HarianNusa.com, Lombok Barat –
Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Barat, H. Moh. Taufiq meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) bersama masyarakat untuk serius menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2019.
Hal itu ditegaskannya saat membuka acara Forum Konsultasi Publik yang digelar Pemerintah Lobar melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Ballroom Hotel Jayakarta, Selasa (23/1/2018).
Taufiq mengingatkan OPD dalam menyusun kegiatan nantinya agar menyesuaikan dengan anggaran yang ada dan meminta untuk tidak membuat perencanaan melampaui anggaran.
“Mimpi terlalu tinggi, tapi uang tidak ada maka itu akan menjadi dokumen yang tidak bisa kita pakai. Mari kita buat RKPD yang kira-kira sesuai dengan anggaran kita termasuk proyeksi anggaran tahun 2019,” pesannya.
Bukan tanpa alasan, hal tersebut dikatakannya berdasarkan pengalaman pengurangan dana perimbangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada semua daerah di Indonesia yang berakibat kepada banyaknya program yang kemudian dikurangi akibat hal tersebut.
Taufik juga mengapresiasi forum ini untuk dapat diikuti dengan seksama. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, maka forum ini menjadi arena perencanaan yang partisipatif dari masyarakat. Namun ia mengingatkan jangan sampai keterlibatan masyarakat ini hanya sebatas formalitas saja.
“Draf RKPD sekarang akan dipaparkan. Silahkan untuk memberi masukan dan saran karena ini adalah amanah dari Permendagri,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Lombok Barat, H. Baihaqi menjelaskan forum konsultasi publik digelar sebagai cara untuk memperoleh masukan dari para pemangku kebijakan (Kepala OPD), para tokoh agama, LSM dan organisasi lainnya. Tujuannya untuk menyempurnakan rancangan awal RKPD 2019 yang saat ini sedang dalam penyusunan.
“Goal dari forum konsultasi publik ini adalah tercipta kesepakatan antara pemangku kebijakan tentang indikator kinerja yang akan kita tetapkan untuk RKPD 2019 sebagai cikal bakal KUA-PPAS dan APBD 2019. Sehingga penganggarannya ada harmonisasi, ada sinkronisasi, ada Kolaborasi antara penganggaran kinerja SKPD dengan tujuan yang ingin dicapai, yakni indikator yang sudah ditetapkan,” jelasnya.
Disebutkan Baehaqi dari 35 indikator RPJMD 2014-2019, Pemkab Lobar baru dapat merealisasikan 85 persen dari total keseluruhan indikator.
“Untuk tahun 2018-2019 ini, Pemkab Lobar akan memfokuskan pada rata-rata lama sekolah dan penurunan kemiskinan. Tapi bukan berarti anggaran itu harus numpuk di situ. Karena mengentaskan kemiskinan kan tentu harus mendongkrak pertumbuhan yang lebih baik dan berkualitas. Karena dengan itu penyerapan tenaga kerja akan lebih banyak dan upah menjadi lebih baik,” pungkasnya. (f3)
