Beranda blog Halaman 2

Anggota Komisi I DPRD NTB Minta Gubernur Tegur Staf Ahli yang Langkahi Kewenangan

HarianNusa, Mataram – Tindakan seorang staf ahli Gubernur NTB  yang melayangkan surat undangan kepada Panitia Seleksi (Pansel) Komisaris dan Direksi Bank NTB Syariah serta Direktur LPPI, menuai sorotan dari DPRD Provinsi NTB. Anggota Komisi I DPRD NTB, Marga Harun, menilai langkah tersebut melampaui batas kewenangan.

“Kalau menurut saya, staf ahli tidak boleh terlalu jauh mencampuri urusan yang bukan kapasitas dan otoritasnya,” tegas Marga Harun  melalui sambungan Telpon saat dimintai tanggapannya, Selasa, (17/6).

Ia menilai tindakan staf ahli itu dapat memberikan kesan seolah-olah ada intervensi dalam proses seleksi yang saat ini sedang berjalan.

Marga menegaskan bahwa pihaknya memberikan ruang penuh kepada Tim Pansel untuk bekerja secara independen dalam melakukan penjaringan calon komisaris dan direksi Bank NTB Syariah. “Apapun hasil dari proses tersebut nanti akan kita evaluasi, termasuk kinerja tim pansel,” ujar politisi Partai Persatuan Pembangunan ini. 

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pembentukan Pansel telah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama pihak-pihak yang memiliki otoritas. Karena itu, langkah staf ahli mengundang tim Pansel dinilai sebagai pelanggaran prosedur.

“Gubernur perlu menegur agar tidak terlalu jauh memainkan peran yang bukan menjadi tugas dan kewenangannya. Ini bisa menjadi bola liar di tengah proses penjaringan,” ujarnya.

Menurutnya, tindakan semacam itu berpotensi menimbulkan kegaduhan dan memperkeruh suasana di internal pemerintahan. Bahkan, bisa memicu spekulasi negatif di tengah masyarakat.

“Saya belum bisa memastikan motif dari tindakan staf ahli ini. Apakah karena alasan politik, atau niat untuk membenahi birokrasi, itu belum terlihat jelas. Tapi yang pasti, ini perlu segera disikapi agar tidak menimbulkan perpecahan,” pungkasnya.

Sebelumnya beredar surat bernomor  400.14.1.3/298/SAHLI/2025. Perihal Undangan yang ditujukan kepada Pansel Komisaris dan Direksi Bank NTB Syariah, dan Direktur LPPI oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Aparatur, Hukum Politik dan Pelayanan Publik Lalu Abdul Wahid. (F3)

Ket. Foto:

Anggota Komisi I DPRD Fraksi PPP, Marga Harun. (Ist)

Aset Pemprov NTB Lepas, Suhaimi :  Kalah di MA, Jangan Salahkan Mafia Tanah

HarianNusa, Mataram – Anggota Komisi I DPRD Provinsi NTB, Suhaimi, menyatakan akan memanggil Biro Hukum Setda NTB untuk mendalami persoalan hukum yang mengakibatkan Pemprov NTB kalah dalam sengketa kepemilikan lahan yang saat ini ditempati Gedung Bawaslu NTB dan Gedung Darma Wanita di Jalan Udayana, Mataram.

Putusan Mahkamah Agung memenangkan pihak I Made Singarsa sebagai pemilik sah atas lahan tersebut, menggugurkan klaim kepemilikan Pemerintah Provinsi NTB.

“Kita akan panggil untuk sama-sama memahami persoalan ini. Apa yang salah dengan masalah ini? Ini barang sudah lama,” kata Suhaimi, politisi dari Fraksi PDIP, Senin (16/6).

Suhaimi menegaskan pentingnya pemeriksaan menyeluruh atas asal-usul kepemilikan tanah yang kini dipersoalkan. Ia mempertanyakan apakah Pemprov hanya sekadar mencatat aset tanpa verifikasi mendalam terhadap legalitas dan riwayat kepemilikan.

“Kita harus periksa dulu masalahnya. Apakah Pemprov hanya mencatat aset, tapi lupa meneliti dan memperkuat dasar hukum asal-usulnya. Karena barang ini sudah sejak lama dikuasai,” ujarnya.

Menurutnya, kekalahan di tingkat Mahkamah Agung menunjukkan bahwa dokumen dan bukti yang dimiliki Pemprov NTB kalah kuat dibanding pihak lawan.

“Berarti kita abai dengan bukti kepemilikan dan asal-usul aset pemprov,” tegasnya.

Terkait pernyataan Kepala Biro Hukum Setda NTB, Rudi Gunawan, yang menyebut adanya indikasi permainan mafia tanah dalam kasus ini, Suhaimi menanggapi secara kritis.

“Dalam konteks beracara, kalau kita kalah, berarti bukti klaim kita lemah. Mau pakai dalih mafia tanah atau apapun, itu cuma pembenaran. Kita harus berani akui, bahwa kemampuan kita membuktikan lebih lemah,” ujarnya lugas.

Ia juga menegaskan bahwa DPRD akan memanggil pihak-pihak terkait guna melakukan pengecekan dan klarifikasi secara menyeluruh.

“Nggak boleh kita ngeles. Pemanggilan ini penting untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi,” pungkas Suhaimi. (F3)

Ket. Foto:

Anggota Komisi I DPRD NTB Fraksi PDIP, Suhaimi. (Ist)

Empat Pria Beserta 30 Butir Ekstasi dan 2,87 gram Sabu Diamankan Polisi di Mataram 

HarianNusa, Mataram – Satuan Resnakoba Polresta Mataram  menangkap 4 (empat) orang pria yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika. Penangkapan dilakukan pada Minggu, 15 Juni 2025 sekitar pukul 23.30 Wita. 

Empat terduga yakni LYDR (31), MI (22), AG (25) dan TNP (21), mereka ditangkap di dua lokasi berbeda.  LYDR ditangkap di depan rumahnya di wilayah Cakranegara Timur sementara ketiga lainnya ditangkap di Arena Biliyard di wilayah Sandubaya. 

Kasat Narkoba Polresta Mataram AKP I Gusti Ngurah Bagus Suputra, SH., MH.,  mengatakan, pengungkapan ini berdasarkan informasi awal dari masyarakat. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Mataram mulai memahami betapa pentingnya kerjasama dalam membendung peredaran barang haram ini. 

Dari pengungkapan tersebut diamankan barang bukti Narkotika berupa Pil ekstasi sebanyak 30 butir dan Shabu seberat 2,87 gram. Selain barang bukti tersebut petugas juga mengamankan barang bukti lainnya berupa alat komunikasi, alat konsumsi sabu, sejumlah uang tunai serta beberapa barang lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika. 

Kasat juga menjelaskan kronologis singkat penangkapan para terduga, dimana saat petugas melakukan penyelidikan tentang ciri-ciri terduga sesuai informasi, petugas mengamankan LYDR terlebih dahulu pas didepan rumahnya saat sedang menunggu pembeli. 

“Nah dari keterangan LYDR diperoleh informasi bahwa ia masih menyimpan sebagian barang di temannya MI di wilayah BTN Sweta, Kecamatan Sandubaya,” jelasnya.

Petugas lalu memburu MI dan dari hasil penyelidikan diketahui keberadaannya di Arena Biliyard yang ada di wilayah Sandubaya. 

“Petugas langsung mengamankan MI, terduga yang dimaksud LYDR. Selain MI dua rekan lainnya yang berada bersamanya juga ikut diamankan,” bebernya.

Selesai melakukan penggeledahan di kedua tempat mereka ditangkap dan penggeledahan terhadap rumah masing-masing terduga, petugas langsung membawa para terduga ke Mapolresta Mataram untuk dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. 

Dari keterangan penyidik LYDR mengakui memiliki Narkotika yang dibelinya patungan bersama MI. 

“Mereka awalnya memiliki 59 butir pil ekstasi, namun 29 butir telah laku terjual dan sisanya tinggal 30 butir yang kini sudah kita amankan. Selain pil ekstasi, sabu seberat 2,87 gram hasil penggeledahan juga kita amankan,” jelasnya.

Berdasarkan pengakuan para terduga, barang tersebut mereka beli  di wilayah Lombok Tengah dan akan diedarkan di Mataram. Dengan harga beli ekstasi 250 ribu rupiah dan dijual dengan harga 500 ribu sampai 550 ribu rupiah per butirnya. 

“Para terduga masih kita dalami perannya termasuk melakukan koordinasi dengan Polres Lombok Tengah terkait barang yang diperoleh,” ucapnya.

Para terduga dijerat pasal 114 ayat (1) dan (2) dan/atau Pasal 112 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara. (F3)

Ket. Foto:

Empat terduga penyalahguna narkotika yang diamankan di Polresta Mataram. (Ist)

Polda NTB Gelar Operasi Katarak dan Bibir Sumbing Gratis Sambut Hari Bhayangkara ke-79

HarianNusa, Mataram –  Menyambut Hari Bhayangkara ke-79, Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan komitmennya dalam pelayanan sosial dengan menggelar bakti kesehatan berupa operasi katarak dan bibir sumbing gratis di Rumah Sakit Bhayangkara, Senin (16/6/2025).

Sebanyak 22 pasien menjalani operasi katarak, sementara 15 pasien lainnya mendapatkan layanan operasi bibir sumbing tanpa dipungut biaya. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara dan merupakan bentuk nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat, khususnya di bidang kesehatan.

Kapolda NTB Irjen Pol. Hadi Gunawan, S.I.K., bersama Ketua Bhayangkari Daerah NTB Ny. Santy Hadi Gunawan, turut meninjau langsung proses pelaksanaan operasi. Didampingi para Pejabat Utama Polda NTB dan pengurus Bhayangkari, mereka juga menyerahkan bantuan sosial kepada para penerima layanan kesehatan.

“Ini bukan sekadar rangkaian seremonial Hari Bhayangkara. Ini bentuk kehadiran Polri yang sesungguhnya — tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga melayani dan membantu masyarakat,” ujar Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol. Mohammad Kholid, S.I.K.

Kombes Kholid menegaskan bahwa banyak masyarakat yang sebenarnya membutuhkan layanan medis seperti ini namun terhalang oleh biaya atau keterbatasan akses. Oleh karena itu, kegiatan sosial seperti ini sangat penting untuk terus digelar secara berkelanjutan.

“Semoga layanan gratis ini memberi harapan baru dan meningkatkan kualitas hidup mereka yang menerima tindakan medis hari ini,” pungkasnya. (F3)

Ket. Foto:

Kapolda NTB Irjen Pol. Hadi Gunawan, S.I.K.,  menyapa langsung salah satu pasien operasi bibir sumbing yang masih balita. (Ist)

Pemprov NTB Bentuk FKP2KS Tangani Kekerasan Seksual

HarianNusa, Mataram – Maraknya kasus kekerasan seksual di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong Gubernur Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal mengambil langkah tegas dengan membentuk Forum Kolaborasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (FKP2KS). Langkah ini merupakan bentuk komitmen kuat Pemerintah Provinsi NTB dalam merespons secara preventif dan represif terhadap meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Rapat pembahasan strategi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ini digelar pada Senin, 16 Juni 2025, di ruang kerja Gubernur. Hadir dalam rapat tersebut Ketua TP PKK NTB, Kepala Kanwil Kemenag NTB, Asisten I Setda, Kadis Dikbud, Kadis P3AP2KB, Kadis Sosial, Ketua LPA NTB, LBH APIK, serta Kadis Kominfotik NTB.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB, Yusron Hadi, menjelaskan bahwa Gubernur mengambil langkah cepat dan taktis atas meningkatnya kasus kekerasan seksual, termasuk perilaku tak pantas di ruang publik seperti aksi joget berlebihan yang meresahkan masyarakat.

“Pak Gubernur tidak tinggal diam. Beliau berdiskusi langsung dengan semua pihak dan memutuskan pembentukan forum ini. OPD diberi waktu maksimal dua minggu untuk memformulasikan lembaga ini secara konkret, mencakup pencegahan, penanganan kelompok rentan, mekanisme pengaduan, hingga langkah penindakan,” tegas Yusron.

Kementerian Agama NTB juga menyambut baik langkah ini. Kepala Kanwil Kemenag NTB, H. Zamroni Azis, menegaskan bahwa forum ini menjadi ruang kolaboratif yang tidak hanya reaktif, tetapi juga strategis dan berkelanjutan.

“Langkah yang kita ambil saat ini adalah bagian dari strategi pencegahan dan penanganan yang komprehensif. Sesuai arahan Pak Gubernur, kami siap merumuskan aksi nyata ke depan secara sinergis,” ungkap Zamroni.

Pembentukan FKP2KS menjadi tonggak baru dalam penanganan kekerasan seksual di NTB. Pemerintah Provinsi menegaskan bahwa pencegahan dan perlindungan terhadap kelompok rentan adalah prioritas utama, dengan menggandeng berbagai elemen masyarakat, instansi, dan organisasi perlindungan anak serta perempuan. (F3)

Ket. Foto: 

Gubernur NTB, H. Lalu Muhammad Iqbal memimpin rapat pembahasan strategi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di NTB. (Ist)

PLN dan Pemprov NTB Bahas Pengembangan Energi Terbarukan Menuju NTB Hijau 2050

HarianNusa, Mataram — PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (PLN UIW NTB) melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat guna membahas pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Gubernur NTB ini dihadiri oleh Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal dan General Manager PLN UIW NTB, Sri Heny Purwanti.

Pertemuan tersebut membahas langkah PLN dalam mendukung target Provinsi NTB menjadi wilayah berbasis energi bersih dan rendah karbon, khususnya mencapai target Net Zero Emission Provinsi NTB pada tahun 2050, 10 tahun lebih cepat dari NZE nasional. PLN menyampaikan bahwa saat ini bauran EBT di sistem kelistrikan NTB telah mencapai 5,37% dari total kapasitas terpasang. Angka ini ditargetkan meningkat menjadi 25,19% pada tahun 2034, sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. 

“PLN siap berkolaborasi dengan Pemprov NTB dan pihak pihak terkait dalam mencapai target energi hijau. Melalui pengembangan pembangkit EBT dan penguatan sistem, kami optimistis NTB dapat menjadi contoh provinsi berkelanjutan di Indonesia,” ujar Heny.

NTB memiliki potensi energi baru terbarukan yang sangat menjanjikan, mulai dari tenaga surya, angin, biomassa, hingga panas bumi dan arus laut. PLN terus mengoptimalkan pemanfaatan potensi tersebut melalui pengoperasian sejumlah pembangkit EBT dan rencana pembangunan pembangkit baru yang telah masuk dalam agenda RUPTL.

Isu pengelolaan sampah juga menjadi topik utama dalam audiensi ini. Pemprov NTB mendorong pengembangan teknologi pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) sebagai bagian dari program “Waste to Energy”. PLN menyatakan dukungan terhadap rencana ini, khususnya jika proyek PLTSa dapat dimasukkan ke dalam RUPTL sebagai bagian dari rencana jangka panjang kelistrikan. 

Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, menyambut baik dukungan PLN dan menegaskan pentingnya kolaborasi dalam menghadirkan solusi energi yang ramah lingkungan. “Kami mengapresiasi komitmen PLN yang siap berperan aktif dalam transformasi energi di NTB,” ungkapnya.

Hadir dalam pertemuan ini Kepala Dinas ESDM Provinsi NTB dan jajarannya, Senior Manager Perencanaan PLN NTB, serta pejabat lainnya dari kedua belah pihak. 

Langkah kolaboratif antara PLN dan Pemprov NTB ini sejalan dengan komitmen nasional dalam mencapai target net zero emission pada tahun 2060. “Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang terintegrasi, pengembangan energi terbarukan diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan energi daerah, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi hijau yang berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat,” tutup Heny. (F3)

Ket. Foto:

Kegiatan pertemuan Pimpinan dan jajaran PLN UIW NTB dengan Gubernur NTB HL. M. Iqbal bertempat di kantor gubernur NTB. (Ist)

Dua Sejoli Ditangkap Polisi Lantaran Sabu saat Berdua di Kamar Kos

HarianNusa, Mataram – Tim Opsnal Satres narkoba Polresta Mataram kembali menggagalkan peredaran narkotika di wilayah hukumnya. Kali ini, sepasang pria dan wanita ditangkap saat berada di dalam kamar kos di wilayah Cilinaya, Cakranegara, Kota Mataram, pada Sabtu malam (14/06/2025).

Kedua terduga berinisial ABR (35), warga Kota Mataram, dan TA (28), perempuan asal Cianjur, Jawa Barat. Keduanya diamankan karena diduga menguasai, menyimpan, dan menggunakan Narkotika jenis sabu.

Kasat Narkoba Polresta Mataram, AKP I Gusti Ngurah Bagus Suputra, SH., MH. membenarkan adanya penangkapan pasangan tersebut. Penindakan bermula dari informasi masyarakat yang mencurigai aktivitas mencurigakan dikamar kos yang ditempati ABR dan TA.

 “Setelah kami selidiki, tim langsung melakukan penggerebekan dan mendapati keduanya di dalam kamar. Dari hasil penggeledahan, ditemukan sabu dalam 3 klip dengan berat total 3,58 gram,” jelas AKP Ngurah Bagus, Minggu, (15/6)

Selain sabu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti lain, seperti timbangan digital, plastik klip kosong, alat konsumsi sabu, handphone, dan uang tunai yang diduga berkaitan dengan hasil transaksi Narkoba.

“Kedua orang tersebut diduga kuat sebagai bagian dari jaringan pengedar Narkoba di wilayah Cakranegara. Keduanya kini masih diperiksa secara intensif untuk mendalami asal-usul sabu serta peran masing-masing terduga pelaku,” tambahnya.

Terhadap ABR dan TA, penyidik menerapkan Pasal 114 ayat (1) dan/atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ancaman hukuman atas perbuatan mereka dapat mencapai maksimal 12 tahun penjara.

Penangkapan ini menambah daftar panjang pengungkapan kasus Narkoba oleh Polresta Mataram yang terus berkomitmen memberantas peredaran gelap Narkotika di wilayah NTB khususnya di wilayah hukumnya. (F3)

Ket. Foto:

Sepasang terduga penyalahguna narkoba saat diamankan di Mapolresta Mataram bersama sejumlah barang bukti. (Ist)  

Fornas VIII Digelar 26 Juli – 1 Agustus 2025 di NTB, 38 Provinsi Siap Berpartisipasi 


HarianNusa, Mataram – Pekan Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional (Fornas) VIII 2025 dijadwalkan berlangsung pada 26 Juli hingga 1 Agustus 2025 di Nusa Tenggara Barat. Hal ini ditegaskan Sekretaris Panitia Pelaksana Fornas VIII, Hj. Budi Hastuti Yani dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas), Minggu, (15/6) di Sekretariat Fornas , Jalan Langko, Mataram.

Hj. Budi Hastuti  menyampaikan bahwa hingga saat ini, seluruh 38 provinsi di Indonesia telah terkonfirmasi akan ikut serta dalam ajang olahraga rekreasi masyarakat ini. “Dari 38 provinsi itu, sudah terdata 73 Induk Organisasi Olahraga (Inorga) yang melakukan entry by sport. Jumlah tersebut sesuai dengan hasil Rakernas, meski nanti akan ada satu inorga yang keluar dan digantikan oleh empat Inorga undangan khusus dari Gubernur NTB,” ujarnya.

Selain itu, untuk kategori eksibisi, akan melibatkan 28 Inorga. Syarat utama untuk berpartisipasi adalah inorga yang telah memiliki cabang di Provinsi NTB. “Saat ini, NTB sudah memiliki 81 Inorga dan ditambah dua inorga baru menjadi 83 Inorga, termasuk satu kategori khusus yang mengangkat kearifan lokal,” tambahnya.

Pendaftaran resmi untuk peserta telah ditutup hari ini, dan sistem yang digunakan adalah entry by sport. “Alhamdulillah, semua 38 provinsi sudah mendaftar, meski dengan jumlah yang bervariasi. Tuan rumah NTB tentu menjadi yang terbanyak karena mengikuti semua cabang. Ada provinsi yang mengirim 14, ada 20, bahkan ada yang sampai 60 Inorga,” jelasnya.

Secara nasional, saat ini terdaftar 105 Inorga di bawah Koordinator Nasional, yakni 95 anggota penuh dan 11 anggota sementara.

Dalam waktu dekat, panitia akan melanjutkan proses ke tahap entry by number, yaitu pendataan jumlah nomor pertandingan dari masing-masing cabang olahraga. “Pertemuan teknis kedua akan segera digelar, menghadirkan seluruh technical delegate dari tiap inorga. Mereka akan mengecek langsung venue dan berdiskusi dengan tim divisi,” tuturnya.

Fornas VIII akan dijalankan oleh tujuh divisi teknis, yakni :

Divisi 1, menangani lomba dan sistem perlombaan.

Divisi 2 , bertugas atas penyediaan dan kesiapan venue.

Divisi 3, mengelola registrasi, konsumsi, dan logistik peserta resmi. 

Divisi 4, menyediakan akomodasi, transportasi, kesehatan, dan keamanan.M

Divisi 5, menyusun upacara pembukaan dan kegiatan seremoni lainnya. 

Divisi 6, mengatur promosi, publikasi, dan sponsor acara.

Divisi 7, menangani anggaran dan kebutuhan logistik internal.

Hj Budi menegaskan, setiap inorga akan difasilitasi sesuai kebutuhan yang ditanggung panitia, seperti konsumsi dan akomodasi untuk juri (tujuh orang) dan satu perwakilan teknis per inorga, bukan peserta umum. Sementara peserta menjadi tanggung jawab masing-masing Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Daerah (KORMI Daerah) ).

“Proses pendataan entry by name akan dilakukan pada 16 Juli 2025, sedangkan saat ini baru sebatas entry by sport dan entry by number,” tutupnya.

Ket. Foto:

Kegiatan Rapat koordinasi nasional (Rakornas) Fornas VIII 2025 di  Sekretariat FORNAS, Jalan Langko, Mataram. (Ist)

BGN RI Ajak Insan Pers NTB Jadi Mitra Aktif Program MBG 

HarianNusa, Lombok Barat –  Suasana penuh keakraban mewarnai silaturrahmi antara Badan Gizi Nasional Republik Indonesia (BGN RI) dan para insan pers di Nusa Tenggara Barat, Sabtu (14/6/2025) malam. Pertemuan yang berlangsung santai namun bermakna ini, menjadi momen penting bagi BGN RI dalam mensosialisasikan program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sekretaris Deputi Promosi dan Kerjasama BGN RI, Kombes Pol. Lalu Muhammad Iwan Mahardan, S.I.K., M.M., tampil sebagai narasumber utama dalam pertemuan tersebut. Ia menjelaskan secara gamblang tentang visi besar BGN RI melalui program MBG, sekaligus membuka ruang kolaborasi bagi para wartawan dan media di NTB.

“Program Makan Bergizi Gratis ini bukan sekadar bagi-bagi makanan. Ini tentang pemenuhan gizi yang merata dan berkelanjutan, terutama untuk anak-anak dan kelompok rentan. Dan kami percaya, teman-teman media punya peran strategis untuk menyuarakan semangat ini ke masyarakat,” ungkap Lalu Iwan dengan penuh semangat.

Tak hanya sebatas penyebaran informasi, BGN RI bahkan membuka peluang konkret bagi media untuk ikut serta menjadi bagian dari ekosistem MBG, salah satunya dengan menjadi suplier kebutuhan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang tersebar di berbagai wilayah.

Acara ini dihadiri perwakilan dari Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi NTB, SMSI Cabang Kota Mataram, SMSI Lombok Barat, serta sejumlah awak media dari Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Utara. Diskusi berlangsung hangat dengan berbagai masukan, pertanyaan, dan antusiasme dari peserta untuk ambil bagian dalam menyukseskan program ini.

“Media bukan hanya penonton, tapi mitra aktif dalam mendorong perubahan. Program MBG ini kami harap bisa menjadi gerakan bersama,” ujar Lalu Iwan.

Diskusi yang dipadu dengan suasana kekeluargaan ini, menghasilkan beberapa ide strategis yang akan ditindaklanjuti ke depan.

Dengan kolaborasi erat antara BGN RI dan para insan pers, harapannya gerakan pemenuhan gizi nasional dapat lebih cepat tersosialisasi dan tepat sasaran, khususnya di wilayah NTB dalam pengembangan program MBG. (F3)

Ket. Foto:

Sekretaris Deputi Promosi dan Kerjasama BGN RI, Kombes Pol. Lalu Muhammad Iwan Mahardan, S.I.K., M.M., memberikan pemaparan terkait program MBG dihadapan awak media yang hadir. (HarianNusa)

Car Free Nite di Taman Kota Gerung Tetap Ramai Meski Cuaca Gerimis

HarianNusa, Lombok Barat – Langkah Pemerintah Daerah Lombok Barat dalam meramaikan Kota Gerung melalui Car Free Nite (CFN) Gerung berjalan sukses. Hal tersebut terlihat pada CFN Edisi, Sabtu 14 Juni 2025 yang tetap ramai meski cuaca gerimis dan sempat Hujan. Pada CFN Kali ini

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Lombok Barat bertindak sebagai koordinator penyelenggara. Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha, didampingi oleh Kepala Dinas PUTR Lobar Ahad Legiarto, dan kegiatan ini dihadiri oleh Kadis perhubungan, Camat Gerung dan para pejabat lingkup pemda Lobar. 

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Lobar Hj. Nurul Adha memberikan apresiasi atas kerja keras panitia dan dukungan dari seluruh pihak yang terlibat.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Kadis PU dan juga seluruh jajarannya meskipun hujan tetap bersemangat. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru khususnya anak-anakku semua, siswa-siswi PAUD dan TK yang sudah ikut menyemarakkan Car Free Night sore hari ini,”ucapnya.

Ia juga bersyukur karena masyarakat sangat antusiasi menyambut CFN ini. Walaupun cuaca gerimis, masyarakat tetap memenuhi arena CFN yang dipenuhi oleh gelaran UMKM dan Atraksi seni. Ia mengatakan snagat bahagia karena masyarakat tetap bersemangat menyambut kegiatan meramaikan Kota Gerung dan memberikan manfaat bagi pelaku UMKM kita untuk terus memberikan yang terbaik bagi pertumbuhan ekonomi Lombok Barat.

“Kami bahagia karena masyarakat tetap semangat mengikuti CFN gerung yang merupakan ikhtiar kita bersama dalam meramaikan kota gerung. Ini juga sebagai ikhtiar kita untuk menggerakan ekonomi masyarakat,”ujarnya.

Acara Car Free Nite ini dimulai setiap hari Sabtu sore selepas Ashar pukul 16.00 hingga pukul 22.00 WITA. Di CFN kali ini dimeriahkan oleh berbagai penampilan seni termasuk pertunjukan musik Tradisional Gendang Beleq, penampilan dari artis lokal Erni, tari tradisional, musik tradisional Geng gong serta edukasi masyarakat tentang penanganan sampah, acara ini adalah penampilan terbaik  yang di gagas Kadis Ahad Legiarto.

Ratusan warga hadir sejak sore hingga malam hari dan menikmati rangkaian kegiatan yang dikemas sebagai hiburan sekaligus edukasi. Kegiatan ini berhasil menarik animo masyarakat dan menjadi sarana membangun semangat kebersamaan menuju Lombok Barat yang Maju, Mandiri, dan Berkeadilan. F3/Kom)

Ket. Foto:

Suasana CFN di Taman Kota Gerung. (Ist)

error: Content is protected !!