More
    Beranda blog Halaman 107

    Bupati Lombok Utara Lantik Direktur dan Dewan Pengawas Perumda Amerta Dayan Gunung

    0

    HarianNusa.com, KLU – Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH., melantik dan mengambil sumpah Firmansyah ST sebagai Direktur dan H Simparudin SH sebagai Ketua Dewan Pengawas Perumda Air Minum Amerta Dayan Gunung, Kabupaten Lombok Utara (27/5/2021).

    Adapun pelantikan dan pengambilan sumpah tertuang sesuai SK KPM Perumda Air Minum Amerta Dayan Gunung Nomor 800.13 tahun 2021 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Amerta Dayan Gunung masa jabatan 2021-2026 dan SK Nomor 800.12 tahun 2021 tentang Pengangkatan Ketua Dewan Pengawas Air Minum Amerta Dayan Gunung masa jabatan 2021-2025.

    Turut hadir pada acara tersebut, Wakil Bupati Danny Karter Febrianto R ST MEng, Pj Sekda Drs H Raden Nurjati, Perwira Penghubung Dandim 1606/Lobar Mayor Infantri Sulistyo Catur Purnama, Wakapolres Lombok Utara Kompol Setia Wijatono SH, Inspektur Inspektorat H Zulpadli SE, Para Asisten, unsur Kepala OPD Kepala Bagian Lingkup Setda KLU, Para Camat serta tamu undangan.

    Bupati Djohan usai pelantikan menyampaikan selamat atas dilantiknya Direktur dan Dewas Perumda Air Minum Amerta Dayan Gunung dan selamat atas amanah yang diemban. Dirinya berpesan agar menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya.

    Djihan mengatakan, tujuan Perumda Air Minum turut serta melaksanakan pembangunan daerah dan pengembangan ekonomi terlebih sebagai perusahaan milik daerah. Pihaknya berharap perusahaan berkembang dalam pelayanan. Utamanya dalam pemenuhan kebutuhan air bersih atau air minum, yang memenuhi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas kebutuhan publik.

    "Saya berharap direktur yang baru agar dalam menyelenggarakan pengelolaan, dan pembinaan perusahaan harus berdasarkan prinsip dan azas ekonomi yang sehat," tandasnya.

    Mengingat keberadaan Perumda dibiayai oleh pemerintah yang bersumber dari uang rakyat, diharapkan pengelolaannya memperhatikan akuntabilitas, baik dalam aspek pengelolaan keuangan, aspek operasional, lantaran menentukan kinerja institusi dengan semangat baru.

    Bupati Djohan berpesan kepada Dewan Pengawas Perumda selaku perwakilan pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam melaksanakan fungsi pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap manajerial Perumda Air Minum Amerta Dayan Gunung, serta aktif memberikan pertimbangan dan saran konstruktif, guna perbaikan institusi saat ini maupun di masa mendatang.

    "Saya paham keberadaan air minum belum seutuhnya memenuhi harapan kita semua dan masyarakat. Dalam beberapa tahun ini, melihat kondisi keuangan juga menurun, pendapatan juga menurun. Ini merupakan tantangan dari Direktur dan Dewan Pengawas, bagaimana mampu mengelola dengan hasil yang diimpikan maupun mengelola perusahaan dengan lebih baik lagi," urainya.

    Bupati Djohan menekankan pemanfaatan seluruh kekuatan yang ada di perusahaan daerah tersebut, untuk dapat melayani masyarakat secara keseluruhan, memberikan pelayanan sebaik-baiknya.

    "Saya yakin dan percaya, saudara bisa memimpin dan mengelola Perumda secara bersama, agar mampu mengemban tugas-tugas dengan baik. Untuk berkreativitas terus dalam rangka percepatan pembangunan daerah ini," tuturnya.

    Sementara itu, sesaat setelah pelantikan Dirut Perumda Air Minum Dayan Gunung Firmansyah ST, saat diwawancara awak media menyampaikan, bahwa tiap jabatan yang diberikan itu adalah amanah. Oleh karena itu, harus dijalankan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembankan.

    "Perlu melakukan rapat koordinasi internal dengan dewan pengawas, agar lebih solid dan kompak melaksanakan program yang telah direncanakan," imbuhnya.

    Kegiatan berjalan lancar khidmat, dengan menerapkan protokol kesehatan Covid 19. Kegiatan diakhiri dengan ucapan selamat dan foto bersama. (*)

    Bupati Lombok Barat Serahkan Sertifikat POKT Untuk Warga Desa Jembatan Kembar

    0

    HarianNusa.com, Lombok Barat – Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menyerahkan 65 sertifikat tanah secara simbolis untuk warga desa Jembatan kembar Kecamatan Lembar.

    Sertifikat yang diserahkan yaitu sertifikat program Penyuluhan Obyek Konsolidasi Tanah (POKT) di dusun karang anyar Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar, Kamis (27/5/2021).

    Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala Dinas Pertanian Lobar H. Muhur Zokhri, Kepala Kantor Pertanahan Lobar I Made Arya Sanjaya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lobar, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Lobar H. M. Fajar Taufik, Kepala Dinas Perindag Lobar, Sekertaris PUPR Lobar, Camat Lembar Hasanudin, Kapolsek dan Danposramil, Kepala Desa Jemabatan Kembar Amirullah dan seluruh masyarakat penerima sertifikat.

    Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya kepada BPN Lobar dan Pemdes Jakem karena mampu bekerjasama sehingga program tersebut sukses terlaksana.

    Ia berharap kepada dinas terkait yang turut hadir agar memprioritaskan kebutuhan warga desa jembatan kembar sehingga semua program program bisa terlaksana dengan baik," tuturnya.

    Mengakhiri sambutan singkatnya, Bupati mengajak kepada warga yang hadir untuk terus ikut sukseskan Gerakan Anti Merarik Kodek melalui penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) Lombok Barat Nomor 30/2018 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Dini bagi anak.

    Sementara itu, Kades Jembatan Kembar Amirullah dalam laporannya mengucapkan terimakasih kepada tim pelaksana kegiatan, warga desa jembatan kembar khususnya warga karang anyar, gunung gundil dan gunung sari karena sudah ikut mensukseskan program penataan persawahan tahun anggaran 2020.

    Dikatakannya, adapun sertifikat yang diserahkan ini sebanyak 65 Sertifikat POKT , Ini merupakan program penataan persawahan, kegiatan ini diinisiasi oleh kakanwil BPN Lobar bekerjasama dengan Pemerintah Desa (Pemdes) Jembatan kembar.

    Ditempat yang sama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, I Made Arya Sanjaya mengatakan, Penyuluhan obyek konsolidasi tanah (POKT) ini merupakan program yang dikhususkan untuk prioritas tanah disisi jalan dan untuk pemetaannya tanah yang akan diusulkan ada jalan dan mungkin yang belum ada jalan supaya dikasih jalan dan produknya berbentuk sertifikat.

    oleh sebab itu perlunya diadakan kegiatan sosialisasi ditengah masyarakat untuk menumbuhkan pemahaman dan penambah pengetahuan masyarakat dalam persoalan penguasaan tanah yang ada serta untuk mempermudah dalam proses penyelesaian permasalahan pada tanah hak milik," terangnya.

    Lebih lanjut dikatakan, "Program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) atau pun Penyuluhan Obyek Konsolidasi Tanah (POKT) yang tengah digencarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan mampu mendorong pergerakan dan kemajuan ekonomi masyarakat bawah. Sebab, sertifikat yang dimiliki oleh masyarakat bisa menjadi barang berharga yang bisa diagunkan kepada pihak bank dan lembaga keuangan, selain mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, juga meminimalisasi konflik pertanahan yang sering terjadi selama ini. Sebab, dengan program ini, semua bidang tanah akan terdaftar dan terpetakan dengan rapi," jelasnya. (*)

    Hadiri Halal Bihalal DPRD KLU, Wabup Sampaikan Pentingnya Kekompakan

    0

    HarianNusa.com, KLU – Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto R ST MEng hadir di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) dalam rangka Halal Bihalal Idul Fitri 1442 Hijriah di Aula Paripurna DPRD setempat (25/5/2021). Hadir Wakil Ketua I H Burhan M Nur SH, Wakil Ketua II Mariadi SAg, Kapolres Lombok Utara AKBP Feri Jaya Satriansyah SH, Para Anggota Dewan, unsur pimpinan OPD serta undangan lainnya.

    Wabup Danny mengawali sambutannya menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Kerja keras tentu tak bisa dikerjakan sendirian eksekutif atau legislatif. Melainkan oleh seluruh elemen masyarakat, pimpinan yang ada di lingkup Pemda Kabupaten Lombok Utara, kompak bersatu.

    "Ibarat sebuah kendaraan, kita satu tujuan, sebuah kendaraan komplet. Tentu punya fungsi masing-masing ada yang menjadi sopir, ada yang menjadi navigator, ada yang menjadi roda pemerintahan, ada yang menjadi komponen lainnya. Kesemuanya mempunyai fungsi masing-masing, sehingga kita bersinergi untuk mencapai satu tujuan," tandasnya.

    Disampaikannya, tidak bisa roda kanan ke kanan roda kiri ke kiri roda belakang ke belakang. Artinya, bisa bersinergi bisa bersama-sama untuk KLU segera maju sejahtera dan berdaya saing dengan daerah-daerah lain.

    "Suatu saat, saya berharap kita bangga bahwa kita bisa berdiri sejajar dengan orang-orang di luar sana dengan kebanggaan bahwa kita dari Kabupaten Lombok Utara," tuturnya.

    Wabup Danny pula menuturkan tantangan memang bertubi-tubi. KLU diberikan cobaan gempa bumi hingga masih menyisakan permasalahan infrastruktur gedung pemerintahan. Gedung perkantoran, masih banyak yang belum layak, sementara kantor bupati juga sampai hari ini belum mampu dibangun. Demikian pula Kantor DPRD. Melihat kondisi tersebut bagaimana maksimal bekerja untuk memberikan keputusan atau hasil yang ditunggu masyarakat. Pada aspek kesehatan, banyak warga yang terdampak Covid-19, secara kesehatan dan sosial juga terganggu.

    "Beberapa saat kemarin, momen lebaran ketupat, Kapolres bersama seluruh jajaran memastikan mengamankan tempat-tempat pariwisata. Tindakan antisipasi tempat penularan Covid-19 klaster baru. Dengan menutup tempat-tempat wisata, mencegah orang untuk berkerumun. Memastikan bahwa kesehatan masyarakat harus terjaga dengan mematuhi protokol kesehatan, membatasi orang untuk berwisata," urainya.

    Pemda memastikan mengedukasi masyarakat untuk melakukan wisata-wisata yang yang bisa memahami protokol kesehatan dengan perubahan pola sosial walaupun tidak mudah. Tentunya, dibutuhkan waktu dan kekompakan bersama dalam memberikan imbauan kepada masyarakat dari dampak Covid-19 tersebut.

    "Semoga momen seperti ini, halal bihalal bisa kita lakukan secara berkala. Bukan hanya di forum-forum resmi, tetapi mungkin bisa lebih santai tetapi tidak mengurangi makna dari silaturahmi. Bagaimana semua elemen yang telah diamanahkan masyarakat Kabupaten Lombok Utara bisa kompak bersatu, bersinergi untuk Kabupaten Lombok Utara yang lebih baik," harapnya.

    Sementara itu, mengawali sepatah kata dari Wakil Ketua DPRD KLU Mariadi SAg mewakili Ketua DPRD menyatakan kali pertama DPRD KLU melaksanakan halal bihalal mengingat dalam pergaulan banyak hal yang timbul dalam pertemanan, ada suka duka, senang kecewa dan bahagia, mohon dimaafkan.

    "Sepanjang sejarah saya mencatat ilmu DPR itu ada dua. Pertama tidak boleh salah, kedua tidak boleh kalah. Walaupun salah harus benar, walaupun lemah harus kuat, dan walaupun kalah harus dianggap menang," ujarnya berguyon.

    Pihaknya juga mengikuti irama Pemda dalam tiap momen dan kebijakannya. Kemajuan Lombok Utara akan dicapai pelan-pelan. Kendati ditimpa musibah berturut-turut, gempa bumi hingga menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat Lombok Utara. Dibalik semuanya ada rahmat dan hikmahnya.

    "Ini bukan beban siapa-siapa, ini menjadi tanggung jawab bersama. Eksekutif dan legislatif berjuang membangkitkan semangat untuk pertumbuhan ekonomi rakyat Lombok Utara," imbuhnya.

    Dalam sambutannya, Kapolres Lotara AKBP Feri Jaya Satriansyah SH menyampaikan, acara halal bihalal lebaran merupakan konsep saling memaafkan baik dalam rangka introspeksi.

    Pihaknya menyampaikan wadah politik dimanfaatkan untuk bersama-sama sukseskan pekerjaan, sinergi menghadapi tantangan yang jauh lebih banyak lagi dan jauh lebih berarti sebagaimana disampaikan oleh Wabup bahwa Lombok Utara masih berada di tengah pandemi Covid.

    "Saya monitor di televisi sudah mulai muncul klaster baru pasca lebaran," tuturnya.

    Dalam rangka persiapan Kabupaten Lombok Utara menghadapi dampak Covid 19,seperti depresi dan lainnya. Pihaknya menyampaikan masih berhadapan sampai tahun depan dengan antisipasi Covid-19. Begitu disampaikan ahli-ahli bidang epidemolog penyakit menular masyarakat.

    "Mari sama-sama kita songsong dan hadapi tantangan-tantangan yang akan muncul di bidang ideologi politik, ekonomi, sosial budaya menuju Kabupaten Lombok Utara yang jauh lebih baik," pungkasnya.

    Ustaz Kamah Yudiarto SSy S.Sos, dalam tausiahnya pada kesempatan itu memaparkan pentingnya istiqomah dalam berbuat kebaikan agar kehidupan menjadi bermanfaat bagi masyarakat. Pada akhirnya bisa menjadi tawasul dalam menghadapi persoalan kehidupan.

    Kegiatan yang menerapkan protokol kesehatan Covid 19 itu berjalan lancar dan khidmat. (*)

    SJP Sosialisasi 4 Pilar MPR-RI di Lenek

    0


    HarianNusa, Lombok Timur – Anggota MPR RI Daerah Pemilihan NTB 2 (Pulau Lombok) H. Suryadi Jaya Purnama, ST, yang akrab disapa SJP, melaksanakan kegiatan Sosialisasi 4 Pilar MPR-RI di Desa Lenek Daya kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur, Selasa (25/05/2021).

    Menurut SJP ada beberapa hal yang hendak dicapai dari kegiatan sosialisasi ini. Diantaranya dengan penjelasan mengenai 4 Pilar MPR-RI ini masyarakat bisa mengetahui tugasnya sebagai warga negara. Kedua, agar nilai-nilai dalam 4 pilar bisa terpatri dalam diri dan benak masyarakat dalam kehidupan mereka sehari-hari.

    “Kegiatan ini merupakan satu kesatuan nilai gerak dari berbangsa dan bernegara.
    tulah fungsi kelembagaan MPR RI, 4 Pilar ini merupakan salah satu acuan penting yang harus terus disosialisasikan kepada masyarakat agar bisa dijadikan landasan berpikir dan bertindak”, jelas SJP.

    Kegiatan ini dihadiri sekitar 150 orang terdiri dari tokoh masyarakat, pelajar, dan warga setempat. Dihadapan mereka SJP mengatakan bahwa 4 Pilar ini menjadi hal yang sangat penting karena ia merupakan jati diri bangsa Indonesia. Empat Pilar yang dimaksud adalah Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

    Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.
    Menurut SJP, masyarakat khususnya ummat Islam tidak perlu mempertentangkan ideologi Islam dengan Pancasila. Karena sesungguhnya nilai yang ada dalam Pancasila bersumber dari ajaran Islam.

    ”Karena butir-butir Pancasila itu terdapat dalam ajaran Islam yang tercantum dalam Al-Qur’an. Jika kita kembali menengok sejarah ke belakang, orang yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia adalah sebagian besar para ulama dan umat Islam”, jelas politisi PKS ini.

    UUD 1945 sebagai konstitusi negara
    UUD 1945 sebagai konstitusi negara sudah mengalami amandemen sebanyak 5 kali. Dulu lembaga tertinggi negara adalah MPR. Karena MPR ini bertugas untuk mengangkat dan memberhentikan presiden. Sedangkan sekarang, semuanya memiliki posisi yang sama, dalam artian tidak ada lagi lembaga tertinggi.

    “Semua lembaga memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Presiden, DPR, MPR posisinya sama. Sama-sama dalam satu lembaga, yaitu lembaga negara. Khusus untuk MPR, tugas yang dulu sama sekarang itu berbeda. Sekarang tugas tambahan MPR adalah melakukan sosialisasi 4 Pilar ini”, ulasnya.

    NKRI sebagai bentuk negara
    Keberagaman suku/ras, bangsa yang berbeda menurut SJP mampu menyatukan semua dengan membentuk Negara Kesatuan, yaitu Republik Indonesia. Indonesia ini adalah contoh penerapan toleransi di seluruh dunia. Karena perbedaan suku/ras, agama itu hidup damai secara berdampingan.

    Bhinneka Tunggal Ika
    Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Bhinneka artinya perbedaan, sedangkan Tunggal Ika artinya persatuan.

    ”Kita memang terlahir berbeda. Di Indonesia saja ada 1.340 suku yang terdiri dari 732 bahasa daerah. Semuanya beragam, karena keberagaman ini adalah takdir. Tugas kita sekarang ini adalah bagaimana untuk mewujudkan persatuan ditengah keberagaman”, pungkasnya.

    Acara berakhir sekitar pukul 12.00 dengan sesi tanya-jawab dan dialog bersama narasumber lalu ditutup dengan do’a.

    Sempat Buron, Penyuplai Sabu Karang Bagu Akhirnya Ditangkap

    0

    HarianNusa.com, Mataram – Sejak masuk dalam Daftar Buronan Kepolisian pada Maret lalu terkait kasus peredaran Narkoba akhirnya pria paruh baya berinisial AD asal Sayang-sayang, Kota Mataram, berhasil ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polresta Mataram Polda NTB.

    "Berawal dari penangkapan tiga orang pengedar Narkoba dengan barang bukti 50 gram sabu di Wilayah Karang Bagu pada Maret lalu, identitas AD ini muncul sebagai penyuplai barang dan masuk dalam daftar buronan," kata Kapolresta Mataram Kombes Pol Heri Wahyudi, SIK di Mataram, Selasa (25/5/2021).

    Dari hasil penelusuran lapangan, AD berhasil ditangkap pada Selasa (25/5) dini hari di rumahnya di wilayah Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram.

    Namun dari penggeledahan di rumahnya, tidak ditemukan barang bukti narkoba. Melainkan hanya klip plastik bening kosong dan pipet plastik yang ujungnya berbentuk runcing.

    Selain AD, polisi turut mengamankan putrinya berinisial PI (30). Dari hasil interogasinya, Polisi kemudian melakukan pengembangan ke kios milik PI yang berada di wilayah Karang Bagu, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram

    "Dari lokasi kedua, anggota menangkap suami dari PI, berinisial RU (31). Yang bersangkutan ditangkap karena menguasai barang bukti Narkoba jenis sabu," ujarnya.

    Serbuk kristal putih tersebut, jelasnya, ditemukan dalam klip plastik bening siap edar. Jumlahnya mencapai 11 klip dengan berat bruto mencapai 10 gram.

    "Alat isap lengkap dengan korek gas turut diamankan. Ada juga uang tunai Rp400 ribu yang diduga hasil transaksi Narkoba turut diamankan," ucap dia.

    Lebih lanjut, RU kepada polisi mengaku barang haram tersebut didapatkannya dari wilayah Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.

    "Katanya beli awal 20 gram, tetapi 10 gram sudah terjual, jadi yang diamankan ini sisanya," kata Heri.

    Kini ketiganya diamankan di Mapolresta Mataram dan ditetapkan sebagai tersangka. Akibat perbuatannya, mereka yang diduga terlibat dalam satu jaringan peredaran Narkoba disangkakan Pasal 112 Ayat 2, Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35/2009 tentang Narkotika. (*)

    Selain ke Kayangan, Bunda PAUD KLU juga Road Show dan Monitoring di Kecamatan Bayan

    0

    HarianNusa.com, KLU – Dalam rangka monitoring program PAUD Holistik Integratif (HI) pada satuan pendidikan usia dini wilayah Kecamatan Bayan, Bunda PAUD KLU Hj Galuh Nurdiah Djohan Sjamsu melakukan kunjungan dan silaturahmi dengan para guru, wali murid PAUD Al-Hamzar serta pengurus PAUD Desa, Selasa, (25/5/2021).

    Hadir pula perwakilan dari NTB Field Manager Save the Children Harun Anggo, Pelaksana Tugas Camat Bayan Adnan SPd MPd, Kasi PAUD Dikpora Mazhar, Kepala Desa Karang Bajo Hamdy serta para kepala dusun setempat.

    Bunda PAUD Hj Galuh menyampaikan kepengurusan baru Bunda PAUD KLU masa bhakti 2021-2026 saat ini menyusun program kerja yang bisa berintegrasi dengan kegiatan PAUD HI.

    "Kami berterima kasih kepada Save the Children yang selama 3 tahun membantu Lombok Utara khususnya PAUD HI dan kita berharap semoga kerja sama terus bisa dilanjutkan. Pembinaan PAUD tak hanya yang ada sekarang, melainkan PAUD yang lain di lima kecamatan Lombok Utara, agar sejajar dengan PAUD yang ada di luar," tuturnya.

    Dikatakannya, peran tumbuh kembang anak usia dini, selain peran guru tentu juga peran wali murid atau orang tua diharapkan agar kebiasaan baik yang diajarkan di sekolah bisa diterapkan di rumah. Kebutuhan makanan dan gizi anak itu penting guna menambah kecerdasan otak anak.

    "Dulu, zaman saya sebagai Bunda PAUD pertama saya mewajibkan setiap rumah untuk menanam pohon kelor, mengingat kandungan yang terdapat dalam pohon kelor bagus untuk anak dan keluarga. Mari kita terapkan lagi," tandasnya.

    Sementara itu Kepala Desa Karang Bajo Hamdy mengungkapkan, rasa syukur atas kunjungan dari Bunda PAUD kabupaten bersama dengan sebagai motivasi untuk menggerakkan gugus tugas PAUD HI yang ada di Karang Bajo. Gugus tugas di desa, baru terbentuk beberapa bulan kemarin. Dengan harapan apa yang menjadi tugas gugus tugas PAUD HI di Karang Bajo bisa berjalan dan berkembang demi mewujudkan pendidikan usia dini.

    Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

    Sehari sebelumnya Bunda PAUD KLU beserta rombongan juga mengunjungi Kecamatan Kayangan. (*)

    Peduli Palestina, Remaja Desa Darmaji Galang Dana dan Lelang Lukisan

    HarianNusa.com, Lombok Tengah – Ketegangan yang terjadi antara Palestina dan Israel terus mengundang empati berbagai pihak.

    Remaja putra dan putri Desa Darmaji Kabupaten Lombok Tengah juga melakukan aksi simpatik. Selain menggalang dana dengan kotak amal, remaja-remaja kreatif ini bahkan melelang lukisan karya mereka, dan hasilnya disumbangkan seluruhnya bagi warga Palestina.

    “Duka Palestina adalah duka kita. Dulu waktu Indonesia berjuang meraih kemerdekaan, bangsa Palestina mendukung bangsa Indonesia. Sekarang gantian kita yang mensupport mereka”, ujar Kepala Desa Darmaji, Suhaidi, SE.

    Menurut Kades milenial ini, ia sangat mengapresiasi remaja-remaja kreatif di desanya yang tergerak membantu dengan apa yang merek bisa lakukan.

    “Ada yang pandai melukis, karya-karyanya luar biasa bagusnya. Bernilai seni tinggi, dan mereka dengan ikhlas melelang karyanya untuk disumbangkan seluruhnya untuk rakyat Palestina”, terang Suhaidi.

    Penggalangan dana dan lelang lukisan oleh remaja kreatif ini dilakukan di depan kantor Desa Darmaji, Selasa 25 Mei 2020.

    “Silahkan, warga masyarakat bisa datang kesini (Kantor Desa) dan melihat langsung karya-karya mereka hingga beberapa hari kedepan”, pungkasnya.

    Pemprov NTB Siap Dukung Lombok Hospital di Lombok Timur

    0

    HarianNusa.com, Mataram – Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menegaskan kesehatan menjadi salah satu prioritas dalam membangun daerah. Karena itu, Ummi Rohmi sapaan akrabnya sangat mengapresiasi didirikannya Lombok Hospital, sebuah rumah sakit yang didirikan Vlok Foundation di Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya Lombok Timur.

    Hal tersebut disampaikan Wagub, saat menerima audiensi pihak Lombok Hospital di Aula Pendopo Wagub, Senin 24 Mei 2021.

    "Kesehatan itu prioritas dalam membangun daerah. Kami sangat senang dengan dibangunnya Rumah Sakit di Lombok Timur. Pesan saya manajemennya harus bagus dan dapat menjadi pusat edukasi," pesan Ummi Rohmi.

    Sehingga, Ummi Rohmi menyatakan dukungan penuhnya terhadap dibangunnya Lombok Hospital.

    Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB dr Lalu Hamzi Fikri menjelaskan dengan didirikannya Lombok Hospital dapat membantu pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat. Terlebih di Lombok Timur yang memiliki jumlah penduduk banyak.

    "Kehadiran Lombok Hospital Playlist sangat membantu pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat," jelas Kadis.

    Direktur Eksekutif Dewan Masyarakat Sehat/ DMS Provinsi NTB Dedi Supriyadi Dalam kesempatan tersebut meminta dukungan dari Pemprov NTB. Ia menyampaikan keberadaan Lombok Hospital, salah satunya mendekatkan pelayanan kesehatan yang lebih memadai di bagian utara Kabupaten Lombok Timur. (*)

    Bupati Fauzan Pimpin Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI

    0

    HarianNusa.com, Lombok Barat – Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid didampingi oleh Sekretaris Daerah Lobar Dr. H. Baehaqi, Kepala Inspektorat Lobar Hademan, memimpin rapat pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Tahun 2020 di Ruang Jayangrane, Senin (24/5). Rapat dihadiri oleh para kepala SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat.

    Mengawali sambutannya, Kepala Inspektorat Lobar Hademan mengatakan, hasil dari pemeriksaan BPK RI pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020 dari 34 rekomendasi ditemukan hanya Rp. 1.888.398.817,42 yang tersebar di 12 temuan di OPD dan tidak semua OPD. Jenis temuannya itu ada dua yaitu administratif dan material.

    "Dari temuan kita yang terbanyak itu Rp. 744 juta dan yang lain besarnya kecil-kecil hanya Rp 150 juta, Rp 28 juta, Rp 8 juta bahkan ada Rp 2 juta," ujar Hademan.

    Dia berharap ke depan lebih kecil lagi dan temuan yang ada ini untuk ditindaklanjuti.

    "Dari hasil rekomendasi BPK RI ini, saya sampaikan bahwa dalam rangka penguatan tata kelola dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi dan tugas serta kegiatan yang dilakukan oleh Pemda Lombok Barat, perlu ada kesadaran OPD untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI. Nanti kemudian Inspektorat yang memfasilitasi Bapak/Ibu sekalian dalam menyelesaikan tindak lanjut sesuai rekomendasi tersebut sampai tuntas," paparnya.

    "Kita punya waktu 60 hari dan kita berharap sebelum 60 hari sudah dapat diselesaikan. Prinsipnya kita akan melakukan upaya percepatan," harapnya.

    Mengakhiri sambutannya, Hademan berpesan agar orang yang diperiksa itu menjadi orang yang mudah diperiksa dan jangan dibikin berbelit-belit.

    "Maka prinsipnya jadilah kita sebagai terperiksa yang mudah diperiksa," tutupnya.

    Sementara itu, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid bersyukur dengan temuan terkecil hanya Rp 1,8 milyar.

    "Kalau diasumsikan dari angka ini dari APBD kita. APBD kita tahun 2020 setelah refokusing sekitar Rp 1,7 triliun dan sebelum refokusing hampir Rp 2 triliun. Ini artinya sekitar 0,18 persen dan itupun kalau APBD kita Rp 1 triliun. Saya yakin ini juga efek dari program Gardu Mente, dari kita melaunching Gardu Mente ada pengaruhnya dan mulai bergerak secara bersama-sama," katanya.

    Dia berharap juga temuan-temuan ini cepat diselesaikan. Jangan menunggu masa akhir pemeriksaan dan terbukti bisa diselesaikan.

    "Saya ingat betul misalnya LHKPN itu batasnya kalau gak salah bulan Maret dan kita bisa selesaikan Januari 100 persen. Ini juga saya yakin bisa diselesaikan bulan Juni," ujarnya.

    Dari amatan sementara kata dia, temuan lebih banyak fisik. Dan itu biasanya menjadi kewajiban dari kontraktor, tinggal rajin-rajin nagih dari kontraktor atau pelaksana dari pekerjaan konstruksi itu.

    "Pada kesempatan ini juga saya menyinggung masalah manajemen resiko. Kita di Kabupaten Lombok Barat oleh BPKP dijadikan pilot project. Informasi dari BPKP satu Provinsi itu diambil satu Kabupaten/Kota dan Alhamdulillah Kabupaten Lombok Barat mendapatkan itu. Ada beberapa OPD yang sudah ditunjuk untuk menerapkan manajemen resiko itu," terangnya. (*)

    Sekda Hadiri Paripurna Penetapan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021

    0

    HarianNusa.com, Lobok Barat – Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat Dr. H. Baehaqi menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lombok Barat tentang Penetapan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 di Ruang Sidang DPRD Kab. Lobar Senin, (24/5/2021).

    Dalam kesempatan tersebut sambutan singkat bupati yang dibacakan Sekda mengatakan bahwa dengan penetapan perubahan program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 menunjukkan adanya keinginan bersama antar pihak legislatif dan eksekutif untuk mewujudkan terlaksananya pembahasan rancangan peraturan daerah yang telah disepakati.

    “Perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Pasal 10 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk baru,"ungkapnya.

    Dalam perubahan program pembentukan peraturan tersebut diharapkan pembahasan dapat terjadwal lebih terinci untuk masing-masing rancangan peraturan daerah.

    “Program Pembentukan Peraturan Daerah ini dapat diimplementasikan dengan biak dan menjadi pedoman bersama dalam pembahasan rancangan peraturan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing,“ harapnya.

    Sidang Paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD Lobar Hj. Nurul Adha dan tampak hadir mendampingi Sekda Lobar Dr. H. Baehaqi, Kabag Hukum Setda Kab. Lobar Ahmad Nuralam, SH.,MH. Sekretaris DPRD Lobar Aisyah Desilina Darmawati, S.I.P., Sekretaris Bappeda dan undangan lainnya. (*)

    error: Content is protected !!