HarianNusa.com – Baiq Nuril diputus enam bulan penjara dan denda Rp500 juta atau pidana tiga bulan apabila tidak membayar denda oleh Mahkamah Agung (MA) melalui putusan kasasi. Dia dijerat Pasal 27 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Baiq Nuril Minta Hukuman Ditunda Agar Dapat Rayakan Ultah Anak
HarianNusa.com – Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi terhadap Baiq Nuril atas kasus mendistribusikan dan mentransmisikan rekaman percakapan bernada pornografi.
Sejumlah Atraksi Ramaikan HUT ke-73 Korps Brimob Polri 2018
HarianNusa.com – Upacara Peringatan HUT ke 73 Korps Brimob Polri 2018 yang digelar Polda NTB diwarnai sejumlah atraksi dari berbagai satuan, bertempat di Mako Sat Brimob Polda NTB, Rabu (14/11).
Upacara dipimpin langsung oleh Kapolda NTB Irjen Pol Drs Achmat Juri M.Hum. Dihadiri oleh p Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, Danrem 162/WB, Danlanal, Danlanud, Forkopimda NTB, Jajaran TNI-Polri, Bhayangkari NTB dan sejumlah tamu undangan launnya.
Dalam kesempatan itu, Kapolda membacakan sambutan Kapolri Tito Karnavian yang menyatakan bahwa melalui berbagai penugasan, Brimob Polri telah menunjukkan kontribusi nyata yang bernilai penting bagi pemeliharaan stabilitas kamtibmas di Indonesia sebagai satuan elit Polrii.
Brimob berhasil dalam mendukung pengamanan Pilkada serentak 2018 pada 171 wilayah, pengamanan operasi ketupat 2018, maupun berbagai event international seperti Asian Games 2018, Asian Para Games 2018, dan IMF-World Bank Annual Meeting 2018.
“Brimob juga bergerak cepat dalam membantu penanganan korban bencana alam, baik di Nusa Tenggara Barat maupun bencana yang terjadi di Sulawesi Tengah,” kata Kapolda.
Lanjut Kapolda, Brimob juga berkontribusi dalam mendukung terlaksananya operasi penegakan hukum terhadap jaringan terorisme di Sulawesi Tengah dan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua, serta pengamanan berbagai aksi unjuk rasa dengan jumlah masa yang besar.
Torehan para personel Brimob di berbagai Event kejuaraan menembak dan penugasan lain di Luar Negeri telah membanggakan Polri.
Berbagai tantangan tugas ke depan yang akan segera dihadapi antara lain pelaksanaan operasi lilin 2018, serta pengamanan tahapan pemilu tahun 2019 yang saat ini tengah berlangsung yang memiliki karakteristik dan Potensi kerawanan yang khas karena antara Pileg dan Pilpres dilaksanakan secara bersamaan, sehingga berpotensi menimbulkan kompleksitas dalam tahap pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara.
“Keberhasilan-keberhasilan yang telah di torehkan Koprs Brimob sejalan dengan Motto “Sekali melangkah pantang menyerah, Sekali tampil harus berhasil” Dirgahayu Korps Brimob Polri ke -73, Brimob Jaya,” kata Kapolda mengakhiri sambutan Kapolri.
Acara Peringatan HUT ke 73 Korps Brimob Polri 2018 ini dirangkai dengan sejumlah atraksi dan stimulasi dari satuan personel Polri dan dilanjutkan dengan pemberian nasi tumpeng oleh Kapolda NTB dan Gubernur NTB kepada perwakilan anggota Brimob. (f3)
Pasca Gempa Lombok, Dompet Dhuafa dan Indocement Bangun Pusat Layanan Kesehatan
HarianNusa.com, Sambalia – Setelah menginisiasi bantuan berupa program pendirian Sekolah Darurat, juga pendampingan pendidikan pasca gempa Lombok pada Agustus lalu, Dompet Dhuafa kembali perkuat sinergi kemitraan bersama indocement. Bantuan kemanusiaan untuk Lombok terus mengalir pasca gempa yang melanda Lombok dengan skala 7 SR. Dompet Dhuafa bekerjasama dengan Indocement meresmikan pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) Sambelia., Lombok timur. Nusa Tenggara Barat.(Senin, 11/11).
“Terimaksih unuk semua program Dompet Dhuafa yang diterima dan telah diraskan oleh masyakat Kabupaten Lombok Timur. Saat ini rumah yang dibangun oleh pemerintahalam tahap pembangunan dan mudah mudahan 90 rumah sementara dari Dompet Dhuafa segera rampung sehingga masyarakat segera dapat pindah dari tenda ke rumtara mengingat musim hujan sudah tiba”, ucap M. Sabeth Abilawa Direktur Program Dompet Dhuafa Filantropi.
Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) dan Hari Bangunan Indonesia (HBI), Dompet Dhuafa bekerja sama dengan Indocement akan meresmikan empat pembangunan Puskesmas Pembantu. Kondisi problematika menyangkut kesehatan menjadi prioritas yang amat penting di masa recovery pasca gempa lombok, melihat hal itu, Dompet Dhuafa sebagai lembaga zakat yang bergerak dalam bidang kemanusiaan bersama, salah satunya dalam bidang kesehatan, berupaya keras membuat program-program pemberdayaan kesehatan masyarakat, melalui Pos Sehat.Pos Sehat Dompet Dhuafa dibentuk untuk menyelenggarakan upaya kesehatan dengan memaksimalkan keterlibatan masyarakat dan tidak berbayar. Upaya kesehatan tersebut diselenggarakan dengan memperhatikan keselarasan antara pelayanan kesehatan yaitu preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif Melalui Puskesmas Pembantu (Pustu), Dengan bertambahnya usia Layanan Kesehatan Cuma-Cuma Dompet Dhuafa (LKC) bertekad menumbuhkan kesadaran para pengungsi terhadap permasalahan kesehatan yang mereka hadapi. Kesadaran yang telah tumbuh menjadi modal awal dalam membangun inisiatif para pengungsi untuk bersama-sama memecahkan masalah kesehatan selama di tenda pengungsi.
Data BNPB per 10 September 2018 ini, akibat musibah yang terjadi, sebanyak 560 meninggal dunia, Dengan sebaran Kabupaten Lombok Utara 466 orang, Lombok Barat 40 orang, Lombok Timur 31 orang, Kota Mataram 9 orang, Lombok Tengah 2 orang, dan Kota Denpasar 2 orang. 3.540 fasilitas umum dan social rusak berat, 396.302 mengungsi, 1469 luka – luka dan 17.270 jiwa penerima manfaat. dan 1200 KK kini kehilangan tempat tinggal. Gempa ini menyebabkan 321 fasilitas kesehatan rusak dengan 26,48 persen di antaranya berada di Lombok Barat. Sementara 35,85 persen atau sebanyak 115 unit dialami oleh Pos Kesehatan Desa atau Poskedes. Lalu ada 86 Puskesmas dan 9 rumah sakit. Selain itu pengungsi tercatat 396.302 jiwa tersebar di ribuan titik. Sedangan sebanyak 83.392 rumah rusak berat,
Dompet Dhuafa dalam respon bencana gempa bumi Lombok, telah menurunkan tim rescue dari Disaster Management Center (DMC), Psychological First Aid, Dapur Umum, Dapur Keliling, Tenaga Medis seperti Dokter Spesialis Bedah dan Spesialis Penyakit Dalam, Dokter Umum, Perawat, Bidan, serta aktivis kemanusiaan lainnya. Selain kegiatan Dapur Keliling, terdapat Aksi Layanan Sehat (ALS), pendirian pos pengungsian, pendirian Dapur Umum, pembangunan MCK sementara, pembangunan Masjid sementara, inisiasi pendirian Sekolah Darurat, Sekolah Ceria, Layanan Dakwah, pengadaan pipanisasi untuk pengungsi korban gempa dan distribusi tandon air, serta Motor Kilat, yang berkeliling melayani kebutuhan kesehatan untuk mobilitas ke sejumlah wilayah terpencil, dan sulitnya medan karena akses terputus. Fraksi PKS Usulkan Nilai Tukar Petani Masuk Indikator Pembangunan
HarianNusa.com – Dalam pembahasan APBD 2019 sekaligus penyusunan draf RPJMD 2018-2023 Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS) mengusulkan agar NIlai Tukar Petani masuk ke dalam indikator pembangunan.
“Sederhananya, program kerja gubernur baru dikatakan sukses dan berhasil kalau di dalamnya menjamin kemakmuran petani mulai dari musim tanam hingga panen raya,” ungkap Ketua Fraksi PKS yang juga Ketua Komisi III DPRD Provinsi NTB, Johan Rosihan.
Menurut pria kelahiran Sumbawa itu, jika Nilai Tukar Petani masuk dalam indikator ekonomi dan pembangunan, maka mau tidak mau, hal tersebut akan memaksa pemerintah untuk lebih memperhatikan nasib para petani, menjamin ketersediaan kebutuhan pertanian dan sebagainya.
Sementara, Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalillah saat membacakan jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap RPJMD 2018-2023 pada rapat Paripurna DPRD NTB, Selasa (12/11) menyampaikan terkait dengan pembangunan pertanian, pada prinsipnya eksekutif akan mempertimbangkan usulan tersebut.
“Tetapi perlu diketahui bersama bahwa pembangunan pertanian sudah dilakukan dengan upaya maksimal dengan mempertimbangkan semua faktor produksi dan sumber daya alam pertanian,” katanya.
Lanjut wagub, dalam pembangunan pertanian inovasi teknologi sangat penting untuk meningkatkan produksi pertanian. Untuk itu adopsi teknologi pertanian terbaru oleh petani akan terus diupayakan oleh pemerintah selama lima tahun ke depan.
“Disamping itu pemerintah terus mendorong regenerasi petani dalam upaya keberlanjutan produksi pertanian di masa yang akan datang,” kata wagub. (f3)
(f3)
Bocah yang Ditilang dapat Sepeda Baru dari Polisi
HarianNusa.com – Sebuah video memperlihatkan dua bocah Tsanawiyah (setara SMP) di Lombok Timur menangis tersedu-sedu saat ditilang polisi lalu lintas di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
Gerindra Dorong Kritik Cerdas pada Pemerintah NTB
HarianNusa.com – Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, H. Bambang Kristiono (HBK) menegaskan, beragam kritik yang disampaikan para anggota dewan, baik di tingkat nasional maupun daerah harus disadari dan didasari sebagai fungsi kontrol
Tutup TMMD ke 103 Tahun 2018, Danrem Tegaskan Imunitas Bangsa
HarianNusa.com – Komandan Korem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., menutup TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 103 tahun 2018 di lapangan bola Desa Lambu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, Selasa (13/11).
Upacara penutupan dihadiri Bupati Bima Hj. Indah Damayanti Putri bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kabupaten Bima, Anggota DPR RI HM. Syafrudin, SE., Dandim sepulau Sumbawa, Musipka Lambu, Kepala Desa se Kecamatan Lambu, tokoh agama, tokoh masyarakat.
Kepala Staf TNI AD (Kasad) selaku Penanggung Jawab Operasional (PJO) dalam amanatnya yang dibacakan Danrem 162/WB menyampaikan semangat kebersamaan dan gotong royong yang terpancar disetiap wajah sekaligus cucuran keringat masyarakat dan aparat yang bersama-sama bekerja di lapangan selama kegiatan TMMD ke 103 merupakan kekuatan yang sangat besar dari segenap komponen bangsa.
“Semangat kebersamaan inilah yang sebenarnya merupakan hakikat dari kemanunggalan TNI dengan Rakyat, yang merupakan roh perjuangan bangsa dan akan terus kita bangun serta pelihara,” tegasnya.
Selain itu, Kasad dalam amanatnya juga menyampaikan tentang konsep imunitas bangsa.
“Imunitas Bangsa pada dasarnya merupakan wujud kepedulian dan keprihatinan TNI AD dalam memandang persoalan sosial, yang berakar dari perubahan sikap hidup dan pudarnya nilai-nilai luhur bangsa, seperti semangat untuk bersatu, menghormati perbedaan, pantang menyerah dan rela berkorban,” jelasnya.
Menurutnya, konsep pemikiran ini merupakan salah satu jawaban atas kondisi bangsa yang semakin rentan atas pengaruh buruk modernisasi dan globalisasi, sehingga lebih mementingkan pembangunan fisik dan melupakan pentingnya pembangunan nilai yang merupakan kunci kemajuan budaya suatu bangsa ditengah kompetisi global dewasa ini.
Mengakhiri sambutannya, Kasad selaku Penanggung Jawab Operasional TMMD menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Gubernur, Bupati/Walikota, Instansi Kementerian terkait khususnya kepada seluruh masyarakat yang telah bahu membahu bersama Prajurit TNI dalam mewujudkan pembangunan daerah yang menjadi sasaran TMMD ke 103 ini.
Adapun tema yang diusung pada TMMD ke 103 ini adalah “TNI Manunggal Rakyat dalam Mewujudkan Desa yang Maju, Sejahtera dan Demokratis”. Sejalan dengan visi Pemerintah Pusat melalui kebijakan “Membangun Indonesia dari pinggiran”.
Usai melaksanakan upacara penutupan, Danrem menyerahkan sembako dan memberikan hadiah kepada pemenang lomba Pramuka dan meninjau pasar murah dan pengobatan massal bersama Bupati Bima. (f3)
Paripurna DPRD NTB, Wagub Sampaikan Jawaban Gubernur Atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap RPJMD 2018-2023
HarianNusa.com – DPRD Provinsi NTB menggelar Rapat Paripurna dengan agenda jawaban gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap RPJMD 2018-2023, Senin malam (12/11).
Dalam jawaban gubernur yang dibacakan wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalillah, terkait saran dari Fraksi PKB dan Partai Hanura mengenai penyusunan RPJMD tahun 2018-2023 pada prinsipnya eksekutif sepakat bahwa penyusunannya berpedoman pada RPJMN 2015-2019, RPJPN 2005-2025, RPJPD NTB 2005-2025, dan RTRW Provinsi NTB 2009-2029.
Terkait perambahan hutan atau pembalakan liar yang disampaikan Fraksi PDI-P dan Fraksi Bintang Restorasi, wagub mengatakan pada prinsipnya eksekutif sependapat bahwa diperlukan akses strategis yang akan dilakukan oleh pihak eksekutif dan perlu dukungan legislatif kedepan adalah membuat regulasi tentang pengelolaan dalam bentuk peraturan daerah.
“Regulasi ini akan membantu dalam penanganan pelanggaran di bidang kehutanan sehingga memiliki dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan pengelolaan hutan,” kata wagub.
Untuk saran dari Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai PKS dan Fraksi Bintang Restorasi tentang rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana perlu didukung dengan peraturan yang jelas, eksekutif menyatakan setuju dalam hal ini sebagaiman telah tertuang dalam Pergub NTB Nomor 35 Tahun 2018 tentang rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi.
Saran dari Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai PKS terkait perlunya keterlibatan dan kolaborasi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan lima tahun ke depan, eksekutif menyatakan setuju.
Terkait dengan ketahanan keluarga yang menjadi perhatian Fraksi PKS dan Fraksi Partai Gerindra eksekutif akan memperhatikan dalam lima tahun mendatang dan menjadikan salah satu indikator kinerja utama dalam RPJMD 2018-2023.
Pertanyaan dari Fraksi Partai Golkar terkait target capaian RPJPD 2005-2025 menyatakan beberapa indikator yang dapat dijadikan landasan terkait kesejahteraan masyarakat yaitu pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, angka pengangguran, angka buta huruf, rata-rata lama sekolah, rasio elektrifikasi, akses air bersih, angka kematian bayi, angka kematian ibu, dan menurunkan prevalensi gizi kurang.
Terkait masalah lingkungan hidup, wagum menyampaikan, NTB belum memiliki regulasi tentang pengelolaan limbah B3 dan direncanakan akan dibuat dalam bentuk Peraturan Gubernur pada tahun 2019 mendatang sebagai landasan pembinaan dan pengelolaannya.
Terhadap pertanyaan Fraksi PDI Perjuangan terkait pemetaan daerah rawan bencana dapat dijelaskan bahwa pemetaan terhadap daerah-daerah yang rawan bencana terdapat dalam RTRW Provinsi NTB 2009-2029 yang saat ini sedang dalam revisi.
Sedangkan terkait dengan pendidikan dalam RPJMD 2018-2023 dapat dijelaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu komponen pembentukan IPM. Progres pendidikan selama tahun 2010-2017 telah terjadi peningkatan yang membanggakan.
Mengenai isu kesehatan dapat wagub menjelaskan bahwa derajat kesehatan diprentasikan dengan usia harapan hidup, yang mana pada tahun 2017 telah mencapai 65,55 tahun. Jika dibandingkan dengan tahun 2010 usia harapan hidup telah bertambah 1,75 tahun.
Terkait kekhawatiran Fraksi PPP terhadap program-program yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023 tidak dapat direalisasikan, Wagub menjelaskan bahwa eksekutif telah mempertimbangkan bahwa hanya program-program prioritas yang mendukung pembangunan visi misi pembangunan NTB yang sesuai dengan kemampuan viscal yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023.
Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah yang dipertanyakan Fraksi Bintang Restorasi, eksekutif menjelaskan bahwa intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah ditujukan untuk penguatan fiskal daerah dengan kata lain mengurangi ketergantungan dana transfer dari pemerintah pusat.
Sementara atas pertanyaan Fraksi PKS terkait terkait penyerapan anggaran, kedepan eksekutif akan mengangkat pejabat pengelola kegiatan yang dilaksanakan Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA ) tidak berdasarkan tahun anggaran namun berdasarkan kapan yang bersangkutan diangkat dan diberhentikan oleh PA/KPA. Sehingga pejabat pengelola anggaran terus mengawasi kegiatan tersebut.
“Persoalan selama ini adalah penyerapan anggaran selaras dengan percepatan penyediaan barang dan jasa,” kata wagub.
Terkait indikator kerja utama pada prinsipnya eksekutif sependapat dengan Fraksi Partai Demokrat.
Terkait dengan mitigasi bencana yang harus dilakukan sejak dini dan dimasukkan dalam kurikulum muatan lokal, eksekutif menyatakan setuju dengan Fraksi PAN.
Terkait profesional ASN yang dipertanyakan Fraksi Partai Gerindra, wagub menjelaskan bahwa dalam lima tahun ke depan profesionalisme ASN akan terus ditingkatkan sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 5 tahun 2015 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah no 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
“Ada beberapa langkah yang akan duterapkan antara lain pengisian jabatan pimpinan tinggi akan dilakukan dengan seleksi terbuka,” ujar wagub.
Terkait isu olahraga dalam RPJMD 2018-2023 menjadi misi keempat yaitu akselerasi peningkatan daya saing SDA sebagai pondasi daya saing daerah yang dijabarkan dalam strategi peningkatan pembinaan pemuda dan olahraga berprestasi dengan arah kebijakan meningkatkan kapasitas atlet dan pelatih serta meningkatkan ketersediaan sarana olahraga.
Sidang Paripurna DPRD NTB tersebut dihadiri keempat pimpinan dewan, Wakil Gubernur NTB, anggota dewan, sejumlah pimpinan OPD Lingkup Pemprov NTB, unsur TNI-Polri, awak media dan tamu undangan lainnya. (f3)
Bupati Lobar Buka Pelatihan Imam dan Khatib
HarianNusa.com – Bupati Lombok Barat (Lobar), Fauzan Khalid membuka acara Pelatihan Imam dan Khatib tahun 2018, di Aula Kantor Kemenag Lobar, Senin (12/11).
Kegiatan yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lobar ini diikuti 100 orang imam dan khatib di Lombok Barat.
Ketua MUI Lobar, TGH. Abdullah Mustafa dalam kesempatan itu menjelaskan, saat ini masih banyak pesan dalam khotib yang tidak tersampaikan kepada jamaah. Apalagi yang berkhotbah menggunakan bahasa Arab, terkadang yang khatib maupun jamaah sama-sama tidak mengerti isi khutbah yang disampaikan.
“Untuk itu perlu terus ditingkatkan kapasitas imam dan khatib,” ujarnya.
Meski demikian, ia bersyukur saat ini sudah banyak generasi muda yang sudah sekolah dan ikut aktif dalam kegiatan jum’atan.
“Syukurlah banyak generasi muda yang selama ini kurang ambil bagian dalam aktivitas jum’atan, sekarang sudah mulai aktif. Terutama yang sudah sekolah di madrasah,” jelasnya.
Terkait pelatihan imam dan khatib, Bupati Fauzan Khalid minta agar ke depannya kegiatan ini memakai sistem zonasi. Hal ini dimaksudkan agar semakin banyak da’i yang bisa ikut pelatihan ini.
“Para da’i kita sangat banyak. Kedepannya hendaknya pakai zonasi. Kalau bisa dibagi 3, utara, tengah dan selatan,” pintanya.
Kepada para peserta, bupati juga berpesan agar dalam berkhutbah, sang khatib mengisinya dengan materi yang sesuai dengan konteks kekinian. Termasuk juga bahasa yang dipakai khatib hendaknya menyesuaikan dengan tingkat intelektual masyarakat.
“Khotbah di kampung jangan banyak pakai istilah bahasa Inggris dan Arab. Orang ndak ngerti. Jadi, sesuaikan dengan kondisi,” ujarnya.
Masih terkait materi khutbah, bupati minta agar salah satu materinya berupa bahaya hoax. Materi ini menurutnya sangat penting agar jangan sampai masyarakat terlalu cepat percaya dan jangan ikut jadi bagian hoax. Sebab banyak konflik di masyarakat yang berawal dari hoax.
Ia juga mengingatkan, bahwa hoax di media sosial lebih berbahaya dari sekedar hoax dalam bentuk kata-kata lisan. Kalau sekedar kata-kata mungkin cepat bisa dilupakan. Tapi kalau sudah masuk media sosial, sampai 100 tahun pun akan bisa dibuka.
“Bayangkan bagaimana besar dosanya orang yang memfitnah dan menggibah lewat media sosial. Saya harap tuan guru bisa jadi bagian dalam menghilangkan hoax ini,” pintanya.
Yang tak kalah pentingnya, Fauzan juga mengingatkan para khatib terkait gaya, baik gaya tubuh maupun gaya bicara.
“Ini sangat penting diperhatikan agar jamaah tidak ngantuk,” pungkasnya.
Sekretaris Umum MUI Lobar, Ustad Marliadi, S.Ag, MA menjelaskan, tujuan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kualitas imam dan khatib. Selain itu ditujukan pula guna menyatukan persepsi tentang ke-NKRI-an dalam prinsip kehidupan.
Khatib dan mubaligh, lanjutnya, merupakan sosok yang mencerdaskan umat. Oleh karena itu diharapkan mereka tidak larut dan hanyut dalam euphoria terkait demokrasi akhir-akhir ini.
“Kita tetap berkomitmen menjadikan khatib dan mubaligh sebagai pencerah umat dalam mencintai negara,” katanya.
Kedepannya Marliadi berencana memberikan pelatihan untuk mubalighah juga.
“Saat ini kita sangat minim dai perempuan. Ini juga harus disentuh karena mereka punya komunitas yang besar juga,” kata Marliadi.
Untuk itu diharapkan support dari Pemkab Lobar. Bahkan tidak hanya itu, ia juga berharap MUI harus ada di semua kegiatan Pemkab. Misalnya di sektor pariwisata, karena saat ini ada program wisata halal maka MUI juga harus hadir di sana.
“Begitu pula dengan sektor lainnya seperti kesehatan, kehutanan dan lainnya,” jelas pimpinan Ponpes Tarbiyah Ikhlas Jembatan Kembar Timur itu. (f3)