HarianNusa, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPR RI, Selasa (06/12/2022).

Pengesahan RKUHP itu dinilai oleh Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) terkesan dipaksakan untuk ditetapkan. SMSI yang beranggotakan sekitar 2000 perusahaan pers siber akan menggungat pengesahan KUHP melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

Untuk apa terburu-buru disahkan, sementara sosialiasi kepada masayarakat belum maksimal, dan banyaknya masukan dari berbagai elemen masyarakat, terutama Dewan Pers bersama konstituennya, yang belum terakomodir.

“Ini terkesan dipaksakan, pengesahan RKUHP. SMSI khawatir pasal-pasal yang ada, masih banyak yang mengancam pelanggaran HAM, Kemerdekaan Pers dan Demokrasi. Beberapa pasal juga, kami nilai berpotensi mengkriminalisasi karya jurnalistik dan melanggar kebebasan pers,” ujar Ketua Umum SMSI Firdaus didampingi Ketua Bidang Hukum, Arbitrase, dan Legislasi Makali Kumar SH dalam keterangan persnya, Kamis, 8 Desember 2022.

Meski tidak secara detil menyebut pasal per pasal, SMSI merasa khawatir dengan masih banyaknya pasal-pasal dalam KUHP yang baru direvisi, bertentangan dengan prinsip dasar hak asasi manusia, kemerdekaan pers dan demokrasi.

Di antaranya hak atas kesetaraan di hadapan hukum dan perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, hak atas privasi dan hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, serta kebebasan berpendapat dan berekspresi.

“Pada prinsipnya, SMSI mendukung pembaruan hukum pidana. Namun semangat kodifikasi dan dekolonialisasi dalam UU KUHP ini, jangan sampai mengandung kriminalisasi dan mereduksi hak-hak masyarakat, termasuk kebebasan pers,” jelas Firdaus.

SMSI menyayangkan keputusan DPR bersama pemerintah, yang terkesan memaksakan untuk segera ditetapkan. Para wakil rakyat dinilai mengabaikan partisipasi dan masukan masyarakat, terutama komunitas pers.

UU KUHP yang baru saja disahkan, dianggap tidak melalui pembahasan secara transparan, teliti, dan partisipatif. Pemerintah dan DPR kurang mengakomodasi berbagai masukan dan gagasan dari publik. Termasuk dari komunitas Pers.

“Banyak pasal-pasal krusial yang menjadi ancaman bagi pers dan wartawan. SMSI melalui bidang hukum, sejak awal mengkritisi RUU KUHP tersebut. Bahkan kami aktif bersama konstituen lain di Dewan Pers, untuk melakukan berbagai upaya dalam menyikapi RUU KUHP. Supaya, pasal-pasal yang krusial itu, direvisi, supaya tidak bertentangan dengan HAM maupun UU Nomor 40 tahun 1999 tentang pers,” tambahnya.

SMSI sepakat untuk terus berjuang bersama-sama dengan Dewan Pers dan konstituen lainnya, termasuk elemen masyarakat diluar komunitas pers, dalam menyikapi pengesahan UU KUHP tersebut, kedepannya. Termasuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Banyak pasal dalam UU KUHP tersebut sungguh mengancam HAM dan kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi kini menghadapi upaya pembungkaman.

Pers sebagai pilar demokrasi yang bekerja untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi yang bermakna akan lumpuh karena berhadapan dengan ancaman kriminalisasi oleh pasal-pasal UU KUHP.

Dalam demokrasi, kemerdekaan pers harus dijaga, salah satunya dengan memastikan tidak adanya kriminalisasi terhadap wartawan. Perlindungan itu dibutuhkan agar wartawan dapat bebas menjalankan tugasnya dalam mengawasi (social control), melakukan kritik, koreksi, dan memberikan saran-saran terhadap hal- hal yang berkaitan dengan kepentingan umum untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Kemerdekaan pers terbelenggu karena UU KUHP itu dapat menjerat wartawan dan perusahaan pers sebagai pelaku tindak pidana ketika menjalankan tugas jurnalistik.

Dewan Pers sendiri, sebagai lembaga independen sebelumnya telah menyusun Daftar Inventaris Masalah (DIM) RKUHP terhadap pasal-pasal krusial yang menjadi ancaman terhadap pers dan wartawan.

Dewan Pers juga menyarankan reformulasi 11 cluster dan 17 pasal dalam RKUHP yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers, sebagai upaya mencegah kriminalisasi. Namun masukan yang telah diserahkan ke pemerintah dan DPR tidak memperoleh feedback. Padahal, Dewan Pers juga menyampaikan saran agar dilakukan simulasi kasus atas norma yang akan dirumuskan.

Ketentuan-ketentuan pidana pers dalam KUHP, mencederai regulasi yang sudah diatur dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Padahal unsur penting berdemokrasi adalah dengan adanya kemerdekaan berekspresi, kemerdekaan berpendapat, serta kemerdekaan pers.

Dalam kehidupan yang demokratis, kemerdekaan menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia hakiki.

“Seperti pasal 263 dan 264 RKUHP yang sudah disahkan. Didalamnya ada kata penyiaran dan berita. Frasa ini akan berpotensi menghambat kemerdekaan pers. SMSI dari awal, minta untuk dihapus atau dihilangkan dalam RKUHP, karena hal itu sudah diatur dalam UU no 40 tahun tentang pers,” tegas Firdaus.

SMSI mencatat pasal-pasal UU KUHP yang berpotensi mengkriminalisasi wartawan dan mengancam kemerdekaan pers, kemerdekaan berpendapat, dan berekspresi, sebagai berikut:

*1. Pengembangan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme*

– Pasal 188 yang mengatur tentang tindak pidana penyebaran atau pengembangan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

*2. Penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden*

– Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal 220 yang mengatur tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden.

*3. Penghinaan terhadap Pemerintah dan Lembaga Negara*

– Pasal 240 dan Pasal 241 yang mengatur tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara dihukum tiga tahun.

*4. Penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong*

– Pasal 263 yang mengatur tindak pidana penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong.

– Pasal 264 yang mengatur tindak pidana kepada setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap.

*5. Gangguan dan penyesatan proses peradilan*

– Pasal 280 yang mengatur tentang Gangguan dan penyesatan proses peradilan.

*6. Tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan*

– Pasal 300, Pasal 301, dan Pasal 302 yang memuat tentang tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan.

*7. Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik*

– Pasal 436 yang mengatur tindak pidana penghinaan ringan.

– Pasal 433 mengatur tindak pidana pencemaran.

– Pasal 439 mengatur tindak pidana pencemaran orang mati.

*8. Penerbitan dan pencetakan*

– Pasal 594 dan Pasal 595 mengatur tindak pidana penerbitan dan pencetakan. (Rilis)

Ket. Foto:
Ketua Umum SMSI, Firdaus. (Istimewa)

HarianNusa, Mataram – Fesyen Tenun NTB tampil memukau pada ajang Lombok Sumbawa Tenun Fest 2022 yang diselenggarakan Dekranasda NTB, di Hotel Lombok Raya Mataram, Sabtu (03/12).

Ketua Dekranasda NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah , dalam sambutannya saat membuka LSTF mengungkapkan rasa bangga melihat hasil karya putra – putri daerah NTB yang dituangkan dalam sebuah desain dan sebagai rangkaian mencintai, melestarikan dan mengangkat tenun NTB.

"Saya sangat bangga melihat hasil yang dibuat oleh anak – anak kita, ini adalah Sumber Daya Manusia (SDM) NTB sendiri, dalam rangka kita mencintai, melestarikan dan mengangkat tenun kita tercinta," tutur Bunda Niken.

Selain itu, Bunda Niken juga mengajak kepada seluruh masyarakat untuk terus mensukseskan program bela dan beli produk lokal, sehingga memberikan semangat bagi para UMKM maupun desainer untuk terus berkarya sehingga menghasilkan produk yang mampu bersaing.

"Mari kita semua untuk terus berkarya dan mendukung program bela dan beli produk lokal, sehingga produk dari NTB dapat terus meningkat kualitasnya dan bisa lestari mendunia," ungkapnya.

Adapun pemenang lomba fashion desain kategori fashion jewelry juara 1 dimenangkan oleh Aminulloh dengan karya "Double Custom", juara 3 dan 2 dimenangkan oleh Sarinda Farid Rizky dengan karya "Kijang Mampis".

Kategori home decor juara 1 dimenangkan oleh Nurmala Lia Hidayati dengan karya "Begasingan Dile", Juara 2 dimenangkan oleh Gilang Putra Gemilangdan Juara 3 dimenangkan oleh Alfian Jauhari dengan karya "Lilin Bambu Aromaterapi".

Kategori fashion accessories juara 1 Ulfah dengan karya "Tas Tenteng Lontar"
Juara 2 dimenangkan oleh Rosmini dengan karya "Tas Etnik Pandan"
Juara 3 dimenangkan oleh Haryadi dengan karya "Tas Bambu"

Kategori busana cassual wanita Juara 1 diraih oleh Sandi Sofyan, Juara ke 2 diraih oleh Moh Rizky dan Juara 3 diraih oleh Syarifa Camelia.

Kategori Cassual pria, Juara 1 diraih oleh Moh Rizky, Juara 2 diraih oleh Moh Nora dan Juara 3 diraih oleh Moh Muharam,

Busana kerja wanita Juara 1 diraih oleh Novita Sari, Juara 2 diraih oleh Safira Maisy dan Juara 3 diraih oleh Asal.

Busana kerja pria juara 1 diraih oleh Gigih Riska Amini, Juara 2 diraih oleh Sri Widari dan Juara 3 diraih oleh Aediansyah.

Kategori Busana Malam putri juara 1 diraih oleh Nila Krisnawati, Juara 2 Tuti Ernawati dan Juara 3 diraih oleh Sri Widari.

LSTF 2022 ini juga dihadiri oleh Dekranasda Provinsi Bali dan Dekranasda Provinsi Kalimantan Utara.(03)

HarianNusa, Mataram – Pemerintah provinsi NTB mengirim produk lokal milik Provinsi NTB untuk gempa Cianjur-Jawa Barat. Bantuan tersebut bersumber dari UKM dan IKM yang ada Nusa Tenggara Barat

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E, M.Sc saat melepas bantuan untuk korban gempa di Cianjur-Jawa Barat di Kantor Gubernur NTB, Sabtu, (3/12) mengatakan, produk lokal NTB sengaja diberikan untuk para korban gempa Cianjur-Jawab Barat. Karena menurutnya, produk lokal milik NTB ini beda dengan lain, ia memiliki kekhasan tersendiri

“Semoga para korban gempa Cianjur sehat semua dan mereka bisa mencicipi lalu menikmati produk milik NTB disaat musibah yang mereka alami,” Kata Doktor Zul sapaan akrab Gubernur NTB

Doktor Zul juga berharap agar sopir pengangkut bantuan gempa tetap hati-hati dalam perjalan. Jangan ngebut, tetap pelan-pelan yang penting selamat sampai tujuan

“Jangan sampai ngantuk, kalau ngantuk istirahat dulu, tetap semangat ya,” harapnya

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Dr. Ahsanul Khaliq, M.Pd mengatakan bahwa bantuan dari NTB untuk gempa Cianjur Jawa Barat sebesar Rp. 811.280.000. Lalu dipaketkan dalam bentuk kuliner NTB, berupa Ayam Taliwang, Ayam Rarang, Ikan Kering, telur Asin, Sate Rembige, Madu Sumbawa, Kopi sumbawa, Kopi Lombok dan Kue Kering

“Kita kirim produk lokal dari NTB, sekaligus kita beli dan bela lalu kemudian kita perkenalkan produk lokal milik NTB,” tutupnya. (03)

Ket. Foto:
Pelepasan bantuan Pemprov NTB untuk para korban gempa Cianjur, Jawa Barat. (Istimewa)