Beranda blog Halaman 223

Kampanye di Lombok, Relawan Teriak ‘Prabowo Presiden’

Satria Z Rasyid
-
0
Kampanye di Lombok, Relawan Teriak ‘Prabowo Presiden’

HarianNusa.com – Prabowo Subianto menggelar kampanye nasional di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa, 26 Maret 2019. Lapangan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela menjadi lokasi kampanye.

Di hadapan ribuan pendukung, calon presiden nomor urut 02 ini, mengungkap banyak sekali hujatan dan fitnah yang menimpa dirinya selama mencalonkan diri menjadi presiden. Namun kata Prabowo, dia tetap fokus memperjuangkan nasib rakyat.

“Asal saya membela rakyat saya. Biar saya sakit, saya dihina, difitnah, dicaci maki, biar saya membela rakyat saya,” ungkapnya.

Prabowo mengungkap, banyak rakyat yang saat ini masih melarat dan jadi pengangguran. Dia berjanji akan mengubah itu semua saat terpilih menjadi presiden.

“Rakyat Indonesia tidak bisa dibohongi lagi,” tegas Prabowo.

Dalam kampanye terbuka tersebut, beberapa tokoh nasional dan tokoh NTB hadir mendampingi Prabowo. Fahri Hamzah dan Ketua Badan Pengawasan dan Disiplin Partai Gerindra, Bambang Kristiono juga turut hadir mendampingi Prabowo.

Ribuan pendukung dan relawan antusias memadati lapangan. Mereka menanti kehadiran Prabowo sejak siang tadi. Saat mobil Prabowo datang, ribuan pendukung mendekati mobil sembari mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Tanpa dikomando mereka berteriak ‘Prabowo presiden’.

Mobil yang berjalan cukup pelan dimanfaatkan warga untuk bersalaman dengan Prabowo. Melalui atap mobil yang terbuka, Prabowo menyapa para simpatisan.

Dalam orasinya, Prabowo mengucapkan terimakasih atas antusias warga Lombok yang menyambutnya. “Saya hari ini melihat dan merasakan apa yang ada di hati saudara,” ucap Prabowo.

Prabowo menyinggung pemerintah yang terkesan tidak peduli nasib rakyat.

“Saya tidak mau berurusan dengan mereka karena tidak peduli dengan nasib rakyat, nasib bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia tidak bisa dibohongi lagi,” tegasnya. (sat)

"Rakyat Indonesia tidak bisa dibohongi lagi," tegas Prabowo.
“Rakyat Indonesia tidak bisa dibohongi lagi,” tegas Prabowo.

Wagub NTB Buka Forum Konsultasi RKPD 2020

Fitriah
-
0
Wagub NTB Buka Forum Konsultasi RKPD 2020

HarianNusa.Com – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, mengarahkan untuk lebih meningkatkan sinergi antar semua dinas dan lembaga untuk bekerja keras, berkolaborasi serta bergotong royong dalam pembangunan.

Arahan itu disampaikan saat membuka membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020, bertempat di Ruang Rapat Geopark Rinjani Kantor Bappeda Provinsi NTB, Senin (24/3/19).

“Masa depan NTB ini cerah, itu yang harus kita yakini, melihat dari progres pembangunan dan kondisi yang telah kita lakukan,” kata Wagub dalam acara yang bertema “Pembangunan Manusia Untuk NTB Tangguh, Mantap, dan Lestari” itu.

Wagub yakin bahwa rancangan RKPD dapat berjalan dengan baik apabila terkontrol dan tetap dalam pengawasan serta tidak ada ego sektoral antar setiap OPD.

“Tidak ada orang yang bisa bekerja sendiri, semuanya harus terkoneksi dan terkoordinasi,” tegas Wagub yang akrab disapa Ummi Rohmi itu.

“Keberadaan kita semua disini tentunya akan sangat bermanfaat untuk berdiskusi bersama-sama dengan kerendahan hati dan positive thinking demi menuju NTB Gemilang yang merupakan cita-cita kita bersama,” tutupnya.

Kepala Bappeda, Ir. Ridwan Syah, M.Sc, MM, MTP dalam laporannya menyampaikan 5 buah RKPD yang menjadi prioritas pembangunan di provinsi NTB. 5 susunan RKPD tersebut antara lain;
1. Mitigasi bencana, pemerataan infrastruktur dan konektifitas wilayah
2. Pembangunan manusia, ketahanan keluarga dan penanggulangan kemiskinan.
3. Investasi nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja.
4. Pelestarian lingkungan hidup, ketahanan pangan dan energi, dan
5. Transformasi birokrasi dan penanganan masalah sosial darurat.

“RKPD tahun 2020 ini sesungguhnya adalah bagian dari mewujudkan visi dan misi tahun 2018-2023 yaitu membangun Nusa Tenggara Barat yang gemilang,” jelas Ridwan.

Acara tersebut turut dihadiri kepala OPD lingkup Provinsi NTB, pimpinan instansi dan lembaga terkait, tokoh masyarakat, tokoh agama serta mitra pembangunan NTB Gemilang. (f3)

 

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah bersama Kepala Bappeda NTB, Ir. Ridwan Syah saat membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020 di Kantor Bappeda NTB. (istimewa)
Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah bersama Kepala Bappeda NTB, Ir. Ridwan Syah saat membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020 di Kantor Bappeda NTB. (istimewa)

Kepala Daerah Disarankan Libatkan KPK

Fitriah
-
0
Kepala Daerah Disarankan Libatkan KPK

HarianNusa.Com – Komisi Pemberantasan Korupsi menyarankan pihak Kepala Daerah selaku eksekutif melibatkan KPK. Hal ini terkait dengan maraknya tarik ulur antara eksekutif dengan legislatif dalam pembahasan anggaran.

Dalam rilis yang diterima media ini, saran tersebut disampaikan salah seorang pimpinan lembaga anti rasuah, Alexander Marwata, saat memberikan materi pada Workshop “Optimalisasi Manajemen Sumber Daya Berbasis Good Governance untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat” di Auditorium Nurcholish Madjid Universitas Paramadina Jakarta, Senin (25/3/19).

Alexander Marwata mensinyalir berdasarkan kasus yang KPK tangani, telah terjadi saling sandera antara eksekutif dengan legislatif saat pembahasan anggaran. Alex menunjuk kasus Kota Malang dan Provinsi Jambi yang sudah lama ditangani pihaknya.

“Kami berharap para Kepala Daerah menginformasikan (hal itu, red). Itu yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah, pak Ganjar ketika stag dalam pembahasan APBD. Gubernur tidak meminta KPK untuk mengintervensi, hanya untuk mendengarkan,” aku Wakil Ketua KPK itu.

Menurut pengakuannya, keterlibatan KPK dalam pembahasan yang semula alot tarik ulurnya membuatnya menjadi lancar dan menghasilkan APBD yang pro kesejahteraan rakyat.

Terkait dengan berbagai operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK, Wakil Ketua tersebut menegaskan, tidak ada niat sedikitpun buat KPK melakukan OTT.

“Saya tidak ingin menakut-nakuti. Percayalah bahwa kami tidak mengincar, tidak menargetkan untuk melakukan OTT. Apa yang kami lakukan, itu semua informasi dari masyarakat,” terang Alex sambil menuturkan satu kasus OTT yang justru pemberi informasinya adalah istri dari yang di-OTT.

Terkait dengan pelibatan KPK untuk ikut mengawasi pembahasan APBD, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid di tempat yang sama, tidak menampik bila pembahasan APBD bersama legislatif sering mengalami tarik ulur.

“Tapi walau begitu, kita selalu bisa berkomunikasi dan menjalin kemitraan bersama DPRD,” aku Fauzan menyambut baik uluran KPK tersebut.

Komunikasi yang baik, aku Fauzan, menjadi salah satu kunci penyelenggaraan pemerintahan yang efektif di Lombok Barat.

“Rekan-rekan di DPRD sudah memahami aspek perencanaan kita. RPJMD yang menjadi dasar RKPD di mana KUA PPAS-nya adalah kesepatan bersama antara kita dengan DPRD. Jadi, belum perlu melibatkan KPK-lah,” pungkas Fauzan tersenyum.

Fauzan sendiri hadir di workshop yang rencananya berlangsung sampai esok hari itu, bersama belasan Kepala Daerah se-Indonesia yang rata-rata baru memenangkan kontestasi Pilkada Serentak tahun lalu. Untuk periode selanjutnya, rencananya Fauzan akan dilantik bersama Wakil Bupati terpilih, Hj. Sumiatun di tanggal 23 April mendatang. (f3)

 

Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid berkacamata berdiri mengenakan baju batik coklat putih saat menghadiri Workshop "Optimalisasi Manajemen Sumber Daya Berbasis Good Governance untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat" di Auditorium Nurcholish Madjid Universitas Paramadina Jakarta. (istimewa)
Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid berkacamata berdiri mengenakan baju batik coklat putih saat menghadiri Workshop “Optimalisasi Manajemen Sumber Daya Berbasis Good Governance untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat” di Auditorium Nurcholish Madjid Universitas Paramadina Jakarta. (istimewa)

Ini Tanggal Dimulai Puasa dan Lebaran 2019

Satria Z Rasyid
-
0
Ini Tanggal Dimulai Puasa dan Lebaran 2019

HarianNusa.com – Muhammadiyah mengumumkan penetapan tanggal dimulainya ibadah puasa pada 2019.

Melalui Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01//MLM/I.0/E/2019 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1440 Hijriah, yang diterima media ini melalui keterangan pers, ditetapkan puasa dimulai pada tanggal 6 Mei 2019 dan lebaran pada 5 Juni 2019.

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah mengambil keputusan itu berdasarkan hisab hakiki wujudul hilal. Keputusan itu ditanda tangani Ketua Umum Haedar Nashir dan Sekretaris Agung Danarto.

Selain itu, dalam keputusan tersebut memutuskan 1 Zulhijah 1440 H jatuh pada Jumat 2 Agustus 2019. Sementara Hari Arafah (9 Zulhijah 1440 H) jatuh pada Sabtu, 10 Agustus 2019. Idul Adha atau 10 Zulhijah 1440 H jatuh pada Minggu/Ahad, 11 Agustus 2019. (sat)

Qatar Foundation dan Pemprov NTB Jajaki Kerjasama Bidang Pendidikan

Fitriah
-
0
Qatar Foundation dan Pemprov NTB Jajaki Kerjasama Bidang Pendidikan

HarianNusa.Com – Qatar Foundation yang telah bekerjasama dengan 200 lebih Universitas di dunia, akan melakukan penjajakan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi NTB, khususnya Ponpes-ponpes yang ada di NTB untuk diberikan beasiswa Diploma kepada siswa lulusan SMA/MA, dengan syarat menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris. Selain beasiswa full, mahasiswa yang lulus juga akan diberikan pekerjaan.

Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah menyambut baik penjajakan kerjasama dengan Qatar Foundation tersebut, dan berharap momentum ini direspon dengan baik oleh Ponpes-ponpes yang ada di NTB.

“Saya rasa ini sangat bagus dan profesional, dengan melihat secara langsung gambaran terkait rekrutmen calon penerima beasiswa di NTB,” ujar Wagub saat menerima Audiensi Direktur Qatar Foundation Ms. Suhair Taufiq Salah dan Ms. Sahar J. Bakrie, terkait investasi dalam bidang pendidikan, di Ruang Kerjanya, Senin, (25/3/2019).

Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga akan segera menindak lanjuti dengan berkoordinasi untuk menyelesaikan regulasi-regulasi yang dibutuhkan untuk membangun kerjasama tersebut. (f3)

 

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Siti Rohmi Djalillah saat menerima Audiensi Direktur Qatar Foundation Ms. Suhair Taufiq Salah dan Ms. Sahar J. Bakrie, Senin (24/3/19). (istimewa)

Wagub NTB Ingatkan Listrik dan Jaringan Tidak Terganggu Selama UNBK

Redaksi
-
0
Wagub NTB Ingatkan Listrik dan Jaringan Tidak Terganggu Selama UNBK

HarianNusa.Com – Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd mengingatkan selama proses pelaksanaan UNBK agar listrik dan jaringan jangan sampai terganggu. Hal tersebut ditegaskannya saat melakukan pemantau pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), di SMK Negeri 6 Mataram, Senin (25/03).

Wagub meminta, pihak penyelenggara mempersiapkan perangkat cadangan untuk memback up jika terjadi kemungkinan terburuk. Hal itu untuk menjaga agar konsentrasi siswa jangan sampai teganggu, sehingga mereka dapat memanfaatkan waktu ujian dengan sebaik-baiknya.

Selain itu, Wagub juga mengingatkan agar anak-anak zaman sekarang harus lebih diperhatikan perkembangannya secara psikologinya. Menurutnya yang terpenting adalah menamkan sikap kepercayaan diri dan ethos kerja. Karena yang utama saat ini adalah mempersiapkan mental siswa untuk bersaing dan berjuang.

“Jika mental sudah terbangun dalam pendidikan kita, saya yakin mereka akan surfive. Jangan lembek jadi anak NTB, harus kuat, harus tahan banting, harus mau bekerja keras,” kata Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi itu.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB Drs. H. M. Suruji yang turut mendampingi Wagub saat itu berharap agar peluang untuk anak-anak bekerja setelah tamat, salah satunya melalui kerjasama Pemerintah Provinsi bersama ITDC yang selama ini sudah terjalin dapat dimanfaatkan. Ia mengatakan ITDC atau Indonesia Tourism Development Corporation akan memfasilitasi praktek, termasuk juga dengan memberikan tenaga pendidik.

“Alhamdulillah, ITDC tidak hanya pariwisata, untuk pertanian juga ITDC menyiapkaan lahan 10 hektar untuk praktek budidaya tanaman,” jelas Suruji.

NTB memiliki masa depan yang cerah jika dilihat dari perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, sumber daya manusianya harus disiapkan dan diasah agar nantinya tidak menjadi penonton akan hingar bingar pembangunan.

Kepala bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Aidi Furqon menjelaskan, jumlah siswa yang mengikuti UMBK se-NTB sebanyak 2.051 siswa, data saat ini masih diikuti 100%, karena sampai dengan pelaksanaan ujian, belum ada data siswa yang berhalangan atau tidak mengikuti ujian.

Untuk mengatasi masalah teknis seperti listrik padam, Ia mengatakan sekolah telah menyiapkan Genset untuk memback up agar tidak terjadi gangguan dalam pelasanaan UNBK. Sedangkan untuk mengatasi masalah IT seperti jaringan dan kerusakan komputer, sekolah juga telah menyediakan komputer cadangan untuk mengganti komputer yang rusak.

“Khusus untuk siswa yang berada di lokasi terdampak gempa, pemerintah memberikan keringanan dengan mengurangi tingkat kesulitan soal ujian,” jelasnya.

Pemantauan UNBK oleh Wagub dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB turut didampingi Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Mataram Ridha Rosalina, beserta tenaga pendidik di SMKN 6 Mataram. (f3)

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Siti Rohmi Djalillah memantau pelaksanaan UNBK di SMKN 6 Mataram. (istimewa)

Gubernur Ajak BEM NTB Gagas Program yang Bermanfaat bagi Masyarakat

Fitriah
-
0
Gubernur Ajak BEM NTB Gagas Program yang Bermanfaat bagi Masyarakat

HarianNusa.Com – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dalam kegiatan Silaturrahmi BEM Raya mengajak seluruh jajaran mahasiswa, khususnya yang aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa di NTB untuk menggagas program yang bermanfaat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tidak lagi berkutat pada wacana, orasi serta pidato seperti aktivis-aktivis terdahulu. Sebab menurutnya, dunia saat ini sudah berubah.

Dalam acara yang bertema “Meningkatkan Integritas BEM NTB Raya untuk NTB Gemilang” itu, Gubernur mengatakan dulu mahasiswa merupakan satu-satunya elemen elit masyarakat yang menjadi sandaran. Sebab, saat itu mahasiswa merupakan kelompok kecil masyarakat yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. Sehingga, katika masyarakat memiliki keluhan atau isi hati, maka kepada mahasiswalah mereka menyampaikan, lalu kemudian mahasiswa menyampaikannya kepada pemerintah atau penguasa.

Namun dunia sudah berubah, kata gubernur, zaman sudah berganti, dimana saat ini membutuhkan gagasan-gagasan besar untuk masyarakat. Misalnya saja, persoalan sampah, banjir, kekurangan air di musim kemarau, itu semua membutuhkan kontribusi kongkrit dari para mahasiswa.

“NTB Gemilang adalah NTB baru, dimana kita memberi ruang kepada siapa saja, apapun suku, agama, warna kulit, bentuk mata dan warna rambut, kalau dia punya capacity, punya kemampuan, maka dia bisa menjadi pemain di daerah ini,” tegas Gubernur di Aula IKIP Mataram, Senin, (25/3/19).

Gubernur yang akrab disapa Doktor Zul itu menyambut baik kegiatan silaturrahmi BEM Raya sebagai wadah untuk mendiskusikan hal-hal produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan wadah itu, kata Dia, para mahasiswa terus meningkatkan kapasitas diri, termasuk bahasa asing.

“Kenapa kita mengirim banyak anak muda NTB ke luar negeri, bukan untuk gagah-gagahan, tapi untuk fast trip, menggesa ketertinggalan daerah kita dari daerah-daerah lain,” kata Gubernur

Sebelumnya, Rektor IKIP Mataram, Prof. Drs. Kusno DEA, Ph. D menyampaikan harapannya, agar kegiatan ini akan memberikan banyak inspirasi bagi BEM di seluruh NTB. Sehingga, kontribusi positifnya adalah dapat ikut terlibat membagun NTB yang lebih baik.

“Mari kita bergandengan tangan ke depan, berbuat untuk semua, baik bagi lembaga maupun masyarakat,” ajaknya. (f3)

 

Lombok Barat Targetkan Predikat SAKIP A

Fitriah
-
0
Lombok Barat Targetkan Predikat SAKIP A

HarianNusa.Com – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) tahun lalu telah mampu meraih predikat B dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Kementrian PAN-RB dengan poin 62,60. Raihan tersebut diberikan Kementerian PAN-RB karena Pemkab Lobar dinilai telah baik, efektif, dan efisien dalam pemerintahan dan pengelolaan anggarannya.

Sekretaris Daerah Lombok Barat, H. Moh. Taufiq menegaskan bahwa Pemkab Lobar tahun ini menargetkan predikat A. Hal itu dinilai mudah untuk dicapai dengan syarat semua OPD yang ada mampu meningkatkan dan memprioritaskan kebutuhan dasar sesuai RPJMD.

Untuk memenuhi target tersebut, kata dia, Pemkab Lobar harus meningkatkan 20 hingga 30 poin untuk mencapai nilai 90, sedangkan nilai rata-rata SKPD berkisar 80 persen. Artinya, untuk meraih predikat A sangat memungkinkan serta poin yang harus dikumpulkan cukup tipis untuh meraihnya.

“Berbicara SAKIP, artinya berbicara tentang perencanaan, penganggaran dan pelaporan. Untuk itu, semua OPD harus lebih memperhatikan dan terus meningkatkan akuntabilitas kinerja. Tanpa kerja sama teman-teman OPD semua, nilai A ini tidak akan mungkin bisa kita raih,” tegas Taufiq saat membuka Rapat Kerja SAKIP di Aula Kantor Bupati Lobar, Senin (25/3)

Ada beberapa OPD yang menurut Taufiq harus kerja lebih ekstra, diantaraya Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial, Kecamatan Batulayar, Kecamatan Gerung, dan Kecamatan Lingsar.

Evaluasi SAKIP sendiri bukan merupakan sebagai ajang kompetisi tentang keberhasilan mencapai indikator penilaian, melainkan lebih kepada bagaimana mengasistensi, mendampingi dan memberi saran perbaikan kepada Pemerintah Daerah.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Lobar, H. Rachmat Agus Hidayat lebih rinci memaparkan beberapa persoalan yang ada di OPD. Ia meminta agar semua OPD untuk mencermati perencanaan yang telah disusun sehingga mencapai nilai 90 persen. Menurutnya, jika hal tersebut dalam setahun tidak tercapai akan menjadi “penyakit” di Kabupaten Lombok Barat. Persoalan juga sering terjadi pada konsultan perencana di masing-masing OPD.

“Konsultan diharapkan agar tidak sekedar memakai paket 50an. Misalkan di perencanaan, pembangunan tidak bisa tuntas 100 persen, maka untuk perencanaan yang lain bisa dialihkan untuk mencapai pembangunan 100 persen tersebut,” jelasnya.

“Pada bidang pelaporan, jangaan sampai hanya menggugurkan kewajiban. Tapi perencana harus paham serta Sekertaris harus juga agar mengecek per triwulan sebelum dinaikkan ke Kepala OPD,” pungkasnya menambahkan. (f3)

 

Rapat Kerja SAKIP di Aula Kantor Bupati Lobar, Senin (25/3). (istimewa)

Pemprov NTB Pererat Kerjasama dengan Polandia

Redaksi
-
0
Pemprov NTB Pererat Kerjasama dengan Polandia

HarianNusa.Com – Pemerintah Provinsi NTB terus menjalin komunikasi dan aktif dalam membina kerja sama dengan negara Polandia. Pada Minggu (24/3/2019) Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah menemui para delegasi daru negeri Putih Merah itu di Katamaran Hotel, guna menjajaki berbagai peluang kerjasama terbaru.

“Welcome to Lombok, so happy you can visit our here,” sambut Gubernur pada para Delegasi Polandia tersebut.

Diketahui, bentuk Peluang kerjasama yang akan segera dilakukan adalah penandatanganan LOI (Letter of Intent) antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Pemerintah (daerah) Torun, Polandia sebagai bentuk follow up dari kunjungan ke Polandia sebelumnya. Dari LOI tersebut, terdapat peluang kerjasama dalam bidang pendidikan, pariwisata, dan ekonomi – bisnis.

Dalam bidang pendidikan, Pemerintah Provinsi berencana akan mengirimkan Mahasiswa ke Kota Torun, dengan bekerjasama dengan 3HK (Institute of Sustainable Development EU-Asean) dalam mempromosikan budaya melalui duta pendidikan. Pemerintah Torun juga berniat memulai kerjasama pariwisata dengan mengirim jurnalis dari Polandia untuk melihat keindahan NTB dan membantu mempromosikan di Polandia.

Dalam bidang ekonomi dan bisnis, peluang kerjasama diharapkan akan mampu mendatangkan investasi dari Polandia ke NTB.

“Penandatanganan LOI adalah awal untuk memulai kerja sama dalam berbagai bidang. Kami berharap selain melanjutkan kerjasama dalam bidang pendidikan, ekonomi dan bisnis bisa dimulai. Kami juga berharap melalui promosi wisata di Polandia akan mendatangkan investasi di Lombok dan Sumbawa dari pengusaha – penguasa di Polandia” ujar Sylwwia Tubielewicz, Director of the International Cooperation Department Kujawy Pomorze.

Senada, Marcin Schmidt, President of the Board 3HK juga menyatakan dukungan dan sangat mengapresiasi aksi nyata yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB.

“Pemprov NTB melalui program – program nya sangat fokus pada Sustainable Development Goals. Kami siap membantu, terlebih lagi dengan semangat dan visi misi Pak Gubernur yang sangat aktif dan secara holistik memikirkan perkembangan NTB dalam berbagai bidang,” ujarnya.

Gubernur pada kegiatan itu turut didampingi Kepala BKD Drs. H. Fathurrahman, M. Si, Kepala Biro Kerja Sama Ahmad Nur Aulia, S. STP, Karo Humas Protokol NTB Najamuddin Amy, S. SOS, MM, serta Tim Beasiswa NTB. (f3)

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimasyah bersama para delegasi negara Polandia. (istimewa)
Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimasyah bersama para delegasi negara Polandia. (istimewa)

Dit.Polair Polda NTB Berhasil Gagalkan Penyelundupan Ribuan Bibit Lobster

Fitriah
-
0
Dit.Polair Polda NTB Berhasil Gagalkan Penyelundupan Ribuan Bibit Lobster

HarianNusa.Com – Dit. Polair Polda NTB berhasil menggagalkan penyelundupan bibit lobster yang rencananya akan diselundupkan melalui Bandara Sultan Salahuddin Bima.

Kasubdit Gakum Polairud NTB Kompol Luqman Pujo Prasetyo, S.I.K.M.H mengatakan berdasarkan laporan masyarakat bahwa akan dilakukan penyelundupan baby lobster yang akan diselundupkan melalui Bandara Sultan Hasanuddin Bima menuju Makassar untuk diselundupkan ke luar negeri. Atas laporan tersebut sejak tanggal 15 Maret 6 anggota Polairud NTB melakukan penyelidikan dan pada tanggal 24 Maret berhasil menggagalkan penyelundupan baby Lobster sebanyak 22 plastik atau 19.800 ekor dengan kerugian negara sekitar 3,9 milyar.

“Ini adalah penyelundupan terbesar sepanjang tahun 2018-2019 ini,” ungkapnya di Mako Dit.Polair Polda NTB, di Lembar, Senin, (25/3/19).

Adapun jenis bibit Lobster yang akan diselundupkan tersebut berjenis Mutiara yang didapatkan dari 3 Kecamatan di Lombok yaitu Jerowaru, Labuhan Haji dan Kopang. Baby Lobster ini, kata dia, rencananya akan dibawa ke Makassar kemudian akan diselundupkan ke Singapura dengan tujuan akhir ke Vietnam.

Atas perbuatannya tersebut, pelaku berinisial R alias L dan J alias S dijerat dengan pasal 88 Undang-undang perikanan, dengan hukuman penjara diatas 5 tahun.

Suprayogi, kepala Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Mataram di tempat yang sama menyampaikan apresiasi atas atensi Dit. Polair Polda NTB yang telah berhasil menggagalkan penyundupan bibit Lobster tersebut.

“Kami sangat berterimakasih atas atensi Polairud yang telah menggagalkan penyeludupan bibit Lobster ini,” ungkapnya.

Menurutnya, Lobster bisa saja dilalulintaskan atau diperdagangkan asalkan beratnya diatas 200 gram dan jangan yang petelur.

“Lobster yang diperjualbelikan harus diatas 200 gram dan jangan yang petelur,” ungkapnya.

Polairud NTB bersama BKIPM Mataram kemudian melepas baby Lobster tersebut di perairan Gili Nanggu, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. (f3)

Dit. Polair Polda NTB bersama BKIPM menunjukkan barang bukti ribuan bibit Lombster yang akan diselundupkan namun berhasil digagallkan.(Hariannusa.com/f3).
Dit. Polair Polda NTB bersama BKIPM menunjukkan barang bukti ribuan bibit Lombster yang akan diselundupkan namun berhasil digagallkan.(Hariannusa.com/f3).
1...222223224...577Halaman 223 dari 577