More
    Beranda blog Halaman 128

    Fauzan Bagikan Ratusan Parcel untuk Tenaga Kesehatan Covid-19 di Lombok Barat

    0

    HarianNusa.com, Lombok Barat – Bupati Lombok Barat, H.Fauzan Khalid memberi dukungan kepada tenaga kesehatan yang menangani virus corona (covid -19). Dukungan itu ditunjukan bupati dengan memberikan ratusan parsel berisi buah kepada dokter dan perawat rumah sakit serta puskesmas di Lombok Barat.

    Dijelaskan bupati, pemberian parsel ini diharapkan bisa menggugah hati masyarakat yang mampu untuk turut memberi dukungan moril maupun materil kepada insan kesehatan yang menangani covid-19.

    "Kita berharap masyarakat kita yang mampu tergugah hatinya membantu para pejuang terdepan kita menghadapi virus corona," harap bupati.

    Menurut bupati, para tenaga kesehatan ini telah berupaya melakukan yang terbaik untuk mencegah mewabahnya virus corona di Kabupaten Lombok Barat. Ratusan parsel ini, kata bupati, berasal dari sumbangan masyarakat untuk disalurkan kepada tenaga kesehatan yang telah berusaha keras melakukan tindakan medis kepada masyarakat.

    “Kita Bagikan di Rumah Sakit Tripat (Patut Patuh Patju), Rumah Sakit Awet Muda dan sisanya untuk semua puskesmas. Parsel ini berasal dari masyarakat untuk disalurkan kepada teman-teman yang bertugas menangani covid-19,” seru bupati usai memberikan parsel kepada tenaga kesehatan di Rumah Sakit Tripat. Juma’at (3/4).

    Bupati juga mengatakan saat ini ia telah menginstruksikan kepada jajaranmya untuk mengumpulkan madu yang berasal dari Lombok Barat untuk disalurkan, karena menurut bupati, madu mengandung sumber vitamin, salah satunya vitamin C yang berperan aktif menjaga sistem imun. Di samping itu, bupati juga berharap langkahnya ini bisa memajukan petani- petani madu di Lombok Barat.

    Bupati juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Barat akan memberikan perhatian dan dukungannya kepada tenaga kesehatan yang menangani covid-19 ini berupa pemberian insentif.

    “Saya juga minta ke Pak Sekda untuk menghitung insentif berupa uang, insyallah nanti kita akan berikan kepada para tenaga kesehatan yang menangani covid -19 ini. Mudah-mudahan dengan cara ini mereka tambah semangat dan semakin termotivasi,” imbuhnya.

    Bupati juga berharap agar masyarakat sadar dan memahami bahwa tugas sebagi tenaga kesehatan yang menangani virus ini tidak mudah dan tantangannya sangat besar.

    “Bayangkan saja kalo kita mengkarantina masyarakat yang ODP, itu protes sangat luar biasa banyak, itu karena takutnya masyarakat kita, padahal itu tidak apa-apa. Apalagi petugas kesehatan, mereka yang langsung bersentuhan dengan pasien,” tegas bupati.

    Direktur Rumah Sakit Tripat drg. H. Arbain Ishak menyebutkan, sampai tanggal 31 Maret kemarin sudah ada 13 PDP yg dirawat di RSUD TRIPAT. Pasien tersebut tidak hanya berasal dari Lombok Barat saja, tetapi ada juga dari Lombok Tengah. Pasien ini, kata Arbain, ada yang pernah kontak dengan PDP dan ada juga yang memiliki riwayat perjalanan ke luar daerah.

    “Kita rawat dulu sampai hasilnya keluar. Dari 13 pasien yang dirawat sekitar 10 orang berasal dari Lombok Barat, karena yang 2 orang berasal dari Lombok Tengah dan satu orang dari luar,” imbuhnya.

    Terkait dengan ketersediaan ruang rawat, Arbain mengatakan Rumah Sakit Tripat dalam jangka waktu dekat akan menambah dua ruang rawat pasien covid-19. Sebelumnya, Rumah Sakit Tripat sudah memiliki tiga ruang rawat, sehingga dengan penambahan tersebut Arbain berharap bisa menampung banyak pasien.

    “Kemarin kita coba rujuk satu orang ke RS Provinsi, karena saat ini kita hanya punya tiga ruang rawat dan dalam waktu dua tiga hari ini kita akan menambah dua ruang rawat lagi,” Kata Arbain. (f3/hms)

    Bersama Indonesia Hadapi COVID-19, PrivyID Gratiskan Layanan Tanda Tangan Digital

    HarianNusa.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia mengimbau masyarakat untuk menjaga jarak fisik di ruang publik (physical distancing) guna menekan penyebaran pandemi COVID-19. Berbagai perusahaan merespon imbauan ini dengan memberlakukan kebijakan bekerja di rumah bagi pegawainya.

    Sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan ini, perusahaan penyedia layanan tanda tangan digital, PrivyID, gratiskan layanannya selama sebulan. Kontribusi ini diharapkan dapat mendukung keberlangsungan transaksi bisnis di tengah tantangan ini.

    PrivyID sendiri adalah startup penyedia layanan tanda tangan elektronik dan identitas digital yang berkantor pusat di Jakarta. Teknologi tanda tangan digital PrivyID telah diakui oleh Bank Indonesia, OJK, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Kami juga merupakan salah satu perusahaan yang telah dipercaya oleh Ditjen Dukcapil untuk pemanfaatan data kependudukan. 

    PrivyID, perusahaan penyedia layanan tanda tangan digital pertama di Indonesia, meluncurkan program Tanda Tangan #diRumahAja untuk membantu perusahaan-perusahaan Indonesia menjawab tantangan ini. Perusahaan yang mendaftarkan diri melalui situs http://wfh.privy.id dibebaskan dari biaya pendaftaran akun Enterprise. Sebagai informasi, akun Enterprise sendiri merupakan salah satu solusi pengelolaan dokumen elektronik besutan PrivyID yang dirancang untuk perusahaan berbagai skala.

    Akun Enterprise yang telah sukses didaftarkan bisa diakses oleh 10 karyawan. Akun ini juga bisa digunakan untuk saling berbagi dan menandatangani dokumen secara digital. Selain itu, jumlah dokumen yang bisa dibagikan atau ditandatangani secara internal juga tidak dibatasi. PrivyID juga menggratiskan 100 saldo untuk berbagi dokumen dan meminta tanda tangan elektronik dengan pihak eksternal perusahaan. Kebijakan ini berlaku hingga 30 April 2020 baik bagi perusahaan yang baru akan mendaftar maupun seluruh perusahaan yang telah menjadi klien PrivyID.

    “Program Tanda Tangan #diRumahAja adalah upaya kami untuk membantu berputarnya roda perekonomian Indonesia yang tengah terimbas wabah COVID-19, juga sebagai proteksi bagi keselamatan kita semua untuk tidak menandatangani dokumen kertas”, ungkap Marshall Pribadi, CEO PrivyID.

    Pasalnya, penelitian dari National Institutes of Health USA menyatakan bahwa virus Corona dapat bertahan hingga 24 jam di permukaan benda mati berbahan kertas. Tak hanya itu, pertemuan tatap muka untuk bertukar dokumen juga akan menambah risiko penyebaran virus.

    “Negara selama ini telah banyak membantu kami, sejak awal didirikan hingga hari ini kami telah menerima permodalan dari MDI Ventures dan Mandiri Capital Indonesia yang merupakan perusahaan anak BUMN, ini saatnya kami membalas budi untuk Ibu Pertiwi”, Marshall menambahkan.

    Perusahaan modal ventura yang dimiliki oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom), MDI Ventures, ikut menyatakan dukungannya terhadap program PrivyID ini. “Melalui program Tanda Tangan #diRumahAja, kami optimis bisa membantu pemerintah Indonesia dalam menekan dampak ekonomi akibat pandemi COVID- 19.Perusahaan tidak perlu takut akan produktivitas yang menurun, karena pengelolaan dan administrasi dokumen bisnis dapat dilakukan di mana saja dengan berbagai device.” ujar Sandhy Widyasthana COO & Portfolio Director MDI Ventures.

    Tentang PrivyID

    PrivyID (PT Privy Identitas Digital) adalah startup Regulatory Technology (Regtech) pertama yang mendapatkan pengakuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sebagai penyelenggara tanda tangan elektronik tersertifikasi. PrivyID juga merupakan perusahaan Indonesia pertama dan satu-satunya yang menjadi anggota FIDO Alliance, suatu asosiasi industri internasional yang memiliki misi menciptakan standar otentikasi secara global.

    Semenjak didirikan pada tahun 2016, PrivyID telah dipercaya oleh lebih dari 5 juta pengguna dan 300 perusahaan di Indonesia, termasuk lima dari enam Bank Buku IV yang memiliki modal inti di atas 30 Triliun Rupiah. Layanan identitas dan tanda tangan digital PrivyID juga telah digunakan oleh perusahaan teknologi informasi ternama seperti Telkom, Telkomsel, Indosat, Lintasarta, Akulaku, dan Kredivo.

    PrivyID juga terdaftar di Bank Indonesia sebagai penyelenggara sistem penunjang perusahaan teknologi finansial dan tercatat di Otoritas Jasa Keuangan sebagai penyelenggara E-KYC. Selain itu, kerjasama resmi PrivyID dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri memungkinkan PrivyID untuk memverifikasi identitas penandatangan sebagaimana disyaratkan dalam UU ITE. CEO PrivyID, Marshall Pribadi, adalah ketua umum Indonesia Regtech and Legaltech Association (IRLA), anggota Endeavor Entrepreneur, dan salah satu penerima Forbes’Asia 30 Under 30

    Siaran Pers Aliansi Nasional Reformasi KUHP: “Rancangan KUHP Memperburuk Kondisi Pandemi COVID-19:Tunda Pembahasannya”

    0

    HarianNusa.com, Jakarta – Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengingatkan agar pembahasan RKUHP ditunda. Pembahasan RKUHP kembali diangkat oleh DPR dan pemerintah. Menurut pemerintah dan DPR, pengesahan RKUHP di tengah kondisi pandemi dapat menjadi solusi dari penanganan pencegahan COVID-19 dalam sistem peradilan pidana.

    Aliansi Nasional Reformasi KUHP menilai hal tersebut tidak sepenuhnya tepat, mengingat saat ini penanganan COVID-19 haruslah menjadi prioritas utama pemerintah dan DPR. Pengesahan RKUHP tanpa pembahasan keseluruhan justru akan menambah panjang daftar masalah yang harus diselesaikan. Apabila pemerintah dan DPR belum dapat fokus dan serius membahas masalah RKUHP, lebih baik pengesahan dengan pembahasan sebagian ditunda terlebih dahulu, sehingga seluruh fokus diarahkan kepada penanganan COVID-19.

    DPR seharusnya fokus melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintah dalam penanggulangan COVID-19. Dalam kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini, seharusnya DPR dan pemerintah justru memfasilitasi diskusi-diskusi online terkait dengan substansi-substansi RKUHP untuk mensosialisasikan, mendapatkan masukan, dan menjangkau pelbagai pihak dan seluas-luasnya.

    "Pandemi ini tidak boleh dijadikan kesempatan untuk mengesahkan RUU yang masih mengandung banyak permasalahan dan tidak dibahas secara inklusif. Aliansi Nasional Reformasi KUHP memiliki beberapa catatan terkait dengan RKUHP yang masih harus diselesaikan", tulis Tri Irwanda melalui keterangan pers.

    Pertama, Pemerintah dan DPR harus kembali mengevaluasi seluruh pasal-pasal yang ada di dalam RKUHP. Depenalisasi dan dekriminalisasi terhadap beberapa tindak pidana harus digalakkan, mengingat kondisi overcrowding yang terjadi saat ini salah satunya disebabkan oleh overkriminalisasi dalam peraturan perundang-undangan yang juga gagal diatasi RKUHP.

    Aliansi Nasional Reformasi KUHP mencatat di dalam draft terakhir per September 2019 masih terdapat pasal bermasalah yang overkriminalisasi: Pasal hukum yang hidup di masyarakat, penghinaan Presiden dan Pemerintah, larangan mempertunjukkan alat kontrasepsi, perzinaan, kohabitasi, penggelandangan, aborsi, tindak pidana korupsi, contempt of court, makar, kriminalisasi penghinaan yang eksesif, tindak pidana terhadap agama, rumusan tindak pencabulan yang diskriminatif, tindak pidana narkotika dan pelanggaran HAM berat.

    Kedua, pembahasan RKUHP belum melibatkan lebih banyak pihak yang akan terdampak dari penegakan RKUHP nantinya. Selama ini, pembahasan hanya fokus dilakukan oleh ahli-ahli hukum pidana, tanpa mempertimbangkan pendapat dari bidang ilmu lain yang terdampak seperti bidang kesehatan, kesehatan masyarakat, kriminologi, pariwisata, dan ekonomi. Selain penting melibatkan lebih banyak aktor, skala konsultasi pembahasan RKUHP tidak boleh hanya berpusat di Jawa, perlu keterwakilan seluruh daerah di Indonesia untuk menjamin KUHP di masa depan mampu ditegakkan hukumnya di seluruh wilayah.

    Ketiga, melihat masalah COVID-19 saat ini, masalah utama dalam penanggulangannya adalah bagaimana cara mengeluarkan tahanan dan narapidana dari dalam Rutan/ Lapas. Masalah kelebihan penghuni, utamanya, menjadi masalah tersendiri dalam pandemi ini. Belajar dari kondisi ini, pemerintah dan DPR seharusnya dalam membahas secara serius tentang alternatif-alternatif pemidanaan non-pemenjaraan. Masalah saat ini dikarenakan tidak efektifnya alternatif selain pemenjaraan, DPR harus mampu memastikan bahwa pemerintah memiliki instrumen dan sumber daya mumpuni untuk mengefektifkan alternatif selain pemenjaraan. Supaya ke depan tidak perlu memikirkan masalah overcrowding jika kondisi darurat kembali terjadi.

    Selain menekankan catatan di atas, Aliansi Nasional Reformasi KUHP meminta agar DPR dan pemerintah kembali membahas dengan lebih teliti dan inklusif seluruh pasal dalam RKUHP khususnya yang berpotensi memperburuk kondisi overcriminalization yang mengakibatkan overcrowding Rutan dan Lapas serta menekankan pentingnya membuka akses dan pengaturan lebih komprehensif terkait alternatif pemidanaan non-pemenjaraan.

    Apabila Pemerintah dan DPR masih memaksakan melakukan pengesahan dalam waktu yang sempit ini terhadap pengaturan RKUHP yang diyakini justru memperburuk kondisi pandemi COVID-19, maka Aliansi Nasional Reformasi KUHP meminta pemerintah dan DPR segera menunda pembahasan tersebut sampai dengan kondisi pulih dan mampu membahas dengan baik RKUHP dengan catatan-catatan di atas.

    Aliansi Nasional Reformasi KUHP ini sendiri merupakan gabungan dari berbagai organisasi dan lembaga, yaitu ELSAM, ICJR, AJI, LBH Pers, Imparsial, KontraS, ICW, HuMA, PBHI, LeIP, LBH Jakarta, PKBI, PSHK, Arus Pelangi, HRWG, YLBHI, Wiki DPR, SEJUK, LBH APIK, LBH Masyarakat, MaPPI FHUI, CDS, ILR, ICEL, Rumah Cemara, WALHI, TURC, Jatam, ECPAT Indonesia, ILRC, Epistema Institute, Yayasan Kesehatan Perempuan, Aliansi Satu Visi, PKNI, PUSKAPA, KPI, AMAN, OPSI, KRHN, YPHA, IJRS

    Mahahasiswa UIN Mataram Keluhkan Sistem Kuliah Online

    0

    HarianNusa.com, Mataram – Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, meminta pihak birokrasi kampus untuk menindak lanjuti surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI terkait dengan dikeluarnnya surat No:697/03/2020.

    Dimana ketentuan nomer 1 poin C mengatakan ” Pimpinan PTKI melakukan upaya dan kebijakan strategis terutama dalam penanganan paket kuota/acses bebas (free acces) bagi mahasiswa dan civitas akademika PTKI masing-masing penyedia jasa telekomunikasi”.

    Suparman menyampaikan berdasarkan hasil kajiannya bahwa, sebagai Mahasiswa yang menjalankan Tri Darma pergutuan tinggi sebagaimana yang tertuang dalam UU No.12 tahun 2012.
    Sudah di kaji dari tanggal dikeluarkannya surat edaran oleh KEMENAG RI, sampai hari ini pihak kampus UIN Mataram belum melakukan kebijakan kepada Mahasiswa/I terkait penanganan paket gratis bagi mahasiswa.

    "Kami sudah mengkaji secara seksama dengan teman-teman yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Keadilan (AMPK), terkait surat edaran itu namun sampai saat ini pihak kampus berdiam diri terkait hal ini", ungkap Suparman yang merupakan salah seorang aktivis kampus UIN Mataram.

    Dengan merebaknya kabar Covid-19 yang membuat pihak pimpinan kampus UIN Mataram terpaksa memindahkan proses pembelajaran melalui sistem classroom secara online, dengan sistem seperti ini Mahasiswa dituntut mempunyai kuota untuk melakukan kuliah online.

    Suparman menambahkan, bahwa engingat model kuliah online/daring membuat mahasiswa tidak menggunakan fasilitas kampus seperti biasanya namun harus tetap membayar uang UKT sperti biasanya. Hal ini sangat berdampak untuk mahasiswa mengingat perkuliahan online ini tidak dibarengi dengan fasilitas, seperti pengaturan jam kuliah yang tidak teratur, dan tentunya pengadaan kuota internet bagi mahasiswa.

    "Sementara di lain sisi orang tua selaku kepala rumah tangga yang menanggung semua kebutuhan keluarga tidak bisa keluar rumah (lock down) menurut surat edaran dari Gubernur NTB. Sehingga kami mahasiswa kesusahan ketika paket internet habis," keluhnya.

    Tomi Satria yang juga mahasiswa semester atas di UIN Mataram mengeluhkan hal yang sama. Ia mengaku dirinya bersama temannya yang lain merasa kuliah online ini kurang efektif, apalagi dengan sistem ini begitu banyak tugas yang diberikan dosen tanpa memikirkan keadaan sosial ekonomi mereka.

    "Dengan kuliah online ini juga tidak semua daerah punya kekuatan sinyal yang bagus, jadinya ketika banyak dari teman-teman kami di luar daerah tidak memiliki sinyal maka terpaksa mereka harus alpa (malas), permasalahan seperti ini juga perlu sekiranya dipikirkan," ungkapnya.

    "Apalagi dengan mahasiswa yang sedang malakukan konsultasi proposal maupun skripsi dan bahkan yang belum bisa melakukan penelitian, proposal dan ujian skripsi sementara sesuai kalender akademik kita akan wisuda di bulan Agustus, lantas mereka akan dikemanakan," ujarnya.

    Melihat permasalahan ini maka dari pada itu Aliansi Mahasiswa Peduli Keadilan menuntut agar Rektor UIN Mataram, mempercepat keluarkan kebijakan sesuai dengan surat edaran KEMENAG no:697/03/2020 dimana ketentuan nomer 1 poin C. Dan meminta supaya para dosen tidak memberikan tugas semena-mena terhadap mahasiswa dan kuliaah dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ada. Serta maminta agar dikeluarkan kebijakan kepada Mahasiswa semester VIII ke atas terkait masalah konsultasi, penelitian dan ujian proposal skripsi.

    Menanggapi hal ini Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Prof. Dr. H. Masnun Tohir mengungkapkan bahwa terkait surat edaran itu sedang diskusikan.

    "Ini yang kami diskusikan saat ini, jika kampus memutuskan untuk memberikan kuota, banyak pihak harus diajak berdiskusi. karena metode belajar yang berubah itu dan pada intinya kampus tidak ingin mempersulit mahasiswa.
    Pelayanan akademik tetap berjalan bimbingan skripsi hingga disertasi dan ujian pun tetap berlangsung tetapi harus melalui sistem daring atau pengiriman naskah," jelasnya saat dikonfirmasi via Whatsapp, Kamis, (02/04).

    Wakil Rektor I mengungkapkan,

    kebijakan ini diterjemahkan sesuai kondisi, mengingat jaringan internet di masing-masing daerah berbeda.
    Misalnya UIN Mataram ingin bekerja sama dengan jasa telekomunikasi A, maka semua harus terkoneksi dengan produk A. Karena tidak semua daerah di NTB bisa maksimal mendapat sinyal jaringan provider tersebut.

    "Maka banyak pertimbangan terhadap hal itu, kami berusaha menerjemahkan kebijakan dengan baik, belum bisa kami putuskan sekarang karena banyak aspek yang harus kami koordinasikan," jelasnya.

    Berbagi Sembako Wujud Kepedulian Pol Airud Lobar Ditengah Pandemi Covid-19

    0

    HarianNusa.com, Lombok Barat – Pandemi global penyebaran covid-19 yang melanda berbagai negara di belahan dunia termasuk Indonesia tentu sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat nya, termasuk di NTB, khusuanya di Lombok Barat.

    Menyikapi kondisi tersebut, Pol Airud Polres Lobar yang dikomandoi IPDA I Gst Md Suarjaya kembali melakukan kegiatan kemanusiaan dengan berbagi paket sembako bagi masyarakat duafa di wilayah pesisir pantai Kuranji Dusun Kuranji Dalang, Desa Kuranji Bangsal, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, Rabu, (01/04).

    Kapolres Lombok Barat AKBP Bagus Satrio Wibowo melalui Kasat Pol Airud Polres Lobar mengatakan bahwa kegiatan pembagian paket sembako ini sebagai bentuk kepedulian satuan
    kepada masyarakat khususnya para duafa di tengah musibah wabah corona ini.

    Sebelum membagikan paket sembako, Kasat Pol Airud Polres Lobar melakukan sosialisasi terkait covid-19 dan menyampaikan Maklumat Kapolri kepada masyarakat nelayan pesisir, di pesisir pantai Kuranji, Dsn kuranji Dalang, Ds. Kuranji Bangsal, Kecamatan Labuapi, Lobar.

    Made Suarjaya juga mengimbau agar masyarakat pesisir selalu menjaga kesehatan, kebersihan lingkungan, rajin mencuci tangan sebelum memulai dan selesai beraktifitas, serta menjaga jarak fisik dengan orang lain.

    Selain itu ia juga meminta masyarakat pesisir untuk mentaati imbauan pemerintah agar menghidari tempat-tempat keramaian, tidak mengumpulkan masa dengan jumlah banyak, kurangi keluar rumah kalau tidak ada keperluan yang tidak penting, serta selalu menggunakan masker apabila beraktifitas diluar rumah.

    "Kepada masyarakat usia lanjut yang rentan terpapar agar selalu menjaga kesehatan, ditekankan juga agar masyarakat rajin berjemur pada jam 10.00 Wita untuk menambah imunitas tubuh dengan tujuan memutus penyebaran covid 19," ungkapnya.

    Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan menyerahkan paket sembako kepada 20 orang kaum duafa di pesisir pantai Kuranji.

    "Kegiatan berakhir pada pukul 10.30 Wita, berjalan aman dan lancar," pungkas Made Suarjaya.

    Cegah Penyebaran Covid-19, Unram Fasilitasi Kuliah Online Mahasiswa dengan Quota 30GB

    HarianNusa.com, Mataram – Diberlakukannya sistem perkuliahan daring (online) di lingkup Universitas Mataram (Unram), dalam memutus mata rantai penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) bukan tanpa solusi. Pasalnya, demi kelancaran proses perkuliahan pihak Unram juga memberikan fasilitas bebas akses ilmupedia, dengan kapasitas quota 30 Giga Byte (GB).

    Rektor Unram melalui Wakil Rektor (WR) I Agusdin, S.E., M.B.A., D.B.A., Selasa (31/3), kepada media menyampaikan bahwa perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya tetap dilaksanakan secara daring (online), termasuk tugas mandiri mahasiswa.

    "Untuk mengurangi beban mahasiswa terkait quota internet, Unram sudah bekerjasama dengan IM3 dan Telkomsel guna memberikan quota gratis selama 30 hari ke depan. Fasilitas ini dapat untuk mengakses ke sistem pembelajaran daring Unram," ungkapnya.

    Dikatakan, perkuliahan daring yang diterapkan di lingkup Unram dimksudkan agar kegiatan akademik tetap berjalan, sehingga beban studi mahasiswa dapat dicapai sesuai target Satuan Kredit Semester (SKS).

    "Jadi, mengingat kondisi wabah Virus Corona ini sudah merupakan darurat nasional, maka mau tidak mau kita harus menerapkan perkuliahan daring. Kami terus berupaya bagaimana memfasilitasi agar ini tidak membebani mahasiswa," tandasnya.

    Karena itu, WR I yang membidangi Akademik itu berharap agar fasilitas yang diberikan kepada mahasiswa, dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengakses materi-materi perkuliahan.

    "Mahasiswa bisa mengakses web daring Unram melalui daring.unram.ac.id secara gratis. Nah, nanti yang kepotong adalah quota Ilmupedia-nya, bukan kuota utamanya," jelasnya.

    Sementara cara mengaktifkan fasilitas paket gratis yang diberikan tersebut, Kepala Pusat Teknologi dan Informatika (Pustik) Unram Cahyo Mustiko, S.T., M.Sc., Ph.D. menjelaskan, paket #ilmupedia dapat diaktifkan melalui fitur My Telkomsel di gadget.

    "Info lengkapnya di tsel.me/ilmupedia," ucapnya.

    Untuk lebih jelasnya, lanjut Cahyo, setelah masuk di aplikasi My Telkomsel mahasiswa dapat memilih menu ‘Beli Paket’ dan pilih ‘Paket Internet’.

    "Kemudian mahasiswa bisa memilih Bebas Akses Ilmu Pedia, klik Beli, harga Rp 0, alias GRATIS," terangnya.

    Terkait fasilitas paket quota gratis 30GB yang diberikan bagi mahasiswa tersebut, WR II Unram Prof. Dr. Kurniawan, S.H., M.Hum. mengatakan bahwa itu merupakan kerjasama yang telah dibina oleh Unram, dengan dua provider penyedia layanan internet yakni Indosat dan Telkomsel. Dimana pemberian 30GB bagi setiap mahasiswa itu, diambilkan dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) Indosat dan Telkomsel.

    "Unram bekerjasama dengan Indosat dan Telkomsel dalam menyediakan fasilitas internet di Unram. Indosat memberikan 30GB pada setiap mahasiswa untuk proses perkuliahan daring dari sumber CSR, karena Indosat ada kerjasama dengan Unram," kata Guru Besar termuda di Unram itu.

    "Pun, Telkomsel memberikan juga 30GB untuk proses perkuliahan daring," imbuhnya.

    Profesor muda kelahiran Desa Ranggagata itu juga menyebutkan, pihaknya saat ini sedang meminta biaya kompensasi penggantian atau pengalihan kepada kedua provider tersebut, terkait quota internet yang tidak terpakai selama mahasiswa tidak ke kampus.

    "Baru saja kami mengadakan rapat dengan pihak Indosat di Surabaya menggunakan teleconference via zoom. Indosat berjanji akan memberikan kompensasi dalam bentuk quota tambahan yang besarannya masih dikaji, karena persoalan ini juga terjadi di universitas-universitas lain di Indonesia yang bekerjasama dengan Indosat," jelasnya.

    Untuk diketahui, biaya internet yang dikeluarkan Unram dalam mendukung kegiatan akademik adalah sebesar Rp. 189.591.000 per bulan, sehingga dalam satu tahun total dana yang dikeluarkan sebesar Rp. 2.275.092.000.

    Sedangkan Humas Satgas Pandemi Covid-19 Unram dr. Wahyu Sulistya Affarah, MPH., kembali mengingatkan kepada seluruh masyarakat khususnya civitas akademika, agar membudayakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

    "Salah satu PHBS yang sangat efektif untuk menangkal penyebaran Covid-19, yakni rajin mencuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan teknik yang benar," ungkapnya.

    Adapun enam langkah CTPS sesuai anjuran Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), lanjut dr. Farah, pertama basahi kedua tangan dengan air yang mengalir, kemudian ambil sabun secukupnya. Gosokkan kedua telapak tangan bersama-sama. Kedua, gosok punggung tangan menggunakan telapak tangan sebelahnya.

    "Jangan lupa gosok juga bagian sela jari, tangkupkan kembali kedua tangan dan gosok pinggiran jari-jari," sebutnya.

    Ketiga, bersihkan jari dan buku-buku jari dengan menyatukan kedua tangan. Keempat, bersihkan ujung-ujung jari dengan menggosokkannya ke telapak tangan sebelahnya.

    Kelima, bersihkan sela jempol dan telunjuk dengan cara menggenggam jempol menggunakan tangan sebelahnya. Kemudian lakukan gerakan memutar bolak-balik. Keenam, bersihkan sabun di tangan dengan air mengalir, lalu keringkan dengan sempurna.

    "Bila perlu, matikan keran dengan menggunakan tisu sekali pakai agar tangan tidak perlu langsung menyentuhnya, sehingga tangan pun bisa bersih sempurna," ucapnya.

    Intinya, kata dr. Farah, cucilah tangan secara menyeluruh. Tidak hanya bagian telapak, tapi juga perlu mencuci punggung tangan dan sela-sela jari. Jangan terburu-buru saat cuci tangan, pastikan semua bagian tangan terkena sabun dan air yang mengalir. (f3/*)

    PKS dan IMAN Bantu Masyarakat NTB 2 ton Sanitizer

    0

    HarianNusa.com, Mataram – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Bakal Calon Bupati-Wakil Bupati Bima, dr. H. Irfan-H. Herman AE (IMAN) memberikan bantuan dua Ton Cairan Sanitizer kepada Masyarakat Nusa Tenggara Barat.

    Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Ketua Umum DPW PKS Provinsi NTB, H. Abdul Hadi, yang didampingi oleh Ketua Tim Pemenangan Paslon IMAN, H. Syamsuddin Madjid kepada Pemerintah Provinsi NTB yang diwakili olek Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Halik, S.Sos, MH, berlangsung Kantor BPBD Provinsi NTB, Selasa (31/3)

    “Ini bentuk nyata kepedulian kami pada setiap musibah yang terjadi di seluruh Nusantara. PKS sebagai Partai Dakwah yang terbuka, selalu komitmen untuk hadir dalam setiap duka masyarakat Indonesia,” ujar H. Abdul Hadi, SE, MM, yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB ini.

    Sementara itu, H. Syamsuddin Madjid, SE mengungkapkan bahwa bantuan besar sanitizer tersebut merupakan sumbangan Kader PKS yang sekarang digadang-gadang menjadi Calon Bupati-Wakil Bupati Bima.

    “dr. H. Irfan itu adalah kader kami yang berprofesi seorang dokter, sementara H Herman AE adalah pengusaha sukses yang selama ini konsen dengan isu kemanusiaan. Jadi begitu ada masalah kelangkaan Sanitizer, jiwa dokter dan pengusaha peduli mereka terpanggil dan langsung menghadirkan dua ton Sanitizer tersebut,” ujar H Syamsudin yang juga anggota DPRD Provinsi NTB itu.

    Kalak BPBD Provinsi NTB, H Ahsanul Halik, S.Sos, MH yang mewakili Gubernur NTB, sangat mengapresiasi pemberian bantuan tersebut, mengingat saat ini NTB memang sedang mengalami kekurangan Sanitizer.

    “Kami atas nama Gubernur-Wakil Gubernur serta masyarakat NTB, mengucapkan terima kasih atas bantuan yang sangat bermanfaat ini. Semoga akan banyak lagi pihak melakukan hal yang sama. karena tidak mungkin Wabah Virus Covid-19 ini bisa kita atasi tanpa partisipasi semua pihak,” tandas pria yang akrab disapa AKA ini (*)

    Nahkodai Dinas Pariwisata, Saeful Ahkam : Insya Allah, Saya Akan Bekerja Maksimal

    0

    HarianNusa.com – Dinas Priwisata Lombok Barat kini resmi dinahkodai oleh
    H Saeful Ahkam, setelah dilantik oleh Bupati Lombok Barat, H Fauzan Khalid di Aula Kantor Bupati, pada Jum’at (27/3) lalu.

    Ia dilantik bersama sembilan pejabat lainnya untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) pada lingkup Pemkab Lobar. Hal itu sekaligus menjadi jawaban terisinya kekosongan yang terjadi pada sejumlah OPD di Lombok Barat selama ini.

    Dengan terisinya 10 jabatan penting di Lobar ini, Bupati menyampaikan kelegaan serta harapannya di hadapan para pejabat pemerintah Lobar yang hadir saat itu.

    “10 jabatan ini diisi oleh seluruhnya berasal dari pejabat dari eselon III. Oleh karena itu, saya berharap ada semacam semangat yang menggebu-gebu dari para pejabat yang dilantik untuk bisa melaksanakan tugasnya dengan baik,” ucap bupati Fauzan.

    Tidak hanya melaksanakan kewajiban dan melenyelesaikan program-program yang sudah dicanangkan sebelumnya, Fauzan juga berharap pejabat baru ini bisa melakukan sesuatu yang lebih bagi masyarakat. Terutama dalam kondisi global sekarang ini yang sedang diliputi ancaman virus corona.

    “Naiknya jabatan ini bukan saja sebatas sumber legitimasi untuk bisa berbuat lebih banyak," kata Bupati Fauzan.

    "Jangan, tapi harus lebih dari itu. Jika lebih, biasanya ada kesombongan positif yang menyertai kita dalam bekerja,” demikian Bupati Lobar dua periode itu menambahkan.

    Menanggapi harapan Bupati tersebut,
    H Saeful Ahkam selaku Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Lobar yang baru menyatakan kesiapan yang teramat untuk bekerja maksimal.

    Menurutnya, jabatan yang saat ini diberikan kepadanya adalah sebuah amanah sekaligus kepercayaan yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya.
    Sehingga dalam bekerja tentunya harus maksimal.

    "Insya Allah, saya akan bekerja dengan maksimal. Karena ini adalah sebuah amanah yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," kata Ahkam.

    "Tiada kesempurnaan bagi manusia. Saya hanya manusia biasa, yang masih banyak kekurangan. Namun, ada hal yang terbaik dalam upaya. Tentu sambil melihat perkembangan situasi global saat ini," tutur mantan Kabag Humaspro Setda Lobar ini menunjuk merebaknya ancaman virus Corona.

    "Maka sudah sepantasnya kepercayaan yang diberikan oleh Pak Bupati ini harus dijaga dengan sebaik mungkin dan bekerja secara sungguh-sungguh, tulus dan ikhlas," imbuhnya.

    Melihat potensi yang ada di daerahnya, ia bertekad akan terus mendorong kemajuan pariwisata Lombok Barat agar lebih baik kedepannya. Saat ini kata dia, pariwisata Lombok Barat terus bergeliat. Kendati demikian, kata Ahkam, bukan lantas menurunkan langkah untuk terus melakukan perbaikan lebih baik.

    Justru hal itu, akan dijadikan sebuah dorongan untuk terus bergerak maju dalam mempromosikan pariwisata Lombok Barat di level nasional bahkan dunia.

    "Intinya, kita harus bisa lebih baik dan berkembang maju lagi. Insya Allah, demi kemajuan pariwisata kita, kami Dispar Lobar akan terus berkolaborasi," demikian H Saeful Ahkam.

    Di tahun 2020 ini, pihaknya memastikan akan melakukan revitalisasi di Kawasan Senggigi serta mulai melakukan pembinaan terhadap potensi desa wisata yang ada di Lombok Barat.

    "Tentu ini harus dibarengi dengan kegiatan promotif tanpa harus terhenti akibat Corona," kata Ahkam.

    Ahkam pun menegaskan akan membuka kerja sama dengan jejaring pelaku industri pariwisata.

    "Kita akan mengkoordinasikan diri dengan Pemprov dan Kabupaten/ Kota se Pulau Lombok. Kita juga harus tetap menjalin kerja sama dengan seluruh asosiasi pelaku langsung di bidang kepariwisataan," ujar pria humanis itu. (f3)

    Ket. Foto:
    H Saeful Ahkam (kiri) saat dilantik Sebastian Kepala Dinas Priwisata Lombok Barat oleh Bupati Lombok Barat, H Fauzan Khalid di Aula Kantor Bupati, Jum’at (27/3). (istimewa)

    Cegah Penyebaran Covid 19, Sat Pol Airud Polres Lobar Periksa Kapal yang Masuk Lewat Jalur Tikus

    0

    HarianNusa.com – Kapolres Lombok Barat AKBP Bagus Satrio Wibowo, SIK memerintahkan agar kapal Pol Airud Polres Lobar melaksanakan patroli dan pemantauan di perairan wilayah utara dan selatan yaitu di Senggigi, Gili Gde, dan Jeranjang.

    Kasat Pol Airud Polres Lobar IPDA I Gusti Made Suarjaya mengatakan bahwa patroli tersebut untuk memastikan apakah ada kapal-kapal atau orang-orang yang masuk ke NTB khususnya Lombok Barat melalui jalur-jalur tikus atau pelabuhan tidak resmi tanpa melaui pemeriksaan terkait wabah covid 19.

    Untuk itu Kasat Pol Airud memeritahkan jajarannya untuk mengantisipasi hal tersebut dengan menempatkan 3 kapal di wilayah yang dianggap tempat transit atau singgahnya kapal-kapal asing atau lokal di wilayah hukum Polres Lobar.

    Made Suarjaya menegaskan, pihaknya tidak main-main dalam melaksanakan tugas patroli sebagai salah langkah antisipasi penyebaran virus covid 19 di wilayahnya.

    Dengan melibatkan 15 personil Kapolres dan gakum, Kasat Pol Airud mengatakan bahwa patroli ini akan terus dilaksanakan hingga beberpa minggu kedepan.

    “Kami akan terus melakukan pemantauan, pengawasan, dan pemeriksaan terhadap kapal-kapal di perairan wilayah Polres Lombok Barat untuk mencegah penyebaran wabah covid 19 ini,” tegasnya, Senin, (30/03).

    Dalam giat patroli tersebut, Pol Airud Polres Lombok Barat juga tak henti-hentinya memberikan imbauan terkait antisipasi dan pencegahan penyebaran covid 19 kepada awak dan crew kapal yang akan memasuki wilayah NTB.

    “Selain melakulan patroli kami juga mengimbau para awak kapal dan crew kapal yang akan memasuki wilayah NTB untuk terus melakukan antisipasi terhadap penyebaran wabah covid 19, serta selalu hidup bersih dan sehat agar tubuh tidak mudah diserang virus,” ungkapnya.

    Rakor Online dengan Ketua DPW se-Indonesia, Presiden PKS sampaikan 5 Hal ini

    0

    HarianNusa.com, Jakarta – Ditengah pandemi wabah Covid-19, Presiden PKS H. Moh. Sohibul Iman (MSI) melakukan rapat koordinasi secara online dengan ketua pengurus wilayah PKS se-Indonesia, Ahad (28/3).

    Pada kesempatan itu MSI setidaknya menyampaikan 5 hal terkait wabah virus corona baru atau Covid-19 ini.

    Pertama, bahwa virus corona baru yang mengemuka pada akhir 2019 ini adalah virus yang sejenis dengan virus SARS dan MERS. Virus Corona baru ini belum ada vaksinya hingga kini.

    Kedua, Penyebaran Covid-19 terjadi sangat cepat, dalam waktu singkat telah menginfeksi lebih dari 180 negara. Karena itulah Badan Kesehatan Dunia (WHO) menetapkannya sebagai pandemi, wabah yang menular dengan sangat cepat.

    Ketiga, MSI menghimbau agar masyarakat khususnya kader tidak panik dalam situasi ini. Menurut statistik, kematian akibat infeksi Covid-19 ada di angka 2-3%. Karena itu kader PKS dan masyarakat diminta untuk terus menjaga imunitas atau kekebalan tubuh, sehingga mampu melawan virus ini secara alami.

    Keempat, MSI meminta agar bersikap proporsional dan rasional terhadap masalah ini. Jaga kesehatan dengan makan makanan yang bervitamin, terutama vitamin C dan E, olah raga yang cukup dan istirahat yang cukup.

    Kelima, Pihaknya sejak awal telah menyarankan penerapan partial lockdown untuk menghambat penyebaran Covid-19. Bukan Full lockdown. Artinya, pemerintah kota dan provinsi yang terhubung langsung dengan luar negeri agar ditutup sementara aksesnya. Jika tidak maka menjadi pintu masuk bagi virus dari luar negeri, dan Lombok merupakan salah satu pintu masuk langsung dari luar negeri (Malaysia dan Singapura).

    Meski awalnya kurang direspon pemerintah, MSI melihat masukan dari pihaknya ini sudah mulai menjadi perhatian penerintah, sudah mulai jadi pertimbangan dalam kebijakan kedepan.

     Bantu Pemerintah Atasi Covid-19

    Selain menyampaikan kelima hal diatas, MSI juga menginstruksikan kepada DPW PKS di seluruh provinsi agar memperhatikan dan melakukan tindakan dalam menghadapi pandemi Covid-19.

    “Agar PKS Secara massiv dan terstruktur memberikan pertolongan kepada masyarakat, untuk mencegah penularan Covid-19. Misalnya pembagian masker, melakukan penyemprotan disinfektan dan hal-hal lain yang membantu masyarakat”, ujar pria berkacamata ini.

    Ia juga meminta kader PKS melakukan edukasi tentang virus corona baru ini, serta mendukung dan terlibat aktif dalam gerakan masyarakat melawan Covid-19.

    “Sekarang misalnya, muncul gerakan membuat 1 juta masker kain karena langka di pasaran, ini adalah bentuk hal-hal positif di masyarakat yang harus kita dukung”, imbuhnya.

    Selanjutnya, MSI juga agar jajarannya memberikan bantuan kepada tenaga medis berupa Alat Perlindungan Diri (APD). Karena hal ini sangat vital bagi para tenaga medis yang menangani pasien dengan gejala Covid-19.

    Terakhir, MSI menekankan pentingnya melakukan karantina mandiri dan social distancing. Hal ini memang akan berdampak langsung  pada ekonomi, terutama kepada masyarakat yang berpenghasilan harian dan menimbulkan situasi yang sulit.

    Dampak ekonomi ini pada akhirnya berimbas pada kondisi sosial politik yang sulit diprediksi. Ia meminta agar pengurus PKS di wilayah memperhatikan ini, memberikan bantuan  logistik kepada seluruh kader dan masyarakat.
    Sehingga tidak perlu terjadi panic buying, ataupun kekacauan dan penjarahan di masyarakat.

    Ia berharap, pengurus PKS mampu membaca situasi di daerah masing masing dan mencegah hal tersebut terjadi.

    “Tidak perlu panic buying, tidak  perlu menumpuk bahan makanan. Saatnya kita berhemat, belajar berhemat, saling membantu dan gotong royong ditengah masyarakat”, pungkasnya.

    error: Content is protected !!