Politik
Fiddin: Kreasi Politik Piawai dan Cerdik Melihat Celah Kekuatan

HarianNusa.com, Mataram – Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 Mataram melihat peluang paket Fiddin dalam Pilkada Lombok Timur berpeluang unggul.
Alasan tersebut menurut Mi6 lantatan paket tersebut telah belajar dari kekalahan Pilbup Lombok Timur 2013 silam. Paket Fiddin merupakan kreasi politik piawai nan cerdik melihat celah kekuatan dengan menggabungkan kekuatan jamaah yakni NU dan NW. Mergernya dua blok kekuatan jamaah ini sebagai upaya taktis meraih dukungan suara para jamaah untuk kemenangan Fiddin.
Selain itu Mi6 memprediksi akselarisasi Fiddin di basis pemilih, khususnya di akar rumput akan lebih efektif dan intensif mengikuti langgam gerak Zul-Rohmi. Dengan armada kecil, Fiddin lebih leluasa bergerak dari satu titik ke titik lain secara informal tanpa protokoler yang justru terkesan membuat jarak dengan konstituen.
“Hal ini tercermin dari pola gerakan Cabup Samsul Lutfi dan Cawabup Najamuddin Moestapa yang tetap menyambangi konstituen setiap hari, khususnya di wilayah pedesaan,” ujar Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto, Selasa (13/02).
Field trip politik harian Fiddin ini harus dimaknai sebagai cara untuk memperkuat dan mengamankan basis pemilih agar tetap setia dan loyal sampai akhir.
“Agaknya Samsul Lutfi dan jamaah NW tidak ingin mengulang kisah Pilkada Lotim 2013 silam. Apalagi sekarang “The Prince” NW Samsul Lutfi menjadi papan satu sesuai aspirasi Jamaah NW. Tentu ini menjadi spirit baru jamaah NW makin solid dalam menyukseskan Fiddin,” paparnya.
Mi6 menilai uji material soliditas dan loyalitas jamaah NW pastinya akan terlihat nanti dalam survey politik, terakhir saat di TPS. Hal ini penting sebagai alat mengukur kinerja politik Fiddin dalam melakukan penetrasi di basis pemilih.
“Survey politik sebagai Tools harus diyakini sebagai pandu suar melihat persepsi pemilih,” terang Didu sapaan akrab Direktur Mi6.
Sementara itu lanjut Didu, Cawabup Fiddin, Najamuddin Moestapa akan menjadi tandem politik yang efektif dalam mendulang pundi-pundi suara dari kaum Nahdliyin. Selain itu Najamuddin sebagai “the rising start” dalam jajaran Cawabup juga tetap melakukan turba dan bersilaturahmi ala NU yang mengedepankan ukhuwah islamiyah yang menghormati adat istiadat dan kebiasaan setempat.
“Karakter dasar warga Nahdliyin adalah toleran terhadap nilai nilai dan adat kebiasaan di masyarakat,” ungkapnya.
Dalam konteks pemilih di Lombok Timur, kata Didu, Fiddin dituntut adaptif dan terbuka dengan kelompok pemilih yang tidak berafiliasi dengan jamaah NU ataupun NW. “Ini tentu butuh treatment tersendiri untuk meraih simpati,” jelas Didu.
Solo Run Samsul Lutfi
Mi6 mengamati Samsul Lutfi yang juga Ketua DPC Partai Demokrat lombok Timur saat ini terkesan lebih mengutamakan gerakan solo run yang lebih fleksible dan lincah dalam menembus kantong-kantong basis pemilih baru pada semua tingkatan strata sosial. Tentu ini berkaitan dengan makin mendekatnya tahapan akhir pilkada bulan Juni 2018.
“Secara psikologis politik, Samsul Lutfi ingin memperluas basis pemilihnya secara terukur dengan cepat dan praktis,” kata Didu.
Selanjutnya Didu menambahkan Lutfi tentu berkejaran dengan waktu, sementara dengan luasnya medan geografi Lombok Timur, maka pilihan taktik Lutfi yang lebih mengedepankan aksi solo runnya untuk mempercepat akses menguasai pemilih baru. Untuk itu gerak cepat melakukan penetrasi wilayah baru penting dilakukan agar simpul jaringan pemilih terintegrasi dengan baik.
“Pada waktunya nanti Fiddin skan menggerakkan mesin partai untuk mengakumulasi jumlah dukungan konstituen,” jelasnya.
Sementara itu Sekretaris Mi6, Lalu Athari Fathullah mengatakan daya jelajah Fiddin jauh lebih rapi dan terukur dalam meraih simpati masyarakat Lombok Timur. Hal ini tak terlepas dari motivasi kuat Samsul Lutfi dan Najamuddin berbuat terbaik dalam mengemban amanah loyalis vottersnya.
“Kecepatan akselerasi membentuk jejaring pemilih baru patut diapresiasi,” kata Athari yang juga Sekretaris KNPI NTB ini.
Menurutnya Fiddin adalah paket yang komplit dan efektif, diusung dua partai politik, Demokrat dan PKB dengan 11 kursi parlemen.
Paslon nomor 4 Ini mewakili unsur organisasi NW dan NU,
karena bagimanapun juga Najamuddin yang merupakan mantan Ketua DPW PKB NTB identik dengan kalangan dan kelurga besar NU, sementara itu Samsul Lutfi representasi dari kelurga besar NW.
Lebih jauh Athar menambahkan berkaca pada Pilkada Lotim lima tahun lalu, Samsul Lutfi yang saat itu maju bersama Sukiman tidak ingin kembali gagal. Dengan gerakan partai koalisi yang ramping akan memudahkan gerakannya terus turun ke basis masyarakat.
“Samsul Lutfi adalah sosok politisi yang sudah teruji, gagal jadi wakil bupati lima tahun lalu tidak membuatnya patah arang, Lutfi maju sebagai calon DPR RI NTB dan terpilih sebagai salah satu wakil NTB di Senayan. Kiprah Politik Syamsul Lutfi sudah tidak diragukan lagi, publik sudah mengenalnya sebagai sosok petarung yang gigih dan bersahaja,” ungkapnya.
Bagi Athari pertarungan Pilkada Lotim menjadi menarik dengan munculnya Khaerul Warisin sebagai calon bupati, karena akan menambah spirit bagi para kandidat lain. Karena Khaerul warisin yang dulu maju melalui jalur independen kini berubah haluan dan diusung oleh koalisi partai politik.
“Menariknya lagi ada calon lain yang maju melalui jalur independen untuk mencoba meneruskan tradisi bupati sebelumnya. Maka gengsi politik akan semakin tinggi bila melihat dan berkaca pada Pilkada sebelumnya. Partai politik tidak ingin kalah untuk yang kedua kalinya,” tambahnya.
Di mata Athari segala manuver dan infiltrasi di basis pemilih strategis tidak terlepas dari kuatnya motif Samsul Lutfi yang tidak mau jadi pecundang lagi dalam Pilbup Lotim. “Fiddin pasti akan all out bertarung secara satria,” lanjutnya.
Untuk itu, kata Athari kekompakan dan soliditas Fiddin akan menjadi simpul utama dalam menggerakkan agenda utama menguasai step by step basis pemilih yang terpetakan secara arah dukungan politiknya.
“Di sinilah titik krusialnya, apakah Fiddin mampu mengabsorbsi dan merawat kesetiaan pemilihnya hingga hari H pencoblosan,” ulas Athari.
Dalam berbagai kasus di Pilkada ujar Athari, tak jarang terjadi migrasi dukungan rakyat ke paslon lain karena hal-hal yang tidak elementer.
“Pragmatisme rakyat bisa jadi karena proses komunikasi sebelumnya dibangun atas dasar tawaran janji dan angka-angka, bukan dalam kerangka membangun kesadaran kolektif ,” pungkasnya. (sat)
Lombok Barat
Dengarkan Aspirasi Warga, H.M. Jamhur Komitmen Perjuangkan Tiga Isu Krusial di Desa Saribaye

HarianNusa, Lombok Barat – Anggota DPRD Provinsi NTB, H.M. Jamhur, menyerap langsung aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses Masa Sidang III Tahun 2025 yang digelar di Desa Saribaye, Kecamatan Lingsar, Rabu, Selasa(3/6). Kegiatan ini dihadiri oleh tokoh masyarakat, Kepala Desa, seluruh Kepala Dusun (Kadus), RT, dan berbagai elemen penting desa.
Dalam suasana dialogis dan penuh keakraban, H.M. Jamhur menegaskan pentingnya mendengar langsung suara rakyat sebagai bagian dari tanggung jawab wakil rakyat. “Alhamdulillah, reses kali ini menjadi momentum untuk mendengar langsung keluhan dan harapan masyarakat. Aspirasi ini adalah amanah yang insyaAllah akan kami perjuangkan di tingkat provinsi,” ujarnya.
Dari berbagai masukan yang disampaikan, terdapat tiga isu utama yang menjadi perhatian masyarakat Desa Saribaye:
1. Pengelolaan Sampah
Warga mengusulkan pengadaan armada pengangkut dan sarana pendukung lainnya untuk mengatasi persoalan sampah. Masyarakat mendambakan lingkungan desa yang bersih dan sehat sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas hidup.
2. Infrastruktur Jembatan Penghubung
Masyarakat meminta pembangunan jembatan yang menghubungkan Desa Saribaye dengan Desa Karang Bayan dan Desa Sigerongan. Jembatan ini dinilai sangat penting untuk memperlancar mobilitas warga dan menunjang konektivitas antar wilayah.
3. Beasiswa untuk Pemuda
Banyak pemuda di desa yang belum bisa melanjutkan pendidikan tinggi karena keterbatasan biaya. Warga berharap adanya program beasiswa dari pemerintah provinsi agar generasi muda dapat meraih masa depan yang lebih baik.
H.M. Jamhur menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang diterima akan dibawa ke meja pembahasan di DPRD Provinsi NTB. “Langkah kecil seperti ini, jika diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, bisa menjadi bagian dari perubahan besar untuk daerah kita,” ucapnya.
Reses ini menjadi bukti komitmen H.M. Jamhur dalam membangun komunikasi dua arah antara legislatif dan konstituen. Masyarakat pun menyambut baik kehadiran wakil rakyat di tengah mereka, dengan harapan nyata akan perubahan dan perbaikan ke depan. (F3)
Ket. Foto:
Kegiatan reses ke III Anggota DPRD NTB Fraksi PKB H. M. Jamhur. (Ist)
NTB
Tancap Gas! Nadirah Al Habsyi Gerak Cepat Rampungkan Kepengurusan PBB di NTB

HarianNusa, Mataram – Pasca ditunjuk menahkodai Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang (PBB) Nusa Tenggara Barat (NTB), Nadirah Al Habsyi langsung tancap gas merampungkan kepengurusan PBB di seluruh kabupaten/kota di NTB.
Nadirah yang juga Anggota DPRD NTB Dapil VI (Dompu, Bima dan Kota Bima) ini mengatakan, sembari menunggu SK kepengurusan dikeluarkan DPP, dirinya sedang melakukan konsolidasi untuk pengurus PBB di 10 kabupaten/Kota dalam rangka Musyawarah Cabang (Muscab).
“Sebelum SK (DPP) turun kita melakukan persiapan rapat-rapat untuk mempersiapkan langkah-langkah kerja ke depan,” ungkapnya saat diwawancara di Mataram, Selasa, (3/6/25).
Nadirah memastikan, kepengurusan DPW PBB NTB periode 2025-2030 adalah orang-orang yang mau bekerja untuk partai PBB.
“Ada yang pengurus lama dan ada juga yang orang-orang baru. Isinya Allah mereka adalah yang benar-benar mau bekerja untuk PBB,” ungkap Nadirah yang juga anggota DPRD NTB Dapil VI.
Rencana pelantikan pengurus PBB NTB ini nantinya akan dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.
“Insya Allah pelantikan nanti kami undang Gubernur dan Wakil Gubernur NTB,” tutupnya. (F3)
Ket. Foto:
Ketua DPW PBB NTB, Nadirah Al Habsyi. (HarianNusa)
NTB
Mayoritas Fraksi DPRD NTB Setujui Raperda SOTK Usulan Gubernur

HarianNusa, Mataram – Panitia Khusus (Pansus) DPRD NTB menyatakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) telah rampung. Mayoritas fraksi di DPRD NTB menyatakan setuju atas inisiatif yang diajukan oleh Gubernur NTB tersebut.
Ketua Pansus SOTK, Hamdan Kasim, mengatakan tujuh dari delapan fraksi menyatakan persetujuan dalam rapat finalisasi yang digelar Senin (2/6) di Universitas Muhammadiyah Mataram.
“Sebanyak tujuh fraksi telah menyatakan setuju terhadap usulan SOTK dari gubernur. Persetujuan ini tentu disertai beberapa catatan yang akan kita tindak lanjuti,” ujar Hamdan.
Namun, ada satu fraksi yang menyatakan keberatan terhadap sebagian isi Raperda, yakni Fraksi PKB.
“PKB menolak satu poin saja, yaitu soal penggabungan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud). Selebihnya mereka tidak masalah,” jelasnya.
Hamdan memastikan bahwa, sikap mayoritas sudah cukup kuat untuk membawa Raperda tersebut ke tahapan berikutnya. Enam fraksi lainnya pun, meskipun menyetujui, turut memberikan catatan serta rekomendasi terhadap isi Raperda.
“Catatan dan masukan dari fraksi-fraksi akan kita sampaikan di kemudian hari, setelah semua dirangkum secara resmi,” ujar politisi Partai Golkar ini.
Selanjutnya, Pansus akan mengirimkan surat resmi kepada pimpinan DPRD NTB untuk menjadwalkan rapat paripurna.
“Kami akan bersurat dalam waktu dekat agar paripurna segera digelar. Jadwal pastinya menunggu keputusan Banmus (Badan Musyawarah),” tambah Hamdan.
Fraksi PPP yang tidak hadir dalam rapat final tersebut dinilai tidak memengaruhi keputusan final.
“Sudah bulat. Tujuh fraksi setuju. Soal PPP, saya tidak tahu sikap mereka karena mereka tidak hadir,” kata Hamdan.
Terpisah, Sekretaris Fraksi PPP DPRD NTB, Marga Harun, memberikan klarifikasi terkait ketidakhadiran pihaknya. Menurutnya, hal itu terjadi murni karena kesalahan informasi internal.
“Ketidakhadiran kami bukan bentuk penolakan atau aksi walk-out. Itu hanya karena miskomunikasi dalam fraksi kami,” jelas Marga.
Ia pun menegaskan bahwa PPP tetap berada dalam barisan pendukung Raperda SOTK yang diusulkan oleh gubernur.
“Dari awal kami mendukung penuh inisiatif Gubernur NTB terkait SOTK ini. Tidak hadir dalam satu rapat, tidak berarti kami menolak,” tegasnya.(F3)
Ket. Foto:
Ketua Pansus SOTK, Hamdan Kasim. (HN)
-
Headline7 tahun ago
Potensi Tsunami di Asia, NTB Diperingati Waspada
-
NTB6 tahun ago
Ini Cara Mitigasi saat Gempa Bumi
-
Headline7 tahun ago
Misteri Telapak Tangan yang Gegerkan Warga Lombok Terpecahkan
-
Headline8 tahun ago
Mengenang 40 Tahun Bencana Tsunami di Lombok dan Sumbawa
-
Headline8 tahun ago
Ssttt… Ini Lokasi Razia Zebra di Pulau Lombok Selama Dua Pekan
-
Hukum & Kriminal7 tahun ago
Tak Terima Diputusin, Pria di Lotim Sebar Foto Bugil Kekasihnya
-
NTB6 tahun ago
Ahli Geologi AS Peringatkan Bahaya Gempa di Selatan Lombok
-
NTB6 tahun ago
BMKG Ungkap Penyebab Cuaca Dingin di Lombok