HarianNusa.com – Memasuki bulan ke lima pascagempa Lombok, masyarakat terdampak mulai bangkit. Namun, kendala bayi atau anak-anak yang kekurangan gizi masih ditemukan.
Ini Kata Gubernur NTB Soal TKI Dijatuhi Hukuman Mati di Malaysia
HarianNusa.com – Seorang tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Lombok, Nusa Tenggara Barat dijatuhi dihukum mati di Malaysia.
HBK Ungkap Maju Caleg Atas Dorongan Prabowo Subianto
HarianNusa.com – Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, H. Bambang Kristiono (HBK) menggelar pertemuan dengan sejumlah awak media di Lombok
Lobar Raih Penghargaan Indeks Kelola APBD
HarianNusa.com-Menjelang akhir tahun, Kabupaten Lombok Barat meraih penghargaan Indeks Kelola bagi Pemerintah Daerah yang berprestasi dalam mengelola APBD di bidang pembangunan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan pembangunan ekonomi.
Penghargaan di Bidang Pembangunan Kesehatan diserahkan oleh Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Syarifuddin Udung kepada Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid di Ballroom, Djakarta Theater XXI, Jakarta Pusat, Rabu (28/11).
Penghargaan untuk Indeks Kelola APBD ini didasari oleh adanya fakta banyaknya daerah yang dianggap masih kurang efektif dalam mengelola APBD.
Heri Susanto, Chief Content Officer Katadata.co.id selaku penyelenggara menjelaskan bahwa penghargaan ini bertujuan untuk mendorong penggunaan APBD yang sejalan dengan agenda bangsa dan negara, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, juga untuk mendorong kompetisi diantara para pemimpin daerah dalam mewujudkan pengelolaan APBD yang efektif sekaligus untuk memberi apresiasi kepada mereka yang sukses mengelola APBD-nya.
“Dari hasil seleksi dan pengukuhan terhadap 508 kabupten/kota, kita melihat ada 66 daerah yang terpilih, dari Aceh hingga Papua. Mereka kami kelompokkan dalam empat kelompok. Kami melihatnya dari sisi IPM dan volume APBD. Dari hasil pengukuran kami, mereka telah berhasil dan efektif menggunakan APBD dan sesuai kebutuhan pembangunan dan berdampak signifikan di sejumlah bidang. Karena itu, mereka layak mendapat apresiasi dari prestasi ini,” ungkap Heri.
Selain menerima penghargaan, Fauzan Khalid secara khusus didaulat sebagai pembicara dihadapan para tamu undangan termasuk para kepala daerah se-Indonesia penerima penghargaan dan pejabat kementerian yang hadir dalam diskusi panel bersama Gumilang Aryo Sahadewo, pengajar FEB UGM yang terlibat dalam pembuatan model Indeks Kelola ini.
Dalam kesempatan itu, Fauzan Khalid berkesempatan berbagi strategi dan terobosan untuk mengatasi masalah kesehatan di Lombok Barat.
Masalah kesehatan nasional seperti kematian ibu neonatal maupun bayi masih terus terjadi setiap tahun, meskipun trend-nya menurun. Termasuk angka kasus stunting yang cukup tinggi di Indonesia.
Di Kabupaten Lombok Barat sendiri progress penurunan angka kasus stunting diakui pusat sangat baik.
Dari data Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan RI 2007, angka kasus stunting di Lombok Barat mencapai 49.8%.
Tahun 2013, angka itu turun menjadi 46.9% dan tahun 2016 menjadi 32%. Data terakhir, Agustus 2018 angka stunting turun menjadi 28%. Ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sangat baik menghadapi stunting.
Dari capaian itu, Pemerintah Pusat pun memilih Kabupaten Lombok Barat sebagai salah satu daerah percontohan dalam penurunan angka kasus stunting bersama 3 daerah lainnya se-Indonesia.
Katadata.co.id yang merupakan perusahaan media, data dan riset online yang terdiri dari para jurnalis dan periset berpengalaman selaku penyelenggara didukung lembaga Jari Ungu dan sejumlah ahli ekonomi indepenen, sebelumnya telah menyusun beberapa kategori Indeks Kelola yang merupakan Kinerja dan Efektivitas Pengelolaan APBD.
Pelibatan tim ahli independen untuk memastikan bahwa desain kegiatan dan metodologi dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan operasional. (f3)
TKI Asal Lombok Dijatuhi Hukuman Mati di Malaysia
HarianNusa.com – Seorang tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Lombok, Nusa Tenggara Barat dijatuhi dihukum mati di Malaysia.
Banyak Peminat, Produksi Panel Risha Lambat
HarianNusa.com – Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim), Ir. I. Gusti Bagus Sugiharta menyatakan hingga saat ini jumlah Kelompok Masyarakan yang sudah terbentuk dan siap membangun rumah sebanyak 950 kelompok yang mewakili 11 ribu Kepala Keluarga (KK).
Dari 11 ribu KK tersebut, lanjutnya, ada yang baru mulai mempersiapkan, ada yang sudah berjalan dan ada rumah yang sudah siap dihuni.
“Yang sudah siap dihuni jumlahnya kurang lebih 20 unit rumah,” jelasnya Jumat, (23/11) lalu.
Dijelaskannya, proses pembangunan rumah dalam satu kelompok masyarakat bisa memakan waktu 5-6 bulan baru bisa terselesaikan, sehingga penanganan sudah secara masif berjalan tapi progres untuk siap huni memang terbatas.
Dari tiga jenis rumah yakni risha, rumah konvensional, dan rumah kayu. Masyarakat lebih banyak memilih rumah risha padahal dilihat dari kemampuan produksi rumah risha sangat lemah. Secara proposional peminat rumah risha 45 persen, riko 30 persen dan rumah kayu 25 persen.
“Memang kita terus memacu secara kuantitas. Tentunya kami berharap masyarakat tidak terus menunggu model rumah risha, model-model rumah lainnya juga banyak, bisa rumah konvensional, rumah kayu, rumah baja juga bisa tergantung pilihan masyarakat. Jadi jangan menunggu rumah risha yang produksi panelnya terbatas sehingga masyarakat masih lama menunggu terbangunnya model rumah risha,” ungkapnya.
Ia mengakui produksi panel rumah risha sangat lambat dan lambatnya ini diharapkan pengusaha-pengusaha baik dari lokal maupun luar, BUMN terus aktif berperan dalam memproduksi panel-panel rumah risha.
“Anggaran dari pemerintah sudah siap namun tentunya anggara ini harus digelontorkan sesuai dengan kemampuan masyarakat menangani Pembangunan rumah tahan gempa ini,” terangnya.
Seperti diketahui alokasi anggaran sudah lebih dari 1 triliun digelontorkan oleh pemerintah namun disisi lain rumah yang sudah dapat dihuni ini kurang lebih 20 unit rumah.
“Sehingga inilah barangkali yang membuat terkesan lamban bahwa uang yang digelontorkan namun rumah yang siap dihuni sangat terbatas,” katanya.
Namun diakuinya, bahwa proses pembangunan hunian tetap bagi korban gempa ini memang cukup panjang. Mulai dari pembentukan Kelompok Masyarakat, kesepakatan model rumah yang akan dibangun, persiapan administrasi sampai tahap pelaksanaan kegiatan pembangunan. Proses-proses pembiayaan dilakukan dari kementerian keuangan melalui BNPB kemudian dilanjutkan ke BPBD kabupaten/kota terkait secara kontinu akan terus digelontorkan.
Verifikasi data pun terus berjalan namun tentunya dilakukan penajaman-penajaman kembali akan hasil-hasil yang akan dicapai. Ini masih dalam proses validasi.
“Kita sudah bertindak, per 1 Oktober jumlah data rumah yang terdampak gempa ini kurang lebih 216 ribu sekian. Nah angka ini yang kita pakai sampai saat ini. Pemerintah juga terus berupaya melakukan penambahan aplikator baik dari BUMN maupun dari pemerintah sendiri,” pungkasnya. (f3)
Lobar Kembali Meraih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik
HarianNusa.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) berhasil meraih penghargaan juara pertama sebagai Badan Publik Informatif Kategori Kabupaten/Kota pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2018.
Penghargaan ini menjadi yang kedua kali setelah sebelumnya di tahun 2017 Pemkab Lobar juga menjadi juara pertama pada kategori yang sama. Kali ini Pemkab Lobar berhasil unggul dari Kota Mataram, RSUD Provinsi NTB dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi NTB pada kategori ini.
Acara yang juga dihadiri Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah ini digelar setiap tahun untuk memonitor serta mengevaluasi kinerja institusi pemerintah, terutama dalam memberikan layanan keterbukaan informasi yang dibutuhkan oleh publik.
“Alhamdulillah kita mendapat juara pertama. Namun ada tiga catatan untuk diperhatikan, yaitu pengelolaan sumber daya manusia, sarana prasarana pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan masalah anggaran yang perlu diperhatikan karena mempertahankan juara itu jauh lebih sulit,” ungkap Sekda Lobar H. Moh. Taufiq usai menerima penghargaan di Ballroom Hotel Lombok Raya, Rabu (28/11/2018).
Taufiq menambahkan, penganugerahan yang diberikan oleh Komisi Informasi Provinsi NTB ini dimaksudkan agar PPID bisa memberikan transparansi dan akuntabilitas Badan Publik, sehingga membuka peluang partisipasi di masyarakat dalam pembangunan. Pentingnya keterbukaan informasi membuat masyarakat jadi semakin tahu tentang semua informasi untuk menjadi maju.
Sementara itu, Gubernur NTB, Zulkieflimansyah dalam kesempatan itu berharap melalui kerja keras Komisi Informasi ini dapat menghadirkan keterbukaan informasi publik di NTB.
Menurutnya Komisi Informasi saat ini sudah menjadi kebutuhan daerah sehingga pemerintah lebih terbuka di dalam melayani masyarakat.
“Membuat kinerja kita lebih dekat dengan masyarakat sehingga masyarakat lebih percaya pada pemerintah. Mudah-mudahan dengan kerja keras kita NTB gemilang di masa yang akan datang,” katanya.
Ajang Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik sendiri melombakan empat kategori, yakni kategori Badan Publik Kabupaten/Kota, kategori Instansi Vertikal, kategori Badan Publik OPD dan kategori Partai Politik (Parpol). (f3).
PKS Kembali Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 2018
HarianNusa.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali meraih penghargaan juara 1 (satu) Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2018 kategori Badan Publik Partai Politik, Selasa (28/11).
Penghargaan tersebut merupakan keempat kalinya yang secara berturut-turut sejak tahun 2015 diraih oleh PKS.
Acara yang digelar setiap tahun tersebut untuk mengevaluasi kinerja institusi pemerintah, terutama dalam memberikan layanan keterbukaan informasi yang dibutuhkan oleh publik.
Gubernur NTB, Zulkieflimansyah dalam kesempatan itu berharap melalui kerja keras Komisi Informasi (KI) ini dapat menghadirkan keterbukaan informasi publik di Nusa Tenggara Barat.
Menurutnya Komisi Informasi saat ini sudah menjadi kebutuhan daerah sehingga pemerintah lebih terbuka di dalam melayani masyarakat.
Sementara di tempat terpisah Ketua DPW PKS NTB, Abdul Hadi menyampaikan partai politik adalah wadah organisasi bagi sebagian masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mendapatkan informasi. Menurutnya, sebaiknya parpol modern kedepan terus bisa memerankan peran tersebut semakin baik.
“Alhamdulillah, lembaga kami masih dipercaya publik. Semoga kualitas dan kuantitas apa yang kami sampaikan lebih baik dari tahun sebelumnya. Dan menjadi motivasi kami untuk terus bisa lebih baik kedepannya,” ungkapnya. (f3)
DPD RI Desak Pembangunan Hunian di Lombok Dipercepat
HarianNusa.com – Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak pemerintah mempercepat pembangunan hunian tetap (Huntap)
DPRD dan Gubernur NTB Tandatangani Nota Persetujuan Rancangan APBD 2019
HarianNusa.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB bersama Pemerintah Provinsi NTB melakukan penandatanganan nota persetujuan terhadap Rancangan APBD tahun anggaran 2019 pada rapat Paripurna keempat DPRD NTB, Selasa (27/11).
Penandatanganan terasebut dilakukan oleh Gubernur NTB Zulkieflimasyah bersama empat pimpinan DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaedah selaku ketua DPRD NTB, Wakil Ketua TGH Mahali Fikri, Wakil Ketua Abdul Hadi, Wakil Ketua Lalu Wirajaya.
Sebelum penandatangan, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi NTB melalui juru bicaranya, H. Johan Rosihan, ST melaporkan turunan rancangan anggaran belanja terhadap 15 komitmen NTB Gemilang sebagai perwujudan 8 misi pembangunan NTB Gemilang dalam RAPBD tahun anggaran 2019.
Bidang pendidikan dan kesehatan dengan total anggaran Rp. 407.763.454.500 rupiah yang akan dibelanjakan untuk 1. Mengirim 1000 putra/putri NTB sekolah ke luar negeri; 2. Mengembangkan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan layanan posyandu yang berkualitas; 3. Memperkuat peran perempuan sebagai ujung tombak pembangunan, pendidikan dan kesehatan.
Bidang Pembinaan Ekonomi dan Industri dengan total belanja Rp.42.720.471.900 rupiah. Yang akan dipergunakan untuk mewujudkan komitmen: 1. Memudahkan modal dan akses keuangan bagi masyarakat; 2. Mengembangkan sains dan tekno industrial park serta rumah industri kreatif; 3. Mendorong pengembangan industri olahan dan menghadirkan industri permesinan.
Bidang Pembangunan Sosial dan Kebudayaan dengan total belanja Rp.19.166.700.000 rupiah, yang akan dipergunakan untuk mewujudkan komitmen: 1. Memantapkan Islamic Center sebagai pusat peradaban; 2. Mengembangkan NTB Care sebagai sistem penanganan masalah sosial darurat cepat tanggap; 3. Memfasilitasi pelayanan pada penyandang cacat dan masalah sosial; 4. Mendorong pesantren sebagai pusat gerakan perubahan sosial dan kultural.
Bidang Pedesaan dan Lingkungan, dianggarkan sebesar Rp.75.656.124.700 rupiah yang akan dipergunakan untuk: 1. Mendorong pengembangan desa wisata potensial dan BumDes potensial; 2. Mendorong penggunaan energi terbarukan dan menuntaskan kebutuhan air bersih, rumah layak huni, irigasi dan bendungan; 3. Pengembangan desa pesisir dan lingkar hutan yang produktif dan ramah lingkungan.
Pembangunan Pariwisata dianggarkan sebesar Rp.19.259.304.400 rupiah yang akan dipergunakan untuk mewujudkan komitmen: 1. Memperbanyak penerbangan domestik dan internasional; 2. Optimalisasi manfaat destinasi unggulan dan kawasan strategis (Mandalika dan Samota) untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Sehingga total belanja yang akan dianggarkan untuk mewujudkan 15 komitmen pembangunan dalam tahun pertama perwujudan NTB Gemilang adalah sebesar Rp.564.566.055.500 rupiah,” terang Johan saat membacakan laporan Banggar.
Selain memberikan laporan, Banggar juga menyampaikan 10 catatan, diantaranya,
secara keseluruhan pendapatan daerah pada APBD 2019 mengalami penurunan sebesar 1.91 persen yang dinilai karena masih lemahnya potensi terhadap analisa terhadap potensi pajak dan retribusi daerah, kurang optimalnya hasil pengelolaan aset dan lemahnya kinerja BUMD.
Permasalahan umum yang dihadapi dalam alokasi belanja pada APBD tahun 2019 adalah belum tercapainya keseimbangan antara belanja tidak langsung dengan belanja langsung
“Hal ini tidak boleh dibiarkan terjadi terus menerus. Selanjutnya hal ini harusenjadi konsen kita untuk kita perbaiki agar menjadi lebih baik,” kata Johan.
Catatan selanjutnya mengenai anggaran yang tersedia untuk rehab rekon pasca bencana yang tersebar di beberapa OPD terkait agar terlaksana sesuai rencana dan kebutuhan serta tahapan-tahapan yang telah ditetapkan, mengingat peristiwa bencana gempa bumi lalu sudah memasuki bulan ke tiga.
Sementara Gubernur NTB, Zulkieflimasyah dalam sambutan singkatnya menyampaikan harapan dengan penandatanganan nota persetujuan tersebut menggambarkan begitu baiknya sinergi dan komitmen bersama untuk mengabdi, melayani dan menghadirkan kualitas pemerintahan dan pembangunan yang baik di Nusa Tenggara Barat tercinta.
“Kami berharap, sinergi, kemitraan dan kerjasama ini terus menjadi semangat dan komitmen besar kita dalam mewujudkan berbagai akselerasi dan optimalisasi agenda pembangunan NTB di masa yang akan datang. Ini juga tuntutan dan kewajiban kita sebagai pejabat publik untuk bisa mewujudkan aspirasi masyarakat akan hadirnya pelayanan publik yang berkualitas,” ungkap gubernur NTB yang akrab disapa Doktor Zul itu. (f3)