Beranda blog Halaman 236

TGB Minta Stop Fitnah Jokowi

Satria Z Rasyid
-
0
TGB Minta Stop Fitnah Jokowi

HarianNusa.com – Calon presiden nomor urut 1, Joko Widodo dituduh menggunakan earphone atau alat bantu pendengaran saat debat kedua. Hal itu dibantah Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB).

“Enggak ada, (saya) yang hadir di situ enggak ada. Itu fitnah saja, cukuplah fitnah, tidak perlu diproduksi lagi,” ujar TGB usai mengikuti acara temu Kader Partai Golkar Nusa Tenggara Barat di Mataram, Selasa, 19 Februari 2019.

TGB mengatakan semula banyak pihak yang meremehkan kemampuan Jokowi dalam debat putaran kedua, namun faktanya Jokowi sangat menguasai masalah dalam debat tersebut.

“Semula Pak Jokowi di-underestimate (remehkan) tidak akan mampu menjalani debat dengan baik, tapi ternyata performa beliau menunjukkan bahwa beliau sangat menguasai masalah. Itulah kenyataannya, terima dengan kebesaran hati, tidak perlu lagi difitnah macam-macam,” jelasnya. (sat)

SAFEnet: Stop Pemidanaan Dua Jurnalis Sultra dengan UU ITE

Satria Z Rasyid
-
0
SAFEnet: Stop Pemidanaan Dua Jurnalis Sultra dengan UU ITE

HarianNusa.com – Dua jurnalis di Sulawesi Tenggara (Sultra) dipidanakan dengan undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Keduanya yakni Fadli Aksar (detiksultra.com) dan Wiwid Abid Abadi (okesultra.com).

Keduanya dilaporkan oleh Andi Tendri Awaru, calon Anggota Legislatif Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil Kendari-Kendari Barat, ke Polda Sultra pada 8 Januari 2019 dengan nomor Laporan: R/LI-01/I/2019/Ditreskrimsus Polda Sultra dengan dugaan melakukan tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik sesuai dengan UU ITE.

Laporan itu terjadi setelah Fadli Aksar dan Wiwid Abid Abadi memuat berita terkait laporan warga terhadap Andi Tendri Awaru ke Polda Sultra terkait dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan administrasi kependudukan.

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), dalam keterangan pers mengatakan Fadli menulis dua berita atas kasus itu di detiksultra.com pada 22 Desember 2018, masing-masing berjudul “Caleg Asal Kendari Dipolisikan, Diduga Tipu dan Kuras Harta Mantan Suami” dan “Polda Sultra Segera Tentukan Status Hukum Seorang Caleg Kendari”.

Sedangkan Wiwid menurunkan empat laporan Andi Tendri Awaru di okesultra.com dengan berita berjudul: “Dilaporkan ke Polda Sultra Atas Tiga Dugaan Tindak Pidana”, “Andi Tendri Awaru yang Dilaporkan ke Polisi Ternyata Caleg PAN Kendari”, “Polda Sultra Masih Cari Barang Bukti Soal Kasus Andi Tendri Awaru”, dan “Polda Sultra Sudah Panggil Andi Tendri Awaru, Statusnya Ditetapkan Setelah Gelar Perkara.”

Atas laporan Andi Tendri itu, polisi kemudian melakukan penyelidikan dan melayangkan surat permintaan keterangan kepada Fadli dan Wiwid pada 18 Februari 2019.

Kasus ini makin menambah daftar jurnalis yang dikriminalisasi. Dalam laporan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) tentang kebebasan pers di Indonesia pada Januari 2019, sejak 2008 sampai Desember 2018 telah terjadi 16 kasus hukum yang berupaya mempidanakan 14 jurnalis dan 7 media dengan pasal karet UU ITE.

SAFEnet menilai bahwa berita yang ditulis oleh Fadli Aksar dan Wiwit Abid Abadi adalah bagian dari fungsi pers dalam melakukan kontrol sosial yang dilindungi dalam Pasal 3 UU No. 40 Tahun 1999. Pasal 4 UU Pers menegaskan bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

“Di Indonesia, jurnalis dilindungi oleh UU Pers. Bahkan dalam Pasal 15 UU Pers telah diatur agar setiap sengketa pers harus diselesaikan melalui Dewan Pers,” ujar Head Division Online Freedom of Expression SAFEnet, Ika Ningtyas, Rabu, 20 Februari 2019.

“Jaminan kemerdekaan pers dalam UU Pers tersebut dipertegas dengan adanya Nota Kesepahaman antara Kapolri dan Dewan Pers pada 9 Februari 2012 sehingga pemidanaan tidak bisa dilakukan begitu saja tanpa lebih dulu melakukan mediasi lewat Dewan Pers,” jelasnya.

Atas kasus tersebut, SAFEnet sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak digital di Asia Tenggara menyatakan kedua jurnalis tersebut tidak dapat dikenakan pencemaran nama baik dalam UU ITE.

“Karena berita yang mereka tulis dilakukan demi kepentingan publik. Dalam pasal 310 KUHP ayat (3) disebut perbuatan yang dilakukan demi kepentingan umum tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis,” ungkapnya.

SAFEnet juga meminta narasumber yang keberatan dengan berita pers dapat menggunakan hak jawabnya dan mengajukan sengketa pers ke Dewan Pers.

Selain itu, Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara diminta harus menghentikan penyelidikan kasus ini dan mematuhi Nota Kesepahaman antara Kapolri dan Dewan Pers.

“Keempat, kami minta, Dewan Pers harus melindungi terlapor dengan menerbitkan surat kepada Polda Sultra agar menghentikan penyelidikan kasus tersebut,” tandasnya.

SAFEnet juga meminta organisasi masyarakat sipil dan organisasi jurnalis harus bergerak bersama-sama menuntut pemerintah mencabut pasal-pasal karet dalam UU ITE yang nyata-nyata telah mengancam kebebasan pers di Indonesia. (sat)

Pemprov NTB Percepat Industrialisasi Menuju NTB Gemilang

Fitriah
-
0
Pemprov NTB Percepat Industrialisasi Menuju NTB Gemilang

HarianNusa.Com – Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah didampindidampingi Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah dan Sekretaris Daerah NTB, Ir.H. Rosiady Sayuti, M.Sc., P.hD memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) lengkap OPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB, di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur NTB, Selasa, (19/2/2019).

Mempercepat hadirnya industrialisasi merupakan salah satu langkah strategis dalam ikhtiar Pemerintah Provinsi NTB untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju NTB Gemilang di masa yang akan datang.

NTB merupakan provinsi penghasil berbagai macam bahan baku yang selama ini hanya dikirim dan dilakukan pengolahan di daerah lain. Menurut Gubernur, ini tentunya tidak mendatangkan dampak dan keuntungan cukup besar dalam menunjang kemajuan daerah.

“Industrialisasi merupakan salah satu yang kami idamkan, banyak orang yang skeptis, industrialisasi ini jangan sampai omongan saja yang besar, tapi kenyataannya tidak ada,” ujar Gubernur.

Gubernur juga mengatakan bahwa, industrialisasi tidak harus identik dengan pabrik-pabrik besar, atau teknologi yang canggih-canggih. Namun sebenarnya inti dari industrialisasi itu adalah pendalaman struktur konstruksi.

“Nah kalau tadi yang kita cuma bisa mengirim jagung, dengan adanya industrialisasi yang kita maksudkan, sebisanya pengolah dilakukan di NTB. Kalau tadinya kita cuma bisa kirim sapi itu ke luar, sebisa mungkin dengan industrialisasi pemotongan dilakukan di NTB, sehingga yang kita kirim sudah menjadi daging. Begitu juga dengan hasil tambang, laut dan lain-lain,” ungkapnya.

Dikatakan Gubernur, memaknai industrialisasi tidak harus semua berskala besar, ada juga yang kecil dan bahkan ada yang hanya ada ide, namun tidak punya modal dan tidak punya tempat.

“Untuk mempermudah ide-ide baik ini tumbuh subur, maka Pemerintah Provinsi NTB telah menyediakan tempat yang disebut Science Teknologi and Industrial Park (STIP),” ujarnya.

Untuk itu, Gubernur berharap keberadaan STIP akan dijadikan sebagai wahana untuk melingkupi pebisnis yang kekurangan modal yang tidak mampu membeli fasilitas dan untuk mempermudah mereka untuk menjadi pengusaha hadal di masa yang akan datang, alatnya, bantuan keuangan dan lain-lain disediakan dalam STIP.

“Kalau ada industri yang ingin mengemas makanannya, kalau ada industri yang ingin mengolah daging jadi ini itu karena belum ada mesinnya dan butuh modal besar, sebagai pemerintah kita hadir disitu,” tandasnya.

Selain membahas industrialisasi, dalam Rapim tersebut juga dibahas terkait dengan progres rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa serta langkah mitigasi bencana di masa yang akan datang dengan hadirnya aplikasi siaga benca oleh BPBD NTB yang diberi nama “SiAGA NTB”.

“Aplikasi ini dihadirkan untuk membantu masyarakat NTB untuk mendapatkan informasi terkait mitagasi bencana, dan ini satu-satunya di Indonesia,” ujar Kepala BPBD NTB H.Moh. Rum.

Selain itu progres program unggulan pemerintah provinsi seperti NTB Zero Waste, RPJM Update dan system akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (SAKIP) juga dibahas dalam rapim tersebut.

Dalam SAKIP NTB bertekad ke depan pemerintah Provinsi NTB dapat mencapai target penilai pemerintah pusat dari B menjadi BB.

Sementara itu, Wakil Gubernur berharap semua program-program kerja pemerintah provinsi NTB, baik yang berkaitan dengan Industrialisasi, Science Teknologi and Industrial Park (STIP), NTB Zero Waste dan progress rehabilitasi rekonstruksi serta penyediaan aplikasi SiAGA agar terus dilakukan penyempurnaan, dengan demikian maka masyarakat akan merasakan dampak dari hadirnya berbagai program tersebut. (f3)

Pegawai Dipecat Gara-gara Brewok, Ini Kata Kepala BNN Bima

Satria Z Rasyid
-
0
Pegawai Dipecat Gara-gara Brewok, Ini Kata Kepala BNN Bima

HarianNusa.com – Curhatan seorang pegawai Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bima di Facebook mendadak viral. Akun bernama Hule Hale Tenggo Wale yang diketahui bernama asli Arif Munandar menceritakan pemecatan dirinya dari kantor lantaran memiliki brewok di wajah.

“Sungguh ironis, yang semestinya saya mendapat penghargaan karena kinerja yg produktif, namun prestasi saya selama ini tidak ada apa2nya,, HANYA KARENA BREWOK… Saya dikeluarkan secara tidak hormat oleh Kepala BNNK Bima di saat apel pagi…,” tulisnya melalui akun Facebook.

Kepala BNN Kabupaten Bima, Ajun Komisaris Besar Polisi Ivanto Aritonang, mengatakan permasalahan yang disampaikan Arif Munandar pada akun Facebook hanya miskomunikasi.

“Berkaitan dengan status saudara Arif di Medsos, yang menyatakan dipecat karena brewok, dapat kami sampaikan hal tersebut merupakan miskomunikasi saja. Sebab sebagai TKK (tenaga kerja kontrak) sudah diingatkan bahwa sesuai dengan isi surat perjanjian kontrak kerja untuk siap mengikuti aturan dan pedoman kerja yang berlaku di BNNK Bima,” ujarnya melalui pesan yang diterima media ini, Rabu, 20 Februari 2019.

“hal tersebut juga sering disampaikan bahwa apabila sudah tidak mau atau mampu mentaati aturan maka silahkan keluar atau mengundurkan diri,” tambahnya.

Saat ini dia menegaskan Arif Munandar tidak dipecat, namun Arif diharapkan mengikuti aturan yang berlaku di kantor. Ivanto Aritonang juga menegaskan dirinya tidak bermaksud bersikap rasis pada pegawainya.

“Semata-mata sikap atau tampang yang sering disampaikan terhadap seluruh personel menjadi ujung tombak untuk melaksanakan sosialisasi di depan masyarakat,” jelasnya.

Soal perjanjian kerja, Ivanto Aritonang mengakui bahwa memiliki jenggot atau brewok tidak tertuang dalam perjanjian kerja, namun kata dia, ada klausul yang mengatakan pihak kedua bersedia tunduk terhadap aturan atau tata tertib yang telah ditentukan. Dia menglaim bahwa larangan bertampang brewok telah masuk menjadi standar dalam aturan tersebut.

“Narasi ‘dipecat karena brewok’ adalah narasi yang tidak tepat, sebab dapat menggiring opini kepada mengdiskreditkan seseorang atau agama tertentu. Hal ini membuktikan bahwa Kepala BNNK Bima tidak melarang personel brewok namun hanya memerintahkan merapikan brewok,” ucapnya. (sat)

Menteri Perindustrian Salurkan Bantuan Bagi 1000 KMP PKH di NTB

Fitriah
-
0
Menteri Perindustrian Salurkan Bantuan Bagi 1000 KMP PKH di NTB

HarianNusa.Com – Menteri Perindustrian RI, Airlangga Hartarto mengatakan ada 4 faktor yang membuat PKH efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Murah, mudah, berkah dan cerah.

Ia memaparkan, pertama, PKH memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin pada aspek pendapatan dan konsumsi atau kebutuhan dasar. Dengan bantuan PKH dan BPNT, KPM bisa membeli kebutuhan pokok pangan yang berkualitas baik dan kebutuhan sekolah anak dengan harga yang murah. Sehingga kesehatan dan gizi keluarga lebih terjaga. KPM juga dapat membeli kebutuhan sekolah anak sehingga pendidikan anak lebih terperhatikan.

“Yang terpenting, anak tumbuh sehat dan terhindar dari gizi buruk,” kata Airlangga dalam acara penyaluran bantuan sosial non tunai Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di NTB bertempat di Stadion GOR Turida, Mataram, Selasa (19/02).

Faktor kedua, lanjut Airlangga, PKH melalui para pendamping, harus mampu mendorong perubahan pola pikir dan perilaku KPM PKH, untuk lebih memperhatikan pendidikan, kesehatan, kemandirian ekonomi keluarga. Sehingga hidup mudah.

“Karena itu, dibutuhkan komitmen dan kesungguhan seluruh penerima bantuan sosial untuk mengikuti program ini dengan baik sehingga kedepannya taraf hidup KPM meningkat, lebih sejahtera dan dapat hidup mandiri,” ungkapnya.

Ketiga, jelasnya, PKH membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam kerja-kerja sosial. Sekaligus membuka puluhan ribu lapangan pekerjaan sehingga berkah.

Faktor keempat, kata Airlangga, PKH efektif dalam memerangi kemiskinan karena memiliki indeks bantuan dan jangkauan yang luas agar hidup masyarakat makin cerah.

Airlangga menambahkan bahwa pemerintah melalui Kementerian Perindustrian akan bekerja sama dengan Kementerian Sosial membantu memberikan pelatihan kewirausahaan dan bantua peralatan wirausaha kepada KPM PKH untuk menunjang kemandirian.

“Dengan mewujudkan kemandirian ekonomi, KPM PKH diharapkan dapat keluar dari kondisi keterpurukan ekonomi sehingga tidak bergantung pada bantuan pemerintah,” tutupnya.

Gubernur NTB. Dr. H. Zulkieflimansyah yang hadir mendampingi Menteri dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Pemerintah Pusat.

“Saya mewakili Pemerintah NTB mengucapkan terima kasih atas perhatian Pemerintah Pusat, Mudah-mudahan dengan adanya program ini makin banyak keluarga yang mandiri,” ungkapnya.

Gubernur juga memotivasi para penerima bantuan yang belum mandiri agar terus berikhtiar dan bisa menjadi keluarga yang mandiri.

“Kami berharap kedepannya banyak penerima bantuan dari pemerintah bisa naik kelas menjadi keluarga yang mandiri. Kedepannya, kami akan bantu dengan berbagai alat-alat usaha. Ibu yang hoby menjahit akan diberikan mesin jahit, jika ada yg anaknya suka bengkel, akan dimodali alat-alat bengkel agar mandiri. Namun sembari menunggu, bantuan ini kami harapkan terus berjalan,” harapnya.

Penyaluran bantuan PKH turut dihadiri komisi VI DPR RI, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemen Perindustrian, Wakil Walikota Mataram,
para Pejabat eselon II Pemerintah Provinsi NTB, serta Pejabat Bank BRI dan 1000 KMP PKH di NTB yang menerima bantuan. (f3)

 

HDI dan SMSG Gelar Seminar Parenting dan Millennial Teaching Workshop

Redaksi HarianNusa.com
-
0
HDI dan SMSG Gelar Seminar Parenting dan Millennial Teaching Workshop

HarianNusa.com, Jakarta – Untuk berkontribusi lebih jauh bagi Indonesia, PT Harmoni Dinamik Indonesia (HDI) sebagai sebuah perusahaan pemasaran berbasis jaringan sosial mengajak masyarakat berdiskusi tentang Gawat Darurat Pendidikan di Indonesia, sebuah isu yang menjadi perhatian utama HDI. Dalam hal ini, HDI bekerja sama dengan Semua Murid Semua Guru (SMSG), sebuah komunitas pendidikan yang berusaha menggaungkan isu ini sekaligus menginspirasi para tenaga pendidik dan masyarakat Indonesia untuk bersama-sama menyelesaikan masalah dan membuat sebuah perbedaan demi Indonesia yang lebih baik. Untuk mendiskusikan hal tersebut, HDI dan SMSG mengadakan seminar Parenting & Millennial Teaching Workshop yang melibatkan guru-guru dan pemerhati pendidikan dari jaringan SMSG dan masyarakat awam yang peduli pendidikan, 18 Februari 2019.

Dalam sambutan pembukaannya, Su-Mae Chia, Key Leader Regional Marketing HDI, menjelaskan bahwa HDI adalah perusahaan pemasaran yang menjalankan bisnis lewat jaringan sosial yang selalu menekankan pentingnya potensi setiap orang. “HDI selalu memerhatikan kualitas pengembangan kualitas sumber daya manusia. HDI mendukung Julianto Eka Putra, salah satu top leader HDI di Indonesia mendirikan SMA Selamat Pagi Indonesia (SMA SPI). Melalui SMA SPI, HDI telah membantu ratusan siswa dari kalangan kurang mampu di seluruh Indonesia untuk mengenyam pendidikan gratis sekaligus mendapatkan berbagai macam pelatihan untuk menjadi wirausahawan independen di berbagai sektor. Melalui inisiatif tersebut, Julianto Eka Putra, dianugerahi penghargaan Kick Andy Heroes 2018. Di tahun yang sama, HDI mendapatkan tawaran dari production house untuk memproduksi film layar lebar “Say, I Love You…” HDI melihat inisiatif ini sebagai kesempatan yang baik untuk menampilkan kisah nyata Julianto Eka Putra dan siswa-siswi SMA SPI yang inspiratif,” ungkap Su-Mae Chia.

Di ambang Revolusi Industri 4.0, Indonesia masih memiliki masalah dalam mengelola sumber daya manusia. Ketika persaingan global menuntut orang untuk memiliki kecakapan pengelolaan teknologi tinggi, wajah pendidikan Indonesia masih dihantui dengan fakta bahwa ada 13 juta anak yang tidak mengenyam pendidikan dan 187 ribu anak putus sekolah*. Inilah yang dimaksud dengan gawat darurat pendidikan di Indonesia dan dibutuhkan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan di Indonesia untuk mengatasi masalah ini. Sejak tahun 2014. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga telah mengidentifikasi Gawat Darurat Pendidikan Indonesia dengan beberapa parameter.

Masalah keterbatasan pendidikan umumnya berakar dari kemiskinan dan merupakan masalah yang sangat rumit karena terkait dengan masalah besar lain seperti kurangnya akses untuk asupan makanan bergizi, kurangnya akses terhadap informasi, dan masalah besar lainnya. 3 persoalan utama pembangunan di bidang pendidikan, yaitu akses, kualitas dan pemerataan. Sekitar 3-15 juta anak umur sekolah di Indonesia tidak mengenyam pendidikan.

Najelaa Shihab, praktisi pendidikan dan pendiri Semua Murid Semua Guru (SMSG) yang menjadi pembicara dalam Parenting & Millenial Teaching Workshop juga menyebutkan bahwa perbaikan akses memang memberi kesempatan anak untuk sekolah, tetapi saat berada di ruang kelas mereka dijejali informasi yang seharusnya mudah didapat dengan teknologi. Peningkatan kualitas belajar-mengajar saat ini masih sebatas pada upaya pemenuhan tujuan yang terlalu rendah yaitu untuk meningkatkan pencapaian nilai ujian atau demi mengungkit data statistik di permukaan. “Kualitas belum mempercakapkan kebutuhan asasi manusia, pengembangan individu yang utuh untuk menjawab kebutuhan abad 21, atau memupuk insan yang siap berkontribusi bagi dan dari negeri ini. Pemerataan yang diupayakan dalam kenyataannya kerap kekurangan sumber daya atau terjebak dalam sistem penganggaran,” ungkap Najelaa Shihab.

Lebih lanjut lagi, Najelaa memberikan beberapa prinsip yang harus diimplementasikan dalam usaha memberdayakan pendidikan, di antaranya: 1. Menciptakan proses belajar sepanjang hayat, 2. Memberdayakan semua pelaku dan peran; 3. Menghargai keberagaman; 4. Berkolaborasi secara terbuka; dan 5. Mempraktikkan standar baik.

“Berkaca pada gawat darurat pendidikan Indonesia, kita harus menyadari bahwa seluruh pemangku kepentingan harus berkontribusi, jangan saling menyalahkan, tapi harus bekerja sama dalam menyelesaikan masalah pendidikan.” ujar Najelaa Shihab.

Inisiatif yang diluncurkan oleh HDI dan Julianto Eka Putra lewat SMA SPI adalah sebuah contoh bahwa kolaborasi dapat menyelesaikan masalah darurat pendidikan di Indonesia. Bagaimanapun, semangat aksi kolaborasi semacam ini masih harus ditumbuhkan di daerah lain di Indonesia oleh lebih banyak pemangku kepentingan, supaya kita bisa mencegah generasi selanjutnya jatuh lebih jauh dalam kondisi gawat darurat pendidikan.

Julianto Eka Putra, pendiri SMA SPI dan Top Leader HDI di Indonesia merenungkan pengalamannya saat mendirikan SMA SPI. “Menurut pengalaman saya, mendirikan sekolah gratis itu satu hal, tapi lebih dari itu memberikan pendidikan yang layak bagi murid merupakan hal yang lebih sulit. Meskipun mereka semua datang dari keluarga yang kurang beruntung, tapi adanya perbedaan dari latar belakang keluarga, ternyata membutuhkan pendekatan berbeda untuk masing-masing murid.” ujar Julianto.

Beberapa murid berasal dari keluarga miskin dan datang dengan kepercayaan diri yang sangat rendah, sedangkan siswa yang lain datang dengan kemampuan intelektual yang buruk akibat kurangnya asupan nutrisi. Ada pula yang datang dari daerah yang sangat terpencil dengan adat istiadat yang sangat berbeda pula. Setiap murid punya trauma yang masing-masing harus disembuhkan, supaya mereka memiliki keinginan untuk sukses dan hasrat untuk belajar dan meningkatkan kualitas diri.

Di samping pemberian kurikulum pembelajaran SMA pada umumnya, di SMA SPI para murid juga dilatih dalam kewirausahaan. Pendidikan kewirausahaan diberikan dalam beberapa unit usaha. Unit usaha ini dikelola oleh para alumni dengan mempekerjakan beberapa karyawan. Saat ini, SMA SPI memiliki 16 divisi, di antaranya agen wisata, peternakan, perkebunan, penyiaran, manajemen pertunjukan, pernak-pernik, kuliner, hotel, event organizer, dan lain-lain.

Perjuangan nyata Julianto Eka Putra dan kisah para murid SMA SPI saat ini telah diadaptasi ke layar lebar. Sebuah film berjudul “Say, I Love You…” yang disutradarai Faozan Rizal (sebelumnya menyutradarai “Habibie Ainun”, 2012) dan dibintangi Verdi Solaiman Dinda Hauw, Aldi Maldini, Rachel Amanda, dan Olga Lidya telah selesai diproduksi oleh MBK Pictures dan segera tayang di bioskop seluruh Indonesia di tahun 2019. HDI adalah produser eksekutif dari film.

“SPI adalah bukti nyata bahwa hanya sekolah saja tidak mampu menjembatani kesenjangan lebar yang dibawa para murid ke dalam sekolah, melainkan kombinasi dari program sekolah, layanan sosial, organisasi komunitas, dan civil society bisa menghasilkan dampak yang besar,” pungkas Julianto Eka Putra.

Kurangi Sampah Plastik, Eva Dorong Penerapan Zero Waste di Lobar

Fitriah
-
0
Kurangi Sampah Plastik, Eva Dorong Penerapan Zero Waste di Lobar

HarianNusa.Com – Seiring dengan mencuatnya isyu penanganan sampah di Lobar yang sering muncul di media akhir-akhir ini, Pelaksana Harian (Plh) Bupati Lombok Barat Hj. Baiq Eva Nurcahya Ningsih mendorong jajaran Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk mulai mempraktikkan zero waste (bebas sampah) dalam proses kerja sehari-hari.

“Kita tidak hanya mengkampanyekan zero waste, namun mempraktikkannya dengan seminimal mungkin menggunakan bahan-bahan plastik,” terang Eva saat memimpin Rapat Pimpinan Daerah di Aula Kantor Bupati, Senin (18/2/19).

Menurut Eva, kampanye Zero Waste tersebut harus mulai digalakkan, apalagi penanganan sampah di Lombok Barat kerap menjadi top issue pelayanan publik di media massa beberapa waktu lalu.

“Kalo bisa, masing-masing desa sudah memiliki bank sampah yang bisa memilah mana sampah organik dan mana sampah non organik,” terang Eva.

Eva meminta hal tersebut dimulai dari peran aktif Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengurangi penggunaan aneka bahan plastik untuk barang habis pakai.

“Kita di Pemerintah Provinsi sudah memiliki kebijakan untuk tidak lagi menggunakan air minum kemasan karena berbahan plastik,” terang Eva.

Saat ini, tutur Eva, pihaknya sudah membiasakan diri membawa botol sendiri untuk kebutuhan minum rapat. Botol tersebut bisa digunakan dengan mengisi ulang air yang akan diminumnya.

Menurut Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup, I Gusti Ayu Swasti Astuti, produksi sampah di Lombok Barat mencapai 175,4 ton/ hari.

“Dari total produksi sampah itu, yang mampu ditangani rata-rata hanya 60,83%. 101,76 ton atau 58,01% bisa diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir, sedangkan 4,95 ton atau 2,82% bisa diolah dengan 3 R,” ujar Ayu.

Dari total produksi sampah itu, tambah Ayu, 9,95% berbentuk sampah yang sulit terurai.

“Bentuknya lebih banyak sampah plastik,” pungkas Ayu.

Sampah plastik itulah yang menjadi fokus dari Ayu dan jajaran Dinas Lingkungan Hidup. Dalam praktiknya, menurut Ayu, sampah plastik ini harus mendapat perlakuan khusus karena membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai.

Dari pantauan lapangan, sejak kampanye zero waste digaungkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, pihak Pemkab Lombok Barat sudah mengeluarkan kebijakan khusus.

Selain memberi prioritas penggunaan produk lokal untuk makan minum rapat, Pemkab Lombok Barat sudah tidak lagi menggunakan kemasan makan minum yang berbahan plastik. (f3)

Meriahkan HUT ke 61, Lobar Gelar MTQ XXVIII

Fitriah
-
0
Meriahkan HUT ke 61, Lobar Gelar MTQ XXVIII

HarianNusa.Com – Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) XXVIII di Kabupaten Lombok Barat direncanakan menjadi kegiatan utama memeriahkan Hari Ulang Tahun Lombok Barat ke – 61 yang jatuh pada tanggal 17 April 2019.

Persiapan MTQ tersebut sudah dimulai sejak awal Februari 2019 ini oleh Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat, Bagian Kesra Setda Lombok Barat, pengurus LPTQ, dan seluruh Camat se Kabupaten Lombok Barat.

Salah satu isi dari persiapan tersebut antara lain, merumuskan dan menyepakati pelaksanaan kegiatan.

“Kegiatan MTQ ke XXVIII Kabupaten Lombok Barat juga dirangkai dalam rangka memeriahkan HUT Kabupaten Lobar ke 61 tanggal 17 April 2019,” papar Asisten III Pemkab Lombok Barat, H.Fathurahim di Aula Kantor Bupati Lobar, Senin, 18/2).

Menurut Fathurahim, pelaksanaan MTQ XXVIII akan berlangsung pada tanggal 16 – 21 Maret 2019. Diupayakan kegiatan ini tidak mepet dengan pelaksanaan Pemilu 17 April 2019 mendatang.

“Sudah menjadi kesepakatan, kegiatan MTQ akan berlangsung di kecamatan Kuripan,” tambah Fathurrahim di hadapan Plh. Bupati Lobar, Dra.Hj. Eva Nurcahyaningsih, Sekda Lobar, HM.Taufiq, Asisten, Staf Ahli serta seluruh kepala OPD se-Lobar.

Menurut Fathurrahim, pada MTQ XXVIII tahun 2019 ini akan ada penambahan cabang mata lomba. Tahun 2018 lalu, akunya, hanya 7 cabang, namun saat ini menjadi 8 cabang. Penambahan ini sesuai arahan dari LPTQ Propinsi NTB.

“Jumlah peserta masing masing kecamatan sebanyak 61 orang yang terdiri atas 56 peserta 5 orang pendamping,” jelasnya.

Terpisah, Kabag Kesra Lombok Barat, H. Rusni menjelaskan, tidak semua kecamatan mampu memenuhi quota sejumlah itu, karena keterbatasan peserta.

“Ya mungkin saja, salah satu mata lomba yang tidak dipenuhi oleh kecamatan tersebut,” jelas Rusni.

MTQ XXVIII tahun 2019 ini, tema yang diambil adalah “Membangun Lombok Barat yang Amanah, Sejahtera, Berprestrasi, Mantap Merupakan Implementasi Pengamalan Nilai-nilai Al-Quran” dengan sub tema “Melalui MTQ XXVIII, Mari Kita Membangun Lombok Barat Dengan Kebersamaan dan Hati”. (f3)

Meresahkan, FLLAJ Lobar Tertibkan Parkir Liar

Fitriah
-
0
Meresahkan, FLLAJ Lobar Tertibkan Parkir Liar

HarianNusa.Com – Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ) Kabupaten Lombok Barat menyambut baik keluhan dan aduan masyarakat tentang maraknya parkir liar yang menghabiskan bahu jalan oleh sopir-sopir truk besar di seputaran jalan utama di Desa Kediri, Desa Montong Are, dan wilayah Gerung.

Tiba di lokasi, Senin (18/2) sekitar pukul 08.00 Wita, FLLAJ didampingi Satlantas Polres Lombok Barat dan Kepala Desa Kediri Selatan langsung menggerebek para sopir yang pada saat itu sedang menikmati sarapan. Sontak para sopir yang telah seharian memarkirkan truknya ini terkejut dan tidak dapat berbuat banyak.

Dari keterangan yang diperoleh, para sopir yang seluruhnya berasal dari Jawa itu sengaja memarkirkan kendaraannya sambil menunggu pembongkaran barang di PT. Jembatan Baru yang lokasinya tidak terlalu jauh dari tempat mereka parkir. Mereka mengaku tidak ada lahan parkir di PT. Jembatan Baru sehingga nekat parkir di pinggir jalan.

“Di sini juga tidak ada rambu-rambu yang menunjukan dilarang parkir,” cetus salah seorang sopir usai didata petugas.

Dalam penertiban ini, Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan, Sapta Mahendra mengungkapkan bahwa tindakan penertiban ini dilakukan juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

FLLAJ Lobar saat menertibkan sejumlah kendaraan truk yang parkir di bahu jalan. (Istimewa)
FLLAJ Lobar saat menertibkan sejumlah kendaraan truk yang parkir di bahu jalan. (Istimewa)

“Dari pada antara sopir truk dan warga ribut, alangkah baiknya jika kami memperingatkan supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Apapun alasanya, jika menggunakan bahu jalan sebagai lahan parkir dan sebagian warga juga melaporkan keluhan mereka ini, maka itu semua tidak dibenarkan,” ujar Sapta tegas.

Menurut Sapta, dalam 5 hari ke depan pihaknya akan tetap memantau. “Apabila sampai 5 hari masih saja melanggar aturan dan parkir liar lagi, maka kami akan proses dengan cepat, apalagi kendaraanya besar-besar kaya gini,” tegas Sapta.

Kepala Desa Kediri Selatan Edi Erwinsyah yang hadir saat penertiban itu mengungkapkan kondisi warganya yang sudah lama geram dengan parkir liar di seberang Lapangan Umum dan Pertigaan Kediri itu.

Menurut Edi, puluhan orang sudah mengeluhkan masalah tersebut karena dianggap menghambat para pejalan kaki dan para pengendara sepeda motor atau mobil. Mereka pun berkali-kali melaporkan keluhan tersebut.

“Warga sudah cukup lama gerah dengan keberadaan truk kontainer yang parkir di tempat yang dilarang parkir tersebut, namun agar tidak terjadi gesekan yang mengakibatkan hal-hal yg tidak diinginkan, maka saya selaku Kepala Desa meminta kepada pihak terkait, dalam hal ini Dinas Perhubungan untuk melakukan penertiban sesuai prosedur yang berlaku,” ujar Edi.

Ia menambahkan bahwa pihaknya sangat berterima kasih kepada Tim Gabungan yang terdiri dari Dinas perhubungan dan Sat Lantas atas kesigapannya menindak keberadaan kontainer yang sangat mengganggu pengguna jalan dan sangat meresahkan warga Kediri Selatan.

“Saat ini tindakan pemberian arahan sudah dilaksanakan. Jika masih saja parkir di tempat itu, maka kami tidak bisa menghalangi jika warga yang langsung menindak,” ujarnya. (f3)

Nilai Proyek di Lobar Mencapai 932 Miliar Lebih

Fitriah
-
0
Nilai Proyek di Lobar Mencapai 932 Miliar Lebih

HarianNusa.Com – Pelaksana Harian (Plh) Bupati Lombok Barat Hj. Baiq Eva Nurcahya Ningsih meminta agar rencana pengadaan barang/jasa (PBJ) di Lombok Barat harus matang. Hal itu menurutnya akan sangat menentukan konsistensi implementasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang akan dilaksanakan di tahun 2019 ini.

“Lakukan identifikasi kebutuhan barang/jasa yang dibutuhkan organisasi, dan bukan berorientasi pada kebutuhan yang diinginkan oleh pihak tertentu,” katanya saat membuka Rapat Pimpinan Daerah dengan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Aula Kantor Bupati Lombok Barat Gerung, Senin (18/2/19).

Eva meminta tahapan PBJ itu harus dilaksanakan dengan memenuhi prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Menurutnya perencanaan yang tidak matang, npantinya akan berdampak pada tidak terpenuhinya pelaksanaan pengadaan yang telah disusun, dikarenakan harus dilakukan revisi paket pengadaan terlebih dulu di mana paket hasil revisi tersebut harus diumumkan kembali dalam Sistem informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

Sementara itu Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat, Ahad Legiarto mengatakan bahwa peserta pengadaan barang dan jasa sebanyak 43 OPD. Sampai dengan tanggal 17 Februari kemaren, lanjut Ahad, paket PBJ yang sudah tayang sebanyak 5.422 paket yang terdiri dari 2.212 paket penyedia dan 3.210 paket swakelola.

“Berdasarkan jumlah anggaran di APBD Kabupaten Lombok Barat, nilai total PBJ itu adalah Rp. 932 milyar lebih atau baru 63,7%,” terang Ahad Legiarto.

Rapat Pimpinan Daerah dengan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Aula Kantor Bupati Lombok Barat. (Istimewa)
Rapat Pimpinan Daerah dengan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Aula Kantor Bupati Lombok Barat. (Istimewa)

Untuk jumlah tersebut, tutur Ahad, sebanyak 2.505 paket dengan jumlah anggaran sebesar 515 milyar lebih bersumber murni dari APBD. Sisanya 107 paket atau senilai Rp. 288 milyar lebih bersumber dari DAU, DAK dan PRIM.

“Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kita dari teman di OPD masih belum menyelesaikan entry paket sehingga masih belum bisa tayang, bahkan ada yang belum membuat SK PPK,” terangnya.

Pihaknya, kata Ahad, akan berkoordinasi dengan tim Inspektorat untuk melakukan pelelangan ekspose bersama. Untuk itu Ahad berharap agar OPD bisa mempercepat proses, mulai dari pelaksanaan sampai dengan pencairan keuangannya. (f3)

1...235236237...578Halaman 236 dari 578