Beranda blog Halaman 267

Lima Hari Kunjungi PMI NTB di Malaysia, Kadisnakertrans: Syukurlah Para PMI kita terlindungi dan Sukses

Redaksi
-
0
Lima Hari Kunjungi PMI NTB di Malaysia, Kadisnakertrans: Syukurlah Para PMI kita terlindungi dan Sukses

HarianNusa, Mataram – Seiring dengan terkendalinya pandemi Covid-19, semua sektor kehidupan berusaha memulihkan diri kembali. Di sektor perekonomian, perusahaan berlomba-lomba kembali meningkatkan produktivitas yang sempat menurun selama pandemi. Hal ini berdampak pada meningkatnya permintaan jumlah tenaga kerja, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Tenaga Kerja Indonesia (PMI), khususnya PMI NTB banyak dicari oleh perusahaan sawit di Malaysia. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia masih serumpun dengan bangsa Melayu sehingga tidak terlalu kesulitan pada bahasa yang lebih memudahkan penyampaian tugas dan kewajiban dalam bekerja.

Perusahaan Sawit asal Malaysia mengungkapkan minatnya untuk merekrut puluhan ribu tenaga kerja dari NTB untuk bekerja di ladang-ladang sawit di Malaysia. Karena telah diakui bahwa pekerja sawit dari NTB memiliki kinerja baik dan produktivitas yang jauh melampaui rata-rata kinerja para Pekerja migran dari negara lainnya.
Para perusahaan sawit yang ada di semenanjung Malaysia semuanya mengakui bahwa PMI NTB adalah rajanya disektor sawit, mereka semua sangat ulet, disiplin dan kuat bekerja, khususnya skill untuk memanen.

Merespon hal tersebut, Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah, S.E, M.A menugaskan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB untuk memastikan bahwa PMI yang bekerja ke Malaysia mendapatkan jaminan perlindungan kesehatan, asuransi, fasilitas tempat tinggal, dan perlakuan yang baik.

Melaksanakan direktif dari Gubernur, Kadisnakertrans Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos, M.H beserta rombongan yang terdiri dari Ketua APPMI dan Jurnalis media cetak dan elektronik langsung mengunjungi Perusahaan Kelapa Sawit yang mempekerjakan PMI asal NTB diantaranya: Koperasi Ladang Berhad, Sime Darby Plantation, Felda Plantation Management Sdn Bhd, Tradewinds Plantation Berhad, serta KBRI di Malaysia selama 5 hari, sejak tanggal 12-16 Juli 2022.

“Kami ingin memastikan pekerja asal Indonesia khususnya asal NTB diperlakukan dengan baik dan mendapatkan perlindungan. Karena tujuan bekerja rakyat kami ke luar negeri adalah untuk mencari keberkahan nafkah bagi keluarganya. Jadi, kami mohon kepada perusahaan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja,” ucap Gede dihadapan para pimpinan perusahaan tersebut.

Tidak hanya menemui pimpinan perusahaan tersebut, Gede juga menemui pekerja dan melihat langsung proses memanen kelapa sawit. Dari memotong buah kelapa sawit dari pohonnya, lalu mengangkut buah kelapa tersebut dengan gerobak yang digerakkan dengan mesin, kemudian dipindahkan ke truk pengumpul. Semua proses tersebut dilakukan oleh pekerja yang dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD), seperti helm, kacamata dan sepatu boot.

Selain memastikan keselamatan dan kesehatan kerja PMI, Gede juga meninjau fasilitas yang disediakan perusahaan untuk PMI.

Perusahaan Sime Darby memberikan fasilitas untuk pekerja, antara lain: transportasi untuk bekerja, perumahan gratis dengan akses Listrik dan Air, serta asuransi SOCSO (asuransi dari pemerintah Malaysia). Pekerja yang baru tiba juga akan mendapatkan tunjang RM 150, 10 Kg beras setiap bulan selama dua bulan, tunjangan telepon RM 5, dan tunjangan festival (Hari Raya) RM 100.

“Pekerja dari Luar Malaysia akan dilayani sama seperti warga Malaysia. Tidak dibeda-bedakan dalam hal apapun. Selain itu, perusahaan juga membebaskan PMI untuk menyampaikan pendapat, kritik dan saran. Kami memiliki saluran resmi whistleblowing, suara kami help line, dan workers help line. Ada juga saluran tidak resmi melalui care line, wakil di grup dan suggestion box. Kami memiliki komitmen yang kuat dalam menyelesaikan masalah professionalisme,” jelas Tuan Roslin Azmy Hassan, CEO Korporat Sime Darby.

Pun dengan Koperasi Ladang Berhad, berbagai fasilitas disediakan untuk pekerja seperti perumahan, lapangan futsal, air bersih, listrik, transportasi bus sekolah, biaya sekolah, THR, pembelian peralatan sekolah termasuk seragam dan jika ada yang berhenti, akan diberikan pesangon.

Pimpinan Koperasi Ladang Berhad, Haji Mohd Damanhuri Bin Mohd menjanjikan bahwa apa yang menjadi peraturan pemerintah Indonesia terkait tenaga kerja akan dipenuhi. “Kami juga memberikan asuransi kepada PMI. Bahkan tahun 2019 kami membuka TPS untuk pemilu 2019,” ujarnya.

Ka disnakertrans NTB I Gede Putu Ariyadi dan Ketua APPMI H. Muazzim Akbar bersama salah satu pemimpin perusahaan tempat PMI NTB bekerja di Malaysia. (Istimewa)

Kadisnakertrans Provinsi NTB yang juga akrab disapa Aryadi memberikan apresiasi dan sangat respect kepada perusahaan yang memberikan perlindungannya dan fasilitas yang bagus bagi PMI. Harapannya semua perusahaan lain juga bisa menyediakan fasilitas tempat tinggal yang layak, memberikan jaminan perlindungan, dan memperlakukan PMI dengan baik.

Pada kunjungan tersebut, Aryadi juga mengajak PMI untuk berbincang-bincang secara langsung. “Saya suruh mereka ngomong pakai bahasa sasak dan bima biar mereka lebih leluasa mengungkapkan unek-uneknya,” cerita Aryadi saat memimpin apel Senin (18/07/2022) di Kantor Disnakertrans Prov. NTB.

“Ternyata pekerja tidak memiliki keluhan tentang perusahaannya. Bahkan mereka cerita kalau ada yang sampai puluhan tahun bekerja di sana. Ada yang sampai membangun bisnis sendiri. Bahkan rekor tertinggi gaji diperoleh PMI asal NTB sebesar RM 7.373 atau Rp 25 juta sebulan,” ujar Mantan Kadiskominfotik tersebut.

Hal ini dibenarkan oleh Imam Suhadi PMI asal Kota Bima yang bekerja di Koperasi Ladang Berhad. “Saya mulai bekerja sejak tahun 2018, jadi sudah 4 tahun lebih. Selama itu saya mendapatkan tempat tinggal yang layak, listrik, dan air gratis,” ujarnya

Imam juga mengungkapkan bahwa selain gaji yang ditawarkan juga tinggi dan tiap tahun dapat bonus jika menyambung kontrak selama 2 tahun, perusahaan juga mengizinkan pekerjanya untuk membawa istri.

“THR pun saya dapatkan di perusahaan ini. Jika selesai kontrak kerja, maka kepulangan di fasilitasi oleh Koperasi Ladang Berhad. Di sini alat kerja sudah canggih sehingga memudahkan kita bekerja,” tutur Imam.

Lebih lanjut, ia juga menceritakan bahwa gaji yang didapatkan Imam selama bekerja dapat digunakannya untuk membangun rumah dan membeli sawah di kampung halamannya.

Hal senada disampaikan oleh PMI asal Mantang, Lombok Tengah yang telah bekerja selama 6 tahun lebih di Koperasi Ladang. Ia betah kerja di perusahaan ini karena mendapatkan fasilitas lengkap, salah satunya adalah fasilitas perumahan yang dilengkapi listrik dan air gratis sehingga ia bisa banyak mengirimkan gajinya untuk keluarga di Lombok. Ia bisa mengirimkan sebanyak 10 juta rupiah setiap bulannya.

Koperasi Ladang Berhad sendiri menawarkan gaji RM 2.077 ringgit atau sekitar Rp 7 jutaan. Namun bagi pekerja yang ulet dan rajin akan mendapatkan RM 3.449 atau Rp 11 jutaan. Bahkan rekor tertinggi gaji diperoleh PMI asal NTB sebesar RM 7.373 atau sekitar Rp 25 juta per bulan.

Ketua Assosiasi Pengusaha Pekerja Migran Indonesia (APPMI) NTB, Muazzim Akbar, yang turut berpartisipasi pada kunjungan tersebut berpesan bahwa perusahaan dan pekerja harus menjalin komunikasi yang baik sehingga masing-masing pihak mengetahui apa yang menjadi kewajiban dan haknya.

“Terkait asuransi PMI legal hanya diberikan sesuai kontraknya yaitu untuk 2 tahun. Sehingga jika ada PMI yang memperpanjang kontrak, jangan lupa untuk mengurus ke KBRI agar asuransi diperpanjang. Karena selain asuransi dari perusahaan, Pemerintah Indonesia juga memberikan perlindungan bagi PMI,” jelas Muazzim.

Semua pimpinan perusahaan sawit yang dikunjungi tersebut berjanji untuk berkomitmen melindungi, menyediakan fasilitas dan memperlakukan PMI dengan baik. Bahkan mereka mengungkapkan komitmen mereka untuk mempermudah CPMI dengan zero cost atau pembebasan biaya penempatan pada semua CPMI. Karena itu sangat disayangkan jika komitmen dan kerjasama yang telah terbangun ini harus terhenti karena moratorium yang dilakukan pemerintah sejak tanggal 12 Juli 2022.

Terkait hal tersebut Kadisnakertrans Provinsi NTB bersama Ketua Umum APPMI dan sejumlah wartawan berkunjung ke rumah dinas Duta Besar RI untuk Malaysia, Hermono untuk silaturrahmi dan berduskusi tentang PMI.

Hermono menjelaskan duduk perkara penghentian sementara pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia. Langkah itu ditempuh, sebagai upaya melindungi harkat dan martabat bangsa. Terutama warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia.

Kebijakan penghentian ini cukup mengejutkan. Terutama bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan di dalamnya. Sebab pintu Malaysia untuk PM baruI beberapa minggu saja dibuka pasca MoU antara kedua negara tanggal 1 April 2022.

Langkah penghentian itu akibat ditemukan bukti pihak Malaysia masih menerapkan System Maid Online (SMO) yaitu sistem rekrutmen pekerja secara online. Padahal dalam MoU itu, Malaysia dan Indonesia telah sepakat menggunakan sistem satu kanal atau One Channel System.

SMO dinilai sebagai sistem yang cukup rentan mengeksploitasi pekerja. Termasuk perdagangan manusia. Berdasarkan data yang dimiliki KBRI, ditemukan ratusan PMI sektor domestik bermasalah akibat perekrutan sistem SMO ini.

Sudah banyak PMI yang bekerja melalui sistem ini mendapatkan kasus gaji tidak dibayar, disiksa, dikurung di kandang anjing, dan ketika sakit dibuang di jalan. Ini kan pelanggaran HAM sebenarnya. Tapi karena mereka ini bekerja tanpa perjanjian kontrak kerja, sehingga majikannya dengan gampang ngeles. Malah mereka bisa menuntut balik karena PMI tersebut berada di negaranya secara ilegal.

“Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengambil sikap, sebelum ada perbaikan di sistem negara Malaysia, maka seluruh proses penempatan ke Malaysia ditutup sementara,” tegas Hermono.

Sementara untuk perusahaan yang job ordernya sudah disetujui sebelum tanggal 12, maka PMI akan tetap bisa diberangkatkan sesuai prosedur yang berlaku. (*)

Tren Kesembuhan Ternak Sapi dari PMK di Lobar diatas 75 Persen

Redaksi
-
0
Tren Kesembuhan Ternak Sapi dari PMK di Lobar diatas 75 Persen

HarianNusa, Lombok Barat – Data kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) hewan ternak di Lombok Barat cukup menggembirakan. Berdasarkan data terbaru yang disampaikan Dinas Pertanian Lombok Barat, angka kesembuhan ternak sapi yang terjangkit PMK mencapai di atas 75 persen. Kemarin, dinas membagikan rompi Satgas penanganan PMK kepada para petugas yang sehari-hari turun ke peternak untuk melakukan pemantauan.

“Alhamdulillah trennya bagus. Sudah di atas 75 persen. Memang ada kasus baru di Sekotong,” ungkap kepala Dinas Pertanian Lombok Barat, H. Lalu Winengan, kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (20/7).

Secara detail berdasarkan data per 18 Juli 2022, dari total 14.861 ekor ternak yang sakit, jumlah yang sembuh mencapai 11.126 skor. Jumlah ternak mati ada 13 ekor, sementara ternak yang harus dipotong paksa ada 6 ekor. Angka ini terus menurun setelah petugas gencar melakukan pemantauan dan penanganan ternak warga.

“Terima kasih kepada donatur yang memberikan kita rompi-rompi ini. Ini akan dibagikan ke seluruh petugas di lapangan supaya mereka semangat bekerja. Ada ratusan rompi,” ungkap Winengan.

Saat kedatangan Wakil Presiden RI, KH. Ma’ruf Amin ke Lombok Barat beberapa waktu lalu, penanganan PMK di Lobar mendapat apresiasi dari kementerian. Sebagai “imbalannya” kementerian menggelontorkan bantuan obat-obatan, vaksin dan alat-alat pertanian ke daerah ini. Khusus masalah vaksinasi PMK, Winengan mengklaim dari jatah dosis vaksin yang diberikan ke Lobar, semuanya sudah disuntikkan ke ternak warga. “Sudah 100 persen dari jatah yang kita dapat,” ungkapnya. (*)

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Lombok Barat H. Lalu Winengan (kiri) memperlihatkan baju satgas PMK Lombok Barat. (Istimewa)

Antisipasi Berkurangnya Titik Mata Air di NTB, Dewan Godok Ranperda Perlindungan Mata Air

Redaksi
-
0
Antisipasi Berkurangnya Titik Mata Air di NTB, Dewan Godok Ranperda Perlindungan Mata Air

HarianNusa, Mataram – Masih maraknya perambahan dan pembalakan liar, hutan gundul hingga degradasi hutan berdampak pada kian berkurangnya jumlah titik-titik mata air di NTB. Hal imi tentu berdampak pada berkurangnya debit air tanah sebagai sumber mata air.

“Sekarang titik-titik yang sebelumnya sudah terinventarisi di seluruh NTB itu, bahkan boleh dikatakan sudah minus atau berkurang. Ada titiknya tapi airnya sudah tidak maksimal,” kata Ketua Komisi II DPRD NTB Lalu Satriawandi, Senin kemarin (18/7/2022).

Sejak tahun 2017/2018 kewenangan pusat dalam pengelolaan sumber mata air telah beralih kepada pemerintah daerah tingkat provinsi. Ia mengatakan,
Pemprov NTB pun dengan cekatan langsung menginventarisir sumber titik-titik mata air dengan melakukan eksplorasi. Yang hasilnya sumber titik-titik mata air sudah sangat berkurang.

Ketua Komisi II DPRD NTB Lalu Satriawandi

“Dengan dalih itu maka kami dari legislatif bersama eksekutif membuat regulasi ranperda terhadap perlindungan mata air,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, jika ini tak dilakukan segera dikhawatirkan pada sepuluh atau dua puluh tahun kedepan debit air di NTB terancam menipis.

“Yang sekarang saja ketika musim kemarau tiba, angin saja yang keluar kan. Bagaimana anak cucu kita pada 10 hingga 20 tahun nanti, menjerit!,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Sekretaris DPD I Partai Golkar NTB ini mengatakan, kondisi terparah sumber mata air di Pulau Sumbawa sangat mengkhawatirkan. Menurutnya, kesadaran masyarakat untuk menjaga hutan masih sangat minim bahkan terkesan tak peduli. Semakin banyak kegiatan masyarakat mengalihfungsikan hutan sebagai lahan jagung dan bawang.

“Bisa dikatakan ini terjadi pengerusakan hutan di pulau Sumbawa. Lombok juga sama, pembalakan liar yang masih marak,” tambahnya.

Sebab itu, Pansus Ranperda Perlindungan Mata Air ini akan mengatur regulasi. Dimana didalamnya ada koordinasi dan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Guna sama-sama melindungi hutan demi kemaslahatan hutan kedepannya.

“Nantinya dalam regulasi ini tentu ada sanksi tegas. Ini sedang kami godok apa saja sanksinya,” tandanya.

Tak hanya soal sanksi, regulasi ini juga membahas soal sejauh mana perlindungan mata air ini. Kemudian, berapa panjang radius yang harus dilindungi dari titik mata air tersebut sebagai lahan tangkapan air. Termasuk bagaimana mengatur pembangunan atau pemukiman di sekitar sumber mata air.

“Serta bagaimana pemerintah berkontribusi pada masyarakat disekitar lahan, artinya turut serta menyadarkan mereka, membina dan membimbing masyarakat agar ada rasa keadilan bagi masyarakat lainnya. Dan turut serta menjaga perlindungan mata air,” pungkasnya. (F3)

Insiden Mobil Seruduk Parkiran, Unram Sebut Bukan Tenaga Medis RS Unram

Redaksi
-
0
Insiden Mobil Seruduk Parkiran, Unram Sebut Bukan Tenaga Medis RS Unram

HarianNusa, Mataram – Mobil menyeruduk parkiran motor di Jalan Brawijaya Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang dikendarai seorang dokter inisial M dan diduga tenaga medis Rumah Sakit Universitas Mataram (RS Unram), dibantah tegas pihak RS Unram.

Direktur RS Unram melalui Humas dr. Wahyu Sulistya Affarah, M.P.H., Selasa (19/7/2022), kepada awak media anggota Forum Pewarta (FORTA) NTB membantah bahwa dokter inisial M adalah tenaga medis RS Unram.

“Setelah membaca surat kabar kami langsung kroscek internal Rumah Sakit Unram, tidak ada nama yang bersangkutan sebagai pegawai kami,” tegasnya.

Lebih lanjut dr. Affarah mengatakan, mengingat pengendara yang seorang dokter dan disebut-sebut mengalami depresi, pihaknya juga telah melakukan penelusuran ke Polresta Mataram yang menangani kasus tersebut.

“Pun, kami coba telusur ke Polresta, semakin menguatkan pendapat kami bahwa yang bersangkutan bukan dokter, dan bukan pegawai Rumah Sakit Unram,” tegas Affarah.

Sementara Rektor Unram melalui Wakil Rektor II Prof. Dr. Kurniawan, S.H., M.Hum., berharap kepada media pemberitaan agar lebih bijak dan teliti dalam pemberitaannya, karena hal itu menyangkut kredibilitas institusi yang dikonsumsi publik.

“Harapan kami agar media juga lebih selektif dalam pemberitaannya, ini kan menyangkut kredibilitas institusi Rumah Sakit Unram, jangan sampai dengan pemberitaan yang lebih mengedepankan asumsi dan informasi selentingan, menjadikan nama dan kredibilitas institusi kami rusak di mata publik,” katanya.

“Lebih-lebih Harian Lombok Post kan koran terbesar di NTB. Hal ini sangat kami sayangkan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Harian Lombok Post edisi Selasa (19/7/2022) pada halaman Hukrim memberitakan, seorang dokter berinisial M mengemudi dalam keadaan depresi. Tenaga medis yang bertugas di Rumah Sakit Unram itu menabrak motor-motor yang parkir di Jalan Brawijaya, Cakranegara, Mataram.

Dokter M kemudian diamankan ke Unit Lakalantas Polresta Mataram untuk pemeriksaan. Dari pemeriksaan sementara, diketahui dokter M menderita depresi. Dia sering berobat ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Mutiara Sukma. “Dia sedang menjalani pengobatan rutin,” kata Kasatlantas Polresta Mataram Kompol Bowo Tri Handoko. (*)

Dirjen Binwasnaker RI Apresiasi Kemajuan Pelayanan K3 di NTB

Redaksi
-
0
Dirjen Binwasnaker RI Apresiasi Kemajuan Pelayanan K3 di NTB

HarianNusa, Mataram – Tuberkulosis (TB) merupakan salah satu dari 10 penyakit menular yang menyebabkan kematian terbanyak di dunia. Lebih besar dibandingkan HIV/AIDS setiap tahunnya.

Menurut WHO, Penyakit tuberkulosis di Indonesia menempati peringkat ketiga setelah India dan Cina dengan jumlah kasus 824 ribu dan kematian 93 ribu per tahun atau setara dengan 11 kematian per jam. Potensi penyakit TB sangatlah besar, lebih-lebih setelah pandemi covid-19.

Untuk megatasi hal tersebut, Presiden melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 67/2021 tentang Penanggulangan TB memberikan mandat kepada seluruh menteri untuk melakukan sosialisasi terhadap pencegahan TB.

Melaksanakan Perpres tersebut, Kementrian Ketenagakerjaan melalui Dirjen Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja mengadakan Workshop Pencegahan dan Pengendalian Kasus TB serta strategi DOTS di Tempat Kerja yang berlangsung di Prime Park, Senin (18/07/2022).

Workshop yang diikuti oleh 60 peserta yang terdiri dari Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, dan 43 perwakilan dari perusahaan ini merupakan upaya meningkatkan pemahaman terhadap pencegahan dan pengendalian TB di tempat kerja dan meningkatkan peran K3 untuk menurunkan angka TB di tempat kerja.

Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Haiyani Rumondang, M.A., mengungkapkan bahwa sebagian besar kasus TB, 67%nya terjadi pada usia produktif (15-54 tahun).

“Seperti yang kita tahu, bahwa TB ini tidak bisa segera sembuh sehingga tentu akan mengakibatkan turunnya produktivitas tenaga kerja dan bahkan bisa menyebabkan potensi kecelakaan kerja. Karena itu, kepedulian pimpinan perusahaan sangat diperlukan. TB sangat bahaya jika tidak dideteksi sejak awal karena akan merugikan human investment di perusahaan tersebut,” papar Haiyani.

Belum lagi potensi penularannya yang begitu mudah. Seperti Virus Corona, bakteri TB dapat ditularkan melalui droplet yang terinfeksi di udara. Seseorang dengan TB dapat menularkan bakteri melalui bersin, batuk, berbicara, dan nyanyian.

“Di lingkungan kerja yang begitu padat dengan aktifitas sosial yang tidak dapat dihindari, potensi penyebaran TB menjadi semakin besar. Itulah sebabnya di perusahaan harus dilakukan pemeriksaan yang rutin,” ujar Rumondang.

Tenaga kerja dengan lingkungan yang tidak higienis menyebabkan buruknya ventilasi udara, ditambah kondisi bekerja di satu waktu bersamaan dalam waktu yang lama dapat meningkatkan kasus TB jika tidak dilakukan upaya pencegahan.

Upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah faktor resiko TB, yaitu membudayakan hidup bersih, memperbaiki perilaku ketika batuk, melakukan perbaikan kualitas lingkungan rumah dan kerja dengan standar yang sehat, tidak merokok dan mengkonsumsi alkohol, makan makanan yang sehat dan bergizi, serta olahraga teratur.

Haiyani berharap pekerja dapat menjadi agent of change untuk mendorong efektifitas untuk gerakan hidup sehat di perusahaan.

Usai membuka Workshop, Dirjen Rumondang melanjutkan kegiatan meninjau peralatan dan proses layananan Laboratorium K3 pada UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok Disnakertrans Provinsi NTB di Jalan Majapahit Mataram.

Dirjen menilai pelayanan K3 di NTB ini sudah cukup baik, dan telah menerapkan standar-standar yg ditentukan bahkan capaian kinerjanya setiap tahun selalu melampaui target.

Terlebih Lab K3 ini merupakan salah satu sumber PAD yang potensial, sehingga Dirjen Rumondang berharap Pemprov NTB kedepan dapat terus meningkatkan pelayanan K3, dengan mengalokasikan anggaran untuk biaya perawatan peralatan hibah dari Kemenaker, sekaligus melakukan modernisasi peralatan /pengadaan peralatan baru untuk melengkapi yang sudah ada serta peningkatan kapasitas SDMnya.

Ia juga mengapresiasi langkah Kadis Nakertrans Provinsi NTB, Gde Putu Aryadi yang tahun ini telah memprogramkan peningkatan peralatan Lab J3 Pulau Lombok, dan juga membangun Lab K3 di Pulau Sumbawa dari alokasi DBCHT.
” Pak Kadis hebat”, puji Dirhen Rumondang seraya mengangkat 2 jempolnya.

Sementara itu, Kadisnakertrans Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos, M.H mengapresiasi kegiatan workshop ini.

Saat ini NTB sedang menjadi sorotan dunia. Karena itu, selain meningkatkan kompetensi tenaga kerja, pemilik badan usaha perlu juga meningkatkan kondisi lingkungan kerja untuk menghindari resiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

“Lingkungan kerja yang baik, higienis dan sehat akan membuat nyaman pekerja sehingga dapat meningkatkan produktivitas pekerja. Meningkatnya produktivitas tentu meningkatkan produktivitas perusahaan yang pada akhirnya membantu meningkatkan perekonomian negara,” ujar Aryadi.

Adanya workshop hari ini adalah bagian upaya pemerintah untuk memastikan proses yang terjadi di perusahaan harus benar-benar menerapkan standar K3, seperti menguji secara berkala setiap peralatan yang digunakan, lingkungan kerja, bahkan tata kelola kelembagaan. Hal tersebut menjadi penting, karena dapat memastikan setiap proses yang terjadi benar-benar mencapai kemaslahatan, keselamatan dan kesejahteraan.

“Harus dipastikan bahwa seluruh proses yang terjadi dalam suatu perusahaan menaati Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Kita harus terus melakukan pembinaan agar NTB Gemilang Indonesia maju bisa diwujudkan,” tegas mantan Irbansus pada Inspektorat NTB tersebut.

Lebih lanjut, Aryadi berharap sejumlah perusahaan yang sudah mendapatkan Penghargaan K3 di Tahun 2021 untuk terus mempertahankan prestasi tersebut. Dan bagi perusahaan yang belum memperoleh penghargaan untuk terus berusaha mengupayakan terwujudnya K3 agar tidak lagi terjadi kecelakaan kerja.

“Kami berharap di tahun mendatang Provinsi NTB dapat memperoleh Penghargaan Zero Accident dari Kementerian Ketenagakerjaan RI,” pungkasnya. (*)

Makin Mudah, Masyarakat NTB Kini Bisa Bayar Pajak dengan QRIS

Redaksi
-
0
Makin Mudah, Masyarakat NTB Kini Bisa Bayar Pajak dengan QRIS

HarianNusa, Mataram – Masyarakat Nusa Tenggara Barat ( NTB) kini bisa melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), sebagai jawaban perubahan zaman di era digitalisasi.

“Perubahan juga menjadi tantangan agar masyarakat menerima cara baru dengan baik. Seperti saat era kertas berganti, lambat laun masyarakat akan mengerti kemudahan dan keuntungannya,” ujar Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr H Zulkieflimansyah, SE MSc saat meluncurkan QRIS untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor di gedung Bank Indonesia perwakilan NTB jalan Pejanggik, Senin (18/07/2022).

Ditambahkan Gubernur, pembayaran pajak non tunai dengan aplikasi ini nantinya juga akan merubah kebiasaan masyarakat sehingga tujuan perubahan akan terwujud.

Kepala Perwakilan BI NTB, Heru Saptaji mengatakan, selain sebagai gaya hidup di era digitalisasi untuk kenyamanan, kemudahan dan kecepatan pelayanan, aplikasi digital dimaksudkan agar data ekonomi dapat dikelola dengan baik. Terlebih, NTB yang pertumbuhan ekonominya baik dan cukup tinggi.

“Ekonomi digital di masa depan akan membutuhkan big data. Upaya ini agar pertumbuhan ekonomi juga mengadopsi digitalisasi yang berpotensi besar di masa depan diantaranya sistem pembayaran”, ujar Heru.

Dikatakannya, kedaulatan ekonomi dalam era digitalisasi secara sederhana digambarkan agar satu QR Code dapat berlaku di seluruh Indonesia sehingga dana yang berputar dalam transaksi menggunakan aplikasi nasional dalam negeri. Ia mencontohkan aplikasi parkir menggunakan QRIS di kota Mataram yang terus bertambah dari semula tujuh titik dengan proyeksi target retribusi sebesar Rp 8 miliar.

Ia berharap, QRIS dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Sementara itu, Hj Eva Dewiyani, Tim Pembina Samsat NTB mengatakan, tujuh puluh persen pendapatan asli daerah berasal dari pajak kendaraan bermotor. Target 2022 ini sebesar 2,5 triliun dari pajak kendaraan sebesar 546,7 miliar dan TNKB sebesar 417 miliar lebih.

“Layanan ini diluncurkan untuk kemudahan pelayanan bagi wajib pajak bekerjasama dengan BI dan Bank NTB Syariah”, jelas Eva.

Potensi pajak di tahun ini, tambah Eva berasal dari 1,7 juta obyek kendaraan yang meningkat 9,5 persen dari tahun lalu.

Dari target pajak kendaraan bermotor tahun ini sebesar 817, 948 objek pajak dan yang tidak aktif sebesar 973,4 objek yang mencerminkan tingkat kepatuhan rendah masyarakat dalam membayar pajak sehingga dibutuhkan inovasi dalam menyelesaikan tunggakan pajak.

Keuntungan menggunakan QRIS seperti dikatakan Eva selain kemudahan juga kepastian nominal pembayaran dan menekan angka tunggakan.

Hadir pula dalam launching tersebut, Dirlantas Polda NTB, perwakilan Jasa Raharja dan para kepala OPD Pemprov NTB. (*)

Wagub NTB Tekankan Pengelolaan Sampah DPSP Mandalika Harus Tuntas

Redaksi
-
0
Wagub NTB Tekankan Pengelolaan Sampah DPSP Mandalika Harus Tuntas

HarianNusa, Mataram – Guna memantapkan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., menekankan pentingnya pengelolaan sampah pada kawasan tersebut.

Mandalika termasuk dalam 5 destinasi pariwisata super prioritas. Berdasarkan arahan dari Menkomarves bahwa kawasan Mandalika harus bersih dari sampah dan harus hijau karena prinsip pengelolaannya berdasarkan ekonomi hijau.

“Jadi, infrastruktur dan lingkungannya yang paling utama. Selain itu termasuk yang diinginkan dalam rapat yang dipimpin Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan adalah pengolahan sampah, penghijauan, karena disitu ada ekonomi hijau,” ujar Wagub saat memimpin rapat terkait Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Mandalika, bertempat di Aula Pendopo Wagub, Senin, (18/07/2022).

Menurut Wagub, penanganan sampah ini sangat penting agar sampah di Mandalika dan kawasan penyangga lainnya harus selesai ditahun 2023. Seperti pengolahan sampah di Kongok, Lemer, Pengengat dan revitalisasi BSF di Lingsar, semuanya itu menjadi PR bersama karena belum masuk usulan. Sehingga rencana ini nantinya sejalan dengan program unggulan NTB Bersih NTB Hijau.

“Yang jelas menjadi gol kita adalah masalah sampah selesai 70 persen penanganan dan 30 persen pengurangan. Kemudian rehabilitasi hutan dan konservasi tanah semuanya harus selesai,” tegasnya.

Selain itu, kata Umi Rohmi sapaan akrab Wagub ini menjadi kesempatan bisa masuk dalam 5 DPSP. Sehingga diharapkan harus betul-betul dimaksimalkan dengan anggaran diberikan pemerintah pusat.

Rapat tersebut dihadiri Asisten 2 Setda NTB, Kepala Bappeda, Kadis PUPR, Kadis LHK, Kadis ESDM, Kadis Pariwisata dan Kadis DPMPTSP. (*)

Nelayan Sulit Dapatkan BBM Bersubsidi, DPRD NTB Segera Temui Kementrian Kelautan dan Perikanan

Redaksi
-
0
Nelayan Sulit Dapatkan BBM Bersubsidi, DPRD NTB Segera Temui Kementrian Kelautan dan Perikanan

HarianNusa, Mataram – Sulitnya para nelayan mendapat akses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Serta minimnya jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) yang beroperasi dalam pemenuhan BBM subsidi tersebut tidak luput dari sorotan wakil rakyat di DPRD NTB.

Ketua Komisi II Bidang Perekonomian DPRD NTB Lalu Satriawandi mengatakan, jika kondisi ini berlangsung lama dikhawatirkan berdampak pada hasil produksi tangkapan nelayan yang tidak maksimal dan cenderung menurun.

"Ini bisa berimbas pada faktor penunjang inflasi di bidang perikanan terutama ikan laut, karena harganya naik dan langka," ungkap politisi Golkar ini, (14/7/2022)

Komisi II DPRD NTB yang juga bermitra dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB akan mengambil langkah segera dengan menemui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI. Guna berkoordinasi dan menyuarakan persoalan yang dihadapi nelayan kecil terkait regulasi BBM subsidi bagi nelayan.

"Nelayan kita kebanyakan memakai BBM jenis Pertalite setelah dicabutnya Premium. Sementara Solar yang disubsidi dipakai oleh nelayan dengan kapasitas kapal besar," katanya.

Diharapkan, pemerintah pusat memberikan perhatian khusus bagi nelayan-nelayan kecil dalam mengakses BBM subsidi. Termasuk beroperasinya kembali sejumlah SPBN di Pulau Lombok untuk memudahkan penyaluran BBM subsidi itu nantinya.

"Yang jelas kami di komisi dua akan menginventarisir segala hal yang jadi masukan, tuntutan dan persoalan nelayan ke pusat," tandas Sekretaris DPD I Partai Golkar NTB ini.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB Muslim mengatakan diperlukan adanya regulasi khusus untuk nelayan kecil demi mendapatkan BBM bersubsidi. Mengingat, notabene nelayan menggunakan BBM jenis Pertalite pasca dihapusnya Premium. Sementara BBM subsidi jenis Solar lebih banyak dinikmati nelayan dengan kapasitas kapal besar. (F3)

931 orang Guru Ikuti Program Profesi Guru Dalam Jabatan

Redaksi
-
0
931 orang Guru Ikuti Program Profesi Guru Dalam Jabatan

HarianNusa, Mataram – Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram (FKIP Unram) menggelar Orientasi Mahasiswa Baru Program Profesi Guru Dalam Jabatan (PPG Daljab) Kategori 1 Universitas Mataram Tahun 2022 di Aston Inn Mataram Hotel pada Senin, 18 Juli 2022.

Acara tersebut dihadiri oleh Rektor Unram yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Agusdin, S.E., MBA., DBA.; Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Prof. Dr. Kurniawan, S.H., M.Hum.; Dekan FKIP, Prof. Dr. A. Wahab Jufri, M.Sc. beserta jajaran; Kepala Biro Umum dan Keuangan; Koordinator PPG Daljab FKIP Unram; Admin Program Studi dan peserta Daljab yang hadir melalui Zoom Meeting.

Kegiatan Orientasi Mahasiswa Baru PPG Daljab Kategori 1 ini merupakan salah satu kegiatan awal sebelum para mahasiswa terlibat langsung dalam proses pembelajaran yang akan berinteraksi dengan dosen dan guru pamong. Drs. Lalu Zulkifli, M.Si., Ph.D. Koordinator PPG Daljab FKIP Unram dalam sambutannya menyampaikan bahwa Unram merupakan salah satu dari 78 RPTK yang menyelenggarakan PPG Daljab.

“Kita mendapatkan mahasiswa 931 yang terbagi dalam 6 kelas. Di mana yang terbanyak adalah prodi PGSD yang berjumlah 20 kelas. Kemudian diikuti oleh prodi PPKN dan Paud masing-masing 2 kelas, prodi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika yang masing-masing jumlahnya 1 kelas. Dan ini tersebar dalam 27 kelas yang didampingi oleh admin sejumlah 27 orang. PPG Daljab 1 ini akan berlangsung selama 3 bulan, dimulai dari tanggal 19 Juli – 29 September 2022. Dan di bulan terakhir proses PPG Daljab 1 akan dilanjutkan Daljab 2,” terang Drs. Zulkifli.

Dekan FKIP Unram juga menyampaikan bahwa FKIP Unram mendapatkan amanah untuk ikut berpartisipasi meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik mulai dari tingkat Paud sampai dengan SMA dan keguruan. Dengan melaksanakan beberapa kegiatan yang salah satunya adalah Orientasi Mahasiswa Baru PPG bagi guru-guru. Di mana peserta PPG Daljab terbagi menjadi 2 kategori, kategori 1 mencakup guru yang diangkat terakhir sampai tahun 2015. Dan kategori 2 merupakan guru-guru yang diangkat setelah tahun 2015.

Mulai tahun ini FKIP Unram mendapatkan penugasan untuk melaksanakan PPG pra jabatan. Pesertanya adalah para sarjana yang berminat untuk menjadi guru, dan proses seleksinya sudah dimulai. Dalam rangka menunjang kesiapan FKIP Unram untuk melaksanakan PPG pra jabatan, FKIP Unram telah ikut berkompetensi untuk mendapatkan hibah konsorsium revitalisasi RPTK. Dan berhasil menjadi bagian dari 16 konsorsium revitalisasi RPTK.

“Untuk mempersiapkan diri dalam rangka melaksanakan PPG pra jabatan mulai tahun ini, kegiatan yang akan kita laksanakan dalam rangka hibah konsorsium revitalisasi itu adalah penambahan program studi PPG. Dan di FKIP Unram sudah ada 9 program studi yang mendapatkan izin melaksanakan PPG, melalui hibah konsorsium ini kita akan tambahkan 1 program studi Pendidikan Sosiologi yang sampai saat ini belum mendapatkan izin melaksanakan PPG. Selain itu, kita juga akan mengusulkan bidang studi baru yang akan diberikan amanat untuk melaksanakan PPG pra jabatan. Kita mengusulkan untuk bidang Pendidikan IPS dan bidang Pendidikan Vokasi. Vokasi itu ada 2 kategori, yaitu Teknik Mesin dan Teknik Elektro,” jelas Prof. Dr. A. Wahab Jufri, M.Sc. Dekan FKIP Unram.

Wakil Rektor Bidang Akademik, Agusdin, S.E., MBA., DBA. secara resmi membuka acara tersebut. Ia berharap agar para peserta dalam kegiatan tersebut dapat mempersiapkan diri sesuai dengan perkembangan akademika.

“Agar dapat memberikan ilmu dengan baik kepada peserta didik, tentu ada tuntutan untuk menjadi guru yang profesional. Guru yang profesional adalah guru yang berkompeten. Dan Indikator kompeten adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pengalaman,” ucap Agusdin.

PPG Daljab Kategori 1 ini dirangkaikan dalam beberapa kegiatan seperti penyampaian materi Pengembangan Profesi Guru di Era New Normal, PPG Daljab sebagai Komponen Penting dalam Mendukung Sertifikasi Guru, Mekanisme Pelaksanaan PPG Daljab 2022, Operasional dan Teknis Pembelajaran PPG Daljab 2022, dan diakhiri dengan Latihan Pembelajaran Daring LMS. (*)

Kehadiran Sirkuit Samota Diyakini Bisa Jadikan Sumbawa Pusat Motor Trail Indonesia

Redaksi
-
0
Kehadiran Sirkuit Samota Diyakini Bisa Jadikan Sumbawa Pusat Motor Trail Indonesia

HarianNusa, Sumbawa – Dengan adanya Sirkuit Samota di Kabupaten Sumbawa, hal ini dapat menjadikan Pulau Sumbawa sebagai pusat Motor Trail di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, pada saat membuka Event Cross Country Samota 2022, di Sirkuit Samota, Sumbawa, Minggu (17/7).

“Dengan adanya Sirkuit Samota, kita optimis Sumbawa akan menjadi pusat motor trail di Indonesia,” ungkapnya.

Dengan begitu, Bang Zul panggilan akrabnya, mengatakan nantinya masyarakat NTB harus bisa memproduksi segala macam aksesoris yang berkitan dengan motor trail.

“Bisa dimulai dari produksi baju, celana, sepatu trail hingga nanti jauh kedepan masyarakat NTB dapat memproduksi motor trail sendiri, tentu hal ini berdampak positif bagi ekonomi di daerah Sumbawa,” tandasnya.

Lanjutnya ia berharap kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan stakeholder terikait, agar sirkuit ini tak hanya dijaga tetapi dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin.

“Selain dijaga dan ditumbuhi pepohonan, saya ingin agar Pemerintah Kabupaten Sumbawa dapat menjadikan tempat ini menjadi tempat wisata bagi masyarakat Sumbawa bahkan nasional hingga internasional,” harapnya.

Senada dengan hal tersebut, Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, menyatakan kesiapannya untuk menjaga sekaligus memanfaatkan sirkuit Samota.

“Kami siap menjaga dan memanfaatkannya, kami juga merasakan dampak positif dari kehadiran sirkuit ini dari event MXGP kemarin,” terangnya.

Event Cross Country Samota 2022, di Sirkuit Samota, Sumbawa, Minggu (17/7). (Istimewa).

Event Cross Country Samota 2022 dirangkai dengan beberapa kegiatan diantaranya Funbike, Trabas Lintas Samota hingga Parade Vespa. Terdapat juga pembagian door prize dengan berbagai macam hadiah yang menarik.

Koordinator Lapangan Cross Country Samota 2022, Jamaluddin, S.Sos.,M.T., mengatakan dengan hanya persiapan satu minggu, lebih dari seribu peserta turut serta dalam ketiga kegiatan tersebut.

“Persiapan kami minim, namun kami bisa menghadirkan hingga ribuan peserta dan mereka sangat antusias dengan keberadaan event ini,” ungkapnya. (*)

1...266267268...1,179Halaman 267 dari 1,179
© Newspaper WordPress Theme by TagDiv
error: Content is protected !!