HarianNusa.com, Mataram – Lambatnya Partai Politik (Parpol) mengumumkan pasangan calon (Paslon) yang akan diusung pada Pilkada NTB 2018 dinilai merugikan masyarakat. Karena menyebabkan mepetnya waktu yang dimiliki masyarakat untuk menilai dan mendiskusikan mana Paslon yang layak dan pantas untuk dipilih. Selasa, (4/7).
Demikian disampaikan Pengamat politik yang juga Sekjen Fitra NTB Ervin Kaffah kepada HarianNusa.com. Menurutnya ada beberapa pertimbangan penting yang menyebabkan Parpol belum mengambil keputusan menetapkan Paslon. Terlepas dari itu, masyarkat sebagai pemilik hak tertinggi dalam penetapan pimpinan daerah di NTB 2018 nanti sangat dirugikan dengan hal tersebut. Karena waktu yang tersedia bagi masyarakat dalam menilai dan mendiskusikan Paslon menjadi berkurang.
“Jelang Pilkada NTB 2018 yang mendekat, kerja Partai-partai terlihat sangat lamban dalam menetapkan pasangan calon yang mereka usung. Situasi ini berpotensi merugikan masyarakat, karena semakin lama keputusan mengenai Paslon dibuat, waktu bagi masyarakat untuk menimbang dan mendiskusikan tawaran cita-cita perjuangan dan program calon semakin tergerus,” katanya.
Ervin juga menyinggung beberapa indikator yang menyebabkan Parpol belum membuat keputusan mengenai Paslon yang nantinya diusung. Di antaranya pertimbangan sinergi kepentingan antara Pilkada dan Pileg serta Pilpres 2019. Menurutnya, Kemenangan dalam Pilkada merupakan tolok ukur bagi Parpol untuk bisa berbicara banyak pada gelaran Pileg dan Pilpres 2019. Karena ketika Parpol salah dalam mengambil keputusan pada Pilkada, akan berdampak buruk pada gelaran Politik selanjutnya.
“Salah satu yang perlu dipahami, bagi pengurus partai yang menjadi fokus perhatian tidak hanya Agenda Pilkada NTB 2018 melainkan juga Agenda Pileg Pilpres 2019. Parpol harus berfikir satu paket, Sukses Pilkada 2018 Sukses Sukses Pileg, Pilpres 2019. Bukan hanya sukses Pilkada 2018, tapi juga sekaligus harus memikirkan posisinya pada event pemilihan 2019,” katanya.
Selain sinergi kepentingan Pilkada dan Pileg serta Pilpres 2019, hal lain yang menyebabkan molornya waktu pengumuman Paslon oleh Parpol, lanjut Ervin karena belum adanya kepastian mengenai figur yang akan diusung oleh tiga Partai pemegang kursi terbanyak DPRD Provinsi NTB. Seandainya kandidat Calon Gubernur oleh Parpol telah dideklarasikan, Parpol pasti akan terkendala figur Bacawagub yang akan mendampinginya.
“Para bakal calon Gubernur yang sudah deklarasi akan terlambat mengumumkan bakal Cawagubnya karena semua saling menunggu pihak lain buka kartu. Penomena ini disebabkan umumnya elektabilitas rerata calon lemah dan pentingnya kalkulasi potensi suara pemilih yang bisa diraih, atau bagian dari taktik menjepit kompetitor,” ujarnya.
Terlepas dari itu, Parpol harusnya mengedepankan kepentingan masyarakat dengan segera mengumumkan Paslon yang akan diusung. Guna memberikan masyarakat waktu yang cukup dalam menilai dan mendiskusikan calon pemimpinnya. Karena bagaimanapun, masyarakat merupakan tujuan utama dari gelaran Pilkada tersebut.
“Jadi partai harus segera umumkan Paslon yang mereka dukung. Atau, kesempatan bagi masyarakat untuk menimbang profil, visi dan program calon semakin berkurang, berpindah tangan menjadi tambahan waktu berpikir dan negosiasi bagi elit-elit partai,” tandasnya. (sta)
