Beranda blog Halaman 113

Pembangunan Gedung Club Baca Perempuan dan PAUD Alam Anak Negeri di KLU Dimulai

Redaksi
-
0
Pembangunan Gedung Club Baca Perempuan dan PAUD Alam Anak Negeri di KLU Dimulai

HarianNusa, KLU – Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH., meletakkan Batu Pertama Pembangunan Gedung Klub Baca Perempuan dan Sekolah PAUD Alam Anak Negeri di Jambianom Tanjung, Senin (7/6/2021).

Turut hadir pada kesempatan itu, Bunda PAUD Lombok Utara Hj. Galuh Djohan Sjamsu, Ketua Lembaga Klub Baca Perempuan Nursida Syam SS, unsur Camat Tanjung serta tokoh masyarakat setempat.

Bupati Djohan Sjamsu dalam sambutannya menyampaikan baru saja selesai menghadiri acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Lombok Utara dengan biaya berkisar 10 miliar rupiah bantuan dari pemerintah pusat.

“Saya hadir di sini senada dengan yang saya lakukan hari ini, anak belajar interaksi dengan alam sebagai anak negeri yang disponsori oleh Lembaga Klub Baca Perempuan maka kepadanya saya berterima kasih sebagai kepala daerah,” tuturnya.

Dikatakan Bupati Djohan, pendidikan PAUD berperan penting mengisi relung hati anak bangsa sejak dini dan memperkenalkannya dengan alam sekitar. Disamping itu pula, sambungnya, perlu dikhawatirkan imbas perkembangan teknologi yang begitu cepat, walaupun di sisi lain dapat memberi manfaat.

“Kami mengucapkan terima kasih atas inisiasi dan partisipasi mendirikan gedung PAUD Anak Negeri untuk geliat membaca karena adanya fenomena kurangnya minat baca,” imbuhnya.

Dengan adanya Klub Baca Perempuan dan Sekolah PAUD Alam Anak Negeri, harap bupati, dapat menjadi semangat baru bagi anak-anak melakukan kegiatan membaca dan cinta membaca.

Menurut bupati dua periode ini, keberadaan yayasan cukup membantu pada saat situasi pendapatan daerah menurun drastis akibat Covid-19 di Lombok Utara. Selain itu, lokasi pendirian gedung tersebut representatif dengan kondisi alam yang terbuka. Namun demikian, akses jalan menuju lokasi perlu menjadi perhatian Pemda KLU.

“Belum banyak yang bisa kita perbuat tahun ini, karena kondisi keuangan daerah yang belum mampu akibat Covid-19,” tandasnya.

Dijelaskan pula, masih banyak persoalan daerah yang belum diselesaikan seperti belum dibangunnya kantor bupati, gedung DPRD. Pihaknya optimis sedikit demi sedikit permasalahan daerah akan dibenahi dan dibangun agar pada saatnya seluruh komponen daerah mampu berkiprah membangun Lombok Utara.

“Mari kita utuh bersatu membangun dari keterpurukan, insya Allah Pemda tidak menutup mata terhadap kegiatan yang dilakukan oleh ibu-ibu yang banyak bergerak dalam bidang pendidikan, untuk tumbuh kembangnya minat baca anak bangsa di daerah kita,” urainya.

Dituturkannya, amaliah yayasan mencerdaskan anak bangsa melalui PAUD Alam Anak Negeri dan klub baca memiliki banyak makna untuk kemajuan pendidikan Lombok Utara pada masa yang akan datang.

Dalam pada itu, Ketua Lembaga Club Baca Perempuan Nursida Syam SS menyatakan, usia Klub Baca Perempuan telah memasuki 14 tahun. Terima kasih, hari ini (kemarin, ed) Bupati Lombok Utara bersedia bersama-sama menyaksikan dan meletakkan batu pertama Sekretariat Bersama (Sekber) Klub Baca Perempuan dan Gedung PAUD Anak Negeri tersebut.

“Gedung ini sumbangsih atau tali kasih dari salah seorang kawan jauh dari Prancis. Dia saudara kami, sahabat kami kakanda Irwan, beliaulah yang kemudian mendatangkan rezeki besar untuk Klub Baca Perempuan. Kami juga berharap ini menjadi aset bersama untuk Lombok Utara ke depannya,” terangnya.

Dirinya menyatakan bahwa Pembangunan Gedung Klub Baca Perempuan dan PAUD Alam Anak Negeri dengan biaya kurang lebih 300 juta rupiah, bantuan donatur dari Prancis. Adapun yang baru terkirim pada tahap pertama dari rencana bantuan tiga tahap, sebesar 6000 euro atau berkisar 102 juta rupiah.

“Bangunan sekretariat Klub Baca Perempuan sekaligus Gedung PAUD Anak Negeri bersumber dari dana bantuan donatur dari Prancis. Bangunan 2 lantai seluas 8 m x 14 m, dikerjakan secara bertahap (rencananya akan dilakukan sebanyak 3 tahap). Tahap pertama dibangun dengan dana sebesar 6000 euro atau sekitar 102 juta rupiah, dan total keseluruhan dana yang akan digunakan untuk pembangunan gedung ini nantinya kurang lebih 300 juta rupiah. Untuk memperlancar proses pengerjaan bangunan Sekretariat Bersama Klub Baca Perempuan, dana pembangunan tidak dikelola langsung oleh Klub Baca Perempuan, melainkan menggunakan pihak ketiga. Dimana semua dana, baik itu biaya bahan bangunan maupun ongkos tukang, masuk melalui rekening suplayer yang dipercaya,” jelasnya.

Pada kesempatan itu pihaknya menyampaikan terima kasih yang tulus atas kehadiran Bupati Lombok Utara meluangkan waktu sekaligus menyempatkan diri hadir.

“Kami harapkan nanti pada pertemuan selanjutnya Bupati Lombok Utara bisa hadir untuk meresmikan gedung ini, agar dapat memberi manfaat” pungkasnya.

Acara dilanjutkan dengan dengan prosesi peletakan batu pertama kemudian foto bersama dengan mematuhi protokol kesehatan Covid-19. (*)

Berikan Bantuan Hukum Gratis bagi Masyarakat Miskin, Kemenkumham Ajukan Anggaran kepada Komisi III DPR RI

Redaksi
-
0
Berikan Bantuan Hukum Gratis bagi Masyarakat Miskin, Kemenkumham Ajukan Anggaran kepada Komisi III DPR RI

HarianNusa, Jakarta – Kementerian Hukum dan HAM ajukan anggaran sekitar 55 milyar rupiah pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2022 untuk program bantuan hukum masyarakat miskin di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej dalam Rapat Kerja Komisi III dengan Kementerian Hukum dan HAM pada Senin (07/06) siang di Gedung DPR RI, Jakarta.

“Kementerian Hukum dan HAM ajukan program Bantuan Hukum Litigasi kepada 5.699 orang dengan anggaran sebesar Rp47.872.000.000 dan Bantuan Hukum Non Litigasi kepada 758 kelompok masyarakat sebesar Rp8.493.320.000 di 33 Provinsi,” ujar Eddy, dalam rilis yang disampaikan, Selasa, (8/6).

Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin tersebut pada pelaksanaannya akan diamanatkan kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dengan merekrut Organisasi Bantuan Hukum yang diseleksi terlebih dahulu.

Pengajuan anggaran Kemenkumham untuk masyarakat miskin ini juga mendapatkan dukungan dari anggota Komisi III DPR RI. Benny K. Harman dari Fraksi Demokrat. Ia menyatakan bahwa anggaran Pembinaan Hukum Nasional seharusnya lebih diprioritaskan.

“Tapi kenapa anggaran BPHN lebih kecil dari Pemasyarakatan?,” tanyanya.

Hal senada juga disampaikan Mohamad Rano Alfath dari Fraksi PKB. “Program Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi ini bagus. Kalau bisa dibesarkan lagi anggarannya,” ucap Rano.

Terpisah, Kepala Bidang Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Dwi Rahayu Eka Setyowatie menyebutkan, kriteria masyarakat miskin pada bantuan hukum tersebut berdasar pada UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 5 Ayat 1 dan 2, yang salah satunya dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin.

“Prosedurnya adalah calon Penerima Bantuan Hukum atau Pemohon Bantuan Hukum mengajukan Permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan melampirkan dokumen identitas, SKTM, dan dokumen perkaranya,” ujarnya.

Bantuan Hukum Non Litigasi, lanjut Dwi, nantinya akan diterapkan pada sembilan program kegiatan. “Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi terdiri dari Penyuluhan Hukum, Konsultasi Hukum, Investigasi Kasus, Penelitian Hukum, Mediasi, Negosiasi, Pemberdayaan Masyarakat, Pendampingan di Luar Pengadilan, dan Drafting Dokumen Hukum,” papar Dwi.

Selain Penegakan Hukum Nasional, poin lain dalam Prioritas Nasional ke-7 adalah Konsolidasi Demokrasi, Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, Penegakan Hukum Nasional, Reformasi Kelembagaan Birokrasi, dan Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Sementara itu Prioritas Nasional lainnya adalah, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan; Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; dan Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. (*)

Jadi Icon Baru, Lombok Barat Segera Bangun Islamic Center dan Jalan Sopoq Angen

Redaksi
-
0
Jadi Icon Baru, Lombok Barat Segera Bangun Islamic Center dan Jalan Sopoq Angen

HarianNusa, Lombok Barat – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat akan segera membangun Islamic Center dan Jalan Sopoq Angen.

Pembangunan Islamic Centre dan Jalan Sopok Angen yang telah digagas dan direncakan sejak tahun 2015 ini, rencananya akan direalisasikan pada tahun 2022. Hal ini diungkapkan pada ekspose pembangunan jalan Sopoq Angen dan Islamic Center di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lombok Barat, Senin 07/06/21.

Kegiatan ekspose ini dilakukan oleh Konsultan Perencana dihadiri oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, Sekretaris Daerah H. Baihaqi, Para Asisten dan Kepala OPD.

Ir. H. Robijono Prasetyo selaku Konsultan perencana menyampaikan, pembangunan Jalan Sopoq Angen dan Islamic center akan menjadi icon baru Lombok Barat dimulai dari sebelah kantor Dinas Perhubungan langsung ke terusan Samsat dan Perumahan Daerah dengan panjang kurang lebih 2,6 km dengan lebar 2 jalur ( 2 X 7 meter).

Rancang bangun dari jalan ini nantinya ditengah-tengah ada mediar dan dipinggir akan dibuat trotoar sedemikian rupa sehingga akan menjadi satu kesatuan dengan pusat pemerintahan Lombok Barat yang ada di Giri Menang dengan radius kurang lebi 165 meter.

Disamping jalan Sopoq Angen, juga akan dibangun kawasan Islamic Center seluas kurang lebih 2,8 Hektar yang desainnya merupakan kawasan Alun-Alun sehingga akan disebut kawasan G-Work (Gerung Work).

“Dalam Kawasan G-Work ini akan dibangun pusat ruko dengan konsep lebih santai sehingga akan memudahkan warga masyarakat bisa melewati jalan baru menuju Islamic Center kota Gerung," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Lombok Barat, H. Baihaqi menyampaikan, jalan Sopoq Angen dan Islamic Center dalam perencanaan fisiknya 100% di tahun 2022, mengingat kondisi keuangan akibat pandemic covid-19 diharapkan kepada Dinas BPKAD dan BAPENDA untuk menjadi perhatian, terkait dengan pembelian lahan dan bangunan fisiknya diharapkan bisa 30-40% dan bisa dilanjutkan pembangunannya di tahun 2023.

Sementara itu Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dalam sambutannya, memberikan atensi atas dibangunnya jalan Sopoq Angen dan Islamic center ini dan berharap agar di tahun 2022 pembebasan lahan harus tuntas jangan setengah-setengah dan dilakukan sesuai dengan prosedur.

Untuk pembangunan Islamic Center yang akan menjadi icon baru Lombok Barat, Bupati Fauzan mengusulkan, agar konsepnya ruang terbuka.

“Untuk pembangunan Islamic Center agar dibuat konsep ruang terbuka atau halamannya diperluas dengan dibuatkan rest area tempat para pedangan kecil," usul Bupati. (*)

Bupati dan Wabup Hadiri Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Lombok Utara

Redaksi
-
0
Bupati dan Wabup Hadiri Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Lombok Utara

HarianNusa, KLU – Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH melangsungkan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan di Desa Gondang Kecamatan Gangga (7/6/2021). Hadir Pula Wakil Bupati Danny Karter Febrianto R ST MEng, Para Asisten dan Staf Ahli, Kepala OPD, Plt Camat Gangga, serta undangan lainnya.

Bupati Djohan menyampaikan, pada era digital minat baca kurang terlebih anak-anak lebih seneng dengan handphone. Semoga dengan berdirinya gedung perpustakaan ini, minat baca akan timbul kembali.

"Pengetahuan akan kita peroleh dari gemar membaca. Banyak hal yang bisa kita peroleh dari membaca. Sebagai langkah awal, kita mulai membangun pada tahun 2021. Pemda berterima kasih atas bantuan pemerintah pusat berupa gedung perpustakaan. Adapun lokasinya, kita tempatkan di pinggir jalan agar banyak pihak yang bisa masuk ke perpustakaan," tuturnya.

Gedung Perpustakaan yang berlantai dua tersebut, dilengkapi dengan buku yang bisa dibaca oleh anak-anak dan semua masyarakat yang ada di Lombok utara.

"Gemar membaca ini harus kita tumbuh kembangkan, terutama pada kalangan anak-anak kita. Dengan perkembangan teknologi sekarang, kelihatannya gemar membaca ini sudah menghilang. Adanya gedung dan tempat ini bisa jadi daya tarik minat baca," urainya.

Menurut Bupati Djohan, terkait sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang masih kurang, perlu untuk ditambah. Mengingat penting perannya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui program gemar membaca.

"Saya yakin dan percaya mudah-mudahan dengan kita mendirikan gedung perpustakaan ini, minat baca kita semua anak-anak dan masyarakat akan tumbuh kembali sehingga banyak ilmu yang bisa diperoleh dari gemar membaca," imbuhnya.

Selain itu pula Bupati Djohan menyampaikan jika ada pembangunan yang melibatkan tenaga pertukangan, supaya memanfaatkan tenaga kerja lokal.

Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Ir Lalu Mustain MM, dalam laporannya menyampaikan berkat perjuangan panjang, akhirnya bisa melakukan pembangunan gedung perpustakaan dengan nilai berkisar 10 miliar yang berasal dari bantuan pemerintah pusat.

"Awalnya kita mau bangun di Tanjung, namun karena tempat dan aksesnya jauh sehingga dipertimbangkan kembali dan akhirnya Gangga yang dulunya sebagai eks Gedung Serbaguna dan Kantor PKK. Tempatnya strategis tepat pinggir jalan," tandasnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan Peletakan Batu Pertama dan dilanjutkan peninjauan Seat Plan Gedung Perpustakaan. (*)

Lecehkan Murid, Oknum Kepala Sekolah di Kota Bima Dilaporkan ke Polisi

Redaksi
-
0
Lecehkan Murid, Oknum Kepala Sekolah di Kota Bima Dilaporkan ke Polisi

HarianNusa, Kota Bima – Seorang oknum Kepala sekolah di salah satu SDN di Kota Bima dilaporkan oleh sejumlah orang tua muridnya.

Oknum Kepala sekolah berinisial HS tersebut dilaporkan sejumlah orang tua siswinya ke Mako Polres Bima Kota, tepatnya di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Minggu, (06/06/2021), karena dugaan pencabulan.

Usai menyampaikan laporan dan keterangan pada petugas penerima laporan di SPKT, orang tua siswi berinisial MS, menuturkan keluh anaknya yang diduga korban pelecehan Kepseknya, awalnya kejadian pada bulan Mei lalu. saat itu korban sedang bermain bersama teman-temannya dalam kelas. Tiba-tiba datang Kepala Sekolah dan menyuruh semua siswa keluar dari kelas, kecuali para siswi.

Saat sejumlah siswa keluar dan tertinggal siswi saja, jelas MS menceritakan kembali cerita anaknya, anaknya dipanggil oleh Kepsek dan memeriksa kantong baju korban dan menanyakan korban punya uang atau tidak. Korban pun menjawab tidak punya uang.

“Saat korban jawab tidak punya uang, dia langsung meraba dan memegang alat vital korban," cerita MS.

Lanjut MS, Tidak terima dengan perilaku oknum Kepsek tersebut, anaknya dan sejumlah siswi lain lari dan menghindari terduga pelaku.

“Itulah awal pelecehan yang dilakukan kepala sekolah, diceritakan masing-masing siswi pada orang tuanya, termasuk anaknya. Dasar inilah kami melaporkan kepala sekolah pada polisi,” jelas MS yang juga Ketua LPM Kelurahan Nitu.

Kejadian dugaan pencabulan ini, kata MS, sudah dua kali. Terkuak setelah kedua kalinya atau saat para siswi menceritakan pada orang tuanya. Parahnya lagi, dugaan pencabulan ini, menyasar siswi kelas 4 hingga kelas 6. setidaknya ada 8 siswi yang diduga jadi korban pelecehan oknum Kepsek.

“Sesuai cerita para korban, modusnya hampir sama, pura-pura tanya ke korban punya uang atau tidak,” ungkapnya

MH orang tua siswa lainnya, mendesak Kepsek SDN 30 yang diduga mencabuli para siswi, segera dipecat dan diproses hukum serta diberikan hukuman yang setimpal. Karena ulahnya, anaknya mengalami trauma dan kadang takut pergi sekolah.

“Anak saya mengalami trauma, kami minta Kepsek segera di pecat,” pintanya

Sementara itu Kanit III SPKT Polres Bima Aiptu Kurniawan, dalam keterangan tertulis yang disampaikan, Senin, (07/06) membenarkan adanya laporan itu.

"Selanjutnya laporan pengaduan dari para korban akan dilimpahkan ke Unit PPA Sat Reskrim Kepolisian Resor Bima Kota," pungkasnya. (*)

Diduga Remas Dada Siswi SMP, Pria di Kota Bima Dipolisikan

Redaksi
-
0
Diduga Remas Dada Siswi SMP, Pria di Kota Bima Dipolisikan

HarianNusa.com, Kota Bima – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor (Polres) Bima Kota menangani kasus dugaan pelecehan seorang siswi salah satu SMP di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Siswa berinisial NA yang masih dibawah umur ini beralamat di Kecamatan Mpunda, Kota Bima. Ia diduga dicabuli teman prianya berinisial IW warga Kecamatan Raba, Kota Bima, Rabu (2/6) lalu.

Kini kasus dengan laporan Nomor: STTLP/K/305/VI/2021/NTB/Res.Bima Kota tersebut sedang didalami oleh Penyidik Sat Reskrim Polres Bima Kota.

Kasat Reskrim Polres Bima Kota IPTU M Rayendra Rizkila Abadi, dalam keterangan persnya, Senin, (07/06/2021), membenarkan laporan tersebut.

Ia mengatakan, saat ini pihaknya sedang mengagendakan pemeriksaan saksi. Baik saksi korban maupun saksi lain. Termasuk memeriksa terlapor.

“Kebetulan pada saat melapor malam hari, sehingga untuk pemeriksaan korban direncanakan hari ini Senin (7/6),” terangnya.

Dari informasi yang dihimpun, pelecehan seksual yang dialami korban NA terjadi di sekolah. Saat itu, terlapor IW meminta uang kepada korban di kantin sekolah. Namun korban tidak memberikan uang yang diminta terlapor.

Lalu terlapor IW merangkul korban dan meremas payudara korban sebelah kiri. Dimana kejadian tersebut juga disaksikan oleh beberapa teman korban.

"Kita upayakan hari Senin ini, kita lakukan pemeriksaan baik korban, saksi-saksi lainnya maupun terduga," tutupnya. (*)

Tunjang Pembelajaran Daring, UNWAR Berikan Paket Kouta Gratis

Redaksi
-
0
Tunjang Pembelajaran Daring, UNWAR Berikan Paket Kouta Gratis

HarianNusa.com, Denpasar – Dalam kondisi Covid 19 ini, Universitas Warmadewa (UNWAR) menggunakan sistem e-leraning yang selalu dipantau, sehingga proses pembelajaran berjalan efektif. Hal tersebut disampaikan Rektor Universitas Warmadewa (UNWAR), Prof. Dewa Putu Widjana, dalam keterangan tertulis, Senin, (07/06/2021).

Dewa Putu Widjana mengatakan, dalam mengurangi beban mahasiswa pada kondisi pandemi ini, tahun 2020 UNWAR memberikan paket kouta internet kepada mahasiswa untuk menunjang proses pembelajaran daring.

"Di tahun 2021 ini program tersebut digantikan dengan pembebasan biaya SPP sebesar Rp. 200.000 kepada seluruh mahasiswa sebagai pengganti biaya pembelian kouta internet dan pemberi bebas denda untuk keterlambatan pembayaran SPP," paparnya.

Untuk penelitian mahasiswa, kata Dewa Putu Widjana , UNWAR telah membentuk kelompok-kelompok mahasiswa untuk mewadahi bidang penelitian berupa PKM yang langsung dibimbing oleh Dosen dan beberapa kali mengadakan Coaching Clinik dari reviewer internal dan eksternal untuk memantapkan produktivitas PKM Mahasiswa UNWAR.

Pada penelitian Dosen, UNWAR memiliki Lembaga Penelitian (Lemlit) sebagai lembaga penelitian yang mewadahi segala penelitian Dosen Unwar baik yang memperoleh hibah dari Dikti maupun dari internal Unwar.

Selain Lemlit, UNWAR juga memiliki WaRC (Warmadewa Research Center) sebagai lembaga yang mewadahi penelitian Dosen unwar yang dibiayai langsung oleh Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali sebagai Penyelenggara Unwar dan berbagai donatur yang tidak mengikat.

"Dengan adanya lembaga tersebut, produktivitas penelitian Dosen Unwar selalu meningkat yang secara tidak langsung meningkatkan Akreditasi Unwar. Dalam bidang pengabdian pada masyarakat Rektorat Unwar dan masing-masing Fakultas dan Pascasarjana secara rutin mengadakan pengabdian setiap tahunnya," tuturnya.

Tidak hanya itu, Universitas Warmadewa juga memberikan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi yang terdiri dari KIP (Kartu Indonesia Pintar), Beasiswa Yayasan untuk mahasiswa baru berprestasi, Djarum, Beasiswa BI, Beasiswa OSC Medcom, Beasiswa Bali Mandara dan lain-lain. (*)

UNWAR Buka Pendaftaran Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2021/2022

Redaksi
-
0
UNWAR Buka Pendaftaran Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2021/2022

HarianNusa.com, Denpasar – Sebagai salah satu perguruan tinggi swasta terbesar di Bali dan Indonesia Timur, Universitas Warmadewa (UNWAR) di tahun 2021 telah kembali membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2021/2022.

Rektor UNWAR, Dewa Putu Widjana menyampaikan bahwa Universitas Warmadewa masih menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang terbaik di Bali dan Indonesia Timur khusunya. Hal tersebut membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Warmadewa masih sangat besar.

Pada tahun ini, lanjut Dewa Putu Widjana, UNWAR Kembali menerima pendaftaran mahasiswa baru untuk Program Sarjana (S1), Program Vokasi dan Program Pascasarjana (S2 & S3). Program Sarjana terdiri dari 7 Fakultas, antara lain: 1.Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, dengan Prodi Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter,
2.Fakultas Hukum, dengan Prodi Ilmu Hukum, 3.Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan Prodi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Manajemen dan Akuntansi, 4.Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, dengan Prodi Ilmu Administrasi dan Ilmu Pemerintahan, 5.Fakultas Sastra, dengan Prodi Sastra Inggris, 6.Fakultas Teknik dan Perencanaan, dengan Prodi Teknik Arsitektur dan Teknik Sipil, dan 7.Fakultas Pertanian, dengan Prodi Agroteknologi, Ilmu Teknologi Pangan, Peternakan, dan Manajemen Sumber Daya Perairan.

"Yang menggembirakan di tahun 2018 Prodi peternakan telah memperoleh akreditasi A dan di tahun 2019 Program Studi S1 Ilmu Hukum juga mendapat akreditasi A, sementara prodi lainnya telah terakreditasi B dari BAN PT.
Di samping itu kami di Universitas Warmadewa juga memiliki Program Vokasi dengan 3 prodi antara lain

D4 Akuntansi Perpajakan, D3 Sistem Informasi Akuntansi, dan D3 Teknologi Telekomunikasi," jelasnya, dalam keterangan tertulisnya, Senin, (07/06/2021).

Sedangkan, untuk Program Pascasarjana, UNWAR saat ini memiliki 7 Program Studi S2 dan 1 Program Studi S3, antara lain : Magister Manajemen,
Magister Ilmu Linguistik, Magister Ilmu Hukum, Magister Administrasi Publik,
Magister Kenotariatan, Magister Sains Pertanian, Magister Rekayasa Infrastruktur, dan Doktor S3 Hukum.

Prof. Dewa Putu Widjana, menjelaskan, untuk tetap unggul dan mampu bersaing secara global, UNWAR terus berbenah dengan meningkatkan sarana prasarana yang menunjang proses akademik. Salah satunya dengan menyediakan ruang kelas yang nyaman ber AC dan lengkap dengan LCD, akses internet untuk seluruh areal kampus baik di kelas bahkan hingga di kantin kampus.

"UNWAR juga memiliki tempat parkir yang luas dan perpustakaan yang nyaman dan modern, serta memiliki teknologi e-library dan E-learning yang memudahkan mahasiswa dalam mencari buku dan jurnal-jurnal untuk keperluan kuliah," paparnya.

Sebagai informasi, UNWAR membuka pendaftaran mahasiswa sebanyak dua gelombang. Gelombang II untuk FKIK dibuka 19 April sampai 28 Juni 2021, untuk non FKIK yakni (FTP, FEB, FH, FS, FISIP, FP, dan VOKASI) Gelombang I dibuka 1 April 2020 sampai 26 Juni 2021 Gelombang II 12 Juli-11 Agustus 2021, untuk Pascasarjana Gelombang I dibuka 1 Februari sampai 20 Juni 2021 dan Gelombang II 9 Juli-7 Agustus 2021. Untuk informasi lebih lanjut, anda bisa datang langsung ke kampus Universitas Warmadewa, Jl. Terompong No.24, Sumerta Kelod, Kota Denpasar, Bali atau bisa menghubungi (0361) 223858 dan juga bisa mengunjungi Website UNWAR www.warmadewa.ac.id atau Instagram UNWAR di @universitaswarmadewa dan Facebook universitas warmadewa. (*)

Ket. Foto:
Kegiatan Wisuda ke 62 Universitas Marwadewa. (Istimewa)

Gubernur NTB Ajak Mahasiswa Aktif Berorganisasi

Redaksi
-
0
Gubernur NTB Ajak Mahasiswa Aktif Berorganisasi

HarianNusa.com, Mataram – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc. mengajak mahasiswa aktif berorganisasi. Hal ini bertujuan agar melatih komunikasi publik mahasiswa sebagai sarana pembekalan diri berkarier di berbagai bidang.

Hal tersebut disampaikan Bang Zul, sapaan Gubernur, saat menjadi narasumber pada acara AIESEC In Trisaksi yang bertajuk “Recruitment 101: Walkthrough CV and Interview Hacks from HR Perceptio” secara daring, Minggu (06/06).

“Komunikasi itu harus dilatih, ada orang yang IP nya 4 saja ketika disuruh berbicara ke audiens masih terbata-bata, apabila tidak pernah dilatih, tetapi jika anda berkecimpung pada dunia organisasi sejak selama menjadi mahasiswa anda akan dilatih untuk menyampaikan berbagai ide dan gagasan,” tutur Bang Zul.

Bang Zul menceritakan pengalaman semasa menjadi seorang mahasiswa di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Semasa menjadi mahasiswa, ia pernah menjabat sebagai Ketua Senat UI dan Ketua BEM UI.

Mengikuti berbagai organisasi menyadarkannya bahwa sebuah Perguruan Tinggi adalah entitas replika bangsa Indonesia. Banyak orang dari berbagai daerah maupun Negara berkumpul menjadi satu, berbagai fakultas dengan cara pandang yang berbeda.

“Perbedaan cara pandang tersebut dapat memperkaya batin, sehingga harus berhadapan dengan sesuatu yang beda cara pandangnya, bahwa memang pendidikan dan pengalaman merubah cara pandang orang, tugas kita bukan memenangkan suatu hal atau ide kita yang terbaik, tetapi orang punya cara pandang tersendiri ” ungkap Doktor Zul.

Bang Zul menilai bahwa dengan terjun di dunia organisasi menjadikan mahasiswa sebagai orang yang autentik. Yakni menjadi orang yang apa adanya, memiliki empati, kemampuan berkomunikasi dan membaca pikiran.

“Dalami dunia aktifis mahasiswa harus sepenuh jiwa, bukan dalam rangka kemampuan menulis CV atau keahlian dalam interview tetapi menyelami jiwa manusia itu penting, orang autentik selalu mempunya kesinambungan perjalanan hidup dalam karir jauh lebih panjang,” tutur Bang Zul. (*)

Ket. Foto:
Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah Menghadiri Webinar Workshop Talkshow Recruitment 101 : Walkthrough Hacks From HR Perception dengan tema "Skills Needed by The Current Generation" di Pendopo Gubernur NTB.

Kemenkumham Siapkan Database Melalui SIPP

Redaksi
-
0
Kemenkumham Siapkan Database Melalui SIPP

HarianNusa, Yogyakarta – Jumlah pelayanan publik yang dikelola Pemerintah Indonesia hingga saat ini jumlahnya sangat banyak. Namun, informasi perihal pelayanan publik tersebut masih tersebar di masing-masing kementerian/ lembaga pengelola. Karena itu, untuk memperkuat akses informasi publik tentang pelayanan publik, Kementerian Hukum dan HAM kini mengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP).

“Pengelolaan pelayanan publik dari hulu ke hilir masih harus terus ditingkatkan. Dimulai dari pemberian informasi, pelayanan, hingga ke pengaduan pelayanan, dimana semuanya merupakan variabel reformasi birokrasi di bidang Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik,” ujar Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Heni Susila Wardoyo dalam sambutannya pada Sosialisasi Pengelolaan SIPP di Kanwil Kemenkumham DIY, Kamis (03/06) siang.

Keseriusan Kemenkumham dalam mengelola SIPP ini ditunjukkan dengan dimasukkannya “Entri Data seluruh Informasi Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM pada laman SIPP” ke dalam Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM 2021. Maka terbitlah Pedoman Menteri Hukum dan HAM tentang Pengelolaan SIPP pada 31 Maret 2021 lalu, sebagai pedoman bagi seluruh satuan kerja di Kemenkumham dalam mengisi aplikasi SIPP.

“Pada akhir triwulan kedua, kami menargetkan seluruh unit utama, kanwil, dan UPT sudah rampung mengisi layanan publiknya di SIPP,” ucap Heni di hadapan para peserta sosialisasi.

SIPP merupakan situs (www.sipp.menpan.go.id) yang dikembangkan Kementerian PAN-RB, dimana penerapannya harus dilaksanakan oleh seluruh kementerian dan lembaga. Situs ini dirilis pada 2020 dan hingga saat ini masih dalam tahap pengisian oleh seluruh kementerian dan lembaga.

SIPP dimaksudkan dapat menjadi database seluruh pelayanan publik di Indonesia dan bisa diakses oleh seluruh masyarakat dari ujung barat Indonesia hingga ujung timur Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 13 Tahun 2017, tujuan SIPP adalah terwujudnya pengawasan dan partisipasi masyarakat yang efektif, terwujudnya keterpaduan informasi pelayanan publik, dan tercegahnya penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Sebelumnya, pemerintah sudah memiliki aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, (LAPOR!), yang berjalan sejak 2013. LAPOR! adalah hilir dari pelayanan publik di Indonesia karena jika masyarakat memiliki pertanyaan, aspirasi, atau pengaduan terkait pelayanan publik, bisa disampaikan melalui aplikasi tersebut. Disusul dengan adanya SIPP ini sebagai hulu, masyarakat diharapkan dapat mengetahui segala informasi pelayanan publik yang dibutuhkan, mulai dari nama layanan, lokasi, persyaratan, prosedur, hingga biaya.

“Berkembangnya SIPP ini tidak bisa diamanatkan kepada Kementerian PAN-RB semata, melainkan butuh peran serta seluruh kementerian/ lembaga, mulai dari pusat hingga daerah di seluruh Indonesia. Karena itu, berhasil tidaknya SIPP ada di tangan kita bersama,” jelas Heni.

Usai sambutan Kepala Biro, paparan materi kemudian diberikan oleh Kepala Bagian Layanan Advokasi Hukum (LAH) Kemenkumham , Deswati, yang menyatakan bahwa pengelolaan SIPP mempunyai dasar hukum yang kuat, di antaranya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pelayanan Publik, Permen PAN RB No. 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan SIPPN, dan Pedoman Menteri Hukum dan HAM Nomor No.M.HH.07.05 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan SIPPN.

Deswati menekankan kepada para peserta, bahwa SIPP adalah bagian dari mewujudkan pengawasan dan partisipasi masyarakat yang efektif, terlebih karena SIPP juga terhubung dengan LAPOR! di dalam aplikasinya.

“SIPP selain dimanfaatkan oleh masyarakat, juga dapat dimanfaatkan oleh pimpinan karena SIPP menampilkan data sebagai dasar pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik, melihat persebaran pelayanan publik, dan mengukur kinerja unit penyelenggara pelayanan publik dari jenis layanan yang diinput,” jelas Deswati. (*)

Ket. Foto:
Sosialisasi Pengelolaan SIPP di Kanwil Kemenkumham DIY. (Istimewa)

1...112113114...584Halaman 113 dari 584