HarianNusa.com, Lombok Barat –
Kapolres Lombok Barat AKBP Bagus Satrio Wibowo SIK dan Dandim 1606/Lobar Colonel Czi Erijon Kroll, SIP. MM memimpin apel Terpadu Gugus Penanganan Covid-19 yang diketuai Bupati Lobar H. Fauzan Khalid.

Apel yang digelar pada Senin, (06/04) ini diikuti oleh TNI – POLRI, BNPB, Ksop, Otoritas Pelabuhan Lembar, Pol. PP, Petugas kesehatan pelabuhan Lembar.

Kapolres Lobar dalam arahannya menyampaikan agar seluruh lapisan masyarakat bersatu melawan penyebaran wabah covid-19. Ia meminta pengawasan di pintu masuk pelabuhan diperketan. Apabila ada penumpang yang dicurigai menunjukkan gejala terinfeksi virus corona agar ditindak sesuai SOP.

"kita semua harus bersatu melawan covid 19, dengan mempertegas tindakan sesuai SOP, apabila ada penumpang yang dicurigai terindikasi membawa virus corona agar ditindak tegas sesuai SOP dan memperketat pengawasan di pelabuhan Lembar.

Selain itu, Kapolres juga mengimbau agar dalam semua kegiatan, masyarakat dan petugas harus menggunakan masker untuk antisipasi penyebaran corona.

"Dalam semua kegiatan harus mempergunakan masker, guna meminimalisir penyebaran covid 19 di wilayah Lobar, kusus nya di pelabuhan Lembar sebagai tolak ukur penanganan covid 19 di wilayah Lobar," ungkapnya.

Senada dengan Kapolres, Dandim Lobar mengarahkan agar mempedomani penanganan covid 19 sesuai arahan Bupati Lombok Barat sebagai Ketua Gugus Tugas penanganan Covid 19 di wilayah Lobar.

Untuk meminimalisir penyebaran covid 19 di wilayah Lobar, Dandim mengungkapkan, agar mempertegas tindakan di lapangan, dan memperketat keluar masuk orang di pelabuhan Lembar.

Terkait dengan hal tersebut Kasat Pol Airud Polres Lobar IPDA I Gst Made Suarjaya menegaskan, bahwa Sat Pol Airud Lobar siap mendukung tugas Satuan Gugus Penanganan Covid-19 di perairan Lombok Barat.

Sebagai wujud dukungan tersebut, Made Suarjaya mengatakan, Sat Pol Airud Polres Lobar siap menerjunkan 3 kapal patroli dan belasan personelnya.

"Sebanyak 3 personil akan disiagakan di penyeberangan palabuhan Lembar, dan 3 kapal serta 12 personil yang akan membeck up perairan untuk antisipasi masuknya kapal-kapal yang tidak melalui jalur resmi," tegasnya.

"Sedangkan 3 personil akan bergabung dalam satgas covid 19 di pelabuhan penyebrangan di posko yang telah ditentukan," tambahnya.

Dalam antisipas masuknya penyebaran covid-19 di Lombok Barat, Pemkab Lobar terus bersinergi dengan TNI-Polri malakukan berbagai upaya pencegahan. (f3)

Ket. Foto:
Satuan Pol Airud Polres Lobar (seragam warna biru) bersama anggota Polri lainnya dan unsur pemerintah tampak barbaris rapi saat mengikuti kegiatan apel Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di pelabuhan Lembar, Lombok Barat. (istimewa)

HarianNusa.com, Lombok Barat – Tuntutan masyarakat untuk membatasi, bahkan menutup akses Pelabuhan Lembar terkait dengan merebaknya virus Corona atau Covid-19 ditanggapi sangat serius oleh Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Lombok Barat.

Serangkaian rapat koordinasi dilakukan secara marathon untuk membahas pencegahan dan penanggulangan pun berkali-kali digelar, terutama terkait dengan isyu mobilitas warga saat musim mudik yang memanfaatkan jasa penyeberangan laut melalui Pelabuhan Lembar.

“Dalam bekerja, kami patuh dengan arahan tiga pihak, yaitu Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten. Saat ini kami telah melakukan berbagai upaya pencegahan, di antaranya dengan melakukan pembatasan penumpang sampai lima puluh persen untuk menjamin social distancing,” ujar Kepala KSOP Lembar M. Junaiding saat mengikuti Rapat Koordinasi Satgas di Ruang Rapat Rumah Dinas Bupati Lombok Barat, Sabtu (4/4/2020) kemarin.

Pihak pelabuhan pun imbuh Junaiding, menetapkan prosedur standar untuk mencegah merebaknya Covid 19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain melakukan penyemprotan disinfektan sebanyak tiga kali sehari untuk seluruh kapal yang beroperasi, pihaknya pun melakukan penyemprotan terhadap kendaraan dan para penumpang.

“Kita tidak hanya berhadapan dengan manusia sebagai penumpang, tapi juga kendaraan yang meliputi truck barang, kendaraan pribadi, dan bus dengan penumpangnya,” tambah Junaiding.

Namun pada prinsipnya, kata Junaiding, upaya pencegahan yang dilakukan harus tetap mempertimbangkan kelancaran arus lalu lintas penumpang agar tidak terjadi penumpukan.

Senada dengan Junaiding, Kepala KKP Mataram Wayan Diantika yang hadir dalam rapat koordinasi tersebut menjelaskan prosedur lain untuk memperkuat prosedur pencegahan, yaitu dengan menerbitkan Kartu Kuning khusus penumpang. Wayan memastikan semua data penumpang dan rekam suhu tubuh saat memasuki dan keluar kapal telah didapatkannya dan terekam melalui kartu kuning itu.

“Dengan kartu kuning tersebut, kita bisa mengetahui dan men-tracking dengan siapa seseorang berinteraksi selama perjalanan di atas kapal,” terangnya.

Dalam Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, Sekretaris Daerah H. Baehaqi, Seluruh Asisten, Kepala BPBD Mahnan, Kepala Dinas Perhubungan H. Moh. Nadjib, Kepala Dinas Kesehatan Hj. Ambaryati, beserta seluruh komponen yang terlibat di Pelabuhan Lembar seperti pihak ASDP, Pelindo III, KKP Mataram, dan KSOP Lembar, mereka bersepakat untuk mendirikan sebuah Pos Komando (Posko) yang melibatkan seluruh unsur termasuk dari pihak Kepolisian Resort (Polres) Lombok Barat khusus di Pelabuhan Lembar.

Menurut Kapolres Lombok Barat, AKBP Bagus Satria Wibowo, dengan adanya Posko tersebut, pihak Satgas bisa lebih serius dan fokus dalam melakukan pencegahan merebaknya virus yang dibawa dari warga yang datang ke Pulau Lombok.

“Besok (hari ini, red) posko tersebut sudah harus ada. Bila perlu Senin kita apel siaga di posko tersebut,” tegas Bagus sambil memastikan pihak Polres Lombok Barat akan menyiagakan sepuluh personil untuk setiap shift tugas.

Bagus meminta pengisian personil tersebut juga melibatkan berbagai unsur seperti dari Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, BPBD, di samping personil yang terkait langsung dengan urusan pelabuhan.

“Jadi ini jumlahnya cukup banyak sehingga perlu kesiapan semua pihak, termasuk dengan melengkapi Alat Pelindung Diri bagi para petugas yang berjaga,” pinta Bagus.

Ketua Satgas Kabupaten Lombok Barat, H. Fauzan Khalid di kesempatan lain menanggapi positif atas inisiatif pembentukan Posko di Pelabuhan Lembar. Bahkan dirinya mengaku telah meminta Dinas Perhubungan juga bisa menempatkan personil di Bandara agar alur informasi penumpang yang datang dari luar sebagai salah satu upaya pencegahan penularan virus.

“Kita harus menyentuh aspek psikologis massa agar mereka sadar dengan bahaya virus ini. Dengan adanya Posko, masyarakat bisa diingatkan untuk lebih waspada, melakukan isoloasi mandiri, dan mendukung berbagai upaya pencegahan yang kita lakukan,” terang bupati Lombok Barat itu. (f3)

HarianNusa.com, Lombok Barat – Paling sedikit 1.316 karyawan di 17 hotel di kawasan Lombok Barat harus dirumahkan akibat merebaknya Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, Saeful Ahkam saat melakukan pengecekan kondisi terkini di Kawasan Senggigi Lombok Barat, Sabtu (4/4/2020).

"Menurut data dalam himpun cepat kemaren, ada 17 hotel yang mengirimkan data, mereka terpaksa merumahkan para karyawannya karena sepinya okupansi akibat virus Corona," terang Ahkam.

Ahkam bahkan menyebutkan setidaknya ada 7 hotel yang mengambil kebijakan menutup usahanya untuk sementara waktu.

Untuk para karyawan, Ahkam memastikan kebijakan merumahkan terpaksa diambil oleh manajemen hotel agar mereka bisa bertahan di masa yang sulit ini.

"Tidak hanya hotel, tapi termasuk usaha hiburan, restoran, dan jasa usaha wisata lainnya, bisa jadi juga mengambil kebijakan yang sama," terang Ahkam.

Ahkam mengaku akan terus berusaha menghimpun data tersebut sebagai basis data bagi pemerintah untuk mengkaji penanganan dampak sosial ekonomi dari wabah virus Corona itu.

"Kita akan komunikasikan ke Pemerintah Pusat melalui Provinsi agar para pekerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif bisa mendapat stimulus program yang mampu membantu mereka dari kesulitan bekerja," papar Ahkam.

Pasca maklumat dari Pemerintah, Kawasan Senggigi yang menjadi primadona wisata di Lombok Barat seperti mati akibat edaran untuk mengantisipasi wabah virus Corona.

"Semua usaha hiburan tidak ada yang buka, restoran pun banyak yang tutup, hanya beberapa restoran kecil dan pedagang kaki lima yang masih buka tapi tidak melayani makan di tempat," terang Ahkam.

Ditanya soal stimulus kemudahan atas kewajiban pajak dan retribusi bagi usaha pariwisata, pria yang juga pelaksana tugas Kepala Bagian Humas dan Protokol itu belum bisa memastikan apakah akan ada stimulus keringangan bagi mereka yang menjadi wajib pajak dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

"Pariwisata ini salah satu penyumbang PAD (pendapatan asli daerah, red) bagi Lombok Barat. Keputusan Pemerintah Pusat, hanya KEK Mandalika yang mendapat kemudahan soal pajak, Senggigi tidak," tegas Ahkam.

Namun seperti halnya saat bencana gempa dahulu, Ahkam menduga bisa jadi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat akan memberikan kemudahan bagi wajib pajak pelaku pariwisata.

"Saya tidak tahu pasti, tapi yang paling mungkin itu keringanan soal waktu, denda, atau bahkan pengurangan pada item pajak retribusi tertentu," papar Ahkam memperkirakan. (f3/hms)

Ket. Foto:
Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat, H. Saeful Ahkam. (istimewa)