Beranda blog Halaman 8

Kantah Kota Mataram Terapkan Work From Home sebagai Upaya Penghematan Energi

Fitriah
-
0
Kantah Kota Mataram Terapkan Work From Home sebagai Upaya Penghematan Energi

HarianNusa, Mataram – Dalam rangka mendukung kebijakan penghematan energi serta meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, Kantor Pertanahan Kota Mataram melaksanakan sistem kerja Work From Home (WFH) bagi seluruh pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk mengurangi konsumsi energi listrik di lingkungan perkantoran, sekaligus tetap menjaga produktivitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan WFH dilakukan secara terjadwal dan terkoordinasi, sehingga pelayanan publik tetap berjalan dengan optimal.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram, Halid Aslamudin, menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk adaptasi dan komitmen instansi dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait efisiensi energi. “Pelaksanaan Work From Home ini tidak mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kami memastikan seluruh layanan pertanahan tetap berjalan dengan baik melalui pengaturan sistem kerja yang efektif serta pemanfaatan layanan digital,” ujar Halid.

Beliau juga menambahkan bahwa langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif, tidak hanya dalam penghematan energi, tetapi juga dalam membangun budaya kerja yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Selain sebagai bentuk efisiensi energi, kebijakan ini juga diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya mendukung program pemerintah dalam pengelolaan energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kantor Pertanahan Kota Mataram mengimbau kepada masyarakat untuk tetap memanfaatkan layanan yang tersedia. (*)

Ket. Foto:

Suasana Kantor Pertanahan Kota Mataram. (Ist)

Kementerian ATR/BPN Perkuat Pengawasan HGU untuk Dukung Pencegahan Karhutla

Fitriah
-
0
Kementerian ATR/BPN Perkuat Pengawasan HGU untuk Dukung Pencegahan Karhutla

HarianNusa, Pontianak – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memberikan dukungan dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui pengawasan terhadap pemegang hak atas tanah, khususnya perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB). Komitmen ini ditegaskan Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan, dalam Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla Tahun 2026 di Kalimantan Barat, Kamis (16/04/2026).

“Kementerian ATR/BPN akan terus mendukung upaya ini demi kemaslahatan masyarakat, utamanya dengan mengingatkan perusahaan-perusahaan pemegang konsesi HGU besar untuk melaksanakan komitmen yang telah disampaikan saat pengelolaan lahan, termasuk dalam membantu mengatasi kebakaran hutan dan lahan,” ujar Wamen Ossy usai apel yang berlangsung di Kantor Gubernur Kalimantan Barat.

Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Djamari Chaniago. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Kabinet Merah Putih, pemerintah daerah, sektor swasta, serta masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan koordinasi dan kesiapan menghadapi potensi karhutla.

Dalam kesempatan tersebut, Ossy Dermawan yang didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat, Mujahidin Ma’ruf, menegaskan bahwa angka karhutla secara nasional menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun. “Namun, itu tidak menghilangkan kewaspadaan kita, kesiapsiagaan kita, terutama pemerintah, dalam menghadapi ini semua,’ tutur Wamen Ossy.

Menko Polkam dalam sambutannya turut menegaskan bahwa kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan ini telah menjadi atensi langsung oleh Presiden Republik Indonesia. “Keberhasilan selama ini harus terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan,” imbaunya.

Adapun pada Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla ini dilakukan peninjauan pasukan gabungan dari TNI, Polri, BNPB, BMKG, BPBD, hingga pemadam kebakaran. Lalu, para pejabat yang hadir diajak meninjau sejumlah peralatan yang telah disiapkan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan. (*)

Ket. Foto:

Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla Tahun 2026 di Kalimantan Barat. (Ist)

Rapim Akhir Kuartal I 2026, Menteri Nusron Instruksikan Jajaran Tuntaskan Berkas Layanan Pertanahan

Fitriah
-
0
Rapim Akhir Kuartal I 2026, Menteri Nusron Instruksikan Jajaran Tuntaskan Berkas Layanan Pertanahan

HarianNusa, ​Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melanjutkan proses penyelesaian berkas layanan pertanahan berdasarkan kurun waktu tertentu. Progres ini telah digenjot sejak kuartal IV tahun 2025. Dalam Rapat Pimpinan (Rapim) yang berlangsung pada Kamis (16/04/2026), Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menginstruksikan jajaran agar menyelesaikan berkas sesuai target yang telah disepakati.

“Sudah ada penurunan (jumlah berkas layanan pertanahan) selama satu kuartal ini. Level penurunannya sampai pada angka 22.000. Progresnya sudah bagus, tapi target kita berkas (yang masuk) di Q1-Q2-Q3 tahun 2025 sudah harus zero berkas,” ujar Menteri Nusron di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Menteri Nusron juga mengimbau sejumlah Kantor Wilayah BPN Provinsi yang masih memiliki target penyelesaian berkas pertanahan tahun 2025 untuk segera menggelar rapat khusus guna membahas percepatan penyelesaiannya. “Kita tetap ada target penurunannya hingga mendekati nol berkas, kalau kita mau tertib pelayanan. Oleh karena itu, di akhir bulan Mei 2026 berkas Q1 2025 tuntas, di akhir bulan Juni 2026 berkas Q2 2025 selesai,” tegas Menteri Nusron.

Kepada jajarannya, mulai dari Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Asnaedi; Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya; Inspektur Jenderal (Irjen) ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi; hingga unit kerja Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang (Pusdatin), Menteri Nusron meminta untuk menyusun strategi pencegahan dan penanganan berkas layanan pertanahan. “Kita buat strategi untuk men-cleansing (berkas) model begini. Kemudian bagaimana kejadian yang sama tidak terulang lagi. Apakah mitigasi secara teknologi atau sistem IT, lalu mitigasi secara SOP-nya bagaimana,” tuturnya.

Kepala Pusdatin, I Ketut Gede Ary Sucaya, dalam kesempatan ini melaporkan progres penyelesaian berkas layanan pertanahan secara nasional menunjukkan tren positif. Hal itu ditandai dengan meningkatnya jumlah berkas yang berhasil diselesaikan. “Total penurunan berkas layanan pertanahan tahun 2025 hingga 12.285 berkas, ini pengurangannya cukup banyak meskipun kita kemarin mengalami libur hari raya yang cukup panjang,” terangnya.

Ia menyebut, salah satu faktor penyebab tertahannya berkas di Kantor Pertanahan adalah berkas tersebut tidak dapat diproses karena mengalami sengketa. “Ada yang sengketa, ada yang masih terjadi permasalahan batas, ada juga sebagian berkas yang sedang dilengkapi sehingga menunggu pemohon untuk datang kembali memberikan kelengkapan berkasnya,” jelas I Ketut Gede Ary Sucaya.

Dalam Rapim ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya turut menyampaikan progres program dan layanan di masing-masing unit kerja. Rapim diikuti oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dan jajaran, baik secara luring maupun daring. (*)

Ket. Foto:

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid. (Ist)

Siapkan Ketersediaan SDM yang Berintegritas, Sekjen ATR/BPN Minta Dukungan Komisi II DPR RI dalam Transformasi STPN

Fitriah
-
0
Siapkan Ketersediaan SDM yang Berintegritas, Sekjen ATR/BPN Minta Dukungan Komisi II DPR RI dalam Transformasi STPN

HarianNusa, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meminta dukungan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terhadap rencana transformasi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) menjadi institusi pendidikan vokasi berbasis sekolah kedinasan dengan skema ikatan dinas. Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN mengatakan, langkah ini penting untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang pertanahan dan tata ruang.

“Transformasi ini merupakan langkah strategis untuk memastikan ketersediaan SDM pertanahan dan tata ruang yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga berintegritas serta siap kerja sejak awal. Oleh karena itu, kami mohon dukungan Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi II dalam transformasi STPN menjadi ikatan dinas,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Selasa (14/04/2026).

Dalu Agung Darmawan menjelaskan, transformasi kelembagaan STPN telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Agraria STPN. Melalui kebijakan itu, dilakukan penataan program studi, termasuk penghentian program Diploma I serta penguatan program Sarjana Terapan yang lebih relevan dengan kebutuhan sektor pertanahan dan tata ruang.

Menurutnya, kebutuhan SDM di bidang pertanahan saat ini masih sangat besar, khususnya pada Jabatan Fungsional, seperti Penata Pertanahan, Penata Kadastral, dan Penata Ruang. “Kami mencatat masih terdapat kesenjangan signifikan antara kebutuhan dan ketersediaan SDM. Pada jabatan Penata Pertanahan, dari kebutuhan lebih dari 21.000 formasi, baru sekitar 4.800 yang terpenuhi,” ungkap Dalu Agung Darmawan.

Dari sisi kapasitas, Politeknik Agraria STPN dinilai siap mendukung transformasi tersebut. Institusi ini didukung oleh puluhan dosen dan ratusan tenaga kependidikan, serta fasilitas pembelajaran yang memadai, seperti laboratorium sistem informasi geografis (SIG), fotogrametri, kartografi, bahasa, dan alat ukur. Selain itu, sistem pendidikan berbasis asrama juga diterapkan untuk membentuk karakter disiplin dan integritas peserta didik.

Dilihat dari kinerja pengelolaan anggaran dalam tiga tahun terakhir juga menunjukkan hasil positif dengan realisasi di atas 97%. Hal ini mencerminkan kesiapan Politeknik Agraria STPN dalam bertransformasi menjadi sekolah kedinasan yang modern dan terstandar.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menegaskan pentingnya persiapan yang matang serta koordinasi lintas kementerian/lembaga sebelum transformasi dilakukan. “Kementerian ATR/BPN perlu mempersiapkan usulan ini secara komprehensif dan terus berkoordinasi dengan Kementerian PANRB serta instansi terkait,” ujarnya.

Adapun RDP ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda. Hadir mengikuti jalannya rapat, perwakilan kementerian/lembaga terkait serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (*)

Ket. Foto:

Kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta. (Ist)

Pastikan Data Sertipikat Tanah Sesuai, Ini Cara Mudah Pengecekannya

Fitriah
-
0
Pastikan Data Sertipikat Tanah Sesuai, Ini Cara Mudah Pengecekannya

HarianNusa, Jakarta – Masyarakat kini bisa memastikan kesesuaian data sertipikat tanah secara lebih mudah tanpa harus datang ke Kantor Pertanahan. Melalui layanan digital yang disediakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pengecekan dapat dilakukan hanya melalui smartphone.

“Sekarang masyarakat tidak perlu khawatir untuk mengecek kesesuaian data sertipikat karena kini tersedia berbagai cara praktis yang bisa diakses kapan saja. Bisa lewat Sentuh Tanahku,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol ATR/BPN, Shamy Ardian, dalam keterangannya, Selasa (14/04/2026).

Untuk bisa mengakses layanan dalam Sentuh Tanahku, masyarakat harus membuat akun dan memverifikasinya terlebih dahulu. Setelah masuk ke aplikasi, barulah fitur Sentuh Tanahku dapat dimanfaatkan, termasuk untuk pengecekan kesesuaian data sertipikat tanah.

Untuk sertipikat analog, pemilik dapat membagikan informasi kepada pihak lain dengan memasukkan alamat _email_ serta menentukan durasi waktu akses. Informasi yang ditampilkan meliputi Nomor Identifikasi Bidang (NIB), jenis sertipikat, kode blanko, tanggal penerbitan, lokasi dan luas bidang tanah, hingga identitas pemilik. 

Sementara itu, pada Sertipikat Elektronik, pemilik bisa membagikan _barcode_ yang tertera pada sertipikat kepada pihak lain. Kemudian setelah dipindai oleh pihak tersebut, data sertipikat akan langsung secara lengkap di layar ponsel pemindai, dengan catatan pihak tersebut juga telah memiliki akun Sentuh Tanahku yang terverifikasi.

“Dengan kemudahan yang kami berikan, masyarakat diharapkan semakin proaktif dalam memastikan keabsahan dokumen pertanahan yang dimiliki, sekaligus memanfaatkan layanan digital yang telah disediakan pemerintah secara optimal,” pungkas Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN. 

Apabila saat melakukan pengecekan data bidang tanah tidak ditemukan di aplikasi Sentuh Tanahku, masyarakat tidak perlu khawatir. Hal tersebut dapat disebabkan karena data bidang tanah belum terpetakan dalam sistem digital. Jika hal itu terjadi, masyarakat diimbau untuk datang langsung ke Kantor Pertanahan setempat guna melakukan pemutakhiran data agar informasi sertipikat dapat terintegrasi dan terbaca dalam sistem digital. (*)

Ket. Foto:

Pengecekan sertipikat kini bisa dilakukan melalui smartphone. (Ist)

Akhir Perjuangan Panjang, Sertipikat Tanah Mbah Tupon Kembali ke Tangan yang Berhak

Fitriah
-
0
Akhir Perjuangan Panjang, Sertipikat Tanah Mbah Tupon Kembali ke Tangan yang Berhak

HarianNusa, Yogyakarta – Setelah melalui proses hukum yang panjang, sertipikat tanah milik Tupon Hadi Suwarno atau Mbah Tupon, warga Dusun Ngentak, Bangunjiwo, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta, akhirnya kembali ke tangannya. Keadaan itu langsung memberi rasa aman bagi Mbah Tupon dan keluarga, sekaligus menutup kekhawatiran yang sempat muncul karena kasus mafia tanah yang menimpanya pada April 2025 lalu.

Sertipikat diserahkan langsung di kediaman Mbah Tupon, dengan disaksikan oleh perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kepala Kejaksaan Negeri Bantul, Kristanti Yuni Purnawanti, didampingi Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih dan Wakil Bupati Bantul, Aris Suharyanta, serta jajaran FORKOPIMDA Kabupaten Bantul. Hal ini jadi titik akhir perjuangan Mbah Tupon dalam melawan ulah mafia tanah dan mempertahankan hak atas tanahnya.

“Kami dari Tim Kuasa Hukum Mbah Tupon menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya. Tanpa bantuan yang luar biasa dari berbagai pihak rasanya mustahil sertipikat ini kembali ke Mbah Tupon,” terang Suki Ratnasari selaku kuasa hukum Mbah Tupon dalam kegiatan Serah Terima Sertipikat Mbah Tupon pada Kamis (09/04/2026). 

Usai memegang kembali sertipikat tanahnya, Mbah Tupon dan sang istri langsung melakukan sujud syukur sembari menangis. Suasana haru dan bahagia terasa, mengingat proses hukum dari kasus Mbah Tupon ini terbilang tidak mudah. 

Sebelumnya, pada April 2025 lalu, saat kasus mafia tanah Mbah Tupon terkuak, Kementerian ATR/BPN melalui Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi D.I. Yogyakarta, mengambil langkah dengan bersurat ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) agar menunda proses lelang tanah milik Mbah Tupon. Pihak Kanwil BPN juga langsung melakukan blokir internal untuk memproses sengketa pertanahan tersebut.

“Ini merupakan sinergi bersama antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul. Jadi kekuatan dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan akuntabel kepada masyarakat,” ujar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Tri Harnanto.

Belajar dari kasus yang menimpa Mbah Tupon, Tri Harnanto mengimbau masyarakat agar lebih proaktif dalam mengurus legalitas tanah serta menjaga dokumen pertanahan dengan baik. Tujuannya, agar tanah memiliki kepastian hukum dan menghindari potensi sengketa di kemudian hari.

Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih pun meminta masyarakat waspada jika ada pihak yang menawarkan bantuan dengan janji menggiurkan. Jika melihat kasus Mbah Tupon, meski tergolong kompleks, ia menyebut kasus ini menjadi bukti bahwa kejahatan pertanahan tetap diproses dengan adil meski membutuhkan waktu yang tidak singkat.

“Kasus ini tergolong rumit dan berlapis. Pelakunya banyak, tetapi Alhamdulillah semuanya sudah diproses dan divonis bersalah,” ujar Bupati Bantul.

Kepala Kejaksaan Negeri Bantul, Kristanti Yuni Purnawanti, mengingatkan agar masyarakat segera melaporkan ke pihak berwenang apabila menemukan hal serupa. 

“Ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat, jangan sampai terjadi peristiwa yang sama. Masih banyak perkara serupa karena keterbatasan tidak bisa terungkap. Kami meminta masyarakat apabila ada hal-hal serupa untuk melaporkan pada penegak hukum,” tegasnya. (*)

Ket. Foto:

Penyerahan Sertipikat Tanah Mbah Tupon. (Ist)

Hadiri Halalbihalal MAPPI, Wamen Ossy Ingatkan Pentingnya Nilai Integritas dalam Profesi Penilai

Fitriah
-
0
Hadiri Halalbihalal MAPPI, Wamen Ossy Ingatkan Pentingnya Nilai Integritas dalam Profesi Penilai

HarianNusa, Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menghadiri halalbihalal yang diselenggarakan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) dalam rangka Idulfitri 1447 H, di Jakarta pada Rabu (08/04/2026). Dalam sambutannya, ia mengingatkan pentingnya menjaga nilai integritas dalam menjalankan profesi penilai. 

“Idulfitri mengingatkan ada fondasi yang harus kita bangun, yaitu kejujuran hati dan kebersihan niat kita. Terlebih bagi profesi penilai, tentunya setiap nilai yang ditetapkan, setiap angka yang ditulis, akan membawa konsekuensi bagi banyak pihak,” ucap Wamen ATR/Waka BPN.

Menurut Wamen Ossy, profesi penilai merupakan profesi yang sangat intelektual. Namun dalam praktiknya, setiap keputusan yang diambil tidak sepenuhnya terlepas dari dimensi etika maupun moral. “Di sinilah pentingnya kami menyampaikan dan mengingatkan kepada kita semua untuk menghadirkan hati dalam setiap keputusan yang kita buat,” tuturnya.

Pada acara halalbihalal yang mengusung tema “Menapaki Jejak Baru, Mengukir Berkah dalam Harmoni” ini hadir ratusan peserta, termasuk para anggota MAPPI. Selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional MAPPI, Budi Prasodjo berharap, MAPPI mampu berperan di berbagai sektor, mulai dari asuransi, kebijakan publik, hingga perbankan sehingga menunjukkan semakin luasnya ruang lingkup dan kontribusi profesi penilai bagi bangsa Indonesia.

“Namun, yang utama adalah bagaimana profesi penilai ini berpengaruh kepada kebijakan sektor pemerintah, bagaimana kita membantu pemerintah di dalam pembebasan tanah bagi kepentingan infrastruktur itu merupakan sumbangsih sektor profesi penilai di dalam pemerintah memberikan kebijakan kepada masyarakat luas dan khususnya bagi pertumbuhan ekonomi secara nasional,” pungkas Budi Prasodjo.

Pada kesempatan tersebut, Wamen ATR/Waka BPN hadir didampingi oleh Tenaga Ahli Menteri Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Ajie Arifuddin, serta Direktur Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan, Yuliana dan jajaran. (*)

Ket.Foto:

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, memberikan sambutan dalam acara halalbihalal yang diselenggarakan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) dalam rangka Idulfitri 1447 H, di Jakarta pada Rabu (08/04/2026). (Ist)

Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan, Berhasil Tindaklanjuti RHP BPK RI 90,8%

Fitriah
-
0
Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan, Berhasil Tindaklanjuti RHP BPK RI 90,8%

HarianNusa, ​Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dari hasil tersebut, Kementerian ATR/BPN telah menyelesaikan 90,8% temuan yang berbuah apresiasi berupa penghargaan dari BPK.

“Terima kasih kepada Bapak Menteri Nusron karena terus mendorong kami di kesekjenan maupun para direktorat jenderal untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan sejak tahun 2013 sampai saat ini,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, usai penganugerahan di Kantor BPK, Jakarta, Selasa (07/04/2026).

Dalu Agung Darmawan menjelaskan, tindak lanjut atas RHP merupakan bagian dari proses perbaikan berkelanjutan, mulai dari penyempurnaan regulasi hingga penguatan pengelolaan aset dan administrasi pertanahan. Dalam pelaksanaannya, Kementerian ATR/BPN juga melakukan koordinasi lintas unit kerja serta bersinergi dengan kementerian dan lembaga lain.

“Kita berharap seluruh satuan kerja segera menindaklanjuti apabila ada rekomendasi yang perlu diselesaikan, baik dari BPK maupun dari pengawasan internal. Harapannya tentu seluruhnya dapat dituntaskan, bahkan kita ingin mencapai 100% seperti yang sudah dilakukan oleh beberapa kementerian lain,” ungkap Dalu Agung Dermawan.

Sejak tahun 2013, tercatat ada sekitar 1.300 RHP, yang mana Kementerian ATR/BPN telah menyelesaikan 1.180 di antaranya. Capaian tersebut tidak terlepas dari kerja sama seluruh pihak yang secara konsisten mempercepat penyelesaian tindak lanjut RHP. Langkah ini menjadi bagian penting dalam memperkuat akuntabilitas sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Kegiatan penganugerahan ini juga dihadiri oleh para pejabat dari kementerian/lembaga pada Kabinet Merah Putih. Penghargaan diserahkan oleh Anggota III BPK RI, Akhsanul Khaq.

Turut hadir pada penyerahan penghargaan ini, Inspektur Jenderal ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi; serta Kepala Biro Keuangan, Kartika Sari. (*)

Ket. Foto:

Kementerian ATR/BPN dianugerai penghargaan dari BPK RI. Penghargaan diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan. (Ist)

Dirut PLN Darmawan Prasodjo Raih Penghargaan Green Leadership, PLN Borong 11 PROPER Emas KLH 2025

Fitriah
-
0
Dirut PLN Darmawan Prasodjo Raih Penghargaan Green Leadership, PLN Borong 11 PROPER Emas KLH 2025

HarianNusa, Jakarta – Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan Green Leadership PROPER dalam ajang Anugerah Lingkungan PROPER 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Penghargaan ini menjadi yang ketiga kalinya diraih, sekaligus menegaskan konsistensi kepemimpinannya dalam mendorong transformasi hijau di tubuh PLN.

Di bawah navigasi Darmawan, kinerja lingkungan PLN juga menunjukkan capaian yang positif. Sepanjang 2025, PLN berhasil meraih 11 PROPER Emas dan 35 PROPER Hijau dalam penilaian kinerja pengelolaan lingkungan. Capaian ini mencerminkan keberhasilan perseroan dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam operasional bisnis.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, yang mengapresiasi para pemimpin perusahaan atas kontribusinya dalam mendorong praktik bisnis berkelanjutan.

“Kepada teman-teman pimpinan perusahaan, CEO (Chief Executive Officer), diucapkan terima kasih yang luar biasa dari kami. Bagian dari _compliance_ yang telah Bapak lakukan berkontribusi serius dalam rangka membangun banyak hal, mulai dari efisiensi sumber daya kita, kemudian pencegahan pencemaran, dan banyak kemudian kegiatan-kegiatan yang mampu membangun ekonomi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung,” ungkap Hanif di Jakarta (7/4).

Menurut Hanif, PROPER berperan sebagai kompas yang mengarahkan dunia usaha dalam menjalankan praktik bisnis berkelanjutan dengan prinsip ekonomi hijau. Ia menambahkan bahwa penganugerahan ini turut mendorong kinerja industri untuk melampaui standar kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup.

“Hari ini tentu menjadi hari yang berbahagia untuk kita semua. Yang hadir di depan saya ini sejatinya adalah tokoh-tokoh yang kemudian memberi arah lingkungan hidup di nasional. Sekali lagi terima kasih,” jelasnya. 

Pada kesempatan yang sama, Darmawan Prasodjo menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada perseroan. Ia menegaskan bahwa dalam lima tahun terakhir, PLN terus mempercepat transisi energi bersih melalui pengembangan energi baru terbarukan (EBT), penurunan emisi, serta pengolahan limbah bernilai ekonomi.

“Terima kasih kami sampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup atas penghargaan yang diberikan. Bagi PLN, PROPER bukan sekadar kepatuhan, melainkan akselerasi transformasi. Komitmen kami adalah menyediakan listrik andal yang memberi nilai bagi lingkungan dan kesejahteraan,” ucap Darmawan.

Darmawan melanjutkan, ke depan PLN akan terus memperkuat implementasi prinsip _Environmental, Social, and Governance_ (ESG), mempercepat target _Net Zero Emissions_ 2060, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperluas program pemberdayaan masyarakat.

“Kami terus mendorong inovasi teknologi hijau, kolaborasi global, dan menjadikan keberlanjutan sebagai budaya kerja. PROPER adalah momentum untuk bertransformasi dari sekadar _compliance_ menjadi _lead_ dalam transisi energi. Kini tugas PLN bukan hanya menyediakan listrik yang andal, tapi juga memastikan listrik tersebut semakin bersih, ramah lingkungan, dan memberikan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat,” ujarnya.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, PLN terus menjalankan berbagai inisiatif penurunan emisi gas rumah kaca, mulai dari dekarbonisasi, hingga pengembangan pembangkit EBT. Tercatat pada periode 2021 hingga 2025, PLN berhasil meningkatkan angka reduksi emisi dari 12,9 juta ton CO2 menjadi 51,1 juta ton CO2.

Perseroan juga mencatat kemajuan dalam pengembangan energi baru terbarukan yang telah mencapai sekitar 9,4 gigawatt (GW) pada 2025. Bukan hanya itu, PLN juga melakukan ekspansi pembangkit berbasis gas dengan produksi mencapai 33,7 terawatt hour (TWh) pada 2025. 

Sementara itu, sebagai salah satu inisiatif dekarbonisasi, sejak 2023 PLN telah mengembangkan hidrogen dengan mengoperasikan Green Hydrogen Plant (GHP) pertama di Indonesia yang berada di Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Muara Karang, Jakarta. PLN juga menjadi pionir dengan menghadirkan GHP pertama di Asia Tenggara yang memanfaatkan energi panas bumi, berlokasi di Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang, Jawa Barat pada 2024.

Kini, kelebihan produksi hidrogen di pembangkit listrik PLN yang sebelumnya tidak dimanfaatkan, telah dikembangkan dan menjadi GHP yang tersebar di 22 lokasi di seluruh Indonesia dengan total kapasitas mencapai 203 ton per tahun. Ke depan, pemanfaatan _green hydrogen_ dapat semakin dioptimalkan sebagai _co-firing_ Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), bahan bakar transportasi ramah lingkungan, serta kebutuhan di sektor industri.

”Harapannya, inisiatif-inisiatif yang kami jalankan ini bukan hanya berdampak positif terhadap pelestarian lingkungan, namun juga dapat memberikan _multiplier effect_ dengan mendorong terciptanya lapangan kerja, memperkuat ekonomi lokal, serta mendukung pembangunan infrastruktur nasional,” pungkas Darmawan. (F*)

Ket. Foto:

Penyerahan penghargaan Green Leadership PROPER oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq (tengah) kepada Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo (kanan), disaksikan oleh Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya (kiri) pada ajang Anugerah Lingkungan PR OPER 2025 di Jakarta, Selasa (7/4).(Ist)

4 Tips Pilih AC 1 PK Low Watt Terbaik untuk Kamar Tidur

Redaksi
-
0
4 Tips Pilih AC 1 PK Low Watt Terbaik untuk Kamar Tidur

Memilih ac 1 pk low watt terbaik       untuk kamar tidur bukan hanya soal mendapatkan udara sejuk, tetapi juga mempertimbangkan efisiensi listrik dan kenyamanan sehari-hari. AC dengan kapasitas 1 PK sering jadi pilihan tepat bagi ruang tidur yang tidak terlalu besar, karena mampu mendinginkan ruangan secara efektif tanpa boros energi.

Penting untuk tahu fitur dan spesifikasi yang mendukung performa AC agar pendinginan optimal dan hemat listrik tetap terjaga. Dengan semakin banyaknya opsi di pasaran, memahami beberapa tips penting akan memudahkan Anda dalam menentukan AC yang paling sesuai. 

Tips Memilih AC 1 PK Low Watt Terbaik

Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan agar Anda mendapatkan AC 1 PK yang cocok untuk kamar tidur.

1. Perhatikan Konsumsi Daya Listrik

Saat memilih AC 1PK, konsumsi daya listrik menjadi faktor utama. AC berlabel low watt yang artinya menggunakan daya yang rendah, sehingga tagihan listrik lebih terkontrol. Biasanya AC dengan teknologi terbaru memiliki mode hemat energi, seperti inverter, yang bekerja menyesuaikan kebutuhan pendinginan sehingga listrik tidak terbuang sia-sia.

Selain itu, cari AC yang mampu bertahan dan beroperasi stabil meski listrik di rumah kadang tidak stabil atau sering turun. Ini akan menghindarkan kerusakan perangkat serta memastikan ruangan tetap nyaman.

2. Sesuaikan Kapasitas AC dengan Ukuran Kamar

Meskipun AC 1 PK pas untuk kamar kecil, tetap penting untuk memastikan kapasitas AC sesuai dengan ukuran ruangan.  Karena terlalu kecil kapasitas AC akan membuatnya bekerja keras dan boros listrik, sedangkan kapasitas terlalu besar bisa membuat ruangan terlalu dingin dan tidak nyaman. Adapun, AC dengan kapasitas 1 PK biasanya ideal untuk kamar berukuran sekitar sedang.

Selain ukuran ruangan, perhatikan juga faktor lain. Faktor ini seperti intensitas sinar matahari yang masuk dan apakah kamar memiliki sirkulasi udara baik atau tidak.

3. Fitur Tambahan untuk Kenyamanan dan Kebersihan

Beberapa fitur pada AC bisa meningkatkan kualitas udara sekaligus menjaga kebersihan unit dan ruang kamar. Misalnya, fitur filter aktif seperti carbon filter yang mampu menyaring debu dan polutan. Ada juga teknologi auto cleaning yang membantu menjaga evaporator tetap bersih dan mencegah bau tidak sedap.

Fitur tambahan seperti pengaturan suhu otomatis (misalnya teknologi i-Feel) juga akan membantu biaya listrik tetap hemat karena AC hanya bekerja saat suhu dirasa kurang nyaman.

4. Pilih Produk dengan Teknologi Ramah Lingkungan

Memilih AC yang menggunakan refrigeran ramah lingkungan seperti R32 akan memberikan manfaat jangka panjang. Refrigeran ini tidak hanya aman bagi lingkungan, tetapi juga lebih efisien dalam mendinginkan ruangan. Ini menjadi salah satu faktor penting di tengah kesadaran akan perlunya produk elektronik yang lebih bertanggung jawab untuk lingkungan sekitar.

Rekomendasi AC dari Polytron

Salah satu produk AC yang layak dipertimbangkan adalah AC Polytron Smart Neuva Pro PAC 09VZSI dengan kapasitas 1 PK. Berikut beberapa sorotan spesifikasinya:

  • Teknologi i-Feel yang mendeteksi suhu di sekitar remote sehingga pendinginan lebih presisi
  • Auto Cleaning untuk menjaga kebersihan evaporator dan mengurangi bau
  • Active Carbon Filter untuk menyaring udara agar lebih bersih dan sehat
  • Konsumsi daya efektif hanya sekitar 790 watt dengan pengujian daya mulai dari 569 watt
  • Beroperasi stabil pada tegangan rendah hingga 240V, cocok untuk daerah dengan listrik tidak stabil
  • Menggunakan refrigeran R32 yang ramah lingkungan
  • Harga diskon saat ini sekitar Rp3,4 jutaan (unit only, tanpa kelengkapan pemasangan)

Memilih AC 1 PK low watt terbaik untuk kamar tidur memerlukan pertimbangan matang mulai dari konsumsi daya, kapasitas yang sesuai, fitur pendukung kenyamanan, hingga teknologi ramah lingkungan. Dengan langkah tersebut, Anda bisa menikmati ruang tidur sejuk tanpa khawatir tagihan listrik membengkak.

Jika berencana untuk membeli AC baru, pertimbangkan produk dari Polytron yang menawarkan teknologi canggih, hemat energi, dan stabil meski listrik kurang stabil.

Jangan ragu untuk mulai cek pilihan AC dan home appliances lain dari Polytron agar dapat perangkat elektronik yang sesuai kebutuhan dan efisien dalam penggunaan.

1...789...583Halaman 8 dari 583