HarianNusa.com

HarianNusa, Mataram – Penundaan race Idemitsu Asian Talent Cup (IATC) yang seharusnya diselenggarakan pada 12-14- November 2021 di Pertamina Mandalika Internasional Street Circuit, dikarenakan masih kurangnya jumlah marshal dari syarat yang ditentukan pihak Dorna.

Race ATC tersebut rencananya diundur sampai tanggal 19-21 November bersamaan dengan event World SuperBike (WSBK).

Untuk menyukseskan event- event tersebut, Ikatan Motor Indonesia (IMI) sebagai perpanjangan tangan Fédération International Motorcycle (FIM) mempersiapkan sebanyak 350 orang Marshal.

"Sudah dipersiapkan 350 orang marshal. Saat ini sedang tahap pemantapan hingga Kamis ini," ungkap Ketua IMI NTB Edo Nurhaedin saat di konfirmasi melalui WhatsApp, Selasa, (16/11) malam.

Edo mengatakan 350 orang marshal tersebut kini sedang fokus mengikuti pelatihan dan pemantapan demi mensukseskan event-event balap motor kelas dunia yang akan digelar di Sirkuit Mandalika.

"Mereka kini fokus dengan tugasnya untuk lancar dan sukses WSBK dan MotoGP," tuturnya.

Pada hari ini, (Selasa, red) ratusan marshal itu telah memasuki tahapan simulasi dipandu oleh pihak IMI dan FIM. Untuk itu, pihaknya memastikan kesiapan para marshal untuk penyelenggaraan event-event tersebut.

"Iya optimis. Karena mulai besok mereka (marshal) masuk tahap simulasi dipandu pihak FIM dan IMI," yakinnya.

Saat ditanya terkait marshal yang tidak mendapatkan bayaran, Edo membantah. Ia mengatakan bahwa informasi tersebut tidak benar.

"Informasi itu tidak benar. Mereka tetap diapresiasi tugasnya sebagai marshal oleh MGPA," katanya.

Edo juga menjelaskan wacana mendatangkan marshal dari luar baik dari Malaysia ataupun Sentul batal.

"Nggak jadi. Tidak ada marshal dari luar. Tetap marshal dari putra dan putri NTB," tegasnya. (f3)

Ket. Foto:
Suasana breifing dari MGPA dan IMI, Senin, (15/11) siang di Mandalika. (Istimewa)

HarianNusa, Mataram – Dewan Pengupahan Provinsi NTB menggelar
Sidang Dewan Pengupahan untuk Penetapan UMP tahun 2022 yang dipimpin oleh Sekda NTB, Drs.H.Lalu Gita Ariadi, M.Si selaku ketua , memimpin , di Ruang Rapat Anggrek Kantor Gubernur NTB, Selasa (16/11/2021).

Sidang diikuti oleh Sekretaris Dewan Pengupahan yang juga Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTB I Gde Putu Aryadi, SH, MH dan seluruh anggota Dewan Pengupahan Provinsi NTB, yang terdiri dari unsur-unsur terkait, diantaranya : Asisten I, Perwakilan Apindo, Perwakilan Serikat Pekerja, BPS NTB, Akademisi Unram dan Disnakertrans Provinsi NTB.

Ketua Dewan Pengupahan Provinsi NTB mengatakan, Perhitungan UMP Tahun 2022 menggunakan formula perhitungan yang telah diatur secara lengkap pada Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 dengan menggunakan data perekonomian dan ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh BPS yang disampaikan melalui Menteri Ketenagakerjaan.

"Menurut Menteri Ketenagakerjaan RI, formula batas atas dan batas bawah baru yang terdapat di PP 36 tahun 2021, ditujukan untuk mengurangi kesenjangan upah minimum wilayah. Sehingga nantinya terwujud keadilan pengupahan antar wilayah," jelasnya.

Adapun Sidang Dewan Pengupahan Provinsi NTB hari ini menghasilkan Rekomendasi, sebagai berikut: Gubernur menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB tahun 2022 sebelum tanggal 21 November 2021. Penetapan UMP NTB tahun 2022 sesuai dengan Surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: B-M/383/HI.01.00/XI/2021 tentang Penyampaian Data Perekonomian dan Ketenagakerjaan dalam Penetapan Upah Minimum Tahun 2022.

Pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) Nusa Tenggara Barat tahun 2022 oleh Gubernur dilakukan pada tanggal 21 November 2021 dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2022.

"Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota se-NTB paling lambat tanggal 30 November 2021," terangnya.

Metode penetapan upah minimum mengacu pada Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Penetapan upah minimum tahun ini tidak lagi berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), tetapi dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang secara normatif telah dijabarkan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Ada pun variabel-variabel yang masuk menjadi indikator penetapan upah minimum Provinsi adalah (1) Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) periode 2020 (Quartal IV) dan periode 2021 (Quartal I,II, dan III) yang dalam hal ini sebesar 0,72%. (2) Inflasi Provinsi sebesar 1,89%. (3) UMP Tahun 2021 sebesar Rp 2.183.883 (4) Rata-rata konsumsi rumah tangga Provinsi sebesar Rp 1.197.548 (5) Rata-rata banyaknya anggota/rumh Tangga se-Provinsi sebesar 3,3 (6) Rata-rata banyaknya ART bekerja/Rumah Tangga se-Provinsi sebesar 1,31.

Dengan menggunakan formula penghitungan Upah Minimum sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 menghasilkan Besaran UMP NTB Tahun 2022 sebesar Rp 2.207.212,. Terjadi kenaikan 1,07 % atau sebesar Rp 23.329 dibandingkan UMP Tahun 2021 sebesar Rp 2.183.883,-. (f*)

Ket. Foto:
Sidang Dewan Pengupahan Provinsi NTB untuk Penetapan UMP tahun 2022.(istimewa)

HarianNusa, Mataram – Sebagai bentuk persiapan memasuki tahun anggaran 2022-2023, Selasa (16/11/2021), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali-Nusra menggelar Rapat Koordinasi (Rakor), guna penyusunan langkah strategis dan Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) tahun 2022. Rakor yang dipusatkan di Auditorium Lantai 3 Kanwil Kemenkumham NTB itu, dibuka Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto.

Kepala Kanwil Kemenkumham NTB Haris Sukamto dalam laporannya mengungkapkan, rakor tersebut digelar dalam upaya evaluasi pelaksanaan capaian kinerja tahun 2021, yang selanjutnya akan dijadikan acuan penyusunan langkah strategis pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi) tahun 2022, sekaligus untuk keperluan penyusunan rencana kebutuhan anggaran (RKA) tahun 2022 pada tiga kantor wilayah Bali-Nusra (Bali, NTB, dan NTT).

“Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menginventarisir kendala dan hambatan yang dihadapi, serta menyusun langkah-langkah strategis guna mengantisipasi kendala serta hambatan, yang mungkin bisa terjadi selama pelaksanaan kegiatan tahun 2022 dan 2023,” jelas Haris.

Sementara Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, dalam kesempatan rakor tersebut memberikan atensi terhadap upaya pembangunan zona integritas, yang ada di kantor wilayah termasuk Kanwil Kemenkumham NTB, yang tengah berjuang membangun zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

“Bagi kantor wilayah dan satuan Kerja di seluruh Indonesia, khususnya Kanwil Kemenkumham NTB dan satuan kerja di bawahnya yang akan mengikuti proses Desk Evaluasi TPN, untuk meraih predikat WBK-WBBM, berjuang yang terbaik untuk meraih predikat tersebut dan terutama jaga kualitas layanan,” pesan Andap.

Selain memberikan arahan terkait hal-hal yang perlu dilakukan, Andap juga berharap kepada seluruh jajarannya, untuk berperan aktif dan meningkatkan sinergitas baik dari pucuk pimpinan sebagai pembuat kebijakan sampai jajaran pelaksana teknis, untuk mendukung pelaksanaan anggaran guna tercapai tujuan kinerja ideal di Kemenkumham.

Dalam kesempatan kunjungan kerja (kunker) tersebut, selain mengevaluasi capaian kinerja dan penilaian objektif tahun 2021, dilakukan pula evaluasi hal-hal yang belum dikerjakan dan belum sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Dimana dalam rakor juga diikuti oleh seluruh Kepala Kemenkumham se-Indonesia.

“Alhamdulillah, ini adalah rapat koordinasi antar wilayah. Jadi tiga tempat, NTT, NTB, dan Bali. Kita ajak juga yang lainnya, seluruh Indonesia. Tentunya kita mengevaluasi tanggal berjalan di bulan ini (November, red), sebelum nanti masuk tahun 2022, apa saja pencapaiannya dan apa saja kendalanya,” ujar Andap dalam wawancara door stop saat meninjau satker pelayanan lingkup Kanwil Kemenkumham NTB.

“Berpijak dari hasil evaluasi itu, sebagai stepping-stone, sebagai acuan kita ke depannya memasuki tahun 2022,” imbuhnya.

Pihaknya juga berharap, kinerja dan capaian seluruh jajaran Kemenkumham dapat ditingkatkan dan masa pandemi berubah menjadi endemi. (f3)

Ket. Foto:
Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto didampingi Kanwil Kemenkumham NTB Haris Sukamto saat meninjau satker pelayanan publik kumham NTB. (Istimewa)

HarianNusa, Mataram – Jelang perhelatan World Superbike (WSBK) 2021 yang akan berlangsung di Mandalika International Street Circuit yang pekan ini, Pemerintah Provinsi NTB menerima kehadiran dari United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan yang menjadikan NTB sebagai tuan rumah dari International Conference 2021.

“Selamat datang UNESCO dan Kementerian LHK, senang sekali malam mini bisa bertemu dan menjamu semuanya di NTB,” Sapa Bang Zul, sapaan Gubernur NTB dalam acara "13th SeaBRnet Meeting" di Hotel Astoria, Mataram, Senin (15/11).

Bang Zul menuturkan bahwa kegiatan ini menjadi momen untuk silaturahim dan memperkuat jaringan sehingga bisa lebih mengenal satu sama lain.

“Semoga international conference bukan hanya tentang persentase paper, namun yang menarik dari International Cobference adalah satu komuniti practice, dimana suatu suasana kita saling mengenal dan saling menawarkan hati,” pesan Bang Zul.

Selain itu, Bang Zul juga mengenalkan berbagai tempat pariwisata di Provinsi NTB, seperti Mandalika, GiliTrawangan, Sembalun dan masih banyak lagi. Dilain sisi, Bang Zul juga mengajak kepada semua tamu untuk sama – sama menyaksikan perhelatan WSBK.

"Kami sangat senang jika kalian mau tinggal lebih lama di Lombok. Karena minggu depan kami ada event WSBK” tuturnya. (f*)

Ket. Foto:
13th SeaBRnet Meeting di Hotel Astoria, Mataram. ( istimewa)

HarianNusa, Mataram – Pertamina Mandalika Internasional Street Circuit keberadaannya dinilai sebagai sejarah baru bagi Indonesia khususnya NTB. Dimana berbagai event bertaraf internasional yang akan digelar di sirkuit yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus ini mampu menyedot perhatian dunia.

Berbagai event Internasional yang sudah dan akan terlaksana di Sirkuit Internasional Mandalika diyakini akan mampu memberikan dampak besar bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya, Indonesia umumnya.

Tak hanya itu, keberadaan Sirkuit Mandalika ini juga dinilai mampu menggairahkan pariwisata dan perekonomian NTB. Untuk itu, Anggota DPRD NTB Fraksi Golkar, H. Misbach Mulyadi mengajak untuk mendukung dan menyukseskan berbagai gelaran event internasional seperti WSBK dan MotoGP di Mandalika.

"Ini sejarah, sudah seharusnya kita semua saling mendukung dan menyukseskan bersama berbagai kegiatan atau event dunia yang berlangsung di Sirkuit Mandalika itu," ajaknya di Mataram, Selasa (16/11/2021).

Berdasarkan kacamata politisi Partai Golkar itu, dampak dari adanya berbagai gelaran balap motor dunia seperti Idemitsu Asia Talent Cup (IATC), World Superbike (WSBK) November 2021 maupun MotoGP pada 2022 mendatang mulai terasa nyata. Bahkan menurut dia, keberadaan NTB kini sudah diakui oleh dunia.

"Luar biasa (dampaknya), pesawat sekelas Boing 777 saja mendarat di bandara kita. Ini membuktikan dunia sudah mengakui keberadaan NTB dan bandaranya sekarang bagus," kata Misbach.

Dia pun sangat meyakini bahwa dengan adanya berbagai event dunia yang terlaksana di NTB, akan memberikan dampak besar bagi masyarakat dan daerah. Baik itu disektor pariwisata maupun ekonomi dan lainnya.

Maka dari itu, ia menyebutkan bahwa ini adalah moment kebangkitan NTB setelah cukup lama terpuruk dihantam bencana alam gempa bumi 2018 lalu maupun bencana non alam yaitu pandemi Covid 19 yang sempat menghantam berbagai sektor, terutama sisi pariwisata dan perekonomian.

"Sudah waktunya untuk bangkit dan inilah momennya. Kalaupun ada kekurangan atau persoalan tidak perlu dibesar-besarkan, seharusnya kita berkolaborasi dan bersama-sama menyelesaikannya," kata Misbach.

Misbach kembali mengajak untuk terus mendukung suksesnya berbagai event di NTB, termasuk menjaga kondusifitas daerah.

"Ini adalah ajang pertaruhan dimata dunia. Oleh karenanya, terciptanya kondusifitas (daerah) menjadi penting. Dan mari kita berkolaborasi dalam mendukung dan menyukseskan kegiatan-kegiatan ini demi menjaga nama baik NTB dimata dunia," pungkasnya. (f3)

Ket. Foto:
Anggota DPRD NTB Fraksi Golkar, H. Misbach Mulyadi. (HarianNusa)

HarianNusa, Mataram – Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE. M.Sc menyambut kedatangan 18 atlet Kontingen Provinsi NTB yang telah kembali dari ajang Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI Papua 2021, di Pendopo Gubernur (15/11). Bonus bagi atlet berprestasipun telah disiapkan.

“Untuk para peraih medali kita akan memberi bonus yakni Medali Emas Bonus 300 Juta, Medali Perunggu masing-masing 100 Juta," jelas Bang Zul mantap.

Pada Kejuaraan tersebut, Provinsi NTB berhasil meraih satu medali emas di cabang T20 Atletik Lari 400m, satu perunggu di cabang F20 Lompat Jauh, satu perunggu di cabang F11 Lempar Lembing, dan satu perunggu di cabang SL3 Bulu Tangkis.

Gubernur juga mengucapkan rasa terima kasihnya atas perjuangan para atlet Paralimpik NTB yang berhasil mengharumkan nama daerah dalam kejuaraan nasional tersebut.

"Kami ucapakan Selamat Datang dan Terima Kasih telah membawa nama baik NTB di ajang Paralimpik Kami Sangat Bahagia dengan hasil yang diraih," ungkap Gubernur.

Sementara itu, Aziz Selaku Ketua Nasional Paralympik Committee NTB (NPC) menjelaskan, Provinsi NTB mengirimkan total 18 atlet di enam cabang olahraga (Cabor) yakni atletik, tenis meja, catur, bulutangkis, renang, dan boccia. Dari enam cabor yang akan diikuti tersebut, unggulan NTB yakni atletik, tenis meja, dan bulutangkis.

“Alhamdulillah Pak Gubernur kita membawa oleh-oleh dari Papua, kami mendapatkan Emas di cabang T20 Atletik Lari 400m, Perunggu di cabang F20 Lompat Jauh, Perunggu di cabang F11 Lempar Lembing, dan perunggu di cabang SL3 Bulu Tangkis,” jelasnya. (f*)

Ket. Foto:
Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE. M.Sc saat menyambut kedatangan atlet Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) NTB, di Pendopo Gubernur. (Istimewa)

HarianNusa, Mataram – Sejak awal, pemerintah provinsi NTB telah terlibat mulai dari pencegahan sampai pemberantasan narkoba. Project perubahan strategi menuju Indonesia Bebas Narkoba mengkolaborasikan program Kampung Sehat, Kampung Tangguh Anti Narkoba dan Kampung Bersinar dengan pelibatan stakeholder di kampung dan desa.

"Ini adalah strategi pencegahan yang didorong oleh Pemprov bersama TNI/ Polri, pemerintah kabupaten/ kota dan masyarakat. Pemerintah provinsi juga menyediakan fasilitas rehabilitasi dan dokter dalam rangka memberantas narkoba sampai ke akarnya," jelas Asisten III, dr Eka Nurhandini mewakili Gubernur NTB dalam peluncuran pilot project nasional tersebut di Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, kota Mataram, Senin (15/11).

Sementara itu, Walikota Mataram H. Mohan Roliskana mengatakan siap mendukung program pemerintah Provinsi NTB. Terlebih, pemberantasan narkoba yang merupakan program nasional adalah kebutuhan dalam dinamika kota.

"Kota adalah epicentrum dinamika. Yang buruk seperti penyalahgunaan narkoba adalah tanggungjawab bersama dalam menyelamatkan generasi," ujar Mohan.

Kepolisian Daerah NTB sebagai penggagas kolaborasi ini seperti dikatakan Kapolda, Irjen Pol M Ikbal merupakan inovasi agar pemberantasan narkoba yang melibatkan banyak pihak dapat dikerjakan bersama sama.

"Pemprov selalu mensupport setiap program yang dilakukan Polri yang juga merupakan perintah langsung Kapolri. Pelibatan stakeholder desa dan kampung melalui masing masing program punya tujuan sama di ujungnya," jelas Iqbal.

Bahkan dalam penanganan korban narkoba, ia mengapresiasi Pemprov yang mengkolaborasikan NTB Mall agar mereka yang keluar dari rehabilitasi dapat mandiri dengan menciptakan UKM dengan pelatihan kerja. (f*)

Ket. Foto:
Peluncuran pilot project perubahan strategi menuju Indonesia Bebas Narkoba kolaborasi program Kampung Sehat, Kampung Tangguh Anti Narkoba dan Kampung Bersinar di Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, kota Mataram. (Istimewa)

HarianNusa, Mataram – Kepala Kanwil Kemenkumham NTB Haris Sukamto, didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan Maliki, dan Kepala Divisi Keimigrasian Parlindungan, mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun 2021 secara virtual, Senin (15/11).

Dalam pembukaan acara ini, Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI, Komjen Pol Andap Budhi Revianto, mengucapkan selamat datang kepada Novy G.A Palenkahu, Auditor Utama KN I BPK RI, selaku penanggungjawab tim pemeriksa dan berharap pemeriksaan BPK kali ini dapat berjalan lancar.

"Untuk seluruh jajaran, dipedomani kembali arahan Menteri. Bahwa ada parameter dalam pengelolaan Kemenkumham yang harus standar akuntansi pemerintahan," ujar Andap.

Ia juga meminta jajarannya untuk memberikan informasi yang akurat dan akuntabel serta data dukung yang valid kepada BPK RI.

"Laporkan kepada BPK pelaksanaan tindaklanjutnya serta lakukan komunikasi secara intens dan koordinasikan apabila ada hal yang belum dipahami," pesan Andap.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan dari Novy Palenkahu terkait pemeriksaan BPK di Kemenkumham RI.

Diketahui sebelumnya Kemenkumham telah meraih Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sebanyak 10 kali sejak 2011 hingga 2021. Ini tidak terlepas dari kinerja dari seluruh jajaran Kemenkumham dan konsultasi serta arahan dari BPK. Andap berharap, di tahun ini Kemenkumham kembali meraih Opini WTP dari BPK. (*)

Ket. Foto:
Kanwil Kemenkumham NTB dan jajarannya mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun 2021 secara virtual. (Istimewa)

HarianNusa, Mataram – Final race Idemitsu Asia Talent Cup (IATC) 2021 yang berlangsung di Mandalika International Street Circuit ditunda sampai akhir pekan, tepatnya pada tanggal 19 – 21 November bersamaan dengan ajang World Superbike (WSBK) 2021.

Managing Director the Mandalika, Bram Subiandoro menyebutkan bahwa yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah race atau balapan bisa dilaksanakan atau tidak adalah Dorna dan Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM). Disebutkan bahwa ditundanya race ATC yang semula dilaksanakan pada 14 November tersebut berdasarkan kesepakatan pihak Dorna dan FIM demi keselamatan pembalap.

"Karena ada beberapa faktor yang belum terpenuhi, sehingga ditunda demi keselamatan pembalap," ungkapnya, saat diwawancara sejumlah awak media di Pendopo Gubernur NTB, Senin, (15/11/2021).

Penundaan tersebut dilakukan sampai tanggal 19 -21 November, dengan demikian pihak penyelenggara diberikan tenggang waktu hingga minggu depan untuk memenuhi persyaratan standar safety yang diberikan pihak Dorna dan FIM.

"Kita diberikan waktu empat, lima hari untuk memperbaiki apa-apa yang perlu diperbaiki sehingga kita bisa siap tanggal 19 nanti," katanya.

Dikatakannya, bahwa saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan Dorna dan FIM terkait kesiapan pelaksanaan Asian Talent Cup 19 November mendatang.

"Kami sedang berkoordinasi apa saja yang harus diperbaiki dan bagaimana cara memperbaikinya sehingga nanti pada tanggal 19 kita semua sudah siap," jelasnya.

Terkait kesiapan marshall, ia enggan mengomentari karena menurutnya itu hal yang sangat tehnis dan menjadi ranahnya IMI (Ikatan Motor Indonesia).

"Saya no comment, karena ini sangat tehnis sekali dan menjadi tanggung jawab IMI. Intinya kita semua bekerjasama dengan IMI dengan Dorna dan FIM itu sedang mengkoordinasikan semuanya supaya bisa terselesaikan dengan baik," katanya.

Dia juga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat dan penonton atas ditundanya race ATC tersebut. (f3)

Ket. Foto:
Managing Director the Mandalika, Bram Subiandoro

HarianNusa, Mataram – Anggota Komisi V DPRD NTB, TGH. Hazmi Hamzar menyebut berbagai gelaran event balap motor bertaraf internasional yang akan digelar di Sirkuit Mandalika Lombok, menjadi momen kebangkitan ekonomi masyarakat NTB.

Untuk itu TGH. Hazmi mengajak seluruh masyarakat untuk menyambut event tersebut dengan suka cita, dengan bersungguh-sungguh memanfaat peluang yang ada. Sebab, kata dia, menjadi tuan rumah ajang dunia sesuatu yang sulit perjuangkan. Kalau misalnya tidak dimanfaatkan dengan baik, tentu banyak negara atau daerah lain yang berkeinginan menjadi tuan rumah pada ajang bergengsi tersebut.

“Kesempatan ini harus disyukuri. Yang mana manfaat Kawasan Sirkuit tidak hanya untuk WSBK dan MotoGP tetapi untuk kegiatan lainnya akan terus digunakan untuk mendongkrak ekonomi masyarakat kita,” ucap TGH. Hazmi, pekan lalu.

Menurutnya, adanya WSBK 2021 dan MotoGP 2022 sinyal bagi masyarakat NTB menjemput peluang dari keterpurukan ekonomi selama ini. Ia berharap tidak ada aksi apapun yang bisa mengganggu pelaksanaan event internasional yang ditonton masyarakat dunia tersebut.

“Mari kita tunjukan kekompakan. Karena dengan ini kita bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi di NTB,” ajaknya. (f3)

Ket. Foto:
Anggota Komisi V DPRD NTB, TGH. Hazmi Hamzar. (HarianNusa)