HarianNusa.com

HarianNusa, Mataram – Setelah Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc melayangkan surat resmi bernomor 521/230/SEK-DKP tentang permintaan kenaikan Harga Acuan pembelian (HAP/HPP) komoditi jagung kepada Badan Pangan Nasional (BAPANAS) RI atau National Food Agency (NSF) pada Senin (11/07/2022) lalu. Dalam suratnya Gubernur yang akrab disapa Bang Zul itu meminta kenaikan HAP jagung menjadi Rp 4.400.

Pada Jum’at (15/07/2022) bertempat di Hotel Aston Priority Simatupang Jakarta. Kepala BAPANAS RI, Arief Prasetyo Adi, menggelar dan memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) yang dihadiri Pejabat Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, BULOG, Pengusaha Jagung,Kapala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi NTB, Kapala DKP Kab. Bima, Kepala DKP Kab. Sumbawa, Kepala DKP Kab. Dompu, Pengusaha Ternak, Pengusaha Makanan Ternak, Perwakilan Koperasi, Perwakilan Petani Jagung, dll.

“Alhamdulillah, kami telah mempresentasikan berbagai dasar yang menjadi permintaan Pak Gubernur NTB untuk kenaikan HAP Rp 4.400 di dalam Rakor. Pak Kepala BAPANAS RI merespon baik. Namun, setelah mendengarkan aspirasi dari berbagai pihak, termasuk peternak dan daerah lain selaku pembeli. Serta mempertimbangkan kestabilan harga antara harga pembelian dan Penjualan. Akhirnya, disepakati secara bulat Harga Acuan Pembelian dinaikkan dari Rp. 3.150 menjadi Rp. 4.200,-. Sementara untuk Harga Acuan Penjualan dinaikkan dari Rp. 4.500 menjadi Rp. 5.000” ujar Kepala DKP Provinsi NTB, H. A. Azis, SH, MH

Menurut Azis, HPP Rp. 4.400 yang diusulkan oleh Gubernur NTB dinilai sudah sangat rasional dan berpihak pada para petani jagung di NTB. Karena didasarkan pada survei dan analisa dari berbagai pihak terkait, seperti Distanbun, DKP, Dinas Perdagangan, BPTP, Akademis/Praktisi, Bulog NTB.

“Bahkan, dalam Rakor tadi kami juga langsung mempresentasikan semua hasil survei lapangan dan analisa dari berbagai pihak. Termasuk hasil dari tim Pemprov NTB yang dikoordinasi oleh Ir. Hadi Santoso dkk yang telah melibatkan akademisi, ahli dan pihak terkait dalam survei serta analisanya,” jelas Azis.

Selain disepakati Harga Acuan pembelian komoditi Jagung Kadar Air 15% dengan Rp. 4.200, dan Harga Acuan Penjualan ditingkat Konsumen naik dari Rp. 4.500 menjadi Rp 5.000. disepakati juga Harga Acuan Pembelian/Penjualan komoditas lain seperti daging ayam serta telur ayam akan disesuaikan dengan HAP jagung yang telah disepakati.

“Untuk selanjutnya kesepakatan-kesepakatan dalam Rakor hari ini. Tentunya secara resmi akan segera dikeluarkan Peraturan oleh Kepala BAPANAS RI sebagai pengganti Permendag Nomor 7 tahun 2020 yang mengatur HAP selama ini. Dan semoga segera diundangkan dalam waktu dekat ini oleh BAPENAS. Sehingga dapat menjadi pedoman kita semua,” tandas Azis. (*)

HarianNusa, Mataram – Dampak perhelatan Motocross Grand Prix (MXGP) of Indonesia Samota Sumbawa 2022 menghasilkan peredaran uang daerah NTB mencapai hingga 154,03 Miliar. Adapun dampak peredaran domestik paling besar adalah pada lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum yang mencapai 34,99 Miliar.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB yang telah berkontribusi dalam perhelatan MXGP.

"Kami tentunya berterima kasih bahwa segala kegiatan jadinya terukur, meskipun waktunya sangat mepet, namum penyelenggaraan MXGP sukses dan dihadiri sebanyak 55 ribu penonton dan dampak ekonomi atau uang beredar mencapai 154,03 Miliar," ungkap Gubernur NTB saat menerima Kepala BPS dalam Laporan Kajian MXGP di Ruang Kerja Pandopo Gubernur NTB, Jum’at (15/07).

Ia juga mengatakan bahwa hasil kajian dari BPS NTB dapat menjadi acuan bagi daerah lain agar terus optimis menyelenggarakan berbagai perhelatan internasional.

"Hasil ini sangat luar biasa dan menjadi pemicu semangat bagi kita untuk bisa menyelenggarakan kegiatan serupa di NTB diwaktu – waktu yang akan datang, karena dampak ekonominya sangat besar.

Sementara itu, Kepala BPS NTB, Drs. Wahyudin, MM., mengatakan, bahwa berbagai sektor terkena dampak positif dari MXGP Samota, salah satunya dari sektor pertanian, perikanan dan lain sebagainya.

"Sektor pertanian ikut berpengaruh dengan kegiatan ini, masyarakat lebih didominasi memakan nasi, sehingga beras dan sayuran tentunya dari para petani, sebanyak 14,24 miliar di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan," jelasnya.

Asal daerah penonton MXGP Samota diantaranya Kabupaten Sumbawa sebanyak 67.19 persen, Pulau Sumbawa sebanyak 16.50 persen, Pulau Lombok sebanyak 14.71 persen, Provinsi selain NTB sebanyak 1.36 persen dan Luar Negeri sebanyak 0.24 persen.

Pengeluaran penonton MXGP Samota 2022 paling banyak adalah untuk pembelian tiket MXGP, yaitu mencapai 31,01 persen dari total pengeluarannya. Pengeluaran terbanyak berikutnya adalah untuk transportasi yang mencapai 21.02 persen.

Adapun jenis oleh – oleh yang banyak diminati, yaitu souvenir berlogo MXGP seperti topi, kaos dan lain sebagainya sebanyak 63.05 persen, kuliner sebanyak 26.77 persen, produk kerajinan lokal sebanyak 5.21 persen, produk tenun sebanyak 3.93 persen dan minyak sumbawa sebanyak 1.05 persen. (*)

HarianNusa, Malaysia – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pekerja Migran Indonesia (APPMI) H. Muazzim Akbar memastikan, dalam perekrutan PMI melalui jalur resmi yang ditetapkan pemerintah tidak dipungut biaya alias gratis.

“Jalur resmi kami jamin gratis, seluruh perusahaan (perekrut PMI) sekarang wajib menggratiskan untuk ke Malaysia. Beda kalau ilegal, itu yang malah berbayar,” kata Muazzim Akbar saat melakukan kunjungan ke Johor, Malaysia, Rabu, (13/07/2022).

Ia pun meyakinkan, setelah Pemerintah Indonesia dengan Malaysia menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang penempatan dan perlindungan PMI di Malaysia, seluruh prosedur birokrasi kini sudah transparan dengan memanfaatkan sarana daring (online).

“Sekarang semua birokrasi itu harus melalui sistem online. Memang butuh proses, satu sampai dua bulan. Harus sudah ‘medical check-up’, paspor, dan syarat lain dari perusahaan perekrut misalnya,” ujar dia.

Meskipun ada prosedur kelengkapan persyaratan, namun Muazzim meyakinkan kepada calon PMI bahwa itu bentuk perhatian Pemerintah Indonesia perihal kelangsungan hidup para pahlawan devisa di luar negeri, khususnya di Malaysia.

“Jadi prosedur itu bagian dari upaya pengawasan dan perlindungan negara bagi rakyatnya yang bekerja di luar negeri,” tegasnya.

Bahkan jika melalui jalur resmi, tentu pemerintah sudah menjamin kualifikasi dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan Perusahaan perekrut PMI di Malaysia.

Dari pantauan APPMI bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB dan DPRD NTB ke salah satu ladang perkebunan sawit di Johor, Malaysia, milik Koperasi Ladang Berhad. Menurut Muazzim, pihak perusahaan sudah sesuai dengan hasil kualifikasi pemerintah yang telah menyediakan fasilitas penunjang bagi para PMI, mulai dari proses perekrutan, menetap di areal perkebunan, hingga pemulangan ke Indonesia.

“Gaji saja sebulan bisa tembus sampai Rp25 juta. Rumah, beserta isi, sarana kesehatan, dan yang lain itu juga disiapkan. Itu kan bagus,” kata Muazzim.

Sementara, salah seorang PMI asal kampung Sarae Kota Bima, Imam Suhardin, yang bekerja sebagai mandor di KLB dengan gaji hampir RM4000 Ringgit Malaysia ini mengaku senang bekerja di Koperasi Ladang Berhard Johor Baru. Dimana perusahaan tempatnya bekerja ini menjamin kesehatan, keselamatan dan tempat tinggal layak pagi para pekerja. Jika pekerja sakit, perusahaan akan menanggung semua biayanya.

“Saya sangat senang bekerja di sini. Gaji saya lebih dari cukup memuaskan hati,” tuturnya di hadapan Kepala Disnakertrans NTB I Gde Putu Aryadi, Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi dan sejumlah pejabat KLB.

Dengan gaji yang cukup itu dia bisa bangun rumah, sekolahkan anak hingga memiliki beberapa titik tanah yang dibelinya dari hasil kerjanya di KLB. (F3/IP)

HarianNusa, Mataram – Sekertaris Daerah NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., menginginkan pertemuan antara Bappeda, DPMPTSP sebagai ujung tombak bagaimana meningkatkan pendapatan daerah seoptimal mungkin dalam rangka mengawal penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

"Diharapkan pertemuan ini guna memperkuat kalaborasi dan sinergi antara DPMPTSP, antara Bappenda harus terjadi hubungan yang sedemikian harmonis dalam mengoptimalkan pendapatan daerah terlebih pada pendapatan asli daerah, pajak dan retribusi daerah dapat kita raih seoptimal mungkin," ungkap Sekda pada Rapat Asistensi Penyesuaian Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bertempat di hotel Lombok Raya (14/07).

Selain itu, Sekda mengajak kepada seluruh peserta yang berasal dari wilayah Indonesia bagian timur ini untuk menikmati keindahan NTB.

"Atas nama pemerintah mengucapkan selamat datang di NTB, silahkan menikmati keindahan NTB sebagai daerah pariwisata memiliki berbagai macam kuliner dan keindahan alam lainnya," imbuhnya.

Diharapkan pada pertemuan dan diskusi sebagai tahap penyempurnaan pada rapat asistensi penyesuaian Perda Pajak dan Retribusi Daerah dapat menghasilkan langkah strategis dalam mengoptimalkan pendapatan daerah.

"Mudah-mudahan jajaran DPMPTSP dapat konsolidasi melakukan evaluasi atas berbagai regulasi yang belum optimal dilakukan untuk bisa bergairah kembali investasi di daerah kita masing-masing," tandas Miq Gita sapaan akrab Sekda.

Sementara itu Panitia Penyelenggara Kasubdit Wilayah V Direktorat Pendapatan Daerah Budi Renaldi mengatakan kegiatan ini merupakan hal yang penting dan strategis.

Disebutkan Renaldi tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman bagi pemerintah daerah dalam melakukan berbagai persiapan. Sehingga kedepannya diharapkan mampu memberikan dampak positif pada peningkatan pendapatan asli daerah. (*)

HarianNusa, Mataram – Dua Mahasiswa Universitas Mataram (Unram) atas nama Ana Octarina, mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram (FKIP Unram) dan Julang Sulystio Wibowo, mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi berhasil menyabet Juara di Ajang Pemilihan Duta GenRe Nusa Tenggara Barat tahun 2022, yang diadakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Nusa Tenggara Barat (BKKBN NTB) di Hotel Grand Legi pada tanggal 23 – 26 Juni 2022 lalu.

Dari 255 pendaftar ajang Apresiasi Duta dan Ajang Kreativitas Generasi Berencana (Adujak Genre), sejumlah 150 orang dinyatakan lolos pemberkasan dan lanjut ke tahap audisi. Hasil seleksi audisi mencatat sebanyak 20 Besar Duta genre NTB dengan pembagian 10 Putra dan 10 Putri dari 10 kabupaten/kota se-NTB. Selain duta, terdapat perwakilan Jambore Ajang Kreativitas dari masing-masing perwakilan kabupaten/kota se-NTB dan didampingi oleh 1 orang perwakilan Forum GenRe kabupaten/kota. Pemilihan Adujak GenRe tahun ini berlangsung meriah di Kenangan Grand Ballroom, Grand Legi Mataram.

Ana Octarina, peraih juara 1 Putri Adujak GenRe tahun 2022 menyebutkan motivasinya mengikuti ajang ini agar dapat berkontribusi dan menyebarkan kebermanfaatan bagi orang-orang disekitarnya, secara khusus para remaja terkait persiapan masa depan yang baik dengan memaksimalkan usia remaja.

Gadis kelahiran Penedagandor, Kabupaten Lombok Timur itu berharap, agar para remaja lebih peka dan sadar akan pentingnya masa depan mereka. Terutama dengan melakukan hal-hal positif, produktif, berguna, dan menjauhi hal-hal yang dapat menghambat cita-cita mereka.

Sebagai mahasiswi yang masih mengenyam pendidikan di semester 5 Prodi Pendidikan Kimia, Ana menjelaskan kiat-kiatnya dalam membagi waktu antara pendidikan dan organisasi.

“Dalam hal membagi waktu, saya selalu menggunakan skala prioritas dan penyesuaian situasi dan kondisi. Jadi ketika harus kuliah, saya akan fokus kuliah sehingga alhamdulillah IPK saya aman. Tetapi hal itu tidak lantas membuat mata saya tertutup membuka peluang berorganisasi dan berprestasi, karena kebetulan saya juga ketua umum di Pik M Cerah Unram. Di sana ada tanggung jawab yang sedang saya emban, sehingga saya sebisa mungkin akan menunaikannya dengan baik. Sehingga saya juga bisa merasakan pengalaman berorganisasi dan berprestasi di luar akademik,” terangnya.

Selain Ana Octarina, Julang Sulystiom Wibowo meraih gelar/predikat Duta GenRe Inovator NTB 2022. Julang sapaan akrabnya, menjelaskan harapannya agar ke depan para remaja termasuk mahasiswa Unram menjadi generasi yang berencana, mulai dari pendidikan, karir, serta pernikahan yang terencana dengan baik bahkan sampai perencanaan dalam kehidupan berkeluarga. Ia juga berharap para remaja lebih menata masa depan dengan hidup lebih produktif dan positif.

Mahasiswa angkatan 2020 Prodi Ilmu Komunikasi tersebut menegaskan persiapan yang ia lakukan sebelum mengikuti pemilihan duta GenRe.

“Pastinya saya sudah menyiapkan niat dan keyakinan untuk terlibat dalam GenRe, selain itu saya juga mempersiapkan bekal berupa materi seputar GenRe seperti materi bangga kencana, kesehatan reproduksi, dan lain sebagainya sebagai bekal awal. Melihat tingginya isu permasalahan remaja saat ini seperti pernikahan usia anak, seks pranikah serta penggunaan napza, saya termotivasi untuk turut serta mengatasi permasalahan tersebut. Saya ingin menjadi remaja yang memberikan kontribusi positif terhadap remaja lainnya seperti slogan “Dari Remaja oleh Remaja dan untuk Remaja”. Itulah mengapa saya mengikuti pemilihan duta GenRe. Di GenRe kita diwadahi untuk kemudian mengedukasi remaja Indonesia agar menjadi generasi yang berencana. Terutama dalam menjauhi Triad GenRe (Stop pernikahan usia anak, seks bebas dan napza),” ujar remaja kelahiran Pemenang tersebut.

Ana dan Julang mengungkapkan bahwa orang tua merekalah yang berjasa dalam keberhasilan yang mereka raih saat ini. Selain itu, mereka juga menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya atas dukungan dan doa dari teman-teman Forum GenRe sehingga berhasil di ajang Adujak NTB tahun 2022. (*)

HarianNusa, Johor Bahru – Pemerintah Provinsi NTB terus berupaya untuk melakukan pencegahan perekrutan dan pengiriman tenaga kerja ilegal. Salah satunya dengan meminta komitmen perusahan – perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk sama-sama mencegah keberangkatan PMI secara non prosedural. Sebab tak dipungkiri, ada saja oknum perusahaan penempatan yang meminta PMI yang ilegal dengan tujuan tertentu.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB I Gede Putu Aryadi mengatakan, sinergi antara Pemprov NTB dengan perusahaan di Malaysia sangat diperlukan. Hal ini untuk menghentikan praktek perekrutan dan pengiriman PMI ilegal oleh calo yang tak bertanggung jawab.

"Kami mengharapkan sinergi yang terbangun antara Pemprov NTB, perusahaan penempatan, pengusaha pengirim PMI dengan perusahaan di Malaysia untuk mencegah PMI ilegal ini," kata I Gede Putu Aryadi saat melakukan pertemuan dengan perusahaan penempatan di Johor Bahru, Malaysia Rabu (13/7/2022).

Ditegaskannya, pengiriman PMI secara ilegal memiliki banyak dampak negatif. Salah satunya yaitu tidak adanya jaminan hak-hak para pekerja selayaknya PMI yang sah. Belum lagi berangkat secara ilegal membutuhkan biaya yang tak kecil karena tekong bekerja mencari untung besar di lapangan.

"Selain itu sudah banyak terjadi pengiriman PMI ilegal yang berisiko terhadap keselamatan jiwa. Karena beberapa peristiwa kapal tenggelam yang penumpangnya adalah calon PMI yang diberangkatkan secara ilegal dan mereka akhirnya menjadi korban," terangnya.

Gede Aryadi, juga menegaskan salah satu tujuan kedatangannya ke Malaysia selain ingin bersinergi untuk mencegah PMI ilegal juga untuk memastikan PMI asal NTB sudah mendapatkan segala hak-haknya sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan Malaysia.

Penempatan ke Malaysia menurutnya menjadi atensi besar Pemprov NTB, mengingat jumlah PMI yang bekerja di negara jiran tersebut paling besar. Karena jumlahnya besar maka remitansi yang dihasilkan juga banyak.

"Menurut data kami, jumlah pekerja asal NTB yang bekerja di luar negeri sebanyak 535 ribu orang. Mereka bekerja di 108 negara penempatan. Dari angka tersebut sebanyak 60 persennya bekerja di Malaysia. Artinya sekitar 250 ribu orang PMI kita bekerja di Malaysia," terang mantan Kadis Kominfotik NTB itu.

Lebih rinci Putu Aryadi menyebutkan, dari 250 ribu PMI asal NTB yang bekerja di Malaysia itu, sebanyak 70 persennya adalah pekerja ladang dan sisanya bekerja di sektor informal seperti pembantu rumah tangga. Karena itulah pihaknya ingin memastikan sektor perlindungan dan pemenuhan hak-haknya sebagai pekerja telah terpenuhi dengan baik. (F3/IP)

HarianNusa, Johor Bahru – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) terus mendorong agar seluruh Pekerja Migran Indonesia (PMI) berangkat ke negara penempatan melalui jalur prosedural atau legal.

Negara penempatan yang favorit bagi pekerja migran dari NTB, salah satunya adalah Malaysia.

Koperasi Ladang Berhad, merupakan salah satu perusahaan ladang sawit di Malaysia yang menawarkan gaji cukup

menggiurkan bagi PMI yakni mencapai puluhan juta per bulan. Chairman Koperasi Ladang Berhad Mohd Damanhuri mengatakan, rata-rata gaji yang diterima PMI asal NTB yang bekerja di perusahaannya sekitar 2000 ringgit atau Rp 7 juta. Namun bagi pekerja yang ulet dan rajin, mereka tak jarang menerima gaji bulanan sekitar RM 3.449.69 ringgit atau Rp 11 jutaan lebih. Bahkan rekor tertinggi gaji yang pernah diperoleh PMI asal NTB di perkebunan ini sebesar RM 7.373.12 ringgit atau Rp 25 jutaan lebih sebulan.

"Koperasi pernah memberi gaji kepada pekerja di sini sebanyak 7 ribuan ringgit atau 25 juta rupiah sebulan, tergantung produktifitasnya. Itu belum termasuk bonus tahunan lainnya," ucap Mohd Damanhuri saat menerima perwakilan Pemprov NTB di aula KLB Ladang Sungai Ambat Johor Bahru Malaysia, Rabu (13/7/2022).

Damanhuri menilai, pekerja dari NTB termasuk pekerja yang tekun dan fisiknya kuat sehingga disukai oleh perusahaan di Malaysia untuk bekerja di sektor perkebunan sawit.

"Pekerja dari Lombok-NTB orangnya tekun, pekerja keres dan kuat semuanya. Ini harus kami akui," katanya.

Jumlah PMI asal NTB yang bekerja di perusahaan yang dipimpinnya sebanyak 100 orang yang berasal dari Lombok dan Bima. Adapun pekerja asing lainnya jumlahnya sangat minim, misalnya pekerja dari Bangladesh hanya dua orang yang bekerja di ladang ini. "Pekerja kami disini didominasi dari Lombok atau NTB. Kalau pekerja luar sedikit," tuturnya.

Sektor perkebunan yang ditawarkan pihaknya kepada PMI di sini bervariasi, yakni merawat pohon sawit, panen atau memotong buah sawit, mengangkat buah sawit, penyemprotan racun pertanian, dan pengumpulan buah sawit.

"Selain menggunakan pekerja, perkebunan sawit juga saat ini banyak yang menggunakan alat mekanisasi untuk efektifitas dan efisiensi tenaga kerja," paparnya.

Sementara itu pengurus kerja Koperasi Ladang Berhad Afnanizam Ismail mengatakan, saat ini ada sekitar 47 PMI yang siap diberangkatkan dari NTB menuju ladang di Johor untuk menambah tenaga kerja yang ada. Secara umum, pihaknya membutuhkan antara 250 sampai 300 PMI dalam satu periode tertentu, namun pemenuhan tenaga kerja dilakukan secara bertahap.

"Kalau gaji di sini tergantung produktifitas pekerja. Namun gaji dasar 1500 ringgit sesuai aturan pemerintah dengan jam kerja 7 pagi hingga 3 sore," tuturnya.

Salah seorang PMI NTB, Sibawaih, asal Kopang, Desa Dasan Baru yang telah bekerja selama 3 tahun di Koperasi Perladangan Berhad juga menyampaikan hal yang sama. Dimana sejak awal bekerja pada rahu 2019 lalu ia menerima upah sebesar 2.500 Ringgit. Dan kini sudah naik sampai 5.200 RM.

"Awal saya bekerja dengan upah 2.500 Ringgit Malaysia sampai saat ini 5.200 RM. Saya bekerja mulai pada awal tahun 2019," tuturnya.

Dirinya dikontrak sebagai operator alat berat untuk memungut kelapa sawit yang dipanen. Dengan kepiawaiannya itu maka upah yang didapat pun cukup besar. "Saya memang daftar bekerja sebagai driver alat berat (traktor-red)," paparnya.

Kemudahan dalam bekerja dan upah yang besar membuat dirinya betah dan akan menyambung kontrak kerja. Sebelum bekerja di Koperasi Perladangan Berhad, Sibawaih pernah bekerja di tiga perusahaan sawit lainnya di Malaysia. Tapi gaji yang diterima tidak cocok membuat dia memutuskan pindah tempat kerja.

"Tiga kali masuk kerja ke Malaysia tapi disini di Koperasi Perladangan Berhad paling nyaman dan gajinya beda sebab jauh lebih besar," tutur Sibawaih. (F3/IP)

HarianNusa, Mataram – Sat Resnarkoba Polresta Mataram berhasil menyita 1 kilogram lebih narkotika jenis Ganja dari tangan terduga dalam pengungkapan yang dilakukan (09/07) sekitar pukul 16:40 wita. Selain itu, juga mengamankan 6 orang terduga.

Kasat Narkoba Polresta Mataram Kompol I Made Yogi Purusa Utama, SE SIK MH dalam konferensi pers yang dihadiri oleh Kapolresta Mataram Kombes Pol Mustofa SIK, MH., Kepala Bea Cukai Mataram Kety Kartika, serta Kasi Humas Polresta Mataram, a Rabu, (13/7/2022) menjelaskan terkait pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika tersebut.

Menurutnya, penangkapan berawal dari informasi yang diterima dari petugas bea cukai dan jasa pengiriman terkait adanya paket yang diduga berisi narkotika milik salah seorang yang diduga pengedar dan pengguna narkotika di wilayah Kota Mataram. Oleh tim resnarkoba, informasi tersebut langsung ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan.

Berkat upaya lidik dan kerjasama petugas jasa pengiriman 6 terduga beserta barang bukti Ganja yang dimaksud berhasil diamankan. penggeledahan dilakukan di tiga lokasi yang berbeda yakni :

pertama di wilayah Kelurahan Pejarakan, Ampenan, kota Mataram dan berhasil mengamankan 1 terduga seorang lelaki berinisial RRY (23) alamat Marong Karang Baru. Kemudian berdasarkan pengembangan diketahui lokasi berikutnya yang letaknya tidak jauh dari TKP pertama tepatnya di sebuah Kos-kosan dan berhasil mengamankan 1 orang perempuan berinisial INH (19) alamat Marong, Karang Baru, yang ternyata adalah istri terduga RRY.

Sedangkan di lokasi ketiga, yaitu di wilayah Karang Baru, Kecamatan Selaparang, kota Mataram, polisi berhasil mengamankan 4 orang terduga yakni LDS (19) tahun AOP (25) tahun, DD (16) tahun, dan AS (22) tahun. Keempat laki-laki tersebut sama-sama beralamat di Karang Baru.

"Dari ketiga lokasi berhasil diamankan 6 terduga dan barang bukti selain 1 kilogram lebih ganja, juga diamankan beberapa barang bukti seperti alat komunikasi, alat linting serta sepeda motor," jelas Yogi.

"Terduga yang diamankan ini merupakan warga di satu lingkungan, yaitu kelurahan Karang baru, kota Mataram," tambah Yogi.

Terduga sementara dikenakan pasal 114, 111 dan atau 127 UU no 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman 7 tahun penjara.

Pada kesempatan itu Kepala Bea Cukai Kety Kartika memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat agar bersama-sama memerangi peredaran narkotika khususnya di kota Mataram dengan paling tidak menjaga dan mengontrol keluarga masing-masing sehingga tidak terjerumus dengan barang terlarang tersebut.

"Ini bukan saja tugas kami atau tugas polisi tetapi tugas kita semua untuk menjaga daerah kita bebas dari penyalahgunaan narkotika," tutupnya. (f*)

HarianNusa, Mataram – Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, melakukan pelepas liaran seratus tukik (anak penyu) di Pantai Mapak Indah, Kota Mataram, Rabu (13/07).

Pada kesempatan itu, Wagub NTB yang kerab dipanggil Ummi Rohmi, menekankan kepada seluruh masyarakat dan pihak pengelola Pantai Mapak Indah, agar senantiasa menjaga kebersihan sebagai salah satu pendongkrak sektor pariwisata dengan menjaga alam dan lingkungan.

“Disini yang penting itu adalah sampahnya dipungut, dipilah dan kemudian dihubungkan dengan bank sampah. Harus diperhatikan penataannya, terutama kebersihan. Walaupun sederhana, tapi kalau bersih lingkungannya, kita sama-sama enak. Harapan kita disini bisa bersih, karena wisata ini bagus sekali, luar biasa sebagai pusat edukasi,” kata Ummi Rohmi.

Ia juga turut mengapresiasi para pihak pengelola atas seluruh dedikasinya dalam mengelola dan mengembangkan wilayah Pantai Mapak sebagai Pusat Edukasi Tukik (anak penyu).

“Terima kasih atas dedikasinya, mudah-mudahan pusat edukasi penyu ini bisa berkembang. Sekarang yang penting pusat edukasinya bagus dulu, kompleksnya bisa bersih,” tambahnya.

Dijelaskan H. Awan selaku pihak pengelola Pusat Edukasi Penyu di wilayah Pantai Mapak bahwa tempat penangkaran penyu tersebut merupakan semi kedua dari Tutle Education Center (TEC) di Bali.

“Ini merupakan semi kedua dari Turtle Education Center di Bali yang sudah go internasional, sedangkan kami masih lokal. Tapi insyaAllah segala macam upaya akan kami upayakan untuk bisa go internasional, tentunya dengan dukungan Pemprov,” ujar H. Awan.

Sementara itu, terkait penanganan sampah yang ada di wilayah Pantai Mapak Indah, Firmansyah S.Hut., M.Si selaku Kepala Bidang PSPPL Dinas LHK Provinsi NTB menyatakan akan terus bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memastikan para pelaku wisata bertanggung jawab atas sampahnya sendiri.

“Tentu di spot-spot tertentu, termasuk di destinasi wisata seperti ini kita akan kerja sama dengan Pemerintah Kota dan Kabupaten setempat untuk memastikan agar setiap pelaku usaha dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan wisata itu kemudian bertanggung jawab atas sampahnya sendiri. Intinya kami siap mendukung kalau kemudian ada permintaan dukungan dari kelompok masyarakat untuk tempat wisata,” tutur Firmansyah. (*)

HarianNusa, Lombok Barat – Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah, SE, MSc., menegaskan kehadiran investasi di Nusa Tenggara Barat harus didukung sepenuhnya. Namun demikian tak boleh mengabaikan warga lokal.

"Agar pada saatnya nanti warga lokal benar benar siap menjadi bagian dari investasi tidak hanya menjadi pekerja rendah," tegas Gubernur saat ground breaking hotel The Apurva Kempinsky di Pantai Mekaki, Sekotong, Lombok Barat, Rabu (13/07/2022).

Apalagi, beberapa investor sebelumnya yang hadir di Pantai Mekaki belum ada yang berhasil membangun fasilitas hotel. Oleh karena itu, ia berharap semua pihak terkait membantu kesulitan investasi sejak dari perizinan dan lain lain hingga operasional dan membuka peluang kerja maupun ekonomi yang mendukung pariwisata.

Gubernur juga mengusulkan agar SMK Pariwisata dapat hadir di Lombok Barat agar sumberdaya manusia dapat bersaing dengan kebutuhan investasi.

Sementara itu, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid mengatakan, sebagai upaya mendukung pariwisata khususnya Sekotong, pemerintah kabupaten berharap investasi yang dilakukan benar-benar mendatangkan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat.

"Pantai Mekaki punya potensi luar biasa. Di sebelahnya ada Bangko Bangko yang dikenal menjadi spot surfing dunia," sebutnya.

Bupati mengatakan, Pemkab Lobar telah merencanakan agar kualifikasi World Surfing League tahun ini bisa dilakukan disana.

Perwakilan Direksi Apurva Kempinsky, Hendra Sriyanto menjelaskan, hotel yang akan dikerjakan selama tiga tahun ini berdiri di atas lahan seluas 12 Ha berarsitektur rumah adat Sasak.

Selain fasilitas umum hotel, Apurva Kempinsky akan membangun ballroom seluas 4000 meter persegi, hotel tower dan komplek villa dengan 5000 kamar. Adapula birdview mengingat kawasan ini adalah lalu lintas migrasi burung.

Groundbreaking tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pariwisata, Kepala DPMPTSP, Asisten I dan para kepala OPD Pemkab Lobar serta Ketua DPRD Lombok Barat. (*)