Beranda blog Halaman 4

Muazzim Akbar: Kematian TKI NTB  di Malaysia Diduga Ditanduk Kerbau Bukan Korban Pembunuhan

Fitriah
-
0
Muazzim Akbar: Kematian TKI NTB  di Malaysia Diduga Ditanduk Kerbau Bukan Korban Pembunuhan

HarianNusa, Lombok – Anggota Komisi IX DPR RI, H. Muazzim Akbar, meluruskan informasi terkait kematian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Nusa Tenggara Barat (NTB) yang sempat beredar dengan dugaan kuat sebagai korban pembunuhan. Berdasarkan hasil investigasi dan informasi yang diperoleh dari pihak Malaysia, kematian tersebut bukan akibat penganiayaan, melainkan diduga ditanduk oleh kerbau liar saat memancing di malam Idul adha.

“Saya ingin klarifikasi sedikit, adanya TKI meninggal di Malaysia itu bukan karena pembunuhan atau perkelahian. Sesuai informasi dari majikannya, memang korban terkena salah satu kerbau yang ada di ladang. Dia pergi memancing tengah malam, rupanya kerbau dilepas di ladang dan kemungkinan ngamuk,” tegas Muazzim, Rabu (11/6/2025).

Kronologi Lengkap Insiden di Ladang New Paloh

Kejadian tragis tersebut menimpa Ramdan Sahri, seorang TKI asal NTB yang bekerja di Ladang New Paloh, Malaysia. Berikut kronologi berdasarkan laporan internal dan kepolisian Malaysia:

Pada 7 Juni 2025 pukul 08.27 waktu setempat, Capt Safarul menerima laporan dari Tuan Ahmad Zulhilmi (Pengurus Ladang Pak Loh) mengenai kematian pekerja di Rumah Sakit Kluang.

Sekitar pukul 02.30 dini hari, korban datang ke rumah En. Khairul Amrin dalam kondisi luka, didampingi dua rekannya: Wayan Tisne dan Sukri Nengah.

Korban mengalami luka tusukan di dada sebelah kanan. Berdasarkan kesaksian rekan-rekannya, mereka sedang memancing bersama di kolam dekat ladang KLK Paloh.

Korban kemudian dibawa ke RS Kluang pukul 02.50, tiba pukul 03.38, dan dinyatakan meninggal dunia pada pukul 04.00.

Laporan resmi disampaikan ke Balai Polis Paloh pada pukul 13.40, dan autopsi dilakukan malam harinya.

Pada 8 Juni 2025 pukul 15.28, pihak ladang menerima konfirmasi bahwa 5 orang ditahan untuk diambil keterangan, termasuk sepupu korban.

Pukul 16.16, hasil awal posmortem menyimpulkan bahwa korban meninggal karena ditanduk kerbau, bukan akibat benda tajam buatan manusia. Dokter forensik bahkan meminta foto kerbau sebagai bahan pemeriksaan tambahan.

Keterangan lebih lanjut diambil oleh ASP Nazri dari IPD Kluang pukul 21.20, selesai pukul 23.45.

“Kalau memang terjadi perkelahian, pasti ada yang cacat satu orang. Ini murni kecelakaan. Kronologinya saat memancing, ada kerbau liar di sekitar lokasi,” tambah Muazzim.

Penanganan dan Pantauan Lanjutan oleh Pemerintah Malaysia

Saat ini, penyelidikan oleh CID IPD Kluang masih berjalan. Tim keamanan dari TPB dan pihak pengelola ladang terus memantau perkembangan kasus, serta menjalin komunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur dan PPTKIS (Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta).

Pihak keluarga korban di NTB juga telah difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk proses pemulangan jenazah dan bantuan sosial.

Peringatan bagi TKI dan Pihak Ladang

Insiden ini menjadi peringatan penting bagi semua pihak:

TKI perlu menghindari aktivitas di malam hari terutama di area ladang yang rawan keberadaan hewan liar.

Pihak perusahaan wajib memasang rambu peringatan di area terbuka tempat pelepasan hewan.

Dinas Tenaga Kerja di NTB berencana memperketat prosedur penempatan dan pelatihan keselamatan kerja bagi calon TKI ke Malaysia dan negara tujuan lainnya. (F3)

Ket. Foto: Anggota Komisi IX DPR RI H. Muazzim Akbar. (Ist)

Sempat Sembunyi, Seorang Terduga Pencuri Ditangkap di Kos Temannya 

Fitriah
-
0
Sempat Sembunyi, Seorang Terduga Pencuri Ditangkap di Kos Temannya 

HarianNusa, Mataram – Seorang terduga pelaku pencurian dengan pemberatan (Curat) berhasil diamankan Tim Opsnal Polsek Ampenan. 

Terduga berinisial Y (18) alamat Pagesangan, Kota Mataram ini sempat bersembunyi setelah peristiwa pencurian itu diketahui dilaporkan ke Polisi. Namun persembunyian nya tidak lama. Berkat kemampuan Tim Opsnal Polsek Ampenan keberadaan terduga berhasil diketahui dan dilakukan penangkapan di wilayah Gomong, Kota Mataram, pada Selasa, 10 Juni 2025.

“Terduga sempat bersembunyi di kos temannya di wilayah Gomong. Berhari-hari Terduga gak pernah pulang ke rumah nya di Pagesangan. Jadi kami amankan di persembunyian nya di kos temannya di wilayah Gomong,“ ungkap Kapolsek Ampenan AKP Gede Sukarta, melalui Kanit Reskrim Polsek Ampenan Iptu Lalu Arfi K. R. SH., Rabu (11/06/2025). 

Aksi pencurian itu terjadi 27 Mei 2025 sekitar pukul 03:00 wita lalu, dimana Saat itu terduga masuk ke rumah korban di Jl. Swakarya, Gang Metro, kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela melalui gerbang dengan mencongkel kunci gerbang menggunakan obeng. Lalu terduga masuk ke dalam rumah korban  yang diketahui dalam keadaan kosong dengan mencungkil pintu rumah menggunakan cukit. 

“Di dalam rumah korban, terduga mengambil 2 unit AC  Outdoor serta satu unit sepeda listrik. Atas kejadian itu korban melapor ke Polsek Ampenan,” jelasnya.

Dalam pemeriksaan terduga mengakui perbuatan tersebut. Ia juga mengakui sempat bersembunyi di kos temannya di Gomong untuk menghilangkan jejak. 

Sementara proses penangkapan itu terjadi setelah tim Opsnal cukup lama melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengetahui keberadaan terduga. 

“Saat ini terduga sedang ditangani penyidik kami. Selain terduga pelaku beberapa barang bukti tindak pidananya sudah kami amankan. Terduga akan dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara,” pungkasnya. (F3)

Ket. Foto:

Terduga pelaku curat (tengah) diamankan oleh Tim Opsnal Polsek Ampenan. (Ist)

Anggota DPR RI Muazzim Akbar Gandeng Kemenkes Sosialisasikan Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Lombok Barat

Fitriah
-
0
Anggota DPR RI Muazzim Akbar Gandeng Kemenkes Sosialisasikan Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Lombok Barat

HarianNusa, Mataram – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), H. Muazzim Akbar, menggandeng Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah untuk menyukseskan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) sebagai bagian dari Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).

Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin, mengingat partisipasi masyarakat terhadap layanan PKG masih tergolong rendah.

“Dari lebih 750 ribu penduduk Lombok Barat, yang sudah memanfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis ini kurang dari satu persen. Ini angka yang sangat kecil, padahal ini merupakan program prioritas nasional yang diatur dalam Perpres Nomor 1 Tahun 2017,” kata Muazzim dalam kegiatan Sosialisasi Germas di Gem Pearl, Meninting, Lombok Barat, Rabu (11/6/2025).

Muazzim menegaskan, bahwa pemeriksaan kesehatan gratis bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk nyata pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Ia meminta puskesmas dan rumah sakit aktif mendatangi lembaga pendidikan mulai dari PAUD hingga SMA, serta mengerahkan posyandu untuk menjangkau masyarakat secara langsung.

“Kita tahu, banyak masyarakat enggan datang meskipun layanan ini gratis. Ada rasa takut kalau-kalau ditemukan penyakit. Padahal justru pemeriksaan dini ini penting agar bisa ditangani sebelum terlambat,” tambahnya.

Program sosialisasi PKG ini ditargetkan digelar di 20 titik di seluruh Pulau Lombok, dengan empat titik di setiap kabupaten dan kota. (F3)

Ket. Foto:

Anggota Komisi IX DPR RI FPAN H. Muazzim Akbar di sela-sela kegiatan sosialisasi gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) di Lombok Barat. (HarianNusa)

Ketua DPRD NTB Desak Gubernur Panggil Pansel Bank NTB Syariah, Minta Proses Seleksi Direksi Dibuka ke Publik

Fitriah
-
0
Ketua DPRD NTB Desak Gubernur Panggil Pansel Bank NTB Syariah, Minta Proses Seleksi Direksi Dibuka ke Publik

HarianNusa, Mataram  –  Polemik seputar rekomendasi tujuh nama calon direksi Bank NTB Syariah menuai reaksi dari Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda. Politisi Partai Golkar ini mendesak Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal selaku pemegang saham mayoritas mendengarkan aspirasi publik.

Terlebih, salah satu Anggota Tim Pansel Direksi Bank NTB Syariah Prof Zainal Asikin juga telah memberikan dissenting opinion (pendapat berbeda) perihal seleksi calon direksi Bank NTB Syariah. 

“Baiknya, untuk meredakan kegaduhan, Pak Gubernur harus secepatnya memanggil seluruh anggota Pansel. Ini karena enggak baik, jika di internal Pansel sampai keluar adanya perbedaan pendapat atas hasilnya,” ujar Isvie, Selasa (10/6) kemarin. 

Menurut Isvie, kerja LPPI selaku mitra Pansel yang bertugas membantu Pansel dalam melakukan seleksi administrasi dan assessment yang mendalam terhadap para calon direksi yang mendaftar, juga harus dibuka ke publik hasilnya. 

Sebab, Bank NTB Syariah merupakan BUMD atau perusahaan milik pemerintah daerah yang modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

“Jadi, wajar setiap hasil kerja yang sudah dilakukan, harus dibuka ke publik. Ini bagian dari transparansi penggunaaan uang daerah yang mesti dipertanggung jawabkan satu rupiah didalamnya,” kata Isvie. 

Lebih lanjut dikatakannya, lantaran Bank NTB Syariah merupakan bank kebanggaan warga NTB, tentunya dalam proses seleksi harus ada perlakuan yang berbeda pada putra-putri terbaik NTB yang bisa masuk dalam managementnya. 

Hal ini, agar jalannya Bank NTB dapat memberikan manfaat pada masyarakat NTB. Mengingat, ada putra daerah yang tahu kondisi daerahnya. 

Isvie mencontohkan, saat rekrutmen Bank Jatim, Bank DKI hingga Bank Jabar-Banten (BJB), juga banyak putra daerah yang memiliki kompetensi, integritas dan profesionalisme bisa masuk didalamnya. 

“Harapan saya, saat perekrutan kali ini, Pansel juga mengedepankan dan mengadopsi cara-cara bank daerah di wilayah lain yang juga memberikan kesempatan seluas-luasnya pada warganya yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan,” jelasnya.

Isvie berharap agar Gubernur juga mendengarkan masukan dan aspirasi publik, sehingga proses seleksi calon direksi dan komisaris Bank NTB Syariah, dapat dengan benar-benar memperoleh hasil yang benar-benar kredibilitas sesuai harapan Gubernur dan rakyat NTB.  

“Silahkan timsel bekerja secara profesional. Tapi sampaikan juga secara terbuka setiap hasilnya. Intinya, jangan ada yang ditutupi, bila perlu beri nilai khusus pada putra-putri terbaik yang memenuhi persyaratan sebagai calon komisaris dan direksi kedepannya,” tandas Isvie Rupaeda. (F3)

Ket. Foto:

Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda. (Ist)

NTB Dukung Pengembangan Kawasan Taman Laut Berbasis Komunitas dan Pemberdayaan

Fitriah
-
0
NTB Dukung Pengembangan Kawasan Taman Laut Berbasis Komunitas dan Pemberdayaan

HarianNusa, Lombok Utara – Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen mengusung konsep baru dalam pengembangan kawasan Taman Laut Pandanan di Lombok Utara. Konsep ini menekankan prinsip ramah lingkungan, berbasis komunitas, dan menolak adanya praktik yang meminggirkan masyarakat sekitar. 

“Kalau kita bicara tentang daerah ini, tidak cukup bicara mengenai pantai. Seperti tadi disampaikan, 3E (Environment, Economy, dan Equity) itu sebetulnya kita bicara tentang ekosistem laut. Ekosistem laut itu bukan hanya lautnya, tapi juga pesisirnya, pantainya, dan manusia yang tinggal di sekitarnya, bahkan udaranya,” tegas Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, dalam sambutannya pada peringatan Hari Laut Dunia dan Hari Segitiga Karang, Senin (9/6).

Gubernur Miq Iqbal menambahkan bahwa kawasan Taman Laut Pandanan merupakan tempat yang sangat spesial. Kawasan ini menjadi jalur migrasi elang alap atau elang Siberia, serta salah satu lokasi terbaik untuk melakukan pengamatan burung (bird watching). Selain itu, kawasan ini juga memiliki situs vulkanik dari gunung merapi purba.

Selanjutnya miq Iqbal mengatakan Peringatan Hari Laut Sedunia yang dilaksanakan ini, menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga dan mengembangkan wilayah tersebut.

“Ini membutuhkan kesadaran dan komitmen dari kita semua. Yang paling membahagiakan, mendengarkan cerita bagaimana teman-teman mahasiswa dan mahasiswi, teman-teman kampus, memberi perhatian kepada konservasi kelautan ini. Artinya, kalau yang muda sudah memberikan perhatian, masa depan kita cerah,” ujar Gubernur.

Ia juga menegaskan bahwa laut adalah milik bersama, milik semua umat manusia. Apa pun yang terjadi di kawasan ini akan berdampak pada negara-negara lain. Karena itu, menjaga kelestarian ekosistem kelautan di NTB merupakan kontribusi nyata dalam menciptakan dunia yang lebih baik. (F3)

Ket. Foto:

Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal (tengah)  saat memberikan sambutan peringatan Hari Laut Sedunia. (Ist)

Tuan Rumah FORNAS VIII 2025, NTB Siap Jadi Destinasi Olahraga dan Wisata Kelas Dunia 

Fitriah
-
0
Tuan Rumah FORNAS VIII 2025, NTB Siap Jadi Destinasi Olahraga dan Wisata Kelas Dunia 

HarianNusa, Mataram – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Festival Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS) VIII yang akan digelar pada 26 Juli hingga 1 Agustus 2025. Perhelatan berskala nasional ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga sebagai media promosi wisata, penggerak ekonomi kreatif, serta pemicu gaya hidup sehat menuju Indonesia Sehat 2045.

Deputy VI Panitia Pelaksana FORNAS 2025, Rusdi Alatas, menyampaikan bahwa FORNAS VIII diproyeksikan akan diikuti oleh 15.000 hingga 40.000 peserta dari seluruh Indonesia dan sejumlah negara ASEAN.

“FORNAS kali ini istimewa karena cakupannya bukan hanya nasional, tapi juga internasional. Ini akan jadi panggung besar untuk menunjukkan kekayaan budaya, pariwisata, dan potensi ekonomi kreatif NTB kepada dunia,” ujar Rusdi.

Rusdi menambahkan, penyelenggaraan FORNAS VIII sejalan dengan visi “NTB Makmur Mendunia”, yang mengedepankan sinergi antara olahraga, industri, pariwisata, dan budaya lokal.

Sebanyak 27 venue di 7 kabupaten/kota telah disiapkan untuk mendukung pelaksanaan FORNAS, yaitu di Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, dan Dompu.

“Kami mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan elemen masyarakat untuk bergotong royong menyukseskan ajang ini. Ini momentum besar untuk NTB,” imbuh Rusdi.

FORNAS VIII diselenggarakan oleh Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI). Tahun ini, penyelenggara nasional (KORMINAS) telah menetapkan 73 Induk Organisasi Olahraga (INORGA) sebagai peserta resmi, ditambah 3 INORGA undangan khusus dari Gubernur NTB, serta sejumlah INORGA lain yang akan tampil sebagai peserta ekshibisi.

Pemerintah Provinsi NTB sendiri menyatakan dukungan penuh terhadap suksesnya event ini, yang diyakini akan membawa dampak besar bagi daerah, baik dari sisi promosi, ekonomi, maupun pembangunan karakter masyarakat.

“Dengan hadirnya negara-negara sahabat dari kawasan ASEAN, kami percaya FORNAS VIII 2025 akan menjadi tonggak penting dalam menjadikan NTB sebagai destinasi olahraga dan wisata kelas dunia,” tutup Rusdi. (F3)Ket. foto : Wakil Gubernur NTB Umi Indah Damayanti Putri meresmikan Sekretariat Fornas VIII di Jalan Lanko Mataram. (Ist)

HARSA NTB Diresmikan: Ruang Inklusif untuk Karya dan Kemandirian Disabilitas

Fitriah
-
0
HARSA NTB Diresmikan: Ruang Inklusif untuk Karya dan Kemandirian Disabilitas

HarianNusa, Lombok Barat – Sebuah langkah besar untuk pemberdayaan penyandang disabilitas di Nusa Tenggara Barat resmi dimulai. Bertempat di Desa Karang Bayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Gubernur NTB Dr. Lalu Muhamad Iqbal meresmikan Harmoni Sahabat (HARSA) NTB, sebuah lembaga yang hadir dengan misi kuat: menyatukan langkah dari hati untuk negeri dan membuka ruang karya bagi penyandang disabilitas.

Dengan mengusung tema “Menyatukan Langkah dari Hati untuk Negeri, Saatnya Disabilitas Berbicara Lewat Karya,” HARSA NTB tampil sebagai simbol harapan baru sekaligus wadah nyata bagi para difabel untuk berkarya, mandiri, dan diakui di tengah masyarakat.

Gubernur NTB yang hadir bersama Ketua TP PKK NTB, Sinta Agathia Iqbal, menyampaikan apresiasi mendalam atas inisiatif HARSA NTB. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya ingin memberikan bantuan sesaat, namun mencari pola dukungan jangka panjang yang membuat para difabel mampu berdiri di atas kakinya sendiri.

“Saya yakin saudara-saudara kita yang difabel adalah pribadi-pribadi terpilih. Mereka bukan orang yang kekurangan, melainkan mereka punya kelebihan yang luar biasa. HARSA NTB adalah salah satu bentuk upaya kita untuk menggali dan mengangkat kelebihan itu,” ujar Gubernur Iqbal.

Gubernur Iqbal juga menyebut HARSA NTB sebagai pelopor yang telah membuktikan bahwa disabilitas bukanlah batas untuk berkarya. Ia menyoroti program pertanian atau farming yang diajarkan oleh HARSA NTB sebagai contoh konkret pemberdayaan yang membumi dan berkelanjutan.

“Apa yang dilakukan HARSA NTB dengan mengajarkan bertani kepada teman-teman difabel adalah langkah awal yang inspiratif. Ini bukti bahwa mereka bisa berdaya, berkarya, dan bahkan menginspirasi,” tambahnya.

Ketua HARSA NTB, Lalu Muhamad Saleh, menjelaskan bahwa HARSA hadir dari semangat akar rumput. Ia melihat banyak penyandang disabilitas yang memiliki bakat dan keinginan kuat untuk mandiri, namun masih terkendala akses dan wadah yang mendukung.

“HARSA NTB hadir sebagai ruang aman dan produktif bagi para difabel. Kami ingin memperjuangkan agar karya mereka tidak hanya berhenti di lingkaran kecil, tapi bisa dikenal dan diapresiasi luas oleh masyarakat,” ungkapnya.

Lalu Muhamad Saleh juga menegaskan bahwa misi HARSA NTB bukan sekadar membina, tapi benar-benar memperjuangkan hak untuk hidup mandiri dan bermartabat bagi setiap penyandang disabilitas.

Dengan diresmikannya HARSA NTB, provinsi NTB kini memiliki model pemberdayaan disabilitas berbasis masyarakat yang bisa ditiru dan dikembangkan di daerah lain. HARSA bukan hanya lembaga, tetapi simbol dari semangat inklusivitas dan harapan baru untuk masa depan yang lebih setara. (F3)

Ket. Foto:
Kegiatan peresmian Lembaga HARSA NTB di Lombok Barat. (Ist)

Transformasi Perumahan Jadi Strategi Utama Atasi Kemiskinan Ekstrem di NTB

Fitriah
-
0
Transformasi Perumahan Jadi Strategi Utama Atasi Kemiskinan Ekstrem di NTB

HarianNusa, Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya dalam mengubah wajah perumahan sebagai upaya strategis menghapus kemiskinan ekstrem. Dalam Rapat Koordinasi Perumahan dan Permukiman (Perkim) Provinsi NTB yang digelar di Ruang Rapat NTB Syariah pada Minggu (08/06), Gubernur NTB Muhammad Lalu Iqbal bersama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) RI, Dr. Fahri Hamzah, menyoroti pentingnya pendekatan transformasional dalam pembangunan perumahan.

Rapat tersebut menjadi ajang konsolidasi berbagai pihak untuk merumuskan langkah konkret penanganan kemiskinan ekstrem, dengan menempatkan program renovasi dan pembangunan perumahan bukan sekadar proyek fisik, melainkan sebagai instrumen perubahan sosial yang menyeluruh.

“Kita tidak mau lagi hanya memperbaiki rumah. Kita ingin ada transformasi sosial. Rumah yang dibangun atau direnovasi itu harus berdampak pada kehidupan penghuninya secara menyeluruh,” tegas Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal.

Ia menekankan bahwa pembangunan rumah di kawasan kumuh harus dilakukan dengan pendekatan komunitas. Bukan hanya membangun dinding dan atap, tetapi juga menciptakan lingkungan yang sehat dan produktif dengan ruang sosial bersama, sanitasi layak, dan MCK kolektif.

“Kalau rumahnya bagus tapi lingkungannya tetap kumuh, anak-anak tidak punya ruang bermain, dan sanitasi buruk, itu bukan solusi. Kita ingin masyarakat bisa berdiri di atas kakinya sendiri dalam satu tahun,” imbuhnya.

Selain itu, Gubernur juga menyoroti pentingnya sertifikasi kepemilikan rumah dan pemetaan potensi ekonomi warga. Menurutnya, pemahaman terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat adalah bagian tak terpisahkan dari program pembangunan terpadu agar warga tidak kembali miskin setelah menerima bantuan.

Sementara itu, Wamen PKP Dr. Fahri Hamzah menyatakan bahwa rumah bukan sekadar tempat tinggal, melainkan aset ekonomi yang bisa menjadi titik awal perubahan hidup warga miskin.

“Rumah itu bukan cuma tempat berteduh, dia adalah aset. Kalau kita bantu masyarakat punya rumah yang baik dan bersertifikat, dia punya jaminan untuk masuk ke dunia usaha,” ujarnya.

Fahri mendorong agar intervensi pemerintah tak hanya fisik, tapi juga mencakup aspek legal formal dan produktivitas ekonomi. Menurutnya, rumah yang layak dan bersertifikat dapat menjadi jaminan untuk mengakses modal usaha, bahkan untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan.

“Kalau rumahnya bagus, dia bisa jualan kopi, bikin salon, usaha rumahan lainnya. Rumahnya jadi tempat produksi,” jelas Fahri.

Rapat koordinasi ini menjadi penanda arah baru kebijakan perumahan di NTB, yakni menjadikan rumah sebagai pusat perubahan sosial dan ekonomi. Transformasi perumahan kini tak lagi hanya soal fisik, tapi tentang membuka jalan keluar dari kemiskinan.

Ket. Foto:

Rapat Koordinasi Perumahan dan Permukiman (Perkim) Provinsi NTB yang digelar di Ruang Rapat NTB Syariah pada Minggu (08/06), (Ist)

Big Data untuk Perencanaan Pembangunan di Lombok Barat

Fitriah
-
0
Big Data untuk Perencanaan Pembangunan di Lombok Barat

HarianNusa, Mataram – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menggelar kegiatan Webinar dengan tema Inovasi Big Data Untuk Perencanaan Strategis dan Pengambilan Keputusan di Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan ini dilaksanakan rabu, 4 Juni 2025 melalui zoom meeting. 

Hadir sebagai narasumber Asisten 3 Setda Lombok Barat Fauzan Husniadi, Andrari Grahitandaru, Perekayasa Ahli Utama dari BRIN, dan Nimas Ayu Untariyati, Perekayasa Ahli Madya dari Pusat Riset Sains Data dan Informasi BRIN. Dalam kesempatan ini Asisten III setda Lombok Barat didampingi oleh Kadis Kominfotik Lombok Barat Maad Adnan dan Kepala Bidang Aptika Sumirah.

Dalam pemaparannya Asisten 3 Setda Lombok Barat Fauzan Husniadi mengatakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat menjadikan data sebagai rujukan utama dalam perencanaan.  Semua harus berbasis data. Hal ini sesuai dengan arahan dan instruksi Bupati dan wakil Bupati Lombok Barat. Ia mengatakan Pimpinan Daerah ingin agar perencanaan yang dilakukan benar benar matang sehingga hasilnya bisa maksimal dan dapat diukur. Salah satu langkah yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan inovasi big data sebagai dasar dalam melakukan perencanaan. 

“Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sedang mengembangkan inovasi big data sebagai rujukan utama dalam perencanaan strategis dan pengambilan keputusan,” ujarnya. 

Fauzan Husniadi melanjutkan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat saat ini telah memanfaatkan data secara progresif untuk mendukung perencanaan pembangunan. Dengan Big Data, Pemerintah berusaha agar kebijakan yang diambil benar-benar berdasarkan kondisi riil masyarakat dan mampu menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Hal ini juga akan mempermudah dalam mengukur keberhasilan pembangunan yang dilakukan. 

“Tentu inovasi big data ini sebagai langkah maju dalam melakukan perencanaan, pemetaan hingga melihat keberhasilan pembangunan atau intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah,” ujarnya.

Sementara itu Perekayasa Ahli Utama Pusat Riset Sains Data dan Informasi (PRSDI) – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andrari Grahitandaru, mengungkapkan empat aspek utama dalam pemanfaatan data pemerintah digital yang akan dinilai dan menjadi bagian dari indeks pemerintah digital mulai 2026. empat aspek utama dalam pemanfaatan data pemerintah digital. Pertama, manajemen data. Kedua, pengelolaan data. Ketiga, pemanfaatan big data, data analitik, dan business intelligence. 

Kemudian terakhir, bagaimana instansi pusat dan pemerintah daerah melaksanakan keamanan data pribadi sesuai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. “Bagaimana setiap instansi pusat dan pemerintah daerah memanfaatkan data dalam pemerintah digital?,” tuturnya.

Ia melanjutkan setiap instansi pusat dan pemerintah daerah wajib menyediakan data sesuai tanggung jawabnya, ditampilkan dalam portal satu data instansi atau dashboard untuk dibagi, kemudian menggunakan atau memanfaatkan data instansi lain namun harus ada penandanya. Serta yang terakhir, interoperabilitas atau berbagi pakai itu harus dilewatkan melalui sistem penghubung layanan pemerintah (SPLP), baik di lingkup internal atau eksternal. 

Di akhir, Andrari mengemukakan bahwa dukungan teknologi apapun, teknologi big data, data analitik dan business intelligence ini tidak akan bisa terwujud kalau tidak kolaborasi. Kolaborasi dalam sistemnya, maupun kolaborasi datanya. “Bahwa data itu bukan milik sendiri, tetapi untuk dimanfaatkan lembaga lain, baik antar unit kerja internal dan eksternal antar instansi. Itulah tujuan kita saat ini untuk mewujudkan pemerintahan digital,” pungkasnya.

Sementara Nimas Ayu Untariyati, Perekayasa Ahli Madya Pusat Riset Sains Data dan Informasi (PRSDI) – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengatakan terdapat tiga tantangan AI dan big data yang dapat dirinya susun.  Pertama yakni tantangan infrastruktur digital. Penerapan Big Data dan AI membutuhkan infrastruktur digital yang kuat, namun Indonesia masih menghadapi keterbatasan dalam hal konektivitas, kapasitas penyimpanan data, dan interoperabilitas antar instansi pemerintahan. Kedua, tantangan regulasi dan etika. Regulasi tentang penggunaan AI dan big data dalam layanan publik masih terbatas sehingga meningkatkan risiko penyalahgunaan data dan menimbulkan kurangnya kepercayaan masyarakat. Nimas menambahkan adanya peluang untuk smart governance, yaitu penerapan AI dan big data dapat mempercepat transformasi menuju pemerintahan cerdas (smart governance) yang lebih efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 

Ia juga menyebutkan, big data analytics memberikan potensi besar untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan publik yang berbasis bukti (evidencebased policy making). “Tantangan SDM serta partisipasi masyarakat, Adopsi teknologi tidak hanya tergantung pada infrastruktur dan regulasi, tetapi juga pada kapasitas sumber daya manusia serta partisipasi aktif masyarakat dalam ekosistem bagi e-Government,” jelas Nimas.

Kepala Dinas Kominfotik Lombok Barat Maad Adnan mengatakan kegiatan ini sangat positif dan produktif Karena membahas tentang inovasi big data Lombok Barat. Melalui kegiatan ini diharapkan peserta yang mengikuti secara zoom dapat memperoleh gambaran tentang pentingnya big data untuk perencanaan pembangunan. Selain itu terkait dengan inovasi big data dan tantangannya kedepan serta  aspek yang ada dalam pemanfaatan data digital. 

Maad melanjutkan inovasi ini diharapkan dapat menjadi   kekuatan utama Lombok Barat dalam merencanakan pembangunan sehingga tepat sasaran dan efektif. “Kegiatan ini luar biasa dan kami apresiasi kolaborasi dari BRIN dalam mengangkat inovasi big data Lombok Barat. Kami berharap agar inovasi ini bermanfaat bagi kita semua,” harapnya. (F3)

Ket. Foto:

Webinar inovasi big data untuk perencanaan pembangunan. ( Ist)

Semangat Berkurban,  Polresta Mataram Sembelih 12 Ekor Sapi dan 3 Ekor Kambing

Fitriah
-
0
Semangat Berkurban,  Polresta Mataram Sembelih 12 Ekor Sapi dan 3 Ekor Kambing

HarianNusa, Mataram – Dalam semangat perayaan Hari Raya Idul Adha 1446 H/2025 M, Polresta Mataram menggelar kegiatan penyembelihan hewan kurban dan pendistribusian daging kurban bagi masyarakat yang berhak menerima. Proses penyembelihan berlangsung di Markas Polsek Gunungsari, Sabtu (07/06/2025).

Sebanyak 12 ekor sapi dan 3 ekor kambing disembelih sebagai wujud rasa syukur dan kepedulian sosial jajaran Polresta Mataram dalam menyambut Idul Adha. Daging kurban kemudian didistribusikan kepada warga melalui peran aktif Bhabinkamtibmas di wilayah masing-masing.

Kapolresta Mataram AKBP Hendro Purwoko, SIK., MH., yang hadir langsung memantau proses penyembelihan dan pendistribusian, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat ikatan silaturahmi antara Polri dan masyarakat.

 “Penyembelihan hewan kurban ini merupakan wujud rasa syukur kita sekaligus bentuk kepedulian kepada masyarakat. Kami berharap, semangat berbagi ini dapat semakin mempererat hubungan antara Polri dengan masyarakat di wilayah hukum Polresta Mataram,” ujar Kapolresta.

Kapolresta menambahkan bahwa pendistribusian daging dilakukan secara terpadu dan terarah kepada masyarakat yang memang membutuhkan, dengan memanfaatkan jaringan Bhabinkamtibmas di tiap-tiap kelurahan dan desa.

Selain di Polsek Gunungsari, kegiatan serupa juga digelar serentak di Polsek jajaran, di mana masing-masing Polsek turut melaksanakan penyembelihan 1 ekor sapi di wilayahnya.

 “Momentum Idul Adha ini kami jadikan sarana untuk memperkuat hubungan emosional dan kebersamaan antara Polri dan masyarakat. Kami ingin keberadaan Polri benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan warga,” imbuh AKBP Hendro.

Kegiatan penyembelihan dan pendistribusian daging kurban tersebut turut dihadiri oleh seluruh Pejabat Utama (PJU) Polresta Mataram serta para perwira, yang bersama-sama terlibat aktif dalam prosesi kegiatan. (F3)

Ket. Foto:

Pembacaan doa pada kegiatan penybelihan hewan kurban di Polresta Mataram. (Ist)

1...345...1,176Halaman 4 dari 1,176
© Newspaper WordPress Theme by TagDiv
error: Content is protected !!