HarianNusa, Jakarta – Untuk meningkatkan kualitas loket layanan pertanahan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya pembekalan product knowledge dan hospitality bagi petugas loket.
Menurutnya, peningkatan kapasitas tersebut perlu dibarengi dengan sinkronisasi antara loket pelayanan dan back office di Kantor Pertanahan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.
“Ini perlu adanya assesment ulang para petugas loket di semua Kantah-kantah besar ini. Nantinya mereka akan dibekali pembinaan khusus product knowledge atau pengetahuan, lalu yang kedua adalah hospitality. Kombinasi dua ini penting,” ujar Menteri Nusron dalam kegiatan Pembinaan Jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, di Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Timur, Selasa (13/01/2026).
Menurut Menteri Nusron, keseragaman pemahaman terhadap produk layanan yang didukung dengan hospitality yang baik akan membuat pelayanan pertanahan tersampaikan secara jelas dan komprehensif kepada masyarakat. “Jadi makanya ini hospitality tim Loket itu. Hari ini berkas kurang persyaratan A, besok datang lagi kurang persyaratan B, besok ganti lagi, kan tidak komprehensif,” ujarnya.
Ia menambahkan, langkah pembinaan tersebut penting dilakukan mengingat dalam beberapa kunjungan pembinaan ke daerah, masih ditemukan tantangan pelayanan yang terjadi di antara petugas loket dan back office. “Nantinya petugas loket dan front office diberi pembinaan di BPSDM. Penting ini petugas loket, karena front end kita kan di situ,” kata Menteri Nusron.
Hal senada disampaikan Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR), Virgo Eresta Jaya. Ia menilai, selain pembinaan khusus bagi petugas loket, diperlukan pula penguatan komunikasi dan koordinasi dari Kepala Kantor Pertanahan kepada para petugas pelayanan di lapangan.
“Dari Kepala Kantor juga harus singkronkan antara tugas petugas loket, manager loket dan back office. Itu dulu tugasnya untuk Kepala Kantor. Semisal berkas ditolak karena persyaratan ini, ya pastikan ada (satu kesepahaman),” terang Virgo Eresta Jaya.
Dalam kegiatan pembinaan tersebut, para Kepala Kantor Pertanahan di lingkungan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta turut memaparkan progres pelayanan serta berbagai tantangan yang dihadapi di masing-masing kantor. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi; Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga, Muda Saleh; sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN; serta Para Pejabat Administrator di lingkungan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta. (*)
Ket. Foto: Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid. (Ist)
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Bayer menambah investasi untuk perkuat ekosistem kesehatan nasional melalui peningkatan produksi Multiple Micronutrient Supplementation (MMS) dan penguatan R&D.
Kesiapan Bayer dalam penyediaan MMS untuk mendukung Program Nasional Penurunan Stunting.
Pabrik Cimanggis sebagai hub global Bayer Consumer Health dengan dukungan talenta lokal.
Depok, Jawa Barat, 14 Januari 2026 – Bayer, perusahaan global berbasis sains yang berinovasi di bidang kesehatan dan pertanian, hari ini meresmikan peningkatan fasilitasmanufaktur, termasukuntuk memproduksi Multiple Micronutrient Supplement (MMS) serta penguatanBayer Global R&D Center di Bayer Supply Center Consumer Health Cimanggis, Depok dengan nilai total investasi sebesar 5 juta euro atau setara 99 miliar rupiah. Peresmian ini menandai komitmen jangka panjang Bayer dalam memperkuat ekosistem kesehatan Indonesia, guna memastikan ketersediaan produk kesehatan konsumen yang aman, berkualitas, dan memenuhi standar global, sekaligus memperkuat kapabilitas riset di dalam negeri.
Acara peresmian dihadiri Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin; Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN, dan Timor Leste, Dr. Ralf Beste; Perwakilan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia;Head of Bayer Supply Center Consumer Health Cimanggis, Priscilla Silvan Prarizta; serta Bayer VP Global Technical Excellence and R&D Operations, Jerry Meisel.
Pemerintah menegaskan pentingnya peran industri dalam mendukung agenda kesehatan nasional. “Penguatan produksi MMS dan R&D di dalam negeri merupakan langkah strategis untuk menjamin ketersediaan produk kesehatan yang bermutu serta mendukung prioritas nasional, termasuk kesehatan ibu dan anak. Terima kasih kepada Bayer yang telah melakukan investasi untuk memproduksi MMS di dalam negeri.” kata Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Republik Indonesia menghadiri peresmian peningkatan fasilitas manufaktur, termasuk untuk memproduksi Multiple Micronutrient Supplement (MMS) serta penguatan Bayer Global R&D Center di Bayer Supply Center Consumer Health Cimanggis, Rabu (14/01) di Depok. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada Bayer atas investasinya dalam memproduksi MMS di dalam negeri. Peningkatan produksi ini dinilai sebagai langkah strategis untuk menjamin ketersediaan produk kesehatan yang bermutu, memperkuat kemandirian farmasi nasional, serta mendukung prioritas pembangunan kesehatan, termasuk kesehatan ibu dan anak.
Sementara itu, dari sisi pengawasan mutu dan keamanan produk, Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki peran strategis dalam memastikan masyarakat memperoleh produk yang aman, bermutu, dan memberikan manfaat klinis optimal, sekaligus memperkuat daya saing industri farmasi nasional. “BPOM mendorong industri untuk terus mematuhi ketentuan dan regulasi yang berlaku serta menerapkan Cara Pembuatan Obat yang Baik secara konsisten,” ujar Prof Taruna Ikrar, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM).
Duta Besar Republik Federal Jerman untuk Indonesia, ASEAN, dan Timor Leste, Dr. Ralf Beste menyambut baik upaya Bayer untuk memperkuat ekosistem kesehatan Indonesia, “Penguatan kapabilitas manufaktur dan Research & Development ini merupakan kontribusi nyata sektor swasta Jerman dalam mendukung penguatan sistem kesehatan, pengembangan kapasitas lokal, serta kerja sama berkelanjutan.”
Peningkatan manufaktur, termasuk untuk memproduksi MMS merupakan bentuk kesiapan Bayer dalam memperkuat ekosistem kesehatan nasional menuju Indonesia Emas 2045. MMS yang diproduksi di Pabrik Bayer Consumer Health Cimanggis sesuai dengan standar formulasi UNIMMAP, yang mengandung 15 vitamin dan mineral esensial bagi ibu hamil.
“Bayer menginvestasikan 1.4 juta euro atau setara 26 miliar Rupiah untuk mengoptimalkan output produksi hingga 20 persen. Kini, kapasitas produksi Pabrik Bayer Consumer Health Cimanggis mencapai 2,4 miliar tablet per tahun untuk kebutuhan domestik maupun global. Khusus untuk MMS, Pabrik Bayer Consumer Health Cimanggis mampu memproduksi hingga 1.2 miliar tablet per tahun dalam kemasan botol dan blister,” jelas Priscilla Silvan Prarizta, Head of Bayer Supply Center Consumer Health Cimanggis.
Priscilla Silvan Prarizta, Head of Bayer Supply Center Consumer Health Cimanggis, dalam kegiatan peresmian peningkatan fasilitas manufaktur, termasuk untuk memproduksi Multiple Micronutrient Supplement (MMS) serta penguatan Bayer Global R&D Center di Bayer Supply Center Consumer Health Cimanggis, Rabu (14/01) di Depok. Bayer menginvestasikan 1.4 juta euro atau setara 26 miliar Rupiah untuk mengoptimalkan output produksi hingga 20 persen. Kini, kapasitas produksi Pabrik Bayer Consumer Health Cimanggis mencapai 2,4 miliar tablet per tahun untuk kebutuhan domestik maupun global. Khusus untuk MMS, Pabrik Bayer Consumer Health Cimanggis mampu memproduksi hingga 1.2 miliar tablet per tahun dalam kemasan botol dan bliste.
Ia menambahkan, “Investasi untuk pengembangan fasilitas produksi MMS ini diharapkan dapat mendukung upaya Pemerintah dalam menurunkan stunting melalui penyediaan suplementasi mikronutrien berkualitas tinggi dan aman bagi ibu hamil, sekaligus memastikan akses yang lebih luas bagi masyarakat di seluruh Indonesia.”
Pabrik Bayer Consumer Health Cimanggis merupakan salah satu manufaktur Consumer Health Bayer di kawasan Asia-Pasifik, yang memasok produk untuk pasar domestik maupun berbagai negara di Asia, Australia, Afrika, Eropa, dan Amerika. Seluruh operasional dijalankan oleh tenaga profesional Indonesia yang bekerja sesuai standar kualitas dan keselamatan global Bayer.
Selain peningkatan lini manufaktur, pabrik Bayer Consumer Health Cimanggis juga melakukan penguatan pusat Riset dan Pengembangan (R&D). Fasilitas R&D ini tidak mengembangkan obat atau molekul baru, melainkan berfokus pada peningkatan kualitas produk dan optimalisasi formulasi, termasuk pengembangan formulasi, metode analisis, serta studi stabilitas pada berbagai zona iklim.
“Penguatan kapabilitas R&D di pabrik Bayer Consumer Health Cimanggis melalui investasi sebesar 3,6 juta euro ditujukan untuk memastikan produk tetap aman, efektif, dan stabil di berbagai kondisi iklim, sekaligus terhubung secara penuh dengan jejaring R&D global Bayer. Peran R&D di Indonesia ini dirancang untuk mendukung kebutuhan pasar domestik serta memperkuat rantai pasok global,” ujar Jerry Meisel, Bayer VP Global Technical Excellence and R&D Operations.
Investasi ini merupakan salah satu wujud nyata misi Bayer “Health for All, Hunger for None” serta mendukung strategi Road to Billions, dengan Indonesia berperan strategis sebagai basis manufaktur, R&D, dan pengembangan talenta untuk melayani kebutuhan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.
HarianNusa, Kalimantan Selatan – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, bersama sejumlah menteri dan kepala lembaga dalam Kabinet Merah Putih, menghadiri peluncuran 166 Sekolah Rakyat oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang dipusatkan di Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 9 Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada Senin (12/01/2026). Wamen Ossy menegaskan bahwa peluncuran ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.
“Sekolah Rakyat menjadi bukti nyata bahwa negara hadir untuk memastikan setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali, memperoleh hak atas pendidikan yang layak. Kita melihat anak-anak yang berasal dari golongan tidak mampu, mendapatkan harapan untuk dapat bersekolah tanpa mengeluarkan biaya dan sekolahnya ini disiapkan dengan sebaik-baiknya,” terang Wamen Ossy usai peluncuran Sekolah Rakyat.
Wamen Ossy menjelaskan bahwa program tersebut telah menunjukkan dampak nyata bagi para penerima manfaat. “Tadi juga kita lihat success story-nya, Pak Presiden sampai sempat menitikan air mata, melihat anak-anak ini ternyata setelah mereka diberikan peluang dan kesempatan betul-betul mampu memperlihatkan yang terbaik bagi sekolahnya, prestasinya, capaiannya,” jelasnya.
Ia menambahkan, bahwa capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi lintas instansi yang akan terus diperkuat guna mendukung keberlanjutan Program Sekolah Rakyat. Dukungan tersebut meliputi penyediaan sarana dan prasarana, kepastian pemanfaatan lahan, serta penguatan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Ini dibuktikan tadi bagaimana hasilnya sangat baik. Tentunya kami dari Kementerian ATR/BPN, dalam hal ini BPN di daerah yang berada di garda terdepan, berharap agar program-program prioritas Bapak Presiden ini dapat terus kita dukung secara penuh,” pungkas Wamen Ossy yang didampingi Plt. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Mathori.
Peluncuran ini menandai dimulainya operasional Sekolah Rakyat rintisan di 166 titik di seluruh Indonesia sebagai bagian dari strategi nasional pengentasan kemiskinan melalui pendekatan pendidikan dan pemberdayaan keluarga. Adapun sebaran lokasi Sekolah Rakyat rintisan meliputi Sumatra sebanyak 35 lokasi, Jawa 70 lokasi, Bali dan Nusa Tenggara tujuh lokasi, Kalimantan 13 lokasi, Sulawesi 28 lokasi, Maluku tujuh lokasi, serta Papua enam lokasi.
Saat ini, lebih dari 15.000 siswa telah mengikuti pembelajaran di Sekolah Rakyat yang didukung oleh teknologi digital. Pemerintah menargetkan pengembangan hingga 500 titik Sekolah Rakyat pada tahun 2029 guna meningkatkan daya tampung pendidikan bagi anak-anak dari keluarga dengan tingkat perekonomian terendah sesuai Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). (*)
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Di seluruh dunia, pemerintah dan industri bergerak cepat untuk mengamankan kepemimpinan dalam Artificial Intelligence (AI). Bagi banyak negara, momentum ini beririsan dengan berbagai realitas demografis yang mendesak: populasi yang menua, angkatan kerja yang menyusut, dan kebutuhan mendesak untuk menemukan kembali produktivitas. Kita tidak boleh tertinggal. Dan munculnya AI yang berorientasi pada agen menjanjikan percepatan transformasi ini.
Berbeda dengan model AI tradisional, AI agenik tidak hanya merespons pertanyaan – ia bernalar, merencanakan, dan mengambil tindakan di berbagai sistem. Misalnya, alih-alih hanya menjawab pertanyaan tentang rekomendasi perjalanan, sistem agenik akan memesan penerbangan Anda, memperbarui kalender Anda, mengirim pengingat, dan bahkan menyesuaikan rencana perjalanan Anda berdasarkan cuaca atau penundaan – semuanya tanpa diminta untuk setiap langkahnya. Ini menandai pergeseran dari respons AI pasif ke sistem proaktif dan kolaboratif yang bekerja bersama manusia. Munculnya AI agenik akan membutuhkan daya komputasi yang jauh lebih besar – tidak hanya untuk tugas atau pertanyaan tunggal, tetapi untuk alur kerja yang lebih luas yang melibatkan penalaran, perencanaan, dan adaptasi berkelanjutan.
Seiring dengan semakin matangnya teknologi AI berbasis agen dan meluasnya adopsinya, dunia secara efektif menambahkan miliaran pengguna virtual ke dalam infrastruktur komputasi. Pertanyaan yang mungkin muncul bagi setiap negara adalah apakah infrastruktur AI mereka siap untuk mendukung skala dan kompleksitas ini.
“Di era AI berbasis agen, desain sistem heterogen menjadi sangat penting. Infrastruktur AI harus melampaui komputasi mentah – infrastruktur tersebut harus mengintegrasikan CPU, GPU, jaringan, dan memori secara fleksibel dan terukur. Sistem yang dibangun dengan cara ini dapat memberikan kecepatan, koordinasi, dan throughput yang dibutuhkan untuk mendukung interaksi real-time yang cepat dari miliaran agen cerdas. Seiring dengan meningkatnya adopsi, optimasi tingkat rak di mana komputasi, penyimpanan, dan jaringan dirancang bersama secara erat akan menjadi kunci untuk menghadirkan gelombang kinerja dan efisiensi berikutnya. Hal yang sama pentingnya adalah keterbukaan di tingkat perangkat keras dan sistem. Seiring dengan evolusi komputasi AI menuju penyebaran heterogen skala besar, arsitektur skala rak menjadi fundamental,” kata Alexey Navolokin, General Manager, APAC, AMD
AI Lebih dari Sekadar GPU
Graphics Processing Units (GPU) berkinerja tinggi sering mendominasi percakapan tentang AI, terutama untuk melatih dan menjalankan model skala besar. Tetapi central processing units (CPU) sama pentingnya dalam mendukung sistem AI di balik layar – menangani tugas-tugas penting seperti perpindahan data, manajemen memori, koordinasi thread, dan mengatur beban kerja GPU.
Faktanya, banyak beban kerja AI – termasuk model bahasa dengan hingga 13 miliar parameter, pengenalan gambar, deteksi penipuan, dan sistem rekomendasi, dapat berjalan secara efisien pada server yang hanya menggunakan CPU, terutama jika didukung oleh CPU berkinerja tinggi seperti prosesor AMD EPYC™ 9005 Series.
Seiring berkembangnya model AI menjadi arsitektur yang lebih modular – seperti sistem campuran pakar yang dipopulerkan oleh DeepSeek dan lainnya, kebutuhan akan orkestrasi sumber daya yang lebih cerdas semakin meningkat. CPU harus mampu memberikan instructions per clock (IPC) yang tinggi, input/output (I/O) yang cepat, dan kemampuan untuk mengelola banyak tugas secara bersamaan dengan presisi.
Sama pentingnya adalah konektivitas, “perekat” yang menyatukan sistem AI modern. Komponen jaringan canggih, seperti network interface controllers (NIC) cerdas, membantu mengarahkan data secara efisien dan aman antar komponen, mengurangi beban lalu lintas dari GPU dan mengurangi latensi. Interkoneksi berkecepatan tinggi dan latensi rendah membantu memastikan aliran data lancar di seluruh sistem, sementara infrastruktur yang dapat diskalakan menghubungkan node menjadi klaster AI terdistribusi yang andal.
Di era AI berbasis agen, desain sistem heterogen menjadi sangat penting. Infrastruktur AI harus melampaui sekadar komputasi mentah – infrastruktur tersebut harus mengintegrasikan CPU, GPU, jaringan, dan memori secara fleksibel dan terukur. Sistem yang dibangun dengan cara ini dapat memberikan kecepatan, koordinasi, dan throughput yang dibutuhkan untuk mendukung interaksi cepat dan real-time dari miliaran agen cerdas. Seiring dengan meningkatnya adopsi, optimasi tingkat rak di mana komputasi, penyimpanan, dan jaringan dirancang bersama secara erat akan menjadi kunci untuk menghadirkan gelombang kinerja dan efisiensi berikutnya.
Mengapa keterbukaan penting dalam persaingan AI
Seiring sistem AI menjadi semakin kompleks dan terdistribusi, kebutuhan akan keterbukaan – dalam software, hardware, dan desain sistem – menjadi keharusan strategis. Ekosistem tertutup berisiko menyebabkan ketergantungan pada vendor tertentu, membatasi fleksibilitas, dan dapat menghambat inovasi pada saat kemampuan beradaptasi sangat penting untuk meningkatkan skala AI.
Inilah mengapa tumpukan open software seperti AMD ROCmTM sangat penting. ROCm memberi pengembang dan peneliti kebebasan untuk membangun, mengoptimalkan, dan menerapkan model AI di berbagai lingkungan. Ia mendukung kerangka kerja populer seperti PyTorch dan TensorFlow, menyertakan alat canggih untuk penyetelan kinerja, dan menawarkan portabilitas di berbagai hardware – semuanya tersedia sebagai open source. Dalam konteks ambisi Jepang untuk mendorong inovasi di seluruh akademisi, perusahaan rintisan, dan industri, open AI software menawarkan aksesibilitas yang lebih luas, iterasi yang lebih cepat, dan hambatan yang lebih rendah.
Keterbukaan pada tingkat hardware dan sistem juga sangat penting. Seiring berkembangnya komputasi AI menuju penerapan skala besar dan heterogen, arsitektur skala rak menjadi sangat mendasar. Standar terbuka seperti Open Compute Project (OCP) mendukung desain sistem modular, sementara kolaborasi yang muncul seperti Ultra Accelerator Link (UALink) bertujuan untuk menciptakan koneksi terbuka dan berbandwidth tinggi antara akselerator AI di berbagai server. Sementara itu, Ultra Ethernet Consortium (UEC) sedang mendefinisikan standar jaringan generasi berikutnya yang dirancang khusus untuk AI – memungkinkan pergerakan data dengan latensi rendah dan throughput tinggi di seluruh sistem terdistribusi.
Inisiatif terbuka ini memberi operator cloud dan data center kemampuan untuk membangun infrastruktur yang fleksibel dan interoperabel yang mampu mengimbangi pertumbuhan pesat AI. Oleh karena itu, merangkul ekosistem terbuka memposisikan negara untuk mendapatkan manfaat dari inovasi global sekaligus mengembangkan diferensiasi lokal. Hal ini memungkinkan pemerintah dan bisnis untuk membangun infrastruktur yang berkinerja tinggi, hemat energi, dan disesuaikan dengan kebutuhan domestik – tanpa terikat pada batasan kepemilikan.
Di era mendatang yang ditandai oleh AI multi-agen, keterbukaan bukan hanya sebuah filosofi – melainkan prasyarat untuk skala, kedaulatan, dan kepemimpinan yang berkelanjutan.
Melihat ke depan di tahun 2026
Seiring AI berbasis agen mengubah cara segala sesuatu dilakukan, fokus harus melampaui GPU untuk mencakup CPU, interkoneksi berkecepatan tinggi, dan jaringan cerdas – semuanya sama pentingnya untuk mengatur keputusan kompleks dan real-time yang dibuat agen AI dalam skala besar. Sama pentingnya adalah ekosistem terbuka – dengan open software seperti ROCm, standar industri untuk desain skala rak, dan upaya kolaboratif seperti UALink dan UEC yang memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar, inovasi yang lebih cepat, dan interoperabilitas dari edge ke cloud.
Inilah mengapa AMD memajukan visinya dengan “Helios” – desain referensi skala rak generasi berikutnya untuk infrastruktur AI yang akan dirilis pada tahun 2026, yang dirancang untuk menyatukan komputasi berkinerja tinggi, open software, dan arsitektur yang dapat diskalakan untuk memenuhi tuntutan AI agenik. Lebih jauh lagi, membangun infrastruktur yang terbuka, heterogen, dan terukur seperti ini bukan hanya pilihan teknologi – ini adalah fondasi strategis untuk daya saing nasional. Seiring negara ini menghadapi peningkatan kebutuhan otomatisasi dan ambisi AI regional yang berkembang, infrastruktur AI yang siap menghadapi masa depan akan sangat penting untuk membuka pertumbuhan berkelanjutan, inovasi, dan ketahanan.
Jakarta, 11 November 2025 — Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat II (Pulau Lombok), Abdul Hadi, menyampaikan ucapan selamat kepada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang baru, Teuku Faisal Fathani, yang resmi dilantik menggantikan Dwikorita Karnawati.
Dalam pernyataannya di Ruang Rapat Komisi V saat Rapat Kerja dengan Kepala BMKG, Abdul Hadi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Dwikorita atas dedikasinya selama memimpin BMKG, terutama dalam memperkuat sistem peringatan dini dan modernisasi layanan meteorologi nasional.
“Kami mengucapkan terima kasih atas pengabdian Ibu Dwikorita Karnawati selama memimpin BMKG, dan selamat bertugas kepada Bapak Teuku Faisal Fathani. Kepemimpinan baru ini harus menjadi momentum untuk melanjutkan langkah-langkah baik yang sudah ada, serta mempercepat transformasi BMKG menjadi lembaga yang lebih tanggap, modern, dan berdaya saing,” ujar Abdul Hadi (Selasa/11/11/2025).
Sebagai anggota Komisi V DPR RI yang bermitra dengan BMKG, Abdul Hadi menegaskan bahwa BMKG memiliki peran vital dalam keselamatan publik dan pembangunan nasional. Menurutnya, beberapa pekerjaan rumah strategis masih perlu diselesaikan oleh pimpinan baru BMKG.
Pertama, penguatan sistem peringatan dini multi-bahaya yang menjangkau seluruh daerah, termasuk wilayah rawan seperti NTB dan Pulau Lombok. “Sistem peringatan dini yang cepat dan merata harus menjadi prioritas utama. Masyarakat di daerah rawan bencana membutuhkan akses informasi yang real-time dan mudah dipahami,” tegas politisi PKS asal Lombok ini.
Kedua, peningkatan kapasitas observasi dan layanan publik di bidang cuaca, iklim, dan geofisika. Abdul Hadi menilai BMKG perlu memperkuat stasiun pengamatan, memperbarui alat ukur, dan memperluas jaringan komunikasi di daerah terpencil.
Selain itu, Abdul Hadi juga mendorong kolaborasi lintas sektor antara BMKG dengan lembaga riset, pemerintah daerah, serta komunitas masyarakat, agar hasil observasi dan data BMKG bisa dimanfaatkan secara lebih luas dalam perencanaan pembangunan dan mitigasi bencana.
“Kolaborasi adalah kunci. BMKG tidak bisa bekerja sendiri. Dengan dukungan berbagai pihak, data dan analisis BMKG bisa menjadi fondasi kebijakan publik yang lebih akurat dan berbasis sains,” tambahnya.
Lebih lanjut, Abdul Hadi berharap kepemimpinan baru BMKG dapat membawa semangat inovasi, digitalisasi, dan pelayanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Saya percaya Bapak Teuku Faisal Fathani mampu melanjutkan fondasi yang sudah dibangun, sekaligus membawa BMKG ke arah yang lebih maju. BMKG harus semakin modern, terbuka, dan mampu memberikan dampak nyata bagi keselamatan serta kesejahteraan rakyat Indonesia,” pungkasnya.
HarianNusa, Kalimantan Barat – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, pada Sabtu (10/01/2026). Dalam kunjungan tersebut, Wamen Ossy mengimbau seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan dan tata ruang agar selaras dengan kebutuhan masyarakat.
“Ada tuntutan masyarakat yaitu mereka ingin (pelayanannya) cepat, mereka ingin (pelayanannya) bersih, tapi juga tetap harus prudent dan compliance. Pak Menteri ATR juga selalu terus menerus membahas masalah pelayanan publik ini sebagai isu yang fundamental,” ujar Wamen Ossy.
Di hadapan para pegawai, Wamen Ossy juga menyoroti progres penyelesaian berkas pertanahan. Isu ini menjadi perhatian utama Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, sejak kuartal IV tahun 2025. Berkat komitmen dan kerja sama seluruh jajaran, capaian penyelesaian berkas menunjukkan peningkatan yang signifikan.
“Luar biasa kepada jajaran Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat. Alhamdulillah kita berhasil selesaikan dengan semangat kerja dari seluruh jajaran selama dua bulan terakhir di 2025,” ujar Wamen Ossy dalam pertemuan yang dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat, Mujahidin Maruf, beserta jajaran Pejabat Administrator di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat.
Memasuki tahun 2026, Wamen Ossy mengimbau agar penyelesaian berkas pertanahan dilakukan secara lebih terencana dengan menerapkan solusi inovatif dalam penanganannya. “Ke depan terkait berkas hendaknya kita bisa buat roadmap, terkait penyelesaian berdasarkan Q1 hingga Q4, juga ada waktu penyelesainnya agar jelas prioritasnya,” terang Wamen Ossy.
Sebagai informasi, dalam kunjungannya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah, Wamen Ossy juga menyerahkan tujuh sertipikat hak atas tanah kepada masyarakat. Sertipikat tersebut terdiri atas satu sertipikat wakaf, tiga sertipikat hak pakai, dan tiga sertipikat hak milik. (*)
Ket. Foto: Wamen ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan, saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. (Ist)
Sumber: Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
HarianNusa, Jakarta – Pemerintah mengambil langkah konkret dalam upaya mitigasi banjir dan longsor di Wilayah Sungai Ciliwung melalui rencana revisi Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek–Punjur). Langkah tersebut ditegaskan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, dalam Rapat Tingkat Menteri pada Jumat (09/01/2026).
“Kami ingin menegaskan kebutuhan untuk melakukan revisi, namun yang kami sarankan adalah Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) Jabodetabek Punjur ini, karena memang sudah masuk waktu untuk melakukan revisi per lima tahun,” terang Wamen Ossy dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
Menurutnya, penyesuaian kebijakan tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antarinstansi dalam penataan ruang kawasan strategis nasional. “Ini pintu masuk yang baik sehingga nanti RTRW Provinsi (Jawa Barat, red), RTRW Kabupaten Bogor, RTRW Provinsi DKI Jakarta bisa merujuk pada RTR KSN Jabodetabek-Punjur yang dibuat dan dibahas secara holistik dan menyeluruh oleh seluruh stakeholders, sehingga kita bisa maksimal melakukan pencegahan baik di hulu maupun di tengah,” terangnya.
Hal tersebut juga menjadi penegasan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mendukung upaya mitigasi bencana banjir dan longsor. Wamen Ossy menekankan bahwa ancaman bencana sudah nyata dan membutuhkan penanganan terpadu lintas sektor. “Kementerian ATR/BPN terus akan memberikan support terkait dengan mitigasi bencana yang memang sudah di depan mata kita. Jika tidak kita lakukan secara terpadu dan bersatu untuk mengatasi hal ini, maka ketika curah hujan semakin meningkat, kita khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno, menyambut baik kesiapan Kementerian ATR/BPN untuk melakukan revisi peraturan tata ruang. Ia juga menekankan pentingnya perumusan aksi-aksi konkret yang dapat dikontribusikan oleh setiap pihak terkait dalam penyelesaian permasalahan yang dibahas.
“Baik sekali Pak Wamen ATR, siap untuk revisi peraturan tata ruangnya. Mohon ini semuanya juga, aksi-aksi konkret apa yang Bapak Ibu bisa kontribusikan kepada permasalahan yang sedang kita angkat sehingga kita bisa fokus, untuk membahas siapa melakukan apa,” pungkas Menko PMK.
Hadir mendampingi Wamen ATR/Waka BPN, Direktur Jenderal (Dirjen) Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya yang juga selaku Plt. Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang; Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang, Wartomo; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Erry Juliani Pasoreh beserta jajaran.
Dalam pertemuan yang membahas pelaksanaan pemulihan lahan serta antisipasi banjir dan longsor di Wilayah Sungai Ciliwung tersebut, hadir pula Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq; Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno; Bupati Bogor, Rudy Susmanto; serta sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga terkait. (*)
Ket. Foto: Kegiatan rapat tingkat menteri Kementerian ATR/BPN. (Ist)
Sumber: Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
HarianNusa, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Aksi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Administrasi Pertanahan pada Jumat (09/01/2026). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat 401, Kementerian ATR/BPN, Jakarta ini merupakan tindak lanjut atas RUU Administrasi Pertanahan yang telah diputuskan dalam rapat paripurna tingkat I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), sebagai upaya mendorong penyelesaian berbagai persoalan di bidang pertanahan.
“Hal yang paling makro dari penyusunan undang-undang ini tentu adalah mewujudkan sistem administrasi pertanahan yang tertib, transparan, akuntabel, dan terintegrasi, sekaligus memiliki kepastian hukum serta menjadi payung hukum nasional bagi seluruh pengelolaan tanah,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan.
Ia menekankan bahwa RUU Administrasi Pertanahan memiliki urgensi yang tinggi dan bersifat strategis. Menurutnya, regulasi ini akan menjadi fondasi penting dalam menjamin kepastian hak atas tanah, memperkuat sistem administrasi pertanahan, serta mendukung pelaksanaan Reforma Agraria dalam arti yang luas. Selain itu, RUU ini juga berkaitan erat dengan pemetaan ruang yang komprehensif dan akurat, sehingga dinilai perlu segera diselesaikan.
Lebih lanjut, Sekjen ATR/BPN menjelaskan bahwa persoalan pertanahan di Indonesia masih diwarnai oleh fragmentasi regulasi dan kelembagaan. Oleh karena itu, RUU Administrasi Pertanahan disusun sebagai penjabaran dari Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 sebagai _lex generalis_ yang mampu menjawab perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, sekaligus mengatasi tumpang tindih regulasi sektoral melalui penataan administrasi pertanahan yang lebih menyeluruh.
“Dan saya melihat bahwa undang-undang ini tidak sekadar mengatur persoalan-persoalan yang bersifat teknis, tetapi juga memiliki dampak yang sangat luas. Baik dalam konteks kesejahteraan sosial, kepastian hukum, kemakmuran, daya saing ekonomi, maupun pencegahan mal administrasi yang berkaitan dengan tindak pidana. Ini yang penting untuk kita ingatkan,” tegasnya.
Tim penyusun RUU Administrasi Pertanahan diketuai oleh Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi, Dwi Budi Martono. Kick Off Meeting tersebut dihadiri oleh Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN serta para pemangku kepentingan terkait, baik secara luring maupun daring.
Kepada tim penyusun, Dalu Agung Darmawan berpesan agar senantiasa terbuka terhadap kritik dan perbedaan pendapat dalam proses penyusunan RUU ini. Ia menekankan pentingnya menjadikan rencana aksi RUU Administrasi Pertanahan sebagai rujukan jangka panjang. “Kita tidak hanya menulis untuk hari ini, tetapi untuk 20–30 tahun ke depan. Karena itu, penyusunan ini harus dilakukan dengan integritas akademik, ketajaman analisis, serta keberanian dalam merumuskan kebijakan,” pungkasnya. (*)
Ket. Foto:
Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Aksi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Administrasi Pertanahan pada Jumat (09/01/2026). (Ist)
HarianNusa, Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Wakil Kepala BPN), Ossy Dermawan, menerima kunjungan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), Arrmanatha Christiawan Nasir, beserta jajaran di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (09/01/2026). Pertemuan tersebut membahas terkait pengelolaan hak atas tanah yang dimiliki warga negara asing (WNA) dan diaspora.
“Koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri menjadi hal yang sangat krusial. Pengelolaan hak atas tanah yang melibatkan pihak asing tidak hanya menyangkut aspek hukum nasional, tetapi juga berkaitan dengan hubungan antarnegara. Karena itu, Kementerian ATR/BPN selalu memastikan kebijakan yang diambil sejalan dengan arahan dan ketentuan dari Kemlu,” ujar Ossy Dermawan.
Ia menjelaskan bahwa setiap proses pengelolaan maupun sertipikasi tanah yang melibatkan kedutaan besar atau perwakilan negara asing hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Kementerian Luar Negeri. Kebijakan tersebut merupakan bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sekaligus penerapan prinsip kehati-hatian.
“Proses sertipikasi tanah untuk perwakilan negara asing wajib mendapatkan persetujuan atau green light dari Kemlu. Selama persetujuan itu belum diberikan, proses tidak dapat dilanjutkan. Koordinasi ini diperlukan agar Kementerian ATR/BPN memiliki pedoman yang jelas dan terhindar dari potensi permasalahan di kemudian hari,” tegasnya.
Sementara itu, Wamenlu, Arrmanatha Christiawan Nasir mengapresiasi komitmen Kementerian ATR/BPN dalam menjaga sinergi dan koordinasi dengan Kemlu. Menurutnya, isu pertanahan yang melibatkan WNA dan diaspora tidak hanya bersifat domestik, tetapi juga berkaitan dengan dinamika geopolitik dan hubungan internasional.
“Kami mengapresiasi langkah Kementerian ATR/BPN yang secara konsisten berkoordinasi dengan Kemlu. Sesuai arahan Presiden, kebijakan pertanahan bagi warga asing dan diaspora harus dikelola secara cermat, terkoordinasi, serta tetap mengutamakan kepentingan nasional,” ujar Arrmanatha.
Pada kesempatan tersebut, Wamen ATR/Wakil Kepala BPN didampingi Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi, beserta jajaran. (*)
Ket. Foto: Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Wakil Kepala BPN), Ossy Dermawan, menerima kunjungan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), Arrmanatha Christiawan Nasir, beserta jajaran di Kementerian ATR/BPN. (Ist)
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan ProtokolKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
HarianNusa, Lombok Barat – Inspektorat Kabupaten Lombok Barat menggelar kegiatan Kajian Umum Inspektorat untuk Tingkatkan APIP (Jumat Kita) sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Kegiatan perdana ini dilaksanakan pada Jumat, 9 Januari 2026, bertempat di Aula Inspektorat Kabupaten Lombok Barat.
Kegiatan tersebut diikuti oleh Inspektur Lombok Barat Suparlan, S.Sos, CGCAE, Sekretaris Inspektorat Arief Rachman, para Inspektur Pembantu (Irban), Pengendali Teknis (Dalnis), kepala subbagian, serta seluruh pejabat fungsional Inspektorat Lombok Barat.
Inspektur Lombok Barat, Suparlan, menjelaskan, “Jumat Kita” merupakan inovasi internal Inspektorat sebagai bentuk penguatan kapasitas dari dalam (internal capacity building). Program ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, dan pemahaman teknis APIP agar mampu menjalankan fungsi pengawasan secara profesional, berkualitas, dan berintegritas.
“Melalui Jumat Kita, kami ingin membangun budaya belajar berkelanjutan. Ini menjadi ruang berbagi pengetahuan, pengalaman, serta pembaruan regulasi antar sesama APIP,” ujar Suparlan.
Kegiatan Jumat Kita direncanakan berlangsung rutin setiap Jumat siang, dengan narasumber berasal dari masing-masing Irban, sehingga potensi dan keahlian internal dapat dimanfaatkan secara optimal.
Pada pelaksanaan perdana, materi kajian difokuskan pada isu gratifikasi, mencakup pengertian, bentuk-bentuk gratifikasi, risiko hukum, serta peran strategis APIP dalam pencegahan dan pengendaliannya di lingkungan pemerintah daerah. Materi disampaikan oleh Tim Irban 5 yang terdiri dari Irban 5 Budy Johan Rini, S.Sos, Pengendali Teknis Irban 4 Mega Erna Ismawati, serta Pejabat Fungsional Irban 5 I Made Gilang Sukma Nugraha, ST.
Melalui program Jumat Kita, Inspektorat Kabupaten Lombok Barat berharap kualitas APIP semakin meningkat, sejalan dengan komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas. (F3)
Ket. Foto:
Kegiatan “Jumat Kita” yang digelar perdana oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Barat. (Ist)
Contains information related to marketing campaigns of the user. These are shared with Google AdWords / Google Ads when the Google Ads and Google Analytics accounts are linked together.
90 days
__utma
ID used to identify users and sessions
2 years after last activity
__utmt
Used to monitor number of Google Analytics server requests
10 minutes
__utmb
Used to distinguish new sessions and visits. This cookie is set when the GA.js javascript library is loaded and there is no existing __utmb cookie. The cookie is updated every time data is sent to the Google Analytics server.
30 minutes after last activity
__utmc
Used only with old Urchin versions of Google Analytics and not with GA.js. Was used to distinguish between new sessions and visits at the end of a session.
End of session (browser)
__utmz
Contains information about the traffic source or campaign that directed user to the website. The cookie is set when the GA.js javascript is loaded and updated when data is sent to the Google Anaytics server
6 months after last activity
__utmv
Contains custom information set by the web developer via the _setCustomVar method in Google Analytics. This cookie is updated every time new data is sent to the Google Analytics server.
2 years after last activity
__utmx
Used to determine whether a user is included in an A / B or Multivariate test.
18 months
_ga
ID used to identify users
2 years
_gali
Used by Google Analytics to determine which links on a page are being clicked
30 seconds
_ga_
ID used to identify users
2 years
_gid
ID used to identify users for 24 hours after last activity
24 hours
_gat
Used to monitor number of Google Analytics server requests when using Google Tag Manager
