Lecehkan Murid, Oknum Kepala Sekolah di Kota Bima Dilaporkan ke Polisi

Kota Bima

Redaksi

-

07/06/2021

Lecehkan Murid, Oknum Kepala Sekolah di Kota Bima Dilaporkan ke Polisi

HarianNusa, Kota Bima – Seorang oknum Kepala sekolah di salah satu SDN di Kota Bima dilaporkan oleh sejumlah orang tua muridnya.

Oknum Kepala sekolah berinisial HS tersebut dilaporkan sejumlah orang tua siswinya ke Mako Polres Bima Kota, tepatnya di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Minggu, (06/06/2021), karena dugaan pencabulan.

Usai menyampaikan laporan dan keterangan pada petugas penerima laporan di SPKT, orang tua siswi berinisial MS, menuturkan keluh anaknya yang diduga korban pelecehan Kepseknya, awalnya kejadian pada bulan Mei lalu. saat itu korban sedang bermain bersama teman-temannya dalam kelas. Tiba-tiba datang Kepala Sekolah dan menyuruh semua siswa keluar dari kelas, kecuali para siswi.

Saat sejumlah siswa keluar dan tertinggal siswi saja, jelas MS menceritakan kembali cerita anaknya, anaknya dipanggil oleh Kepsek dan memeriksa kantong baju korban dan menanyakan korban punya uang atau tidak. Korban pun menjawab tidak punya uang.

“Saat korban jawab tidak punya uang, dia langsung meraba dan memegang alat vital korban," cerita MS.

Lanjut MS, Tidak terima dengan perilaku oknum Kepsek tersebut, anaknya dan sejumlah siswi lain lari dan menghindari terduga pelaku.

“Itulah awal pelecehan yang dilakukan kepala sekolah, diceritakan masing-masing siswi pada orang tuanya, termasuk anaknya. Dasar inilah kami melaporkan kepala sekolah pada polisi,” jelas MS yang juga Ketua LPM Kelurahan Nitu.

Kejadian dugaan pencabulan ini, kata MS, sudah dua kali. Terkuak setelah kedua kalinya atau saat para siswi menceritakan pada orang tuanya. Parahnya lagi, dugaan pencabulan ini, menyasar siswi kelas 4 hingga kelas 6. setidaknya ada 8 siswi yang diduga jadi korban pelecehan oknum Kepsek.

“Sesuai cerita para korban, modusnya hampir sama, pura-pura tanya ke korban punya uang atau tidak,” ungkapnya

MH orang tua siswa lainnya, mendesak Kepsek SDN 30 yang diduga mencabuli para siswi, segera dipecat dan diproses hukum serta diberikan hukuman yang setimpal. Karena ulahnya, anaknya mengalami trauma dan kadang takut pergi sekolah.

“Anak saya mengalami trauma, kami minta Kepsek segera di pecat,” pintanya

Sementara itu Kanit III SPKT Polres Bima Aiptu Kurniawan, dalam keterangan tertulis yang disampaikan, Senin, (07/06) membenarkan adanya laporan itu.

"Selanjutnya laporan pengaduan dari para korban akan dilimpahkan ke Unit PPA Sat Reskrim Kepolisian Resor Bima Kota," pungkasnya. (*)

Diduga Remas Dada Siswi SMP, Pria di Kota Bima Dipolisikan

Redaksi

-

07/06/2021

0

Diduga Remas Dada Siswi SMP, Pria di Kota Bima Dipolisikan

HarianNusa.com, Kota Bima – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor (Polres) Bima Kota menangani kasus dugaan pelecehan seorang siswi salah satu SMP di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Siswa berinisial NA yang masih dibawah umur ini beralamat di Kecamatan Mpunda, Kota Bima. Ia diduga dicabuli teman prianya berinisial IW warga Kecamatan Raba, Kota Bima, Rabu (2/6) lalu.

Kini kasus dengan laporan Nomor: STTLP/K/305/VI/2021/NTB/Res.Bima Kota tersebut sedang didalami oleh Penyidik Sat Reskrim Polres Bima Kota.

Kasat Reskrim Polres Bima Kota IPTU M Rayendra Rizkila Abadi, dalam keterangan persnya, Senin, (07/06/2021), membenarkan laporan tersebut.

Ia mengatakan, saat ini pihaknya sedang mengagendakan pemeriksaan saksi. Baik saksi korban maupun saksi lain. Termasuk memeriksa terlapor.

“Kebetulan pada saat melapor malam hari, sehingga untuk pemeriksaan korban direncanakan hari ini Senin (7/6),” terangnya.

Dari informasi yang dihimpun, pelecehan seksual yang dialami korban NA terjadi di sekolah. Saat itu, terlapor IW meminta uang kepada korban di kantin sekolah. Namun korban tidak memberikan uang yang diminta terlapor.

Lalu terlapor IW merangkul korban dan meremas payudara korban sebelah kiri. Dimana kejadian tersebut juga disaksikan oleh beberapa teman korban.

"Kita upayakan hari Senin ini, kita lakukan pemeriksaan baik korban, saksi-saksi lainnya maupun terduga," tutupnya. (*)

Tunjang Pembelajaran Daring, UNWAR Berikan Paket Kouta Gratis

Pendidikan

Redaksi

-

07/06/2021

0

Tunjang Pembelajaran Daring, UNWAR Berikan Paket Kouta Gratis

HarianNusa.com, Denpasar – Dalam kondisi Covid 19 ini, Universitas Warmadewa (UNWAR) menggunakan sistem e-leraning yang selalu dipantau, sehingga proses pembelajaran berjalan efektif. Hal tersebut disampaikan Rektor Universitas Warmadewa (UNWAR), Prof. Dewa Putu Widjana, dalam keterangan tertulis, Senin, (07/06/2021).

Dewa Putu Widjana mengatakan, dalam mengurangi beban mahasiswa pada kondisi pandemi ini, tahun 2020 UNWAR memberikan paket kouta internet kepada mahasiswa untuk menunjang proses pembelajaran daring.

"Di tahun 2021 ini program tersebut digantikan dengan pembebasan biaya SPP sebesar Rp. 200.000 kepada seluruh mahasiswa sebagai pengganti biaya pembelian kouta internet dan pemberi bebas denda untuk keterlambatan pembayaran SPP," paparnya.

Untuk penelitian mahasiswa, kata Dewa Putu Widjana , UNWAR telah membentuk kelompok-kelompok mahasiswa untuk mewadahi bidang penelitian berupa PKM yang langsung dibimbing oleh Dosen dan beberapa kali mengadakan Coaching Clinik dari reviewer internal dan eksternal untuk memantapkan produktivitas PKM Mahasiswa UNWAR.

Pada penelitian Dosen, UNWAR memiliki Lembaga Penelitian (Lemlit) sebagai lembaga penelitian yang mewadahi segala penelitian Dosen Unwar baik yang memperoleh hibah dari Dikti maupun dari internal Unwar.

Selain Lemlit, UNWAR juga memiliki WaRC (Warmadewa Research Center) sebagai lembaga yang mewadahi penelitian Dosen unwar yang dibiayai langsung oleh Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali sebagai Penyelenggara Unwar dan berbagai donatur yang tidak mengikat.

"Dengan adanya lembaga tersebut, produktivitas penelitian Dosen Unwar selalu meningkat yang secara tidak langsung meningkatkan Akreditasi Unwar. Dalam bidang pengabdian pada masyarakat Rektorat Unwar dan masing-masing Fakultas dan Pascasarjana secara rutin mengadakan pengabdian setiap tahunnya," tuturnya.

Tidak hanya itu, Universitas Warmadewa juga memberikan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi yang terdiri dari KIP (Kartu Indonesia Pintar), Beasiswa Yayasan untuk mahasiswa baru berprestasi, Djarum, Beasiswa BI, Beasiswa OSC Medcom, Beasiswa Bali Mandara dan lain-lain. (*)

UNWAR Buka Pendaftaran Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2021/2022

Pendidikan

Redaksi

-

07/06/2021

0

UNWAR Buka Pendaftaran Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2021/2022

HarianNusa.com, Denpasar – Sebagai salah satu perguruan tinggi swasta terbesar di Bali dan Indonesia Timur, Universitas Warmadewa (UNWAR) di tahun 2021 telah kembali membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2021/2022.

Rektor UNWAR, Dewa Putu Widjana menyampaikan bahwa Universitas Warmadewa masih menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang terbaik di Bali dan Indonesia Timur khusunya. Hal tersebut membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Warmadewa masih sangat besar.

Pada tahun ini, lanjut Dewa Putu Widjana, UNWAR Kembali menerima pendaftaran mahasiswa baru untuk Program Sarjana (S1), Program Vokasi dan Program Pascasarjana (S2 & S3). Program Sarjana terdiri dari 7 Fakultas, antara lain: 1.Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, dengan Prodi Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter,
2.Fakultas Hukum, dengan Prodi Ilmu Hukum, 3.Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan Prodi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Manajemen dan Akuntansi, 4.Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, dengan Prodi Ilmu Administrasi dan Ilmu Pemerintahan, 5.Fakultas Sastra, dengan Prodi Sastra Inggris, 6.Fakultas Teknik dan Perencanaan, dengan Prodi Teknik Arsitektur dan Teknik Sipil, dan 7.Fakultas Pertanian, dengan Prodi Agroteknologi, Ilmu Teknologi Pangan, Peternakan, dan Manajemen Sumber Daya Perairan.

"Yang menggembirakan di tahun 2018 Prodi peternakan telah memperoleh akreditasi A dan di tahun 2019 Program Studi S1 Ilmu Hukum juga mendapat akreditasi A, sementara prodi lainnya telah terakreditasi B dari BAN PT.
Di samping itu kami di Universitas Warmadewa juga memiliki Program Vokasi dengan 3 prodi antara lain

D4 Akuntansi Perpajakan, D3 Sistem Informasi Akuntansi, dan D3 Teknologi Telekomunikasi," jelasnya, dalam keterangan tertulisnya, Senin, (07/06/2021).

Sedangkan, untuk Program Pascasarjana, UNWAR saat ini memiliki 7 Program Studi S2 dan 1 Program Studi S3, antara lain : Magister Manajemen,
Magister Ilmu Linguistik, Magister Ilmu Hukum, Magister Administrasi Publik,
Magister Kenotariatan, Magister Sains Pertanian, Magister Rekayasa Infrastruktur, dan Doktor S3 Hukum.

Prof. Dewa Putu Widjana, menjelaskan, untuk tetap unggul dan mampu bersaing secara global, UNWAR terus berbenah dengan meningkatkan sarana prasarana yang menunjang proses akademik. Salah satunya dengan menyediakan ruang kelas yang nyaman ber AC dan lengkap dengan LCD, akses internet untuk seluruh areal kampus baik di kelas bahkan hingga di kantin kampus.

"UNWAR juga memiliki tempat parkir yang luas dan perpustakaan yang nyaman dan modern, serta memiliki teknologi e-library dan E-learning yang memudahkan mahasiswa dalam mencari buku dan jurnal-jurnal untuk keperluan kuliah," paparnya.

Sebagai informasi, UNWAR membuka pendaftaran mahasiswa sebanyak dua gelombang. Gelombang II untuk FKIK dibuka 19 April sampai 28 Juni 2021, untuk non FKIK yakni (FTP, FEB, FH, FS, FISIP, FP, dan VOKASI) Gelombang I dibuka 1 April 2020 sampai 26 Juni 2021 Gelombang II 12 Juli-11 Agustus 2021, untuk Pascasarjana Gelombang I dibuka 1 Februari sampai 20 Juni 2021 dan Gelombang II 9 Juli-7 Agustus 2021. Untuk informasi lebih lanjut, anda bisa datang langsung ke kampus Universitas Warmadewa, Jl. Terompong No.24, Sumerta Kelod, Kota Denpasar, Bali atau bisa menghubungi (0361) 223858 dan juga bisa mengunjungi Website UNWAR www.warmadewa.ac.id atau Instagram UNWAR di @universitaswarmadewa dan Facebook universitas warmadewa. (*)

Ket. Foto:
Kegiatan Wisuda ke 62 Universitas Marwadewa. (Istimewa)

Gubernur NTB Ajak Mahasiswa Aktif Berorganisasi

Pendidikan

Redaksi

-

07/06/2021

0

Gubernur NTB Ajak Mahasiswa Aktif Berorganisasi

HarianNusa.com, Mataram – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc. mengajak mahasiswa aktif berorganisasi. Hal ini bertujuan agar melatih komunikasi publik mahasiswa sebagai sarana pembekalan diri berkarier di berbagai bidang.

Hal tersebut disampaikan Bang Zul, sapaan Gubernur, saat menjadi narasumber pada acara AIESEC In Trisaksi yang bertajuk “Recruitment 101: Walkthrough CV and Interview Hacks from HR Perceptio” secara daring, Minggu (06/06).

“Komunikasi itu harus dilatih, ada orang yang IP nya 4 saja ketika disuruh berbicara ke audiens masih terbata-bata, apabila tidak pernah dilatih, tetapi jika anda berkecimpung pada dunia organisasi sejak selama menjadi mahasiswa anda akan dilatih untuk menyampaikan berbagai ide dan gagasan,” tutur Bang Zul.

Bang Zul menceritakan pengalaman semasa menjadi seorang mahasiswa di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Semasa menjadi mahasiswa, ia pernah menjabat sebagai Ketua Senat UI dan Ketua BEM UI.

Mengikuti berbagai organisasi menyadarkannya bahwa sebuah Perguruan Tinggi adalah entitas replika bangsa Indonesia. Banyak orang dari berbagai daerah maupun Negara berkumpul menjadi satu, berbagai fakultas dengan cara pandang yang berbeda.

“Perbedaan cara pandang tersebut dapat memperkaya batin, sehingga harus berhadapan dengan sesuatu yang beda cara pandangnya, bahwa memang pendidikan dan pengalaman merubah cara pandang orang, tugas kita bukan memenangkan suatu hal atau ide kita yang terbaik, tetapi orang punya cara pandang tersendiri ” ungkap Doktor Zul.

Bang Zul menilai bahwa dengan terjun di dunia organisasi menjadikan mahasiswa sebagai orang yang autentik. Yakni menjadi orang yang apa adanya, memiliki empati, kemampuan berkomunikasi dan membaca pikiran.

“Dalami dunia aktifis mahasiswa harus sepenuh jiwa, bukan dalam rangka kemampuan menulis CV atau keahlian dalam interview tetapi menyelami jiwa manusia itu penting, orang autentik selalu mempunya kesinambungan perjalanan hidup dalam karir jauh lebih panjang,” tutur Bang Zul. (*)

Ket. Foto:
Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah Menghadiri Webinar Workshop Talkshow Recruitment 101 : Walkthrough Hacks From HR Perception dengan tema "Skills Needed by The Current Generation" di Pendopo Gubernur NTB.

Kemenkumham Siapkan Database Melalui SIPP

Hukum

Redaksi

-

07/06/2021

0

Kemenkumham Siapkan Database Melalui SIPP

HarianNusa, Yogyakarta – Jumlah pelayanan publik yang dikelola Pemerintah Indonesia hingga saat ini jumlahnya sangat banyak. Namun, informasi perihal pelayanan publik tersebut masih tersebar di masing-masing kementerian/ lembaga pengelola. Karena itu, untuk memperkuat akses informasi publik tentang pelayanan publik, Kementerian Hukum dan HAM kini mengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP).

“Pengelolaan pelayanan publik dari hulu ke hilir masih harus terus ditingkatkan. Dimulai dari pemberian informasi, pelayanan, hingga ke pengaduan pelayanan, dimana semuanya merupakan variabel reformasi birokrasi di bidang Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik,” ujar Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Heni Susila Wardoyo dalam sambutannya pada Sosialisasi Pengelolaan SIPP di Kanwil Kemenkumham DIY, Kamis (03/06) siang.

Keseriusan Kemenkumham dalam mengelola SIPP ini ditunjukkan dengan dimasukkannya “Entri Data seluruh Informasi Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM pada laman SIPP” ke dalam Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM 2021. Maka terbitlah Pedoman Menteri Hukum dan HAM tentang Pengelolaan SIPP pada 31 Maret 2021 lalu, sebagai pedoman bagi seluruh satuan kerja di Kemenkumham dalam mengisi aplikasi SIPP.

“Pada akhir triwulan kedua, kami menargetkan seluruh unit utama, kanwil, dan UPT sudah rampung mengisi layanan publiknya di SIPP,” ucap Heni di hadapan para peserta sosialisasi.

SIPP merupakan situs (www.sipp.menpan.go.id) yang dikembangkan Kementerian PAN-RB, dimana penerapannya harus dilaksanakan oleh seluruh kementerian dan lembaga. Situs ini dirilis pada 2020 dan hingga saat ini masih dalam tahap pengisian oleh seluruh kementerian dan lembaga.

SIPP dimaksudkan dapat menjadi database seluruh pelayanan publik di Indonesia dan bisa diakses oleh seluruh masyarakat dari ujung barat Indonesia hingga ujung timur Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 13 Tahun 2017, tujuan SIPP adalah terwujudnya pengawasan dan partisipasi masyarakat yang efektif, terwujudnya keterpaduan informasi pelayanan publik, dan tercegahnya penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Sebelumnya, pemerintah sudah memiliki aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, (LAPOR!), yang berjalan sejak 2013. LAPOR! adalah hilir dari pelayanan publik di Indonesia karena jika masyarakat memiliki pertanyaan, aspirasi, atau pengaduan terkait pelayanan publik, bisa disampaikan melalui aplikasi tersebut. Disusul dengan adanya SIPP ini sebagai hulu, masyarakat diharapkan dapat mengetahui segala informasi pelayanan publik yang dibutuhkan, mulai dari nama layanan, lokasi, persyaratan, prosedur, hingga biaya.

“Berkembangnya SIPP ini tidak bisa diamanatkan kepada Kementerian PAN-RB semata, melainkan butuh peran serta seluruh kementerian/ lembaga, mulai dari pusat hingga daerah di seluruh Indonesia. Karena itu, berhasil tidaknya SIPP ada di tangan kita bersama,” jelas Heni.

Usai sambutan Kepala Biro, paparan materi kemudian diberikan oleh Kepala Bagian Layanan Advokasi Hukum (LAH) Kemenkumham , Deswati, yang menyatakan bahwa pengelolaan SIPP mempunyai dasar hukum yang kuat, di antaranya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pelayanan Publik, Permen PAN RB No. 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan SIPPN, dan Pedoman Menteri Hukum dan HAM Nomor No.M.HH.07.05 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan SIPPN.

Deswati menekankan kepada para peserta, bahwa SIPP adalah bagian dari mewujudkan pengawasan dan partisipasi masyarakat yang efektif, terlebih karena SIPP juga terhubung dengan LAPOR! di dalam aplikasinya.

“SIPP selain dimanfaatkan oleh masyarakat, juga dapat dimanfaatkan oleh pimpinan karena SIPP menampilkan data sebagai dasar pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik, melihat persebaran pelayanan publik, dan mengukur kinerja unit penyelenggara pelayanan publik dari jenis layanan yang diinput,” jelas Deswati. (*)

Ket. Foto:
Sosialisasi Pengelolaan SIPP di Kanwil Kemenkumham DIY. (Istimewa)

Pimpinan Unram dan Bupati Lobar Bahas Rencana Pembangunan Kampus II di Gunung Sasak

Redaksi

-

04/06/2021

0

Pimpinan Unram dan Bupati Lobar Bahas Rencana Pembangunan Kampus II di Gunung Sasak

HarianNusa.com, Lombok Barat – Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid menerima silaturrahim Rektor Universitas Mataram (Unram) Prof. Dr. Lalu Husni, SH., M.Hum diwakili Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi Yusron Saadi, ST., M. Sc., Ph.D beserta rombongan di Ruang Kerja Bupati, Jum’at (4/6/2021).

Dalam silaturahminya, Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi Yusron Saadi, ST., M. Sc., Ph.D beserta rombongan membahas beberapa hal terkait pembangunan kampus II Universitas Mataram (Unram) yang rencananya akan dibangun di Gunung Sasak, Kecamatan Kuripan dengan luas kurang lebih 441 hektar.

Dari 441 hektar tidak semua akan dibangun bangunan kampus dan ke depan ada perencanaan-perencanaan lebih lanjut.

"Masyarakat Lombok Barat mengharapkan dukungan untuk pengembangan pembangunan kampus II Unram dan ini bisa mendongrak perekonomian masyarakat kita," katanya.

Sementara itu, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mengatakan Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Barat sangat mendukung pembangunan kampus II Unram. Terkait juga tentang Tata Ruang yang disiapkan.

"Komunikasi kita baik dengan masyarakat dan Insya Allah tidak akan ada masalah untuk pembanguan kampus II Unram," katanya.

"Insya Allah kami siap jadi aktor dan kami back up untuk pembangunan Kampus II Unram di Lombok Barat," tutup Bupati.

Hadir pada pertemuan tersebut Sekda Lobar Dr. H. Baehaqi, Asisten I Setda Lobar Agus Gunawan, Asisten III Setda Lobar H. Ilham, Kadis Perkim Lobar Lalu Winengan, Kadis Dikbud Lobar H. Nasrun, Kadis BPKAD Fauzan Husniadi, Kadis PUTR Lobar Made Arthadana, Kabag Pemerintah Setda Lobar Jamaludin dan Dosen juga mantan Sekda Provinsi NTB Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc, P.hD. (*)

Ket. Foto:
Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid didampingi Sekda dan sejumlah Kepala OPD pemda Lobar saat menerima silaturrahimi Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi Yusron Saadi, ST., M. Sc., Ph.D beserta rombongan di Ruang Kerja Bupati, Jum’at (4/6/2021).

Fakultas Kedokteran Unram Barometer Kualitas SDM Kesehatan di NTB

Pendidikan

Redaksi

-

04/06/2021

0

Fakultas Kedokteran Unram Barometer Kualitas SDM Kesehatan di NTB

HarianNusa.com, Mataram – Fakultas Kedokteran Universitas Mataram sebagai barometer kualitas SDM kesehatan di Provinsi NTB, untuk dapat mencetak lulusan tenaga kesehatan yang memiliki kualitas dan berdedikasi tinggi dalam melayani masyarakat.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd. saat menerima audiensi Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mataram di Ruang Rapat Anggrek Kantor Gubernur NTB, Jum’at (04/06/2021).

Audiensi tersebut terkait akan diadakan kegiatan 6 th ORL-HN Oncology Confederence dan 2 th Global Health And Inovation Conference pada Tanggal 23-25 Juli dan 30-31 Juli mendatang di Mataram NTB.

“Tenaga kesehatan, seperti perawat, bidan, dan dokter harus memiliki kualitas dan kompetensi yang sesuai standar kesehatan. Hal ini berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan,” ujar Ummi Rohmi.

Ummi Rohmi menuturkan, Provinsi NTB terus berupaya dalam menopang pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pemerintah tidak dapat bergerak sendiri, diperlukan sinergitas bersama dalam memberikan kesejahteraan kesehatan bagi masyarakat.

“Untuk memperjuangkan kesehatan kita tidak bisa setengah-setengah dan dibutuhkan support dari bebagai stakeholder, tentunya peran tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan,” ungkap Ummi Rohmi.

Sementara itu dr. Hamsu Kadriyan, Sp. THT-KL(K)., M.Kes, Dekan Fakultas Kedokteran Unram, menjelaskan bahwa FK Unram memiliki akreditasi A yang merupakan akreditasi tertinggi dalam perguruan tinggi oleh diberikan lembaga Akreditasi Mandiri Kesehatan.

“FK Unram menghasilkan SDM yang unggul dan mampu berdaya saing baik secara nasional maupun internasional, banyak mahasiswa kita yang melanjutkan sekolah di luar negeri, maupun di dalam negeri, bisa membuat perusahan skala internasional. Kita punya peran yang sangat besar untuk memberikan derajat kesehatan masyarakat sekaligus membuka lapangan usaha,” tutup Hamsu. (*)

SMK Gemilang Karya dan Rencana Kerja Dikbud NTB 2021

Pendidikan

Redaksi

-

04/06/2021

0

SMK Gemilang Karya dan Rencana Kerja Dikbud NTB 2021

HarianNusa.com, Mataram – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB terus melakukan inovasi salah satunya mewujudkan SMK Gemilang Karya. Demi meningkatkan kualitas SMK di NTB dalam mewujudkan Project Based dan Production Based Learning (PBPBL).

Pernyataan tersebut diungkapkan Kepala Dinas Dikbud NTB Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd, M.Pd di hadapan Wagub NTB Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah pada pertemuan dengan pejabat struktural Dikbud NTB di Pendopo Wagub NTB, Kamis (3/6/2021).

Pada kesempatan tersebut, Aidy Furqan juga menyampaikan arah kebijakan pendidikan NTB tahun 2018-2023, yakni mewujudkan layanan pendidikan yang berkeadilan, meningkatkan mutu, dan daya saing pendidikan, serta meningkatkan peran serta masyarakat.

Kadis Dikbud ini juga menyampaikan berbagai rencana kerja Dikbud NTB tahun 2021. Di antaranya bidang Pembinaan SMK yakni Re-Engineering SMK (Revitalisasi & Refocussing Core SMK), SMK BLUD (LSP, Gerai SMK, AISLAH, SMK Expo) Teaching Factory & STEM (Science Techology Engineering & Mathematics), Kelas Industri (Guru Tamu, Kelas Dunia Kerja, Kelas Wirausaha, Bursa Kerja Khusus (BKK) Online , Edu Wisata STIPARK NTB, SMK Pusat Keunggulan Daerah dan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB).

Bidang Pembinaan SMA di antaranya, SMA Terbuka Vokasi, SMA SKS SMA Berinovasi, Literasi Digital, Sister School, Jambore Prestasi, Sekolah Penggerak, Edu Wisata SMA dan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB).

Tahun 2021 ini juga lanjut Aidy Furqan, Bidang Guru & Tenaga Kependidikan merencanakan adanya Guru Kunjung, Guru Tamu Guru Penggerak, Guru Lalu Lintas, Peningkatan Kompetensi, Gerakan Ayo Bercita-Cita, Sekolah Zona Integritas – Wilayah Bebas Korupsi (Sekolah ZI-WBK).

Dikatakan Kadis, untuk rencana kerja Bidang Pembinaan PK-PLK, antara lain Vokasi Literasi SLB, Aksi Ceria SLB, Pusat Layanan Autis .

Di hadapan Wagub NTB dan Asisten I Setda Prov NTB, Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, M.Si, Kadis juga menambahkan, untuk bidang kebudayaan memiliki rencana kerja di antaranya, Wisata Belajar, GEMAR GATRA (Olahraga Tradisional, Permainan Rakyat), Desa Pemajuan Kebudayaan, Gelar Budaya NTB Gemilang – Kompetisi Pojok Ekspresi, Sahabat Museum, Budaya Literasi, Sekolah Filologika (Museum NTB), Aplikasi MUSELOG (Museum LOG), Taman Budaya Menyapa, Sekolah Olah Seni (Taman Budaya), Politik Edukasi, Seragam Sekolah Bernuansa Lokal.

Sedangkan untuk rencana kerja Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan (BPTP) Provinsi NTB di antaranya, PPDB Online, Optimalisasi Portal Web Dikbud, E-Office, Pelatihan Media untuk siswa, Penguatan SDM bidang PPID, Publikasi Kegiatan Unggulan Sekolah, Literasi Digital, Portal Informasi Sekolah, Diseminasi akun domain belajar.id, Pemanfaatan Sistem Tata Naskah Dinas dan Bahan Ajar Digital. (*)

Gili Matra dan Gili Balu Jadi Pilot Project Pelestarian Terumbu Karang

Redaksi

-

04/06/2021

0

Gili Matra dan Gili Balu Jadi Pilot Project Pelestarian Terumbu Karang

HarianNusa.com, Lombok Barat -Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan melaksanakan Coral Reef Rehabilitation Management Program – Coral Triangle Initiative
(COREMAP-CTI) atau dikenal dengan Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang – Prakarsa

Segitiga Karang.

Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Bappenas, Dr. Ir. Himawan Hariyoga Djoyokusumo, MSc., mengungkapkan Coral Reef Rehabilitation Management Program – Coral Triangle Initiative
(COREMAP-CTI) merupakan program yang bertujuan untuk menjaga kelestarian terumbu karang Indonesia
sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang mengandalkan laut dalam kehidupan
mereka.

Lokasi Proyek COREMAP-CTI ADB mencakup tiga kawasan perlindungan laut di Lesser Sunda yang memiliki
keanekaragaman hayati kelautan yang tinggi, terdapat 76% spesies karang dan 2,631 spesies ikan karang. Bentang laut (seascape) Lesser Sunda meliputi tiga provinsi di Indonesa dan merupakan jalur migrasi keluarga mamalia laut, Cetaceans dan juga 6 spesies penyu dari Samudra Hindia menuju Samudra Pasifik.

"Melalui proyek ini, dua provinsi yang menjadi lokasi sasaran yaitu Propinsi Bali dan Propinsi NTB mengelola efektivitas tata kelola kawasan konservasi laut atau Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di Nusa Penida-Bali, Gili Matra dan Gili Balu-Nusa Tenggara Barat," paparnya dalam entry meeting COREMAP-CTI, di Katamaran Hotel, Lombok Barat, NTB, Jumat, (04/06/2021).

Untuk di NTB, program COREMAP – CTI akan mengerjakan 4 (empat) proyek di Taman Wisata Perairan (TWP) Gili Matra dan Taman Pulau Kecil (TPK) Gili Balu sebagai pilot project pelestarian terumbu karang.

"Pada akhirnya pilot project ini nantinya dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat diadopsi oleh berbagai pihak terkait," ungkap Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian PPN/Bappenas, Dr. Ir. Sri Yanti JS, MPM saat konfrensi pers di sela-sela kegiatan Entry Neeting COREMAP-CTI.

Dr. Tonny Wagey, Executive Director Indonesia Climate Change Trust Fund memaparkan jumlah dana hibah yang digelontorkan Asia Development Bank untuk pilot project di Gili Matra dan Gili Balu di NTB.

"Untuk Gili Matra sebesar $ 1,282 juta dan Gili Balu sebesar $ 985.352, hingga Desember 2022," ungkapnya.

Sementara Sekretaris Daerah Provinsi NTB Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si., yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ir. H. Lalu Azhar dalam sambutannya menyampaikan, bahwa Pemerintah Provinsi NTB turut mendukung pencapaian program nasional penetapan kawasan konservasi seluas 20 juta ha pada tahun 2020 dan 30 juta ha pada tahun 2030. Komitmen itu ditunjukan dengan mengalokasikan 341.641,45 ha wilayah perairan NTB sebagai Kawasan Konservasi Daerah (KKD).

Sementara, terkait dengan program COREMAP-CTI di NTB, pihaknya memandang program ini telah banyak

berperan besar terhadap kelestarian sumber daya alam dan keanekaragaman hayati di daerah ini, sehingga pemerintah daerah berkomitmen untuk mendukung keberlanjutan dari program yang konstruktif ini.

"Kami akan berupaya menjaga dan merawat infrastruktur yang ada, dengan bersinergi melibatkan masyarakat, serta akan melakukan upaya replikasi program COREMAP-CTI di kabupaten/kota se-NTB yang belum mendapatkan
intervensi dari program ini,” tandanya. (*)

Ket. Foto:
Sekretaris Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Dr. Ir. Himawan Hariyoga Djoyokusumo, MSc., saat memberikan sambutan pada kegiatan Entry Meeting COREMAP-CTI di NTB. (HarianNusa.com)

Mataram, 83121

Berita Terbaru

Topik Populer