HarianNusa, Lombok Barat – Dalam suasana penuh semangat dan kebersamaan, bertempat di halaman kantor DPD PKS Lombok Barat, para ketua DPC dan pengurus DPD telah melaksanakan Apel Hari Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 2023. Apel kemerdekaan yang digelar di kantor DPD PKS Lombok Barat ini menjadi momen berharga untuk menguatkan tekad dan semangat perjuangan dalam menghadapi tantangan politik yang akan datang.

Apel kemerdekaan tahun ini dipimpin oleh Halid Ali, sekretaris Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) DPD PKS Lombok Barat. Ketua DPD PKS Lombok Barat, Hj. Ummi Nurul Adha, yang juga menjabat sebagai wakil ketua DPRD Lombok Barat, tidak dapat hadir pada kesempatan tersebut karena sedang menghadiri Apel Hari Kemerdekaan bersama Bupati dan anggota legislatif DPRD Lombok Barat di Bencingah Agung Lombok Barat.

Dalam amanatnya, Halid Ali selaku inspektur upacara menyampaikan, “Tahun ini adalah tahun penentuan perjuangan PKS Lombok Barat untuk memenangkan PKS dalam pemilu yang akan datang. Jadi, kita harus terus merawat kekuatan dan perjuangan yang sudah kita lakukan, jangan sampai lalai karena Pemilu akan tiba sebentar lagi.” Ungkapan tersebut menegaskan tekad untuk terus memperjuangkan nilai-nilai dan tujuan partai dalam menghadapi tantangan politik yang semakin kompleks.

Dalam kesempatan terpisah, Ummi Hajjah Nurul Adha, yang juga merupakan tokoh kunci dalam struktur partai, menyampaikan, “Momentum hari kemerdekaan ini harus kita jadikan titik balik perjuangan kita untuk terus membela dan melayani rakyat. Biarkan rakyat merasakan kerja-kerja nyata kita hingga mereka tergerak untuk ikut memenangkan PKS di pemilu yang akan datang.” Pernyataan ini menunjukkan tekad partai untuk senantiasa berada di sisi rakyat dan menjadikan kesejahteraan mereka sebagai fokus utama.

Dengan semangat yang membara, para pengurus dan anggota PKS di Lombok Barat mengambil momentum Hari Kemerdekaan sebagai panggilan untuk terus mengokohkan perjuangan partai. Semua mata tertuju pada pemilu mendatang, di mana PKS Lombok Barat bertekad untuk meraih dukungan rakyat dan mengemban tanggung jawab dalam mewujudkan perubahan positif bagi masyarakat.

Sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan, apel di Kantor DPD PKS Lombok Barat ini tidak hanya sekadar seremonial, tetapi juga merupakan wujud komitmen partai untuk memajukan daerah dan mewujudkan visi dan misi yang telah diemban. Perjuangan PKS di Lombok Barat terus membara, dengan harapan bahwa semangat kemerdekaan ini akan terus menginspirasi dan mendorong langkah-langkah positif dalam perjalanan politik dan pelayanan masyarakat.

• Pilgub NTB, Ahyar Abduh Yakinkan Kesejahteraan Nelayan
• Bersama Pengungsi Gempa, TGB Rayakan Idul Adha
• Umi Nurul Adha Kampanyekan Hidup Sehat dengan Bersepeda
• Disdag NTB Gelar Pasar Murah Jelang Idul Adha 1440 H
• TNI AD Gelar Peringatan Hari Ibu dan HUT Kowad ke-56

HarianNusa, Lombok Barat – Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Lombok Barat menggelar diskusi dan tanya jawab dalam nomenklatur kegiatan "Jum’at Berajah", bertempat di aula pelayanan Kantor Dukcapil di Gerung, Jum’at (11/8/2023).

Kali ini, kegiatan yang diselenggarakan setiap Jumat sekali sebulan itu mengambil tema "Contrarius Actus dalam Adminduk dan Peristiwa Hukum".

"Kegiatan ini rutin dilakukan setiap bulan dalam rangka penguatan kapasitas pegawai di Dukcapil. Kompetensi dan kapasitas teknis para pegawai dan operator kita harus terus meningkat seiring dengan tantangan pelayanan," terang Kepala Dinas Dukcapil Lombok Barat Saepul Ahkam sesaat sebelum acara dimulai.

Tema kali ini, imbuhnya, diambil untuk menguatkan keberanian sekaligus kehati-hatian para operator dalam memberikan pelayanan.

Menurutnya, asas contrarius actus sebagai asas hukum ketatausahaan tidak serta merta membuat jajaran Dinas Dukcapil tidak berhati-hati dalam mengeluarkan dokumen kependudukan.

"Asas contrarius actus telah diperkuat dengan norma hukum Permendagri, sehingga menjadi dasar Dinas Dukcapil untuk menerbitkan, memperbaiki atau membatalkan dokumen. Permendagri dapat dirujuk untuk penerbitan dokumen adminduk, ataupun diskresi bisa dilakukan. Pada konteks itu asas contrarius actus dipraktikkan. Diperkuat dengan norma, maka unsur kepastian hukum sebagai syarat telah terpenuhi, untuk itu tetap harus mengedepankan ketelitian terhadap berkas dan SOP yang ketat," terang Taufan Abadi, dosen hukum di sebuah PTN di Mataram yang menjadi narasumber pada acara itu.

Di kesempatan yang sama, narasumber lainnya Ahmad Mustarudin Efendi yang sering mendampingi klien di pengadilan agama menyatakan bahwa asas itu tetap harus memperhatikan asas, norma, undang-undang, dan peraturan lainnya.

"Tema ini seakan menjadi tanda kegalauan dalam mengambil keputusan administrasi kependudukan. Padahal disinilah letak kekuatan dan payung para petugas dukcapil dalam menjalankan layanan kependudukan, karena asas ini spiritnya bagaimana layanan kependudukan betul-betul bisa memberikan layanan kepada masyarakat secara maksimal dalam rangka tertib administrasi kependudukan," terang Ame, panggilan akrabnya.

Asas ini, imbuh Taufan di kesempatan lain, akan memudahkan posisi pejabat administrasi memberikan pelayanan selama means area -nya seperti penyalahgunaan wewenang tidak terpenuhi.

"Agar memudahkan, masukan saya adalah agar Dukcapil membuat SOP khusus untuk memberi gambaran langkah teknis terhadap penerapan asas ini," ujar Taufan.

Jumat Berajah kali ini diikuti tidak hanya oleh jajaran Dinas Dukcapil. Dalam kesempatan kali ini, Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Rusditah bertindak menjadi Keynote Speaker. Selain Rusditah, anggota DPRD Munawir Haris, beberapa Kepala Kantor Urusan Agama, beberapa pengacara ikut hadir meramaikan diskusi itu. (HN)

Ket. Foto:
Kegiatan Jumat Berajah Disdukcapil Lombok Barat. (Istimewa)