengan aturan," pungkasnya.

    Desa Berinding adalah salah satu dari 24 desa di Lombok Tengah yang akan menggelar Pilkades serentak pada 2025. Konflik ini menjadi perhatian, mengingat Pilkades adalah tonggak demokrasi di tingkat desa yang seharusnya berjalan jujur dan adil. (F3)

    Ket. Foto:
    Suasana verifikasi bakal calon kepala Desa Berinding, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Barat. (Ist)

    Desa Gelogor Kembangkan Tiga Potensi Wisata Unggulan

    0

    HarianNusa, Lombok Barat – Desa Gelogor, Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat saat ini sedang fokus mengembang tiga potensi wisata unggulan.

    Kepala Desa Gelogor, Achmad Arman Iswara, mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini tengah fokus mengembangkan tiga potensi wisata unggulan di wilayahnya. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan sumber daya alam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

    "Saat ini, ada tiga item wisata yang sedang kami bangun di Desa Gelogor. Yang pertama adalah wisata air. Desa Gelogor, khususnya Dusun Gresik Utara dan Gelogor Timur, memiliki sumber air yang melimpah. Wilayah ini rata-rata merupakan lahan eks galian C, sehingga kami berencana mengubah lahan yang tidak produktif ini menjadi lahan produktif yang bermanfaat bagi masyarakat," ujar Arman, Jumat, (24/1/25) di sela-sela kegiatannya.

    Selanjutnya, sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Arman menjelaskan bahwa pengembangan UMKM di desanya mendapat dukungan dari berbagai instansi, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), dan Dinas Ketahanan Pangan.

    "UMKM kita telah dibina oleh berbagai dinas terkait dan difokuskan pada beberapa kelompok. Kami merasa bahwa UMKM ini perlu dikembangkan lebih lanjut dan diberi wadah. Oleh karena itu, kami akan mengintegrasikan UMKM dengan lokasi wisata air yang sedang kami kembangkan," jelasnya.

    Yang paling menarik, menurut Arman, adalah pembangunan wisata agro berbasis pohon kurma. Ia menjelaskan bahwa pengembangan wisata agro ini akan berbeda dengan konsep wisata agro pada umumnya yang berfokus pada tanaman buah seperti manggis dan durian.

    "Saat ini, kami telah menanam 24 pohon kurma. Memang hasilnya belum terlihat sekarang, tetapi kami optimis karena unsur hara dan pH tanah Desa Gelogor memiliki kesamaan dengan wilayah di Kabupaten Lombok Utara (KLU), yang dikenal sebagai salah satu penghasil kurma terbaik di Asia. Kami menargetkan dalam 10 tahun ke depan, pohon kurma akan berkembang pesat di Desa Gelogor," katanya.

    Arman berharap bahwa dengan berkembangnya wisata agro berbasis kurma ini, Desa Gelogor dapat meningkatkan nilai tawar Kabupaten Lombok Barat, bahkan Indonesia di kancah internasional.

    "Mengingat KLU telah diakui sebagai penghasil kurma terbaik di Asia oleh organisasi kurma internasional, kami optimis Desa Gelogor bisa menciptakan brand ‘Kurma Datu Kluster Desa Gelogor’ yang akan menjadi kebanggaan Kabupaten Lombok Barat," tutupnya.

    Desa Gelogor membuka peluang seluas-luasnya bagi para investor untuk turut serta membangun dan mengembangkan potensi desa.

    Pembangunan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan sektor pariwisata, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat Desa Gelogor. (F3)

    Ket. Foto:
    Kepala Desa Gelogor, Achmad Arman Iswara. (HarianNusa)

    BAZNAS NTB dan Bank NTB Syariah Resmikan Rumah Layak Huni di Sekotong, Lombok Barat

    0

    HarianNusa, Lombok Barat – Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat (BAZNAS NTB) bekerja sama dengan Bank NTB Syariah, sukses meresmikan Rumah Layak Huni (MAHYANI) bagi masyarakat di Desa Cendi Manik, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Rabu, (22/1/25).

    Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Penjabat (PJ) Gubernur NTB, Hasanuddin, yang memberikan apresiasi atas kolaborasi BAZNAS NTB dan Bank NTB Syariah. Dalam sambutannya, Hasanuddin menegaskan pentingnya peningkatan akses masyarakat terhadap pemukiman layak huni.

    “Di NTB, masih ada sekitar 30 persen masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni. Rumah adalah kebutuhan dasar manusia, dan saya mengajak BAZNAS, Bank Syariah, serta pihak-pihak terkait untuk bahu-membahu meningkatkan taraf hidup masyarakat kita melalui penyediaan pemukiman layak,” ujar Hasanuddin dalam sambutannya usai melakukan peresmian MAHYANI.

    Ketua BAZNAS NTB, Dr. TGH. Muhammad Said Gazhali, Lc., MA, menjelaskan, bahwa program MAHYANI merupakan salah satu upaya prioritas BAZNAS dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni. Total anggaran sebesar Rp4,2 miliar dialokasikan dari zakat perusahaan Bank NTB Syariah untuk mendukung program ini.

    “Zakat perusahaan Bank NTB Syariah yang kami kelola telah mencapai Rp7,2 miliar pada 2024. Dari jumlah tersebut, Rp4,2 miliar dialokasikan untuk program rumah layak huni. Sisanya untuk sanitasi 230 unit, program stunting Rp418 juta atau 650 mustahil, program kesehatan Rp 101 juta, program pendidikan Rp 895 juta yang dialokasikan ke 310 sekolah, , dan pemberdayaan ekonomi senilai Rp 208 juta," ungkapnya.

    Senior Executive Vice President Bank NTB Syariah, H. Muhammad Usman, menambahkan, bahwa zakat perusahaan Bank NTB Syariah akan terus disalurkan untuk mendukung program sosial, termasuk melalui zakat karyawan yang mulai direncanakan.

    “Kami optimis dapat meningkatkan jumlah zakat perusahaan tahun ini. Bersama BAZNAS NTB, kami berkomitmen untuk terus membantu masyarakat, termasuk melalui program rumah layak huni seperti ini,” ujarnya.

    Acara peresmian ini juga dihadiri oleh
    Waki Ketua I Baznas NTB Dr.TGH.L.Pattimura Farhan,M.HI, Wakil Ketua III Drs.H.Maad Umar, M.Pd, Wakil Ketua IV Drs. TGH.Munajib Kholid, Karo Kesra Setda NTB Drs.H. Sahnan, M.Pd dan PJ Bupati Lobar yang diwakilkan beserta Ketua Baznas Kab. Lombok Barat TGH. Taisir Al Azhar.

    Dengan kolaborasi yang semakin solid, BAZNAS NTB dan Bank NTB Syariah berharap mampu menciptakan dampak positif yang lebih besar, khususnya dalam pengentasan kebutuhan dasar masyarakat NTB di masa mendatang. (F3)

    Ket. Foto:
    Kegiatan peresmian Rumah Layak Huni (Mahyani) program BAZNAS NTB bersama Bank NTB Syariah. (Ist)

    Pj. Bupati Lobar : Program Makan Bergizi Gratis Lahirkan Generasi Cerdas

    0

    HarianNusa, Lombok Barat – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menyelenggarakan rapat koordinasi program makan bergizi gratis di Ruang Kerja Bupati Lobar, Rabu 22 Januari 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh PJ. Bupati Lobar H Ilham, Perwakilan Kodim 1606 Mataram Kapten Inf. Jamuhur, Kadis Dikbud Lobar Ma’ad Adnan, Kadis Kesehatan Lobar Arief Suryawirawan, Kadis Perindag Lobar H. Maksum, Kadis Lingkungan Hidup Lobar Hermansyah, Kadis Sosial Lobar H. Lalu Martajaya, Plt. Kadis Ketahanan Pangan Lobar Abdul Manan, Sekdis Pertanian Lobar Muhammad Taufik, dan Kepala SPPG BGN Lobar Hasim As’ari.

    Dalam arahannya Pj. Bupati Lobar H. Ilham menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kodim 1606 Mataram dan semua pihak terkait yang telah membantu Pemerintah Daerah dalam menyiapkan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengatakan program ini merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo dalam mewujudkan Indonesia emas tahun 2045. "Ini adalah program prioritas Pemerintah sehingga harus dipersiapkan dengan baik dan matang agar pelaksanaannya bisa maksimal," ujarnya.

    Ilham mengatakan, Program MBG ini memiliki manfaat yang sangat besar dan positif bagi generasi penerus bangsa. Hal ini diharapkan dapat mengurangi terjadinya stunting. Selain itu program ini diharapkan dapat memberikan asupan gizi yang cukup bagi siswa sehingga siswa menjadi sehat dan cerdas. Ia meminta semua pihak untuk terus menguatkan kolaborasi dan kebersamaan dalam menjalankan program MBG ini agar berjalan lancar dan sesuai harapan.

    "Program MBG diharapkan dapat melahirkan generasi sehat dan cerdas. Karenanya mari kita semua sukseskan dan persiapan program ini dengan sebaik baiknya agar bermanfaat bagi masyarakat" tekannya.

    Sementara itu, Kapten Inf Jamuhur dari Kodim 1606 Mataram dalam pemaparannya mengatakan, program MBG ini merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo dalam membangun Indonesia. Program MBG ini memiliki manfaat yang sangat baik bagi generasi penerus bangsa dan masyarakat Indonesia. Ia mengatakan TNI ditugaskan untuk mengawal pelaksanaan kegiatan ini agar berjalan dengan lancar dan maksimal. "TNI dalam hal ini adalah memiliki tugas mendampingi, mengawasi, dan membantu pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh BGN dan SPPG yang ada," ujarnya.

    Jamuhur mengatakan, pelaksanaan program MBG ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat. Selain itu program ini juga diharapkan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat. Ia meminta dukungan semua pihak agar program ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada kendala yang berarti.

    "Kami berharap dukungan penuh dari pemerintah daerah dan semua pihak sehingga kegiatan ini bisa berjalan sesuai dengan cita-cita dari pemerintah pusat untuk mencerdaskan anak bangsa melalui program makan bergizi gratis," tekannya. (F3)

    Ket. Foto:
    Kegiatan rapat koordinasi program makan bergizi gratis di Ruang Kerja Bupati Lobar. (Ist)

    Polsek Gunungsari Berhasil Ungkap Kasus Pencurian Toko Bangunan dalam Waktu Singkat

    0

    HarianNusa, Lombok Barat – Personel Polsek Gunungsari bergerak cepat mengungkap kasus pencurian yang terjadi di sebuah toko bangunan di Dusun Perempung, Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat. Terduga pelaku, MS (36), warga Desa Mambalan, berhasil diamankan kurang dari 24 jam setelah laporan diterima.

    Kejadian ini diketahui oleh pemilik toko pada Selasa (22/01/2025) pukul 05.00 WITA, ketika ia hendak membuka toko. Pemilik terkejut mendapati beberapa barang di dalam tokonya hilang. Segera setelah itu, laporan dibuat ke Polsek Gunungsari.

    Kapolsek Gunungsari, AKP Supianto, menjelaskan bahwa keberhasilan pengungkapan kasus ini berkat kerja cepat timnya yang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi.

    “Setelah menerima laporan, petugas langsung bergerak. Dari hasil penyelidikan dan keterangan saksi, kami berhasil mengidentifikasi terduga pelaku. Dalam waktu kurang dari 1×24 jam, MS berhasil kami amankan di kediamannya beserta barang bukti,” kata AKP Supianto.

    Menurut keterangan terduga, ia masuk ke toko dengan cara memanjat tembok depan, merusak atap spandek, lalu mengambil beberapa barang di dalam toko. Perbuatan tersebut menyebabkan kerugian material bagi korban sebesar Rp1 juta.

    “Ini adalah bukti komitmen kami untuk memberikan rasa aman dan memastikan kepastian hukum terhadap pelaku kejahatan,” tambah Kapolsek. (F3)

    Ket. Foto:
    Terduga pelaku pencurian di salah satu toko bangunan di Gunungsari yang kini diamankan di Polsek Gunungsari. (Ist)

    Upaya Pencarian Lalu Raihan yang Terseret Arus Sungai Samapuin Sumbawa Masih Berlanjut

    0

    HarianNusa, Sumbawa – Tim SAR gabungan masih terus berupaya maksimal mencari Lalu Raihan (14), yang dilaporkan hilang terseret arus Sungai Samapuin, Sumbawa, pada Senin sore (20/1). Memasuki hari ketiga pencarian, Rabu (22/1), keberadaan korban belum juga ditemukan.

    Berbagai metode telah dilakukan oleh tim SAR gabungan, termasuk menyisir sepanjang aliran sungai, melakukan penyelaman di titik-titik tertentu, hingga memanfaatkan peralatan khusus seperti aqua eye. Namun, derasnya arus, kondisi air yang keruh, serta luasnya area pencarian menjadi tantangan besar dalam operasi ini.

    “Hingga hari ini, pencarian sudah dilakukan sampai ke laut yang menjadi muara sungai tersebut,” ujar Wahyu, Kepala Kantor SAR Mataram.

    Operasi pencarian ini melibatkan berbagai pihak, di antaranya Pos SAR Sumbawa, TNI, Brimob, SatPol Airud Polres Sumbawa, BPBD, komunitas Sumbawa Grow Up, dan Porsil PAS. Selain itu, masyarakat setempat turut memberikan bantuan untuk mempercepat proses pencarian.

    Meskipun telah mengerahkan segala daya dan upaya, hingga pukul 18.00 WITA, korban belum berhasil ditemukan. Pencarian akan kembali dilanjutkan pada Kamis pagi dengan strategi yang lebih terarah, menyesuaikan kondisi di lapangan.

    “Kami terus berkoordinasi dengan semua pihak untuk memastikan operasi berjalan efektif dan tetap mengutamakan keselamatan seluruh tim,” tambah Wahyu. (F3)

    Ket. Foto:
    Proses pencarian korban yang hilang terseret arus sungai Samapuin, Sumbawa oleh Tim SAR Gabungan. (Ist)

    Dukung Pemerintah dalam Digitalisasi Perpajakan, Privy Gratiskan Layanan Sertifikat Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik Pada Aplikasi Coretax

    0

    JAKARTA – Efektif per 1 Januari 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengimplementasikan sistem pajak Core Tax Administration System atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP). Kendati berbagai kendala yang sempat terjadi di awal peluncurannya, penerapan Coretax merupakan langkah penting dalam digitalisasi pembaruan teknologi informasi dan perbaikan basis data yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar lebih efektif dan efisien.  

    Privy selaku  Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang berinduk ke Kominfo juga turut mengambil peran dalam inisiatif ini dengan menjadi mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu Sertifikat Elektronik yang tersedia di Coretax dalam menyediakan tanda tangan elektronik (TTE) tersertifikasi untuk dokumen perpajakan. Lebih lanjut, untuk mendukung percepatan digitalisasi perpajakan ini, Privy juga turut menggratiskan layanan sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik pada aplikasi Coretax bagi para penggunanya.

    CEO & Founder Privy, Marshall Pribadi mengatakan, dirinya menyambut baik kerjasama antara DJP dengan Privy dalam bentuk integrasi Coretax. Dengan lebih dari 56 juta masyarakat Indonesia yang telah menjadi pengguna Privy, hal ini tentunya menandakan teknologi yang dihadirkan Privy telah dipercaya sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam reformasi pajak.

    “Kami sangat menyambut baik kepercayaan yang diberikan DJP kepada Privy.  Dengan tanda tangan elektronik tersertifikasi dan sertifikat elektronik dari Privy secara gratis, diharapkan dapat mendukung DJP dalam reformasi perpajakan sekaligus memberikan keabsahan hukum, menghemat waktu dan biaya secara signifikan. Selain itu, privasi dan keamanan data Wajib Pajak (WP) menjadi keutamaan bagi kami,” ungkap Marshall. 

    Coretax menjadi bagian dari reformasi perpajakan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden (Perpres) 40 Tahun 2018 untuk meningkatkan kinerja sistem yang ada saat ini. Dengan Coretax, WP akan dimudahkan karena kewajiban perpajakan akan dilakukan secara digital.

    Coretax mengharuskan WP menggunakan tanda tangan elektronik (TTE) dalam pendandatanganan dokumen perpajakan. [RR1] [MB2] Para WP dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikat elektronik melalui aplikasi Privy yang tersedia di Playstore/IOS, untuk kemudian dipilih sebagai sertifikat elektronik pada website Coretax dan digunakan untuk menandatangani dokumen. Tata cara pengajuan dan masa berlaku TTE tersertifikasi diatur oleh PSrE.

    Penerbitan faktur pajak bagi WP badan kini dapat dilakukan secara digital pada menu e-faktur dan e-bupot yang tersedia di website Coretax. Perwakilan setiap perusahaan harus terlebih dahulu memverifikasi identitasnya melalui kode otorisasi dari Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, termasuk Privy, kemudian mengunggah swafoto untuk dilakukan validasi face comparison oleh sistem. Pastikan untuk terlebih dahulu mendaftar akun Privy untuk mempermudah proses verifikasi identitas tersebut. Setelah identitas tersimpan, dalam menu penandatanganan e-faktur pengguna akan diminta untuk memilih sertifikat elektronik Privy kemudian cukup memasukkan kode OTP untuk menyelesaikan proses penandatanganan.

    Lebih jauh Marshall mengatakan, kerjasama Privy dengan DJP merupakan kemitraan strategis yang mendorong kesadaran WP pada kepatuhan pajak serta menciptakan ekosistem digital di masyarakat. “Diharapkan, kerjasama Privy dan DJP memberikan dampak luas bagi terciptanya ekosistem digital sekaligus mendorong kesadaran WP untuk melaporkan pajak dan serta meningkatkan pelayanan pajak di masyarakat,” imbuh Marshall.

    error: Content is protected !!