HarianNusa, Mataram –  Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus bergerak cepat dalam mendukung Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Gubernur NTB, Dr. H. Muhamad Iqbal menyampaikan laporan progres terkini dalam acara Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus (Mudesus) untuk pembentukan koperasi tersebut, yang berlangsung di Pendopo Tengah Gubernur NTB, Selasa (03/06).

Acara ini dihadiri oleh Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Forkopimda NTB, para kepala daerah, dan perwakilan dari seluruh kabupaten/kota se-NTB, yang menunjukkan keseriusan daerah dalam menjalankan amanat Inpres demi mewujudkan koperasi yang kuat dan mandiri di seluruh desa dan kelurahan di NTB. 

Dalam sambutannya, Miq Iqbal menegaskan komitmen tinggi NTB untuk menggerakkan koperasi sebagai motor ekonomi masyarakat desa. Ia melaporkan bahwa hingga saat ini, sudah 95 persen desa dan kelurahan di NTB yang menyelenggarakan Mudesus untuk pembentukan Koperasi Merah Putih.

 “Alhamdulillah, 95 persen desa di NTB sudah mengadakan Mudesus. Sisanya belum, tapi tanggalnya sudah keluar. Jadi, dalam 1-2 hari ke depan, InsyaAllah 100 persen desa kita sudah selesaikan,” tegas Gubernur Iqbal.

Gubernur juga mengungkapkan bahwa NTB menjadi salah satu daerah yang paling awal bergerak dalam menjalankan program ini. “Yang pertama kali mendaftarkan badan hukum Koperasi Merah Putih itu dari NTB, tepatnya di Lombok Tengah. Sosialisasi pertama juga dilakukan di sini. Ini bukti keseriusan kami,” ucapnya.

Gubernur juga menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan Kementerian Koperasi dan UKM yang turut hadir dalam acara tersebut, termasuk Wakil Menteri dan sejumlah pejabat kementerian lainnya.

“Kami sangat berterima kasih atas arahan dan dorongan dari pusat. Ini menjadi penyemangat bagi kami di daerah,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Iqbal juga mengapresiasi peran serta pemerintah kabupaten/kota se-NTB yang secara gotong royong turut menyukseskan program ini, termasuk subsidi biaya pembuatan badan hukum koperasi yang disepakati bersama.

“Walaupun tidak ada kewajiban, tapi kami di provinsi dan kabupaten/kota sepakat untuk subsidi 50 persen biaya untuk pembentukan badan hukum di seluruh NTB. Ini atas inisiatif dari Dinas Koperasi,” jelasnya.

Di akhir sambutannya, Gubernur mengajak seluruh elemen, khususnya di wilayah pedesaan, untuk bersinergi membangun ekonomi berbasis koperasi.

“Koperasi harus kembali menjadi guru ekonomi kita. Kita akan gandeng HKTI, petani, nelayan, semua pihak. Apalagi di NTB, sebagian besar kemiskinan ekstrem ada di wilayah pesisir. Di sinilah koperasi bisa jadi solusi,” tutup Gubernur Iqbal. (F3)

Ket. Foto:

Kegiatan pembukaan Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus (Mudesus) untuk pembentukan koperasi tersebut, yang berlangsung di Pendopo Tengah Gubernur NTB, Selasa (03/06).

HarianNusa, Jakarta – Kain tenun tradisional khas Dompu, Muna Pa’a, sukses mencuri perhatian para pecinta mode di ajang bergengsi Indonesia Fashion Week (IFW) 2025 yang digelar di Koloseum Ronakultura, Jakarta. Sebanyak sembilan rancangan adibusana karya para desainer lokal Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mengangkat keindahan Muna Pa’a, tampil elegan dan memukau dalam kolaborasi apik antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTB dan APPMI NTB.

Hadir langsung dalam perhelatan mode bergengsi tersebut, Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP., bersama Ketua Dekranasda NTB Sinta M. Iqbal, dan Ketua Dharma Wanita Persatuan NTB Hj. Lale Priyatni. Kehadiran mereka menjadi bentuk dukungan penuh terhadap promosi kekayaan budaya dan kriya NTB di kancah nasional maupun internasional.

“Sudah waktunya kita membuka mata dunia terhadap harta karun kerajinan tradisional NTB yang begitu kaya dan belum banyak tereksplorasi. Hari ini, Muna Pa’a kita perkenalkan bukan hanya untuk Indonesia, tapi juga untuk dunia,” ungkap Sinta M. Iqbal, yang juga menjadi penggerak utama dalam pengembangan kerajinan daerah.

Desain-desain yang ditampilkan dalam parade busana tersebut disebut unik dan belum pernah dipamerkan sebelumnya. Tonal warna, motif geometris khas, dan teknik tenun yang kaya nilai sejarah berhasil menghadirkan perpaduan antara keanggunan tradisi dan sentuhan modernitas.

Pada hari terakhir IFW 2025, Sinta juga mengungkapkan telah melakukan berbagai diskusi dengan para fashion enthusiast, pengamat mode, hingga pelaku industri kreatif guna mendapatkan masukan berharga untuk peningkatan kualitas kriya NTB.

“Masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita benahi bersama. Tapi saya optimis, dalam waktu dekat kriya NTB bisa menasional, bahkan menembus pasar internasional,” tegasnya.

Apresiasi pun datang dari berbagai tokoh, termasuk istri Wakil Menteri Luar Negeri RI, Nurindah Sari Nasir, yang menyebut warna-warna dalam koleksi Muna Pa’a sangat relevan dengan tren mode global. Hal senada juga diutarakan oleh istri Duta Besar RI untuk Republik Cile, Fanny Buana, yang terpukau oleh harmonisasi warna dan keindahan tekstur kain khas Dompu tersebut.

Turut hadir pula Ketua MPR RI Ahmad Muzani beserta istri Himmatul Aliyah, yang secara khusus menyaksikan parade busana bertajuk Marvelous Muna Pa’a dan memberikan apresiasi atas pelestarian warisan budaya bangsa melalui jalur mode.

Sebagai catatan penting, kain Muna Pa’a telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI sejak tahun 2023. Kain ini dikenal sebagai tenun gedogan khas Dompu dengan motif tiga dimensi menyerupai anyaman bambu (gedek), yang pada masa silam hanya dikenakan oleh para raja dan bangsawan.

Dengan tampilnya Muna Pa’a di panggung mode nasional, harapan besar pun terbit agar kekayaan tradisional NTB terus mendapat tempat istimewa di industri kreatif Indonesia dan dunia. (F3)

Ket. Foto:

Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP., bersama Ketua Dekranasda NTB Sinta M. Iqbal, dan Ketua Dharma Wanita Persatuan NTB Hj. Lale Priyatni bersama para model di gelaran Indonesia Fashion Week (IFW) 2025. (Ist)

HarianNusa, Mataram – Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) guna meninjau kesiapan daerah dalam melaksanakan program prioritas nasional, yakni Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta membahas permasalahan pengangguran yang masih menjadi tantangan serius di wilayah tersebut.

Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua Tim Kunker Komisi IX DPR RI, drg. Putih Sari, yang menyoroti tingginya angka pengangguran terbuka di NTB, khususnya di kalangan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Berdasarkan data BPS NTB per Agustus 2024, terdapat 87.010 pengangguran terbuka, di mana 4,73 persen di antaranya berasal dari lulusan SMK.

“Kondisi ini sangat memprihatinkan karena menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri di NTB. Banyaknya SMK yang dibuka tidak mempertimbangkan karakteristik wilayah dan pasar kerja lokal,” ujar Putih Sari dalam pertemuan tersebut.

Menanggapi hal ini, Komisi IX mendorong pemerintah daerah bersama lembaga pelatihan kerja, termasuk Balai Latihan Kerja (BLK), untuk merancang program pelatihan yang selaras dengan kebutuhan riil dunia usaha dan industri yang berkembang di NTB. Langkah ini dinilai krusial untuk mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.

Selain isu ketenagakerjaan, Komisi IX juga meninjau perkembangan program SPPG yang merupakan bagian dari agenda besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menangani permasalahan gizi anak. Pemerintah menargetkan pembangunan 400 dapur umum di NTB hingga akhir 2025, namun hingga saat ini baru terealisasi sekitar 25 persen atau 54 unit.

Komisi IX menekankan pentingnya percepatan pembangunan dapur umum SPPG untuk mendukung peningkatan status gizi anak-anak NTB, mencegah stunting, dan memperbaiki kualitas hidup generasi masa depan.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi IX Muazzim Akbar menyoroti aspek keamanan pangan dalam pelaksanaan SPPG. Ia meminta Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk aktif melakukan pengawasan terhadap makanan yang disajikan kepada siswa.

“Badan POM harus turun langsung ke lapangan, jangan sampai terjadi kasus keracunan makanan atau penyajian makanan yang tidak layak konsumsi. Pengawasan ini penting untuk menjaga kualitas dan keamanan gizi anak-anak kita,” tegas Muazzim.

Sekretaris Daerah NTB, Lalu Gita Ariadi, menyambut baik kunjungan ini dan berharap hasil diskusi serta masukan dari Komisi IX DPR RI dapat menjadi landasan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTB.

“Selamat datang di NTB. Kami tersanjung dan berterima kasih atas perhatian Komisi IX terhadap permasalahan kami. Semoga kunjungan ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat NTB,” ujar Lalu Gita dalam sambutannya.

Kunjungan kerja ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial, sekaligus mempercepat terwujudnya target-target pembangunan nasional di NTB. (F3)

Ket. Foto:

Kunjungan kerja Komisi IX DPR RI di Kantor Gubernur NTB. (Ist)