Penanda tanganan fakta integritas rekapitulasi DPT (HarianNusa.com/f3)

HarianNusa.com, Mataram – Sejumlah santri dan pengurus salah satu pondok pesantren (ponpes) di Kecamatan Unter Iwis Kabupaten Sumbawa, NTB menolak untuk ikut Pemilu (Pemilihan Umum) tahun 2019. Hal ini disampaikan Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Syukri Rahmat saat acara pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu tahun 2019 di Mataram , Kamis (30/8).

Menurutnya bukan kali ini saja, di Pilkada NTB 2018 lalu pun mereka tidak menggunakan hak pilihnya. Meskipun sebenarnya mereka sudah terdaftar di DPT.

“Bisa kami katakan hampir 10 tahun ini terjadi,” ungkapnya.

KPU, kata Rahmat, sudah berusaha semaksimal mungkin melakukan pendekatan bersama jajaran, bahkan melibatkan aparat kepolisian bertemu pimpinan Ponpes tersebut. Namun pimpinan ponpes tetap menolak dengan alasan pertimbangan ideologi.

Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Anshori mengatakan tidak hanya di Sumbawa, sekelompok masyarakat di Penatoi , Kota Bima dan Kecamatan O’o Kabupaten Dompu juga tidak mau menggunakan hak pilihnya.

Menurut Aksar, KPU sudah berusaha memfasilitasi supaya terdaftar di DPT.

“Jika mereka tidak mau menggunakan hak pilihnya hal tersebut kembali ke diri yang bersangkutan,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) NTB, Muhammad Khuwailid menegaskan, bahwa pada prinsipnya KPU harus mendata masyarakat yang sudah memenuhi syarat mendapatkan hak pilih. Terkait adanya ponpes atau masyarakat umum yang tidak mau menggunakan hak pilihnya, itu menjadi tugas KPU bagaimana meyakinkan mereka supaya menggunakan hak pilihnya.

Dalam rapat tersebut,KPU NTB menetapkan total DPT 3.484.547.

Rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 trsebut selain dihadiri Ketua KPU dan Bawaslu Provinsi juga dihadiri ketua KPU Kabupaten/ Kota , Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota calon DPD RI, dan calon DPRD NTB. (f3)

Komentar