More
    Beranda blog Halaman 9

    Ederma Clinic Luncurkan Teknologi WonderFace Pertama di Indonesia

    HarianNusa, Mataram – Ederma Clinic Indonesia resmi meluncurkan teknologi perawatan wajah terbaru, WonderFace, yang diklaim sebagai teknologi medis non-invasif pertama di Indonesia yang bekerja hingga lapisan otot wajah. Peluncuran eksklusif ini digelar di Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Minggu (8/2/2026).

    Owner Ederma Clinic Indonesia, dr. Nana Aulia, menjelaskan bahwa WonderFace merupakan inovasi perawatan wajah yang dilakukan di bawah pengawasan medis dan dirancang untuk mendukung struktur, fungsi, serta kontur wajah secara alami tanpa prosedur invasif.

    “WonderFace bekerja hingga ke lapisan otot wajah dan kulit sekaligus. Hasilnya, wajah tampak lebih terangkat, kencang, dan tirus secara alami tanpa jarum suntik maupun pembedahan,” ujar dr. Nana dalam acara peluncuran.

    Menurutnya, prosedur WonderFace menargetkan dua lapisan utama wajah, yakni otot wajah dan kulit. Pada lapisan otot, teknologi ini membantu mengencangkan dan mengangkat area wajah yang mulai kendur. Sementara pada lapisan kulit, stimulasi kolagen dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan elastisitas kulit.

    Dalam prosesnya, aplikator khusus ditempelkan pada area strategis seperti dahi, pipi, dan rahang. Energi neuromuskular yang dihasilkan memicu kontraksi otot secara ritmis, menyerupai latihan intensif, sekaligus memanaskan lapisan dermis untuk merangsang regenerasi jaringan kulit.

    Dr. Nana menjelaskan, WonderFace memiliki sejumlah manfaat unggulan, di antaranya muscle toning untuk mengembalikan volume dan kekuatan otot wajah yang menyusut akibat penuaan, terutama di area pipi. Selain itu, teknologi ini membantu facial lifting dengan mengangkat alis, pipi, dan area wajah yang mulai turun.

    Manfaat lainnya meliputi pengencangan kulit melalui stimulasi kolagen sehingga kulit menjadi lebih kenyal dan elastis, mempertegas garis rahang atau jawline, mengurangi double chin, memperbaiki tekstur kulit, serta memberikan perawatan non-invasif total tanpa jarum, tanpa luka, minim rasa sakit, dan tanpa waktu pemulihan.

    WonderFace direkomendasikan bagi pria dan wanita yang mengalami wajah kendur atau turun, menginginkan wajah lebih tirus dengan jawline tegas, takut terhadap prosedur jarum seperti filler, botox, atau benang, serta bagi individu yang ingin melakukan pencegahan penuaan dini atau prejuvenation.

    Namun demikian, dr. Nana menegaskan bahwa WonderFace tidak disarankan bagi ibu hamil dan menyusui, pasien dengan pacemaker atau implan logam di area wajah dan kepala, penderita epilepsi, serta mereka yang memiliki infeksi aktif atau luka terbuka di area wajah.

    Sebelum menjalani perawatan, pasien akan melalui sesi konsultasi yang meliputi analisis struktur wajah dan tingkat kekenduran otot, penentuan area fokus perawatan, penjelasan sensasi selama prosedur, serta penyusunan rencana perawatan sesuai kondisi dan tujuan pasien.

    “Konsultasi ini penting agar hasil treatment optimal dan aman,” tegasnya.

    Untuk hasil yang maksimal, treatment WonderFace dianjurkan dilakukan minimal empat kali. Biaya satu kali perawatan dibanderol Rp3 juta. Namun, dalam rangka peluncuran perdana, Ederma Clinic memberikan harga spesial Rp4 juta untuk empat kali treatment. Promo ini berlaku saat peluncuran hingga satu minggu ke depan. (F3)

    Ket. Foto: Acara Peluncuran Teknologi WonderFace Pertama di Indonesia oleh Ederma Clinic Indonesia. (HarianNusa/fit)

    PDI Perjuangan Kota Mataram Konsolidasi Kader, Tegas Tolak Pilkada Melalui DPRD

    HarianNusa, Mataram — Musyawarah Anak Cabang (Musancab) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Mataram resmi dibuka pada Sabtu (7/1/2026). Kegiatan konsolidasi organisasi partai tersebut berlangsung di Bangunan Serbaguna Kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kota Mataram.

    Musancab dibuka langsung oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi NTB, H. Rachmat Hidayat, yang juga merupakan Anggota DPR RI Daerah Pemilihan NTB II Pulau Lombok, sekaligus politisi senior dan politisi kharismatik Bumi Gora. 

    Tampak hadir juga Anggota DPRD NTB asal Dapil Kota Mataram Made Slamet, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Mataram I Gede Wiska, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Mataram , Imam Budi Gunawan, semua  anggota DPRD Kota Mataram , Nyayu Ernawati, I Wayan Yogantara, Ni Luh Arini beserta pengurus dan seluruh kader.

    Dalam sambutannya, H. Rachmat Hidayat menegaskan bahwa Musancab bukan sekadar agenda rutin organisasi, melainkan momentum strategis untuk memperkuat ideologi, militansi, dan disiplin organisasi kader PDI Perjuangan hingga ke akar rumput.

    “PDI Perjuangan adalah partai ideologis, partai kader, dan partai wong cilik. Karena itu, seluruh kader—dari tingkat DPC, PAC, ranting hingga anak ranting—harus senantiasa mengamalkan nilai-nilai luhur partai dalam setiap napas perjuangan,” tegas Rachmat.

    Ia kemudian mengisahkan perjalanan panjang pengabdiannya bersama PDI Perjuangan sejak masa awal berdirinya partai, melewati berbagai fase perjuangan, tekanan politik, hingga konsolidasi demokrasi pascareformasi. 

    Menurutnya, kekuatan utama PDI Perjuangan terletak pada kesetiaan kader terhadap ideologi Pancasila 1 Juni, ajaran Bung Karno, serta garis perjuangan partai.

    *Anak Ranting sebagai Busur Panah Perjuangan*

    Dalam penekanan ideologisnya, Rachmat Hidayat menyebut anak ranting sebagai “busur panah perjuangan” PDI Perjuangan. Anak ranting, menurutnya, adalah ujung tombak sekaligus garda terdepan partai yang bersentuhan langsung dengan rakyat.

    “Anak ranting itulah yang menjadi busur panah perjuangan. Dari sanalah anak panah ideologi kita melesat, menembus persoalan rakyat, dan menghadirkan keberpihakan nyata,” ujarnya.

    Karena itu, ia meminta seluruh struktur partai agar tidak memandang remeh konsolidasi di tingkat paling bawah. Rachmat bahkan secara simbolik mengabsen satu per satu kehadiran pengurus PAC dan ranting sebagai bentuk penegasan bahwa disiplin organisasi adalah nafas perjuangan PDI Perjuangan.

    “Tidak ada perjuangan tanpa disiplin. Partai ini besar karena disiplin ideologi dan disiplin organisasi. Itu harus dijaga,” katanya.

    *Tegas Menolak Pilkada Lewat DPRD*

    Dalam forum Musancab tersebut, PDI Perjuangan secara tegas menyatakan penolakan terhadap wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD. Rachmat Hidayat menegaskan bahwa sikap tersebut merupakan konsekuensi ideologis PDI Perjuangan sebagai partai pelopor demokrasi.

    “Pilkada langsung adalah manifestasi kedaulatan rakyat. Mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD sama saja menarik mundur demokrasi,” tegasnya.

    Menurut Rachmat, PDI Perjuangan berpandangan bahwa rakyat harus tetap menjadi pemilik hak tertinggi dalam menentukan pemimpinnya. 

    Pemilihan langsung bukan hanya soal prosedur, tetapi soal pendidikan politik, partisipasi rakyat, dan keberanian mempercayakan masa depan kepada kehendak rakyat.

    Ia menegaskan, sikap PDI Perjuangan sejalan dengan ajaran Bung Karno tentang demokrasi yang berkepribadian dalam kebudayaan, berakar pada rakyat, dan berorientasi pada keadilan sosial.

    “Kalau kedaulatan rakyat kita kebiri, maka yang kita khianati bukan hanya demokrasi, tapi juga sejarah perjuangan bangsa,” ujarnya.

    *Tantangan Politik Kian Kompleks*

    Lebih lanjut, Rachmat Hidayat mengingatkan bahwa tantangan politik ke depan akan semakin kompleks di tengah dinamika dan perubahan politik yang sangat cepat. Arus globalisasi, disrupsi teknologi, hingga perubahan perilaku pemilih menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi dengan kesiapan ideologis dan organisatoris.

    Ia menekankan pentingnya kader PDI Perjuangan untuk terus membumikan politik yang beretika, politik yang membela kepentingan rakyat kecil, serta politik yang menjadikan kekuasaan sebagai alat perjuangan, bukan tujuan akhir.

    “Kita harus siap menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri. PDI Perjuangan harus tetap berdiri tegak di atas kaki ideologi sendiri,” ujarnya.

    *Konsolidasi Menuju Partai Pelopor*

    Musancab DPC PDI Perjuangan Kota Mataram ini menjadi bagian dari upaya konsolidasi total struktur partai menuju penguatan organisasi yang solid, ideologis, dan siap menghadapi agenda-agenda politik ke depan.

    Dengan semangat gotong royong, soliditas kader, dan kesetiaan pada garis perjuangan partai, PDI Perjuangan Kota Mataram meneguhkan komitmennya untuk terus menjadi partai pelopor dalam memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Di tempat yang sama, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Mataram I Gede Wiska dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas kepemimpinan Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi NTB, H. Rachmat Hidayat.

    Ia secara khusus menyampaikan ucapan selamat kepada H. Rachmat Hidayat yang telah memperoleh penghargaan tertinggi partai, yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri.

    “Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan partai atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian panjang Bapak H. Rachmat Hidayat kepada PDI Perjuangan. Bagi kami di daerah, ini adalah teladan dan sumber inspirasi untuk terus setia pada garis perjuangan partai,” ujar I Gede Wiska.

    Menurutnya, kepemimpinan H. Rachmat Hidayat telah menjadi perekat soliditas organisasi sekaligus peneguh arah ideologis PDI Perjuangan di Nusa Tenggara Barat, termasuk di Kota Mataram.

    Dalam kesempatan tersebut, I Gede Wiska juga memohon arahan dan bimbingan politik dari Ketua DPD PDI Perjuangan NTB agar jajaran DPC, PAC, ranting, hingga anak ranting PDI Perjuangan Kota Mataram semakin kuat secara ideologi dan disiplin organisasi.

    Ia menegaskan komitmen DPC PDI Perjuangan Kota Mataram untuk terus menjalankan politik kerakyatan dengan turun langsung ke tengah-tengah rakyat, menyerap aspirasi, serta memperjuangkan kepentingan wong cilik sebagai napas utama perjuangan partai.

    “Kami berkomitmen untuk terus menyatu dengan rakyat, hadir dalam setiap denyut persoalan mereka, serta menjadikan PDI Perjuangan sebagai rumah besar perjuangan rakyat Kota Mataram,” tegasnya.

    Lebih lanjut, I Gede Wiska menegaskan bahwa konsolidasi melalui Musancab ini diarahkan tidak hanya untuk penguatan struktur organisasi, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam meningkatkan perolehan suara dan kursi PDI Perjuangan pada agenda-agenda politik mendatang.

    Dengan mengedepankan semangat gotong royong, militansi kader, dan kesetiaan pada ideologi Pancasila 1 Juni serta ajaran Bung Karno, DPC PDI Perjuangan Kota Mataram optimistis mampu memperkuat posisi partai sebagai kekuatan politik utama yang konsisten memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Musyawarah Anak Cabang DPC PDI Perjuangan Kota Mataram ini menjadi penegasan bahwa partai terus bergerak melakukan konsolidasi menyeluruh dari tingkat pusat hingga akar rumput, guna memastikan PDI Perjuangan tetap menjadi partai pelopor, partai ideologis, dan partai rakyat di tengah dinamika politik yang terus berkembang. (F*)

    Ket. Foto:

    Kegiatan Konsolidasi DPC PDIP Kota Mataram. (Ist)

    Sekjen ATR/BPN Pastikan Perencanaan Anggaran Tahun 2026 Matang Sejak Awal

    HarianNusa, ​Jakarta – Realisasi anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencapai 95,73% pada tahun 2025. Guna menjaga agar realisasi anggaran di tahun ini tetap stabil, Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengimbau jajaran, baik di pusat maupun daerah untuk menyiapkan perencanaan matang, yang dimulai dengan Rapat Evaluasi Kinerja dan Program Tahun 2025 serta Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026, Rabu (04/02/2026).

    “Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa anggaran yang telah kita terima benar-benar digunakan secara tepat sasaran, efisien, memberikan manfaat, serta menghasilkan dampak yang nyata untuk masyarakat. Anggaran yang diterima pada 2026 harus mengalir secara langsung pada pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan,” ujar Sekjen ATR/BPN di Ruang Rapat 401, Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

    Dalu Agung Darmawan mengingatkan, rapat ini harus dimanfaatkan untuk menguatkan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, capaian realisasi anggaran tersebut mencerminkan komitmen dan kerja sama yang baik seluruh jajaran, serta menunjukkan koordinasi yang semakin solid dalam pelaksanaan program kementerian.

    Perencanaan anggaran yang terstruktur perlu disiapkan secara matang sejak awal tahun 2026. Di antaranya dengan menetapkan target kinerja yang realistis, menyusun jadwal pelaksanaan yang jelas, serta menyiapkan dokumen pendukung. “Dengan begitu, masing-masing satuan kerja (Satker) memiliki proyeksi capaian triwulanan sebagai alat pengendalian pelaksanaan program,” jelas Dalu Agung Darmawan.

    Sekjen ATR/BPN juga menyoroti pentingnya penguatan koordinasi antara Kementerian ATR/BPN pusat dengan jajaran di Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan (Kantah) untuk memastikan rencana dan hasil berjalan selaras. Ia berharap, tahun 2026 dapat menjadi momentum perbaikan tata kelola kinerja dan anggaran di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

    Dalam rapat evaluasi, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, menjelaskan bahwa capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif, meskipun pelaksanaannya sempat dihadapkan keterbatasan waktu akibat penyesuaian anggaran di pertengahan tahun. “Ke depan, kami sebagai evaluator, dari Biro Perencanaan bersama Inspektorat Wilayah dan direktorat terkait akan mengoordinasikan proses evaluasi ini. Hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan agar target tahun 2026 dapat tercapai sekaligus meningkatkan capaian kinerja yang telah diraih pada tahun 2025,” ujarnya.

    Rapat Evaluasi Kinerja dan Program Tahun 2025 serta Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026 dilaksanakan selama tiga hari, yaitu 04-06 Februari 2026. Pada pertemuan ini, seluruh Kepala Kanwil BPN Provinsi beserta jajarannya akan memaparkan laporan hasil kegiatan pada tahun 2025 dan menyampaikan rencana aksi untuk tahun 2026.

    Rapat ini dihadiri oleh Inspektur Jenderal ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi; sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN, baik yang mengikuti secara luring maupun daring; serta seluruh Kepala Kanwil BPN Provinsi beserta jajaran. (*)

    Ket. Foto: Kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja dan Program Tahun 2025 serta Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026. (Ist)

    Sumber : Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN

    Biro Humas dan Protokol ATR/BPN Berikan Bekal Pengetahuan Komunikasi Publik dalam Rangka KKN Taruna STPN 2025

    0

    ​HarianNusa, DIY – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah mencanangkan pemutakhiran data digital sertipikat tanah lama. Program tersebut juga akan didukung oleh Taruna/i Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) melalui Kuliah Kerja Nyata Pertanahan-Praktik Tata Laksana Pertanahan (KKNP-PTLP). Sehubungan itu, pada Rabu (04/02/2026), Kepala Bagian Pemberitaan, Media, dan Hubungan Antar Lembaga (Kabag PMHAL), Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Bagas Agung Wibowo, memberikan pembekalan khususnya dalam hal penguatan komunikasi publik agar program lebih mudah dipahami masyarakat.

    “Banyak program pemerintah gagal bukan karena kebijakan yang buruk, tetapi karena cara penyampaian yang tidak menyentuh realitas masyarakat. Dalam hal ini tugas mahasiswa KKN tak hanya menjelaskan prosedur, tetapi juga memastikan pesan tersebut masuk akal dan relevan bagi warga,” ujar Bagas Agung Wibowo di hadapan para peserta Pembekalan KKNP-PTLP, di Pendopo STPN, Sleman, Provinsi DIY.

    Pemutakhiran data digital sertipikat tanah lama ini dilaksanakan melalui KKNP-PTLP yang diikuti sebanyak 619 Taruna/i STPN yang terbagi dalam 80 kelompok dan disebar ke Provinsi DIY, Jawa Tengah, Aceh, dan Sumatera Utara. Untuk Aceh dan Sumatera Utara, KKN difokuskan pada restorasi data pertanahan terdampak bencana hidrometeorologi.

    KKNP-PTLP akan berlangsung selama 85 hari dimulai dari 9 Februari 2026. Sebelum terjun ke lapangan, Bagas Agung Wibowo menanamkan pesan kepada Taruna/i STPN soal tujuan akhir program pemutakhiran data digital bagi sertipikat lama ini, yaitu langkah negara dalam melindungi hak atas tanah masyarakat di era digital. Pemutakhiran data digital sertipikat lama ini tidak membatalkan sertipikat yang sudah ada. Sertipikat lama yang sudah ada tetap sah dan diakui secara hukum.

    “Sertipikat lama dulu diterbitkan sesuai ketentuan pada zaman itu, misal pencatatannya masih manual dan berbasis dokumen fisik sesuai kebutuhan di masa itu. Maka itu, perlu diadakan pemutakhiran data sesuai kondisi lapangan terkini dan diintegrasikan ke dalam sistem digital agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” jelas Bagas Agung Wibowo.

    Kolaborasi dalam pemutakhiran data ini bukan hanya dengan peserta KKN dari STPN, namun juga melibatkan pemerintah daerah, mulai dari gubernur, bupati/wali kota, hingga perangkat desa. “Nanti para perangkat desa yang mendampingi akan berkolaborasi dengan Adik-adik peserta KKN. Bersama, kita akan mengamankan hak atas tanah untuk hari ini dan masa depan,” pungkas Bagas Agung Wibowo.

    Dalam kegiatan ini juga dipaparkan terkait teknis diseminasi komunikasi publik dan panduan media sosial untuk kegiatan KKN Tematik mendatang. Salah satu pembicara yang dihadirkan adalah pegawai Biro Humas dan Protokol, Nanda Iffa Chaerunnisa. Nantinya, para peserta KKN juga akan menampilkan hasil kerja di lapangan dalam bentuk konten komunikasi di media sosial. Harapannya, pesan dan kinerja nyata dari KKNP-PTLP itu dapat tersampaikan dengan baik ke masyarakat luas. (AR/SV)

    Tingkatkan Kualitas SDM, Program MBG Terus Gencar Disosialisasikan di Lombok

    HarianNusa, Lombok Utara – Pemerintah terus berupaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya dengan memberikan asupan gizi yang tepat sejak dini. Asupan gizi yang tepat akan meningkatkan tumbuh kembang dan kualitas SDM dimasa depan. Untuk itu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lombok terus gencar dilakukan untuk menjangkau lebih banyak penerima manfaat.

    Badan Gizi Nasional menggelar sosialisasi di Kantor Desa Sokong, Kec. Tanjung, Lombok Utara pada Selasa, (3/2). Sosialisasi program MBG di Desa Sokong dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Muazzim Akbar, Camat Tanjung, Kab Lombok Utara, Masjudin Ashari, dan Tenaga Ahli Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional, Teguh Supangardi.

    Anggota Komisi IX DPR RI, Muazzim Akbar menyampaikan pentingnya program MBG dalam melahirkan generasi berkualitas dimasa depan. MBG merupakan program yang diinisiasi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk kepedulian dan perhatian terhadap masyarakat yang masih terbatas kebutuhan gizinya.

    “Pemimpin kita, Presiden Prabowo menjadikan MBG sebagai program prioritas bukan karena tujuan politis, tetapi benar-benar ikhlas untuk menciptakan negara yang kuat, berdaulat, sejahtera, dan terpandang di mata internasional. Dan semua itu dimulai dari peningkatan kualitas manusia, yang harus dimulai dari peningkatan kualitas kecerdasan anak bangsa,” ujar Muazzim Akbar.

    Menurut Muazzim, struktur otak manusia bisa dipengaruhi oleh kebiasaan makanan yang dikonsumsi dalam kesehariannya. Prabowo Subianto sangat memahami itu, dan karena itulah MBG menjadi program prioritas yang menjadi alasan kuat untuk mensejahterakan jutaan rakyat Indonesia.

    “Tujuan besar dari Program Makan Bergizi Gratis dari Badan Gizi Nasional yakni untuk meningkatkan gizi masyarakat Indonesia secara umum, dan secara khusus anak sekolah, ibu hamil, dan menyusui, dalam rangka menuju visi Indonesia Emas 2045,” tambahnya.

    Indonesia Emas 2045 tidak akan bisa terwujud jika kecerdasan anak bangsa tidak terwujud. Untuk melahirkan anak-anak bangsa yang cerdas dibutuhkan pemenuhan gizi yang seimbang saat usia sekolah. Berpikir yang cerdas itu membutuhkan fisik yang kuat, dan tubuh yang sehat, hal itu sangat bergantung pada asupan gizi yang diberikan sejak kecil.
    Disisi lain, MBG juga membawa pengaruh terhadap peningkatan ekonomi masyarakat lokal yang berperan aktif. Karena bahan-bahan yang dipakai harus memanfaatkan bahan-bahan sekitar, seperti sayur-mayur, buah-buahan, ikan, daging, ayam, dan bahan-bahan lainnya harus didapat dari masyarakat sekitar.

    Dengan demkian, ketahanan pangan dan pemerataan akses gizi sangat penting agar anak-anak bangsa bisa mendapatkan makanan bergizi tanpa sekat status ekonomi. Hal tersebut dari dulu hingga kini akan sangat berpengaruh terhadap kecerdasan siswa, jika orang tua miskin maka gizi anak kurang. Ketimpangan seperti itulah yang tidak diinginkan oleh Presiden Prabowo. (F*)

    Ket. Foto: Anggota Komisi IX DPR RI H. Muazzim Akbar saat memberikan sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis di Lombok Utara. (Ist)

    Perluas Penerima Manfaat, Sosialisasi Program MBG di Lombok Terus Digencarkan 

    HarianNusa, Lombok Utara – Sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali hadir di Lombok untuk memperluas penerima manfaat. Program MBG dari Badan Gizi Nasional (BGN) ini bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat Indonesia secara umum, dan khususnya bagi anak sekolah, balita, ibu hamil, dan menyusui, untuk mendukung visi lahirnya Indonesia Emas di tahun 2045.

    Badan Gizi Nasional menggelar sosialisasi program MBG di GOR Gyfa Gondang, Lombok Utara pada Selasa (3/2). Sosialisasi program MBG perdana di Lombok tahun 2026 ini dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Muazzim Akbar, Camat Gangga Kabupaten Lombok Utara Mahgzan Zohdi, Tenaga Ahli Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional Teguh Supangardi.

    Indonesia Emas 2045 tidak akan bisa terwujud jika kecerdasan anak bangsa tidak terwujud, dan untuk melahirkan anak-anak bangsa yang cerdas dibutuhkan pemenuhan gizi yang seimbang yang harus dimulai saat ini. Anggota Komisi IX DPR RI, Muazzim Akbar menyebut program strategis nasional ini menyangkut persoalan yang besar dan memang sudah menjadi tugas kewajiban negara ke masyarakat. 

    “Presiden Prabowo menjadikan MBG sebagai program prioritas bukan karena tujuan politis, tetapi benar-benar ikhlas untuk menciptakan negara yang kuat, berdaulat, sejahtera, dan terpandang di mata internasional. Dan semua itu dimulai dari peningkatan kualitas manusia, yang harus dimulai dari peningkatan kualitas kecerdasan anak bangsa,” papar Muazzim Akbar.

    “Negara ini sudah menciptakan program yang sudah seharusnya didukung penuh oleh rakyat Indonesia. Negara mengambil tanggung jawab sejak putra-putri bangsa masih dalam kandungan ibunya, disaat disusui, sampai selesai sekolah diberikan makan gratis yang bergizi oleh negara. Bahkan, bila sakit pun berobatnya akan ditanggung negara,” lanjutnya.

    Melalui program MBG ini juga, pengaruhnya terhadap peningkatan tarap ekonomi masyarakat sangat besar, karena bahan-bahan yang dipakai harus memanfaatkan bahan-bahan sekitar, seperti sayur-mayur, buah-buahan, ikan, daging, ayam, dan bahan-bahan lainnya. 

    Ketahanan pangan dan pemerataan akses gizi sangat penting, agar anak-anak bangsa bisa mendapatkan makanan bergizi tanpa sekat status ekonomi. Permasalahan yang dari dulu terjadi adalah kecukupan gizi yang terbatas berpengaruh terhadap kecerdasan siswa, jika orang tua miskin maka gizi anak kurang. Dengan adanya program MBG, ketimpangan seperti itu tidak diinginkan oleh Presiden Prabowo dimasa depan. (F*)

    Ket. Foto: 

    Kegiatan sosialisasi program MBG di Lombok Utara  dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar (Tengah) Camat Gangga Kabupaten Lombok Utara Mahgzan Zohdi (kanan) Tenaga Ahli Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional Teguh Supangardi (kiri). (Ist)

    Kementerian ATR/BPN Terima Penghargaan dari INDOPOSCO atas Diseminasi Strategi Komunikasi Paling Masif

    HarianNusa, ​​Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meraih penghargaan kategori Kementerian dengan Strategi Komunikasi Paling Masif dari INDOPOSCO dalam acara penganugerahan yang digelar di Jakarta, Selasa (03/02/2026). 

    Penghargaan diterima langsung oleh Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi, Dwi Budi Martono, yang hadir mewakili Menteri ATR/Kepala BPN. Dalam keterangannya, ia mengapresiasi seluruh pengelola strategi komunikasi di kementerian, khususnya Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol.

    “Strategi komunikasi Kementerian ATR/BPN diakui oleh pihak luar, bukan hanya oleh internal kita. Bahkan sekelas INDOPOSCO, dengan jaringan yang begitu luas, memberikan penghargaan ini kepada strategi komunikasi kita. Jadi selamat pada kalian kawan-kawan Humas, ini betul pengakuan yang real. Mudah-mudahan menjadi bekal bagi kalian untuk lebih hebat lagi,” ujar Dwi Budi Martono.

    Dwi Budi Martono menginginkan penghargaan ini bukan hanya jadi pengakuan semata, namun juga memotivasi jajarannya untuk meningkatkan kualitas komunikasi publik. Baginya, penghargaan ini adalah simbol sekaligus pemacu semangat seluruh jajaran sebagai duta Humas Kementerian ATR/BPN.

    “Tentu ini juga menjadi energi baru bagi seluruh karyawan kita yang menjadi duta Humas untuk lebih bagus lagi, lebih keras lagi dalam mewartakan hasil-hasil kerja keras Kementerian ATR/BPN,” tutur Dwi Budi Martono.

    Strategi komunikasi yang dijalankan Kementerian ATR/BPN selama ini difokuskan pada penyampaian informasi pertanahan dan tata ruang yang mudah dipahami masyarakat. Mulai dari program sertipikasi tanah, penanganan permasalahan pertanahan, hingga penguatan layanan pertanahan berbasis digital. Penyebarluasan informasi dilakukan pada berbagai kanal komunikasi guna meningkatkan literasi publik dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan Kementerian ATR/BPN.

    Dalam acara Anugerah INDOPOSCO Tahun 2026, Kementerian ATR/BPN menerima penghargaan bersama 19 pihak lainnya yang dinilai berjasa dalam pembangunan Indonesia. Penghargaan diserahkan langsung oleh Komisaris Utama PT Indonesia Digital Pos, Syarif Hidayatullah, selaku perusahaan yang menaungi INDOPOSCO.

    Acara penganugerahan tersebut diadakan bertepatan dengan HUT ke-5 INDOPOSCO. Kepada salah satu media nasional yang jadi tombak informasi di Indonesia, Dwi Budi Martono berharap INDOPOSCO dapat terus berkembang dan memberikan pengaruh positif yang lebih luas. “Selamat ulang tahun INDOPOSCO, mudah-mudahan menjadi pilar demokrasi yang semakin kuat,” pungkasnya.

    Pada acara yang mengusung tema “Kepak Membawa Dampak” tersebut, tampak hadir Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Shinta Purwitasari. (*)

    Ket. Foto:

    Kegiatan Penyerahan Penghargaan INDOPOSCO kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). (Ist)

    Sumber : Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN. 

    Rekomendasi Puma Suede Terbaik 2026 untuk Gaya Kasual dan Streetwear

    Mencari sepasang sepatu yang bisa dipakai ke kampus, kantor santai, sekaligus nongkrong malam hari memang tidak selalu mudah. Di tengah banyaknya model sneaker baru, Puma Suede tetap bertahan sebagai ikon klasik yang tidak pernah keluar dari tren.

    Siluet low‑profile, material suede yang lembut, dan outsole karet yang kokoh membuat seri ini nyaman dipakai seharian. Berikut rekomendasi Puma Suede terbaik 2026 untuk gaya kasual dan streetwear.

    1.    Puma Unisex Shoes Suede Classic [39978101]

    Sebagai pintu masuk yang sangat aman ke dunia Puma Suede, Treasure Hunt – Puma Unisex Shoes Suede Classic Sepatu Sneakers Pria/Wanita [39978101] wajib dipertimbangkan. Model ini menawarkan paket lengkap: siluet klasik yang ramping, upper suede premium yang lembut, serta outsole karet penuh untuk grip di jalanan kota.

    Desainnya yang uniseks membuatnya mudah dipadukan dengan jeans lurus, celana chino, hingga celana kargo. Varian ini dibanderol sekitar Rp980.000 setelah diskon dari harga normal Rp1.399.000.

    2.    PUMA Unisex Suede Classic [39978107]

    Bagi kamu yang ingin sedikit peningkatan dari sisi nuansa warna dan detail, PUMA Unisex Suede Classic Sepatu Pria/Wanita [39978107] menjadi langkah berikutnya yang menarik. Masih dengan DNA Suede Classic, model ini biasanya hadir dalam kombinasi warna sedikit lebih refined.

    Sepatu ini cocok dipadukan dengan kemeja santai, celana bahan, atau blazer kasual tanpa menghilangkan kesan santai. Upper suede premium dan sockliner berbahan mesh memberikan kenyamanan saat dipakai lama.  Harga yang tertera di Blibli berada di kisaran Rp1.190.000 (dari harga normal Rp1.399.000).

    3.    Puma Suede Classic XXI

    Untuk penggemar tampilan retro yang lebih kental, lini Puma Suede Classic XXI patut masuk radar  Secara desain, seri XXI mempertahankan siluet low‑profile ikonik Suede. Akan tetapi, terdapat pembaruan pada konstruksi bagian dalam sehingga terasa lebih modern dan nyaman saat dipakai harian. 

    Kisaran harga untuk Suede Classic XXI cukup bervariasi: model uniseks reguler berada sekitar Rp980.000–Rp1.399.000. Sementara beberapa varian yang sedang promo, seperti Toasted, bisa didapatkan pada harga Rp979.300. 

    4.    Puma Suede Classic XXI WOMENS & Suede Classics Vogue

    Untuk pemakai wanita yang butuh sneaker suede dengan potongan dan palet warna lebih lembut, kombinasi Sneakers PUMA Suede Classic XXI WOMENS [374915 86] dan Suede Classics VOGUE [387687 01] terasa menarik. Varian WOMENS mempertahankan bentuk Suede klasik, namun biasanya hadir dengan detail dan ukuran lebih pas untuk bentuk kaki Wanita. Sementara edisi VOGUE bermain dengan nuansa fashion yang sedikit lebih berani namun tetap elegan. 

    Menariknya, di Blibli kedua model ini sedang berada di kisaran harga yang cukup bersahabat. Suede Classic XXI WOMENS tertera sekitar Rp559.600. Sedangkan Suede Classics VOGUE sekitar Rp509.700 setelah diskon besar. 

    5.    Puma Suede Classic High Risk MEN & Dark Myrtle

    Bagi kamu yang tidak takut menjadi pusat perhatian, Sepatu Sneakers Pria PUMA Suede Classic XXI High Risk MEN [374915 02] dan varian warna Dark Myrtle [39978115 layak diperhitungkan. High Risk hadir dengan warna merah mencolok yang langsung menarik mata. Sedangkan Dark Myrtle menawarkan hijau gelap yang unik.

    Untuk urusan harga, High Risk MEN di Blibli berada sekitar Rp699.500 setelah diskon besar dari harga normal Rp1.399.000. Sementara varian Dark Myrtle uniseks ada di kisaran Rp980.000–Rp1.399.000 tergantung toko dan promo.

    Deretan Puma Suede di Blibli menunjukkan bahwa satu siluet klasik bisa menjawab banyak kebutuhan gaya. Apa pun opsi yang kamu pilih, membeli melalui kanal resmi seperti Blibli membantu memastikan produk Puma Suede yang diterima benar‑benar original.

    Wamen Ossy Ingatkan Pemutakhiran Data Digital Merupakan Pekerjaan Rumah Bersama

    HarianNusa, ​​Kabupaten Pasuruan – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sedang melakukan pemutakhiran data terhadap sertipikat lama. Dalam langkah tersebut, Wakil Menteri (Wamen) ATR/ Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan, mengimbau Kepala Kantor Pertanahan di daerah agar mengawal proses pemutakhiran data secara berkelanjutan.

    “Jika kita ingin menyelesaikan masalah, kita harus mengetahui terlebih dahulu metodologi penyelesaiannya seperti apa. Jika kita membutuhkan dukungan ataupun bantuan, agar disampaikan ke Kepala Kantah, selanjutnya Kepala Kantah bisa menyampaikan ke Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) supaya kita bisa bekerja bersama,” ujar Wamen Ossy saat mengunjungi Kantah Kabupaten Pasuruan, Minggu (01/02/2026).

    Wamen Ossy mengungkapkan, secara nasional masih ada sekitar 12 juta bidang tanah yang masuk dalam kategori Kualitas Data Bidang Tanah (KW) 4, 5, dan 6. Kategori tersebut ditetapkan bagi sertipikat lama yang belum terdaftar secara sistematis dalam basis data digital Kementerian ATR/BPN sehingga memerlukan pemutakhiran.

    Bidang tanah yang masuk ke kategori KW 4 adalah bidang yang data fisik dan data yuridisnya telah memenuhi ketentuan, namun belum terpetakan secara spasial. Pada kategori KW 5, data yuridis telah terpenuhi, tetapi data fisik serta peta spasial atau kadastral masih memerlukan peningkatan kualitas. Sementara kategori KW 6, mencakup bidang tanah yang data fisik, data yuridis, dan peta spasialnya masih memerlukan perbaikan atau peningkatan secara menyeluruh.

    Di hadapan jajaran Kantah Kabupaten Pasuruan, secara khusus Wamen Ossy menyatakan harapannya agar Provinsi Jawa Timur dapat menjadi salah satu daerah yang paling progresif mendorong percepatan penyelesaian target pemutakhiran data. “Dari Provinsi Jawa Timur sudah ada komitmen untuk menjadi salah satu Kanwil yang paling agresif secara nasional, tentunya dengan dukungan dari seluruh jajaran,” tuturnya.

    Dalam memetakan bidang tanah dengan kategori KW 4, 5, dan 6, Wamen Ossy tetap mengingatkan pentingnya tetap realistis. Menurutnya, perlu dilakukan pemilahan secara cermat untuk menentukan bidang mana yang dapat segera diselesaikan dan mana yang membutuhkan penanganan khusus. “Betul-betul dicari mana yang bisa diselesaikan dan mana yang tidak. Kalau butuh bantuan eksternal, kita berusaha semaksimal mungkin,” lanjutnya.

    Pada kunjungan kali ini, Wamen Ossy juga menyerahkan sertipikat secara langsung kepada enam orang masyarakat, baik di Kantah Kabupaten Pasuruan maupun Kantah Kota Pasuruan. Penyerahan tersebut menjadi bentuk kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum atas tanah.

    Atas kinerja baik yang ditunjukkan jajarannya, Wamen Ossy juga memberikan apresiasi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan. Ia menilai jajarannya telah menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan tertib, serta didukung oleh semangat kerja pegawai yang tinggi. “Kantah Kabupaten Pasuruan, kantornya bersih dan tertib, pegawainya bersemangat. Lanjutkan dan tingkatkan demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

    Kegiatan kali ini turut dihadiri oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Asep Heri. Hadir mengikuti rangkaian, jajaran Kantah Kabupaten Pasuruan dan Kantah Kota Pasuruan. (*)

    Ket. Foto: Wamen ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan (baju Korpri) dalam kegiatan kunjungan kerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan. (Ist)  

    Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN

    Dukung Penuh Sekolah Terintegrasi, Wamen Ossy Tekankan Kepastian Penyediaan Tanah dan Penataan Ruang

    HarianNusa, ​Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mendukung penuh rencana pembangunan Sekolah Terintegrasi sebagai bagian dari Program Prioritas Nasional (PSN). Ia menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN siap mendukung dari aspek penyediaan tanah dan penataan ruang dalam Rapat Tingkat Menteri Pembangunan Sekolah Terintegrasi, pada Kamis (29/01/2026) di Ruang Rapat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta.

    “Program-program prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto tentunya terus mendapatkan dukungan dari kami yaitu Kementerian ATR/BPN, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan tanah dan ruangnya,” ujar Wamen Ossy saat menyampaikan paparan dalam rapat yang dihadiri sejumlah Menteri/Kepala dan Wakil Menteri/Wakil Kepala Kabinet Merah Putih secara luring maupun daring.

    Wamen Ossy menyampaikan bahwa proses pengadaan lahan untuk pembangunan sekolah terintegrasi akan lebih cepat apabila tanah telah tersedia, baik yang disediakan oleh pemerintah daerah maupun yang berasal dari aset negara seperti BUMN dan BUMD. 

    “Jika tanah sudah tersedia, baik dari pemerintah daerah maupun aset negara, peran kami tinggal melakukan verifikasi status kepemilikan tanah serta memastikan legalitasnya, kemudian dilanjutkan dengan pengukuran, pendaftaran, dan penerbitan sertipikat,” jelasnya.

    Ia menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN membuka peluang pemanfaatan tanah aset negara, termasuk bekas lahan perkebunan dan tanah telantar, melalui penyesuaian tata ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemanfaatan tanah telantar tersebut didukung oleh dasar hukum yang jelas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah yang memungkinkan penggunaannya untuk kepentingan umum, termasuk pembangunan sarana pendidikan seperti Sekolah Terintegrasi.

    Namun demikian, Wamen Ossy juga menekankan pentingnya menjaga ketahanan pangan nasional dengan meminimalkan alih fungsi lahan sawah produktif. “Kami menitipkan pesan agar pembangunan Sekolah Terintegrasi sebisa mungkin tidak menyasar lahan sawah atau pertanian produktif, karena pengendalian alih fungsi lahan merupakan bagian penting dari arahan Presiden,” tegasnya.

    Wamen Ossy juga menegaskan kesiapan Kementerian ATR/BPN untuk terus bersinergi dengan Kemenko PMK dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam mewujudkan pembangunan Sekolah Terintegrasi. 

    “Kami mendukung penuh pembangunan Sekolah Terintegrasi dan siap membantu proses pengadaan tanah hingga sertipikasinya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” pungkasnya.

    Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno menekankan pentingnya kepastian status lahan agar percepatan pembangunan Sekolah Terintegrasi tidak terhambat. 

    “Kami berkomitmen mendukung percepatan realisasi program ini, mulai dari penyiapan lahan, regulasi, hingga dukungan anggaran, agar penugasan dari Pak Presiden dapat segera terlaksana.” ujarnya. (*)

    Ket. Foto: 

    Wamen ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan (Ist)

    Sumber: Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN.

    error: Content is protected !!