HarianNusa, Mataram – Dalam rangka milad ke-10, Majelis Ta’lim Darunnajah Al-Irsyadi Mamben, Lombok Timur, menggelar Lomba Cerpen Tingkat Nasional yang terbuka untuk umum dan tanpa biaya pendaftaran. Bertemakan “Pesantren, Ulama, dan Santri dari Berbagai Aspek Kehidupan”, lomba ini menjadi magnet baru bagi para penulis dari seluruh Indonesia.

Sejak dibuka, antusiasme peserta terus mengalir. Hingga 4 Juni 2025, sebanyak 71 penulis dari berbagai penjuru Tanah Air termasuk Kalimantan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumbawa, dan Lombok—telah mendaftar.

“Tajuk utama kami memang lomba cerpen tingkat nasional, dan alhamdulillah sudah banyak partisipasi dari berbagai daerah,” ujar Ridho, selaku penyelenggara acara, dalam konferensi pers di Nostalgic Café, Mataram, Rabu (4/6).

Lomba ini tak hanya menjadi ruang ekspresi sastra, namun juga bagian dari visi besar majelis ta’lim untuk membentuk generasi muda yang sehat, berpendidikan, dan berkarakter. Hal ini ditegaskan oleh Ustadz Ahmad Asdarudin, Pembina Majelis Ta’lim Darunnajah Al-Irsyadi.

“Kami ingin kegiatan ini menjadi media edukatif yang memperkuat nilai-nilai keislaman dan kebangsaan. Kami danai acara ini secara mandiri dari infak donatur, tanpa proposal ke pemerintah,” jelasnya.

Selain lomba cerpen, rangkaian milad juga akan dimeriahkan dengan pentas seni yang melibatkan masyarakat dan santri setempat. Sementara itu, proses pendaftaran dan pengumpulan karya dibuka hingga 17 Juni 2025. Penjurian berlangsung 18–23 Juni, dan pengumuman pemenang dijadwalkan pada 25 Juni 2025.

Miftahul Alawiyah, panitia lomba, menyebutkan bahwa jumlah peserta masih terus bertambah. “Kami masih menerima pendaftaran dan sangat terbuka bagi siapa pun yang ingin mengangkat kisah pesantren lewat cerpen,” katanya.

Dalam hal penilaian, orisinalitas menjadi poin utama yang akan diperhatikan oleh dewan juri. “Originalitas adalah cermin kejujuran penulis. Kami ingin karya yang lahir dari hati, terlebih tema kita sangat dekat dengan nilai-nilai pesantren,” jelas Dedi Suhadi, salah satu dewan juri.

Selain orisinalitas, aspek yang akan dinilai meliputi kesesuaian tema, kekuatan alur, dan kualitas penulisan. Tiga karya terbaik akan mendapatkan hadiah uang tunai Rp2 juta untuk juara pertama, Rp1,5 juta untuk juara kedua, dan Rp1 juta untuk juara ketiga, selain itu para juara juga akan mendapatkan sertifikat. Selain itu, sepuluh karya terbaik juga  akan dibukukan dalam Antologi Cerpen Kebangsaan.

Ridho berharap, lomba ini mendapat dukungan luas, termasuk dari media massa. “Kami harap media bisa turut membantu mensosialisasikan lomba ini agar semakin banyak generasi muda yang terinspirasi menulis,” ucapnya.

Pendaftaran lomba dapat diakses melalui tautan  https://tinyurl.com/LombaCerpen2025, dan informasi lengkap syarat serta ketentuannya tersedia di https://tinyurl.com/SyaratdanKetentuan2025.

Informasi lebih lanjut bisa diperoleh dengan menghubungi panitia (Rhido) di nomor  081 382 647 843. (F3)

Ket. Foto:

kegiatan Konferensi Pers Lomba Cerpen Tingkat Nasional dalam rangka Milad ke 10 Majelis Ta’lim Darunnajah Al Irsyadi Mambengi Lombok Timur. (HarianNusa)

HarianNusa, Mataram – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)  kini telah menjangkau sekitar 153.000 penerima manfaat.  Program ini didukung oleh pendirian 53 titik Satuan Pelayanan  Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah NTB.

Kepala Regional SPPG NTB, Eko Prasetyo, menjelaskan bahwa program ini dijalankan secara bertahap dan sistematis, menyasar kelompok-kelompok rentan seperti balita, ibu menyusui dan ibu hamil yang mendapat porsi 10 persen dari total distribusi Gizi 

“Pembentukan SPPG ini menjadi langkah strategis untuk memastikan program MBG menjangkau kelompok yang paling membutuhkan. Sebanyak 10 persen di antaranya kami khususkan untuk tiga B: Balita, Ibu Menyusui, dan Ibu Hamil,” ungkap Eko dalam konferensi pers yang digelar Dinas Kominfotik Provinsi NTB di, Selasa, (3/6) di Mataram. 

Lebih lanjut, Eko menjelaskan bahwa NTB termasuk dalam Zona III secara nasional, yang berarti perhatian khusus dan dukungan ekstra menjadi kebutuhan utama dalam pelaksanaan program. Untuk mendukung operasionalisasi di lapangan, setiap titik SPPG diperkuat oleh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI)y ang bertugas mengelola distribusi dan pelaksanaan teknis program.

Sebagai bentuk keseriusan dalam menjaga standar gizi dan keamanan makanan, program MBG juga melibatkan pelatihan intensif bagi para pengelola dan penyaji makanan. Pelatihan ini mengusung standar Manajemen Penjamah Makanan untuk memastikan kualitas pangan yang layak dan aman dikonsumsi.

“Kami melakukan pelatihan secara komprehensif untuk para penjamah makanan. Ke depan, kami sangat mengharapkan dukungan dari Dinas Kesehatan dan BPOM untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan pendampingan,” tambah Eko.

Dengan skema terpadu yang melibatkan edukasi, pendampingan, dan pengawasan, Program MBG diharapkan menjadi instrumen penting dalam menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat NTB.

“Kami berharap program ini mendapat dukungan penuh dari seluruh elemen, termasuk media, agar informasi positif ini tersampaikan secara luas dan masyarakat bisa ikut serta menjaga keberlangsungan program,” tutup Eko. (F3)

Ket. Foto:

kegiatan Konferensi pers yang digelar Dinas Kominfotik NTB membahas Program MBG dan penanganan stunting di NTB. (Ist)

HarianNusa, Mataram – Kekerasan terhadap perempuan di lingkungan pesantren kembali menjadi perhatian serius. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menggelar pertemuan strategis di ruang kerja Wakil Gubernur NTB, Rabu (28/5), guna memperkuat perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan, terutama di institusi pendidikan berbasis agama.

Wakil Gubernur NTB menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menangani kasus-kasus kekerasan dan pelecehan yang marak terjadi, termasuk di lembaga yang selama ini dikenal sebagai tempat pembinaan moral dan akhlak.

“Di tengah upaya membangun NTB yang berkarakter, kita tidak bisa menutup mata atas adanya pelecehan dan kekerasan di lembaga pendidikan. Ini bukan hanya mencoreng institusi, tapi juga mengancam masa depan generasi muda,” ujarnya tegas.

Pihaknya menilai bahwa pengungkapan kasus kekerasan tidak selalu mudah, terutama saat pelaku adalah tokoh berpengaruh dalam komunitas. Oleh karena itu, Pemprov NTB berencana memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Kantor Kementerian Agama dan pemerintah kabupaten/kota, dalam membentuk sistem rujukan bersama yang lebih terstruktur dan responsif.

Komitmen ini mendapat dukungan penuh dari Komnas Perempuan. Ketua Komisi Paripurna Komnas Perempuan, Maria Ulfah Anshor, menyampaikan sejumlah rekomendasi penting, termasuk perlunya sistem perlindungan yang menyeluruh dan aksi pencegahan yang berkelanjutan.

“Korban kerap berada dalam posisi yang rentan, mengalami tekanan, bahkan intimidasi. Ini yang harus kita hentikan bersama-sama. Pencegahan tidak cukup hanya berupa penyuluhan. Harus ada tindakan nyata,” tegas Maria Ulfah.

Salah satu usulan Komnas Perempuan adalah penerapan sertifikasi kesehatan mental bagi tenaga pendidik di lingkungan pesantren. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pendidik memiliki kesiapan psikologis dan tidak memiliki riwayat gangguan yang dapat berdampak negatif pada santri.

Maria juga menekankan bahwa perlindungan terhadap korban harus mencakup upaya pemulihan dan jaminan keamanan pascakejadian. Ia berharap NTB dapat menjadi contoh daerah yang berani membongkar praktik kekerasan dan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku, tanpa pandang bulu.

Pertemuan ini menjadi sinyal penting bahwa negara hadir dalam melindungi warganya yang paling rentan, khususnya perempuan dan anak-anak di lingkungan pesantren. Upaya ini juga mendorong masyarakat untuk tidak lagi bungkam terhadap kekerasan, dan menjadikan perlindungan korban sebagai bagian dari budaya kolektif.

Dengan adanya sistem rujukan bersama, evaluasi perlindungan yang berkelanjutan, serta kolaborasi erat antar instansi, diharapkan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan tidak lagi tertutup, dan korban dapat memperoleh keadilan serta pemulihan secara layak.

“Melindungi perempuan dari kekerasan bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab moral seluruh masyarakat,” tutup Maria Ulfah. (F3)

Ket. Foto:

Pertemuan Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Damayanti Putri dan jajarannya bersama Komnas Perempuan di Ruang kerjanya. (Ist)