HarianNusa, Lombok Barat – Dalam sidang Paripurna DPRD Lombok Barat yang digelar pada Senin, 3 Maret 2025, Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ), menyampaikan pidato perdana yang menegaskan visi dan misinya dalam memimpin daerah selama lima tahun ke depan. Dengan mengusung prinsip gerak cepat dan berbasis data, Bupati LAZ berkomitmen membawa Lombok Barat menuju kemajuan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Dalam pidatonya, Bupati LAZ menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak bisa dicapai tanpa dukungan penuh dari berbagai pihak. Kolaborasi dan kebersamaan menjadi kunci utama untuk memastikan semua program dan kebijakan dapat berjalan efektif.

"Kami mohon dukungan dari semua pihak agar cita-cita kita untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dari desa dapat terwujud. Bersama, kita akan membangun Lombok Barat yang maju, mandiri, dan berkeadilan," ujarnya.

Bupati LAZ merinci lima misi utama yang akan menjadi fondasi pembangunan Lombok Barat selama masa kepemimpinannya:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing global dan berkarakter.

2. Mendorong transformasi ekonomi berkelanjutan melalui diversifikasi ekonomi dan hilirisasi sumber daya unggulan.

3. Memperkuat ketahanan keluarga, sosial, dan budaya berbasis kearifan lokal.

4. Mewujudkan infrastruktur yang merata dan berkeadilan guna mendukung pertumbuhan daerah.

5. Membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka dan kolaboratif, memastikan transparansi serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Bupati LAZ menegaskan, bahwa visi dan misi tersebut telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan segera dibahas bersama DPRD. Dengan perencanaan yang matang dan eksekusi yang tepat, ia optimistis Lombok Barat dapat mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan.

Untuk merealisasikan visi dan misi tersebut, Bupati LAZ juga menyiapkan sembilan aksi prioritas yang akan menjadi program utama pemerintahannya. Aksi-aksi ini akan difokuskan pada peningkatan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta reformasi birokrasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pidato Bupati LAZ mendapat sambutan hangat dari seluruh peserta sidang Paripurna DPRD. Acara serah terima jabatan (Sertijab) dari Pj. Bupati kepada Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat berlangsung lancar dan khidmat, menandai awal kepemimpinan baru yang diharapkan membawa perubahan positif bagi masyarakat.

Dengan komitmen untuk membangun Lombok Barat yang lebih maju, mandiri, dan berkeadilan, Bupati LAZ mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi demi kemajuan daerah. "Mari kita satukan hati dan semangat untuk membangun Lombok Barat agar lebih sejahtera dan berdaya saing," pungkasnya. (F2)

Ket. Foto:

Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini bersama Wakil Bupati Hj. Nurul Adha saat menghadiri Serah terima jabatan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Lombok Barat. (Ist)

HarianNusa, Lombok Barat – Bupati Lombok Barat H.Lalu Ahmad Zaini (LAZ) meminta kepada semua pejabat Lobar untuk bekerja maksimal dan berbasis data. Hal ini disampaikan dalam rapat pimpinan perdana dibawah kepemimpinan Bupati H.Lalu Ahmad Zaini dan Wakil Bupati Hj. Nurul Adha, Senin 3 Maret 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh Sekda Lobar H.Ilham, para asisten, staf ahli, kepala OPD, Sekretaris OPD, Kepala Bagian, Kepala Bidang dan pejabat fungsional Madya.

Dalam arahannya Bupati menyampaikan peringatan keras kepada semua jajarannya agar bekerja dengan serius dan berbasis data. Ia mengatakan semua kebijakan manajemen kepegawaian dilakukan berbasis kinerja. Karenanya ia meminta semua kepala OPD bekerja maksimal dan sesuai dengan tupoksi serta target kinerja yang telah ditetapkan. Bupati LAZ dalam kesempatan ini juga menyampaikan hal yang tegas yaitu apabila kepala OPD dan pejabat lainnya tidak mampu bekerja sesuai target kinerja dapat mengundurkan diri.

"Silahkan bagi bapak ibu pejabat yang tidak mampu dan tidak bisa bekerja sesuai dengan target kinerja dapat mengundurkan diri karena kita harus bisa berlari untuk melakukan perubahan di Lobar," tekannya.

Bupati LAZ mengatakan langkah tegas ini dilakukan agar ada peningkatan kinerja di birokrasi Lobar. Hal ini agar ada perubahan mendasar di Lobar untuk dapat mewujudkan harapan harapan yang dititipkan masyarakat kepada pasangan Lazadha. LAZ menekankan pentingnya semua pejabat untuk menguasai tupoksinya agar dapat bekerja maksimal. Ia juga meminta semua pejabat bekerja keras dan berbasis data dalam mewujudkan Lombok Barat maju, mandiri dan Berkeadilan. "Tentu kita harus berlari dan bekerja keras untuk mewujudkan Lobar maju, mandiri dan berkeadilan. Kita harus bersama sama dan berkolaborasi untuk mewujudkan harapan harapan masyarakat Lobar untuk sejahtera dari desa," ujarnya.

Kegiatan Rapat Pimpinan ini merupakan rapat pimpinan perdana Bupati dan wakil Bupati Lobar usai dilantik secara serentak oleh presiden Prabowo Subianto 20 Februari 2025 dan retret kepala daerah di magelang 21 hingga 28 Februari 2025 lalu. Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan semangat para pejabat untuk bekerja maksimal dan berbasis data. (F2)

HarianNusa, Lombok Barat – Bupati Lombok Barat H.Lalu Ahmad Zaini (LAZ) tiba di Lombok Barat, Sabtu, 1 Maret 2025, setelah sebelumnya mengikuti retreat kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah usai dilantik secara serentak oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara 20 Februari 2025 lalu.

Kedatangan Bupati LAZ disambut oleh Wakil Bupati Lobar Hj. Nurul Adha, Sekda Lobar H.Ilham, para asisten, staf ahli, Kepala OPD, Tokoh agama, dan tokoh masyarakat Lobar. Kedatangan orang nomor satu di Lombok Barat itu disambut dengan kegiatan Dzikir dan Doa di Pendopo Bupati Lobar.

Dalam sambutannya Bupati LAZ menyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan dari berbagai pihak. Ia berharap sambutan ini menjadi semangat yang besar dalam mewujudkan Visi misi yang sudah dirumuskan yaitu mewujudkan Lombok Barat yang maju, mandiri dan Berkeadilan dengan program utama sejahtera dari desa.

"Kami sampaikan terima kasih dan kami bersama wakil bupati Lobar berharap agar semangat ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua untuk mewujudkan berbagai harapan yang telah dititipkan kepada kami berdua," ujarnya.

Bupati LAZ mengatakan untuk membangun Lobar membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Cita cita besar dirinya bersama wakil Bupati Lobar ingin mewujudkan masyarakat Lombok Barat yang sejahtera dari desa. Tentunya ikhtiar ini akan sulit diwujudkan tanpa adanya kolaborasi dan dukungan dari semua lapisan masyarakat Lombok Barat. Karenanya ia meminta semua masyarakat untuk bahu membahu dan berkolaborasi membangun Lobar.

"Mari kita kuatkan semangat Kolaborasi dan kebersamaan serta kekompakan dalam membangun daerah kita tercinta ini. Dengan kekompakan dan kebersamaan semua yang kita hajat kan insya Allah dapat terwujud," tekannya.

Kegiatan Dzikir dan doa ini diharapkan dapat mendatangkan keberkahan dan kesuksesan bagi pasangan Lazadha dalam memimpin Lobar. Masyarakat berharap pasangan Lazadha dapat mensejahterakan masyarakat Lobar. Kegiatan ini berjalan dengan lancar dan penuh dengan suasana kebersamaan. (F2)

Ket. Foto:
Bupati Lombok Barat H.Lalu Ahmad Zaini tiba di Pendopo Bupati Lombok Barat. Ia mengajak semua pihak berkolaborasi dan bersama2 membangun Lombok Barat. (Ist)

HarianNusa, Lombok Barat – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lombok Barat terus menunjukkan komitmennya dalam
memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) masyarakat. Selama bulan Ramadhan 1446 H, Disdukcapil Lobar mengambil langkah berbeda dengan menambah jam pelayanan ekstra pada sore hari menjelang berbuka puasa.

Kepala Dinas Dukcapil Lombok Barat, H. Saeful Ahkam S, Ag., M. Hum., mengungkapkan, panduan kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat merujuk pada
Surat Edaran Bupati Lombok Barat Nomor 000.8/1/Setda/URG/2/2025, yang mengatur jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pembelajaran di satuan pendidikan pada bulan suci Ramadhan 1446 H.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pelayanan publik di Dukcapil tetap berlangsung pada lima hari kerja, yakni Senin – Kamis, dengan jam kerja dari pukul 08.00 WITA – 15.00 WITA. Sementara pada hari Jumat, pelayanan diperpanjang hingga pukul 15.30 WITA, disertai waktu istirahat solat Jumat yang lebih panjang.

“Berdasarkan surat edaran Bupati, kami tetap melaksanakan pelayanan dengan total jam kerja 35,5 jam per minggu, yang setelah dikurangi waktu istirahat menjadi 32,5 jam kerja per minggu. Namun, kami memahami kebutuhan masyarakat untuk lebih fleksibel, terutama selama Ramadhan,” ujar Ahkam, Jumat, (28/2) dihubungi melalui WhatsApp.

Dalam dua Minggu terakhir, Dinas Dukcapil Lombok Barat melakukan survei terhadap 485 responden, dan hasilnya menunjukkan bahwa lebih dari 50% masyarakat menginginkan adanya pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) pada sore hari, menjelang waktu berbuka puasa. Dari survei tersebut, sebanyak 253 responden (52%) menyatakan harapannya untuk dapat mengakses layanan Adminduk pada sore hari.

"Melihat hasil survei tersebut, kami memutuskan untuk menambah jam ekstra pelayanan pada sore hari, khususnya menjelang buka puasa. Kami ingin memberikan kesempatan bagi masyarakat yang memiliki kesibukan di siang hari untuk tetap bisa memanfaatkan waktu sore untuk urusan administrasi kependudukan," lanjut Ahkam.

Adapun waktu pelayanan langsung kepada masyarakat dimulai pada pukul 08.30 WITA, dengan tambahan waktu 30 menit sebelumnya untuk persiapan peralatan dan sistem operasional. Dengan adanya penyesuaian jam kerja dan penambahan jam pelayanan sore hari, Dinas Dukcapil Lombok Barat berharap masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan yang mereka butuhkan, terutama selama bulan Ramadhan yang penuh berkah ini.

Ahkam juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Lombok Barat untuk memanfaatkan waktu pelayanan yang telah disediakan. "Kami siap melayani kebutuhan administrasi kependudukan selama bulan Ramadhan. Semoga ini dapat mempermudah masyarakat dalam menjalankan urusan administrasi mereka dengan lebih fleksibel," tutup Ahkam.

Dengan penambahan jam pelayanan ini, Dinas Dukcapil Lombok Barat berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, terutama dalam mendukung kebutuhan administratif di tengah bulan suci Ramadhan. (F4)

Ket. Foto:
1. Kepala Dinas Dukcapil Lombok Barat H. saeful Ahkam (tiga dari kiri) saat menyerahan Hasil Pelayanan Adminduk di Desa Persiapan Pengantap, Sekotong. (Ist)

2. Suasana pelayanan Adminduk di kantor Dinas Dukcapil Lombok Barat. (Ist)

HarianNusa, Lombok Barat – Menjelang Ramadhan, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Lombok Barat melalui Dinas Ketahanan pangan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM). Kegiatan ini digelar di desa Tempos, Kecamatan Gerung, Rabu 26 Februari 2025. Hadir dalam kegiatan ini Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan H. Suherman, Kepala Desa Tempos Sudirman, Perwakilan OPD dan masyarakat Tempos.

Dalam kesempatan tersebut, Plt Kadis Ketahanan Pangan Lombok Barat H. Suherman mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan berbagai kebutuhan pokok jelang bulan suci ramadhan. Hal ini agar masyarakat tidak khawatir terhadap ketersediaan stok pangan dan kebutuhan pokok. Hal ini juga untuk mencegah terjadinya panic buying di masyarakat.

"Kegiatan ini kita hajat kan untuk mencegah terjadinya inflasi jelang bulan suci ramadhan. Kita berharap agar kegiatan ini dapat mengendalikan harga di masyarakat," ujarnya .

H. Suherman mengatakan TPID Lombok Barat terus bergerak cepat untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan harga kebutuhan pokok. Salah satunya melalui kegiatan GPM yang diselenggarakan di semua kecamatan secara bergilir. Ia mengatakan dalam GPM ini dijual sejumlah kebutuhan pokok seperti beras, bawang, cabai, telur dan kebutuhan pokok lainnya. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Dinas Ketahanan pangan, dinas Pertanian, dinas perindag, dinas koperasi, dinas kelautan, Bulog dan berbagai pihak lainnya.

"GPM ini akan dilaksanakan di semua kecamatan secara bergilir. Kami berharap agar GPM ini dapat meringankan beban masyarakat dan menjaga stabilitas harga dan pasokan jelang bulan suci ramadhan," harapnya.

Sementara itu Kepala Desa Tempos Sudirman mengapresiasi kegiatan GPM ini. Ia mengatakan kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat karena tersedianya barang kebutuhan pokok dengan harga yang relatif terjangkau. Ia berharap agar kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan setiap saat agar memudahkan masyarakat.

"Kami berterima kasih kepada pemerintah daerah dalam hal ini TPID bersama semua dinas terkait sehingga GPM ini dapat terlaksana dan berjalan dengan baik," ujarnya.

Kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar. Masyarakat terlihat antusias dalam membeli barang kebutuhan pokok di GPM ini. (F2)

Ket. Foto:
Kegiatan pasar murah di Desa Tempos, Gerung, Lombok Barat. (Ist)

HarianNusa, Lombok Barat – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Diskominfotik menggelar kegiatan peningkatan kapasitas statistik sektoral. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 25 Agustus 2025, di ruang rapat Bappeda Lombok Barat.
Hadir dalam kegiatan ini Kadis Kominfotik Lombok Barat Ahad Legiarto, Kabid Statistik Sektoral Lombok Barat, Perwakilan BPS, Kabid Litbang Renbang Bappeda Lobar, serta Perwakilan OPD.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kominfotik Lombok Barat Ahad Legiarto mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan untuk mensosialisasikan informasi terbaru terkait Aplikasi e-Walidata serta memberikan pemahaman kepada OPD selaku Produsen Data terkait dengan e-Walidata. Ia mengatakan
Keluaran yang di harapkan dari kegiatan ini adalah OPD selaku Produsen data dapat memahami peraturan yang mendasari penerapan aplikasi e-Walidata serta dapat menerapkan penggunaan aplikasi e-Walidata dengan baik.

"Sehingga kedepannya OPD dapat menyediakan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan," ujarnya.

Lebih lanjut Ahad Legiarto menyampaikan, bahwa e-Walidata merupakan sistem infromasi yang dikembangkan dengan tujuan untuk mengelola, memvalidasi, dan menyebarluaskan data terkait pembangunan daerah. Selain itu ia mengatakan acuan yang digunakan dalam e-Walidata adalah menggunakan prinsip-prinsip dalam Satu Data Indonesia yang menjadi pedoman dalam mewujudkan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dibagipakaikan sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan peraturan BPS nomor 10 tahun 2023 tentang Standar Data Statistik.
Ia mengatakan data menjadi basis utama dalam perencanaan pembangunan dan pimpinan daerah dalam arahannya meminta semua OPD dapat bekerja berbasis data. "Karenanya kita harus dapat menyediakan data yang valid dan akurat agar dapat menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan," ujarnya.

Sementara itu Deny Arif Nugroho, ST., ME.,Kepala Bidang Litbang Renbang Bappeda Kabupaten Lombok Barat, selaku narasumber menyampaikan materi tentang Pengelolaan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD). Ia mengatakan, e-Walidata merupakan salah satu proses dalam sub Modul Informasi Pembangunan Daerah pada SIPD RI. Hal ini untuk menjamin data dan informasi yang valid sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah wajib menggunakan e-walidata dalam SIPD RI.

"Bappeda sebagai pengelola ewalidata dalam SIP RI dibantu oleh walidata dan produsen data. Kami berharap agar ini menjadi perhatian kita bersama," ujarnya.

Selanjutnya, narasumber dari badan Pusat Statistik, Muhamad Fariq Hidayat, S.Si, M.Stat. menyampaikan peran BPS dalam Statistik Sektoral Daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik terutama Pasal 29 ayat (1) dan (2) dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statisitk Nasional yang isinya mengenai Peran BPS dalam Statistik dalam Kelembagaan. BPS sebagai Badan Penyelenggara Statistik Dasar dan sebagai Koordinator SSN memalui Koordinasi Penyelenggaraan Statistik dan Pembinaan Statistik serta Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. "kami akan terus berkolaborasi bersama dalam mewujudkan data yang valid dan akurat," tekannya.

Kegiatan ini berjalan dengan lancar. Para peserta terlihat antusias mengikuti pelatihan ini. Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat dalam arahannya menekankan pentingnya kerja berbasis data sehingga diharapkan semua OPD dapat memberikan data yang akurat dan valid. (F4)

Ket. Foto:
Kepala Dinas Kominfotik Lombok Barat Ahmad Legiarto memimpin rapat peningkatan statistik data sektoral. (Ist)

HarianNusa, Lombok Barat – Anggota DPRD NTB H. Muhammad Jamhur melaksanakan kegiatan reses di Daerah Pemilihan (Dapil) 2 NTB yang meliputi wilayah Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara (KLU). Dalam reses kali ini, Jamhur menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat setempat yang disampaikan dengan penuh harapan akan perbaikan di berbagai sektor.

Salah satu masalah yang banyak disampaikan adalah anggaran pendidikan yang diharapkan tidak dipangkas. Hal ini dikhawatirkan akan menyebabkan pengurangan anggaran yang bisa berdampak pada kualitas pendidikan di daerah tersebut. “Anggaran pendidikan harus tetap menjadi prioritas. Kami berharap agar jangan sampai ada pemangkasan, agar dunia pendidikan tetap maju,” ujar Jamhur, yang juga anggota Komisi V DPRD NTB ini, Selasa, 25 Februari 2025.

Selain itu, Jamhur juga menyerap aspirasi dari para guru honorer di madrasah yang belum bersertifikasi. Masyarakat meminta pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran guna membantu kesejahteraan guru-guru tersebut. “Guru honor di madrasah, terutama yang non-sertifikasi, perlu perhatian lebih. Kami berharap pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran khusus untuk mereka,” tambah Politisi PKB NTB ini.

Dalam reses ini, Jamhur juga mencatat aspirasi terkait pemberian makan bergizi gratis. Masyarakat merasa bahwa program tersebut belum merata, terutama di daerah pelosok desa yang masih sulit dijangkau.

“Masyarakat mempertanyakan kenapa program makan bergizi gratis belum menyentuh hingga ke pelosok desa? Kami ingin program ini dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, terutama di daerah yang lebih terpencil,” kata Jamhur.

Masalah infrastruktur juga menjadi perhatian serius. Banyak jalan dan jembatan yang belum layak, sementara hujan deras beberapa waktu lalu telah mengakibatkan banjir dan tanah longsor. Hal ini semakin memperburuk kondisi akses transportasi di beberapa wilayah di dapilnya. “Banyak jalan yang belum diaspal dan jembatan yang rusak. Ini sangat mengganggu mobilitas warga. Kami berharap agar masalah infrastruktur ini bisa segera ditangani,” tegasnya.

Tak hanya itu, ia juga menerima keluhan para UMKM yang sulit mendapatkan akses modal. Menurut Jamhur, pentingnya bantuan modal untuk para pedagang kecil dan UMKM yang saat ini masih sangat membutuhkan dukungan. “Pedagang kecil dan UMKM adalah tulang punggung perekonomian daerah. Bantuan modal dan fasilitasi sangat dibutuhkan agar mereka bisa berkembang dan memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal,” ungkapnya.

Terakhir, Jamhur mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi masyarakat yang masih berada dalam kategori miskin ekstrem. Kondisi tempat tinggal mereka yang jauh dari kelayakan membuat kehidupan mereka semakin sulit. “Masih banyak masyarakat kita yang hidup dalam kemiskinan ekstrem. Lingkungan mereka jauh dari kelayakan dan ini menjadi perhatian serius untuk bisa diperbaiki,” tutupnya.

Jamhur berjanji akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat yang sudah disampaikan dalam reses ini agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait demi kemajuan daerah. Tentunya harus disesuaikan dengan kemampuan daerah dan visi misi gubernur NTB yang baru.

Diharapkan dengan kepemimpinan gubernur yang baru, NTB akan mengalami kemajuan yang lebih pesat dan mendunia. (F3)

Ket. Foto:
Anggota DPRD NTB Fraksi PKB dapil 2 Lombok Barat – KLU, HM. Jamhur saat melaksanakan kegiatan reses di wilayah dapilnya. (Ist)