Beranda blog Halaman 262

Di Lombok Barat, Surya Paloh Berikan Kuliah Umum

HarianNusa.com – Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Surya Paloh memberikan Kuliah Umum Kebangsaan di Becingah Agung Kantor Bupati Lombok Barat Gerung, Jum’at (14/12).

Dalam kuliah umum itu, Surya Paloh menjabarkan tentang kekayaan dan keistimewaan bangsa Indonesia, baik secara geografis maupun demografis yang sangat kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Dengan segala keistimewaan itu,menurut Surya Paloh, Indonesia pantas menyandingi Amerika, China, dan negara besar lainnya.

“Apa pantas Indonesia menjadi Negara Adijaya? Pantas tidak? Indonesia amat pantas menjadi negara adijaya,” ujar pemilik salah satu group media nasional itu.

Bagi Surya, Indonesia belum menjadi sebuah negara yang diimpi-impikan, karena selalu mempermainkan akal sehat.

“Kita selalu mempermainkan akal sehat kita,” ujarnya.

Ia pun memberi contoh, di antaranya adalah eksistensi Partai Politik sebagai kekuatan politik dalam sistem demokrasi.

“Demokrasi ini direfresentasikan oleh kehadiran Parpol. Konstitusi meminta itu. Kalau institusi Parpol lemah, maka sukar untuk kita mengharapkan kebaikan (dalam sistem demokrasi, red),” tambahnya penuh semangat.

Untuk itu, ia berharap Partai Politik dapat diisi oleh orang-orang baik.

“Berikan orang-orang baik menjadi orang yang berperan dalam konstitusi,” tambahnya.

Surya Paloh melontarkan kritik pedasnya tentang cara pandang bahwa kinerja legislatif diukur berdasarkan aspek hasil (produk, red) undang-undang.

“Semakin banyak undang-undang yang lahir, kok semakin banyak pelanggaran?,” tanyanya.

Dalam kuliah umum itu, Surya Paloh pun memaparkan kondisi Umat Islam sebagai mayoritas di tengah Indonesia yang plural dengan banyak agama.

“Bagi saya, (salah satu, red) pengertian Islam adalah ikhlas. Harusnya yang membangun toleransi itu adalah umat Islam yang 90% itu,” ujarnya sambil memberi kritik kepada kelompok tertentu yang menggunakan agama untuk mengganggu stabilitas.

Lalu Surya Paloh pun memastikan, bahwa Indonesia akan kuat dengan Pancasila.

“Dasar yang mengikat kita adalah ideologi kebangsaan kita. Ideologi itu adalah alat pemersatu, yang kita kenal dengan Pancasila. Ini adalah pemikiran mahakarya dari para pendiri bangsa,” ujar Surya Paloh berapi-api.

Kuliah Umum dengan tema “Merawat Kebhinekaan, Menjaga Persatuan, dan Berjuang untuk NKRI” itu digagas oleh Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid.

Menurut Fauzan, Masyarakat Lombok Barat perlu mendapat pencerahan dari tokoh-tokoh nasional.

“Kebetulan ada agenda ke Lombok, kita undang agar bisa memberikan kuliah umum. Dulu Ketua MPR atau Ketua Umum PAN pernah juga memberi kuliah umum, sekarang Pak Surya Paloh menyempatkan diri datang ke kita,” ujar Fauzan. (f3)

Sinergitas TNI-Polri Menuju NTB Gemilang

0

HarianNusa.com – Indonesia adalah negara yang besar dan memiliki keanekaragaman, TNI-Polri sebagai pilar utama dan unsur penting dalam menjaga keutuhan NKRI dengan doktrin yang sama yaitu NKRI harga mati.

Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda NTB, Irjen Pol Drs. Achmad Juri, M.Hum saat memberikan arahan dalam Apel Sinergitas TNI Polri dengan tema “Satukan Pikiran dan Tenaga Untuk Membangun NTB” yang digelar di lapangan Mapolda NTB, Kamis (13/12).

“Oleh karena itu, mari kita menyatukan pikiran dan tenaga khususnya untuk membangun NTB,” ajaknya.

Kapolda juga menyampaikan ucapan terimakasih atas kerjasama yang selama ini terjalin dengan baik di NTB.

“Terimakasih kepada TNI-Polri yang sudah bekerja keras dari hati dalam menjaga NTB sehingga dapat mensukseskan Pilkada 2018 kemarin dan membantu pasca gempa bumi,” tambahnya.

Sementara, Danrem 162/WB, Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., menyampaikan TNI yang terdiri dari TNI AD, TNI AL dan TNI AU tetap berkomitmen untuk senantiasa solid dengan Polri dan pemerintah daerah yang ditunjukan sejak awal digelarnya Pilkada serentak 2018, penanggulangan bencana gempa dan tugas-tugas lainnya yang membutuhkan kebersamaan.

“Terkait dengan perayaan Natal 25 Desember 2018 dan tahun baru 2019 mendatang, TNI Polri akan terus menjaga kebersamaan dalam bentuk sinergitas TNI Polri untuk mengamankan pelaksanaannya di wilayah NTB termasuk pemilihan legislatif dan pemilhan presiden tahun depan, sehingga masyarakat bisa merayakan Natal dan tahun baru serta menyalurkan aspirasi politiknya secara langsung, bebas dan rahasia,” tegas Danrem.

Rizal berharap, dengan adanya Apel sinergitas ini, TNI Polri meningkatkan solidaritas dan kebersamaan dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap kondusif menuju NTB yang gemilang.

Apel sinergitas tersebut dipimpin langsung stake holder TNI Polri yakni Kapolda NTB Irjen Pol Drs. Achmad Juri, M.Hum., Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., Danlanal Mataram Kolonel Laut Ludi Muharjo dan Danlanal ZAM Rembiga Kolonel NAV Budi Handoyo. (f3)

EMP Serahkan 130 Unit Huntara di KLU, Disambut Kesenian dan Ratusan Warga

0

HarianNusa. com – Kesenian Gendang Beleq dan Peresean serta ratusan masyarakat dan anak-anak di Dusun Boyotan Proyek, Desa Gumantar Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara tampak antusias dan riang gembira menyambut kedatangan VC Corporate Communications EMP, Achmad Badrun, Jumat (14/12/2018).

Kedatangan Badrun, untuk meresmikan dan menyerahkan secara simbolik sebanyak 130 unit Huntara dan 1 musholla yang telah dibangun EMP (Energi Mineral Persada) bekerjasama dengan Yayasan Bakrie Amanah dan tim relawan dari Posko Jenggala kepada masyarakat Dusun Boyotan Proyek.

Salah seorang warga penerima bantuan huntara, Amaq Rakyan menyampaikan apresiasi dan ungkapan terimakasihnya kepada EMP. Baginya apa yang telah dilakukan EMP bersama para relawan ini merupakan spirit bagi mereka (warga Dusun Boyotan Proyek) untuk bangkit kembali setelah terpuruk akibat gempa bumi beberapa bulan lalu.

“Kami warga Dusun Boyotan Proyek menyampaikan terimakasih kepada EMP. Kehadirannya bersama relawan menjadi semangat bagi kami untuk bangkit dan bangkit,” ungkapnya.

Huntara ini, kata Badrun, dibangun Membangun di atas lahan milik warga sendiri yang rumahnya sudah hancur terkena gempa ini. Hal ini untuk menumbuhkan rasa memiliki bagi para korban sehingga dapat melanjutkan kehidupannya di lokasi bencana.

“Ini merupakan wujud kepedulian sosial melalui program CSR yang dilakukan EMP,” kata Achmad Badrun, VP Corporate Communications EMP itu.

Selain memanfaatkan potensi lokal yang ada serta bahan bangunan yang masih bisa dimanfaatkan, seperti bambu dan lain-lain, renovasi rumah huntara ini sebagian besar bahannya disediakan EMP. Dan pembangunannya pun dilakukan secara bergotong-royong oleh warga dengan pendampingan dari para relawan Yayasan Bakrie Amanah dan Posko Jenggala.

Dari target pembangunan semula berjumlah 60 unit huntara, namun EMP berhasil membangun lebih dari target yaotu sebany

Selama ini EMP juga secara aktif menjalankan kegiatan CSR di berbagai wilayah operasi. Diantaranya di wilayah Provinsi Riau yang meliputi Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, dan Kota Pekanbaru. Ada pula di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara.

Apa yang sudah dilakukan EMP sebagai industri hulu minyak dan gas diharapkan dapat memotivasi perusahaan-perusahaan lain untuk lebih peduli kepada masyarakat yang menjadi korban bencana melihat masih banyaknya yang membutuhkan bantuan. (f3)

Global Wakaf Rangkai Kemanfaatan, Segerakan Kebaikan

HarianNusa.com – Empat bulan lamanya Lombok dan Sumbawa berada dalam masa pemulihan, pascagempa hebat melanda Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada akhir Juli lalu

Terdampak Banjir, ACT Dirikan Dapur Umum di Sigi

HarianNusa.com – Banjir bandang menerjang beberapa kecamatan di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Selasa malam lalu.

Paripurna “HUT NTB” Diwarnai Nuansa Pakaian Adat dan Karangan Bunga

0

HarianNusa.com – Ada yang berbeda pada rapat paripurna DPRD Provinsi NTB yang digelar di Gedung DPRD NTB Jalan Udayana, Mataram pada Kamis, (13/12/2018) ini.

Rapat yang digelar dalam rangka Peringatan HUT NTB ke 60 ini, selain pimpinan sidang, para peserta dan tamu undangan lainnya hampir semua yang hadir saat itu menggunakan pakaian adat daerah Sasak, Samawa, Bima, dan Mbojo (Sasambo). Namun berbeda dengan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah justru hadir dengan mengenakan pakaian batik.

Tidak hanya itu, hampir ratusan karangan bunga juga memenuhi setiap sudut halaman kantor dewan di Udayana tersebut. Para petugas pengamanan sibuk mengatur posisi masing-masing karangan bunga yang antre agar mendapat tempat di sepanjang jalan dan halaman kantor DPRD Provinsi NTB.

Ketua DPRD NTB sekaligus Pimpinan Sidang, Hj. Isvie Rupaedah dalam kesempatan tersebut berulangkali menyampaikan ucapan syukur dan terimakasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi menyemarakkan rapat paripurna tersebut.

“Semoga semua ini menjadi wujud kecintaan kita kepada Provinsi NTB tercinta ini,” ungkap Ketua DPRD Provinsi NTB ini.

Isvie menyampaikan kegiatan dewan yang telah dilaksanakan selama 2018 yaitu Kegiatan Pimpinan sebanyak 50 kegiatan, Badan Musyawarah telah menyelenggarakan 40 kegiatan, Badan Kehormatan 10 kegiatan, Badan Pembentukan Perda 10 Kegiatan, Badan Anggaran 14 kegiatan, Panitia Khusus 60 kegiatan, Komisi telah menyelenggarakan 75 kegiatan, Fraksi 30 kegiatan, Rapat Paripurna telah diselenggarakan sebanyak 55 kali, kegiatan Penerimaan Hearing dan Demo sebanyak 21 kegiatan.

Ucapan terimakasih juga di persembahkan kepada anggota dewan yang telah menyumbangkan aspirasinya dalam mengusulkan Raperda Inisiatif, yaitu TGH. L. Patimura Farhan dengan 4 buah usulan, H. MNS. Kasdiono 3 usulan, H. Makmun, S.Pd. 2 buah usulan, Raekhan Anwar 1 buah dan H. Ruslan Turmudzi 1 buah usulan.

Mengambil tema “NTB Bangkit”, Rapat Paripurna ini menghadirkan nuansa kental “Sasambo”. Semangat Persatuan suku Sasak, Suku Samawa dan Suku Mbojo dikedepankan. Hal ini sangat terlihat dari pidato sambutan Gubernur NTB, Zulkieflimasyah yang berkali-kali mendapat aplaus dari semua hadirin.

Ada empat point yang disampaikan Gubernur, yaitu, tentang Rehabilitasi dan Rerkonstruksi paska bencana gempa, Iklim Investasi yang harus kondusif dan memprioritaskan industri pengolahan, Pengembangan daya saing dan yang point terakhir yang paling penting yaitu tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia di NTB.

“Saya yakin, mestinya banyak anak-anak NTB yang mampu menjadi pemimpin di negeri sendiri” tegas beliau disambut aplaus meriah dari anggota dewan dan tamu undangan.

Bang Zul, sapaan akrab gubernur NTB itu menyatakan mengirim seribu anak-anak NTB ke luar negeri bukan karena kualitas perguruan tinggi dalam negeri tidak bagus. Bahkan ia mengakui dirinya termasuk orang yang sangat yakin kualitas dari pendidikan tinggi di dalam negeri tidak kalah, namun menurutnya minimal dengan mengirimkan anak-anak NTB ke luar negeri, kepekaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia membuncah menggelora di dalam semangat mereka sehingga ketika kembali ke dalam negeri mereka memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Ternyata orang bule, bermata biru, berkulit putih, tidak juga lebih pandai dari mereka.

“Insyaallah anak NTB bisa. membayangkan seribu anak NTB yang dikirim ke luar negeri akan menjadi pemimpin masa depan yang piawai berkomunikasi dengan bahasa internasional, sehingga mereka bukan hanya siap menjadi gubernur NTB bahkan juga siap menjadi pemimpin di Republik Indonesia ini,” harapnya penuh semangat.

Rapat Paripurna dalam rangka memperingati HUT NTB ke 60 ini juga dihadiri Gubernur NTB periode 2003-2008 H. Lalu Serinata, seluruh ketua dan anggota DPRD NTB, Kepala OPD Lingkup Pemprov NTB, Forkopimda NTB, TNI-POLRI, Kejaksaan, dan ratusan mahasiswa dari berbagai universitas. (f3)

Gubernur NTB Resmikan Depo Mini LPG PT Pertamina Patra Niaga

HarianNusa.com – Gubernur NTB, Zulkieflimansyah meresmikan Depo Mini LPG Pertamina Patra Niaga (PFN) Kamis (13/12) Mini LPG yang berlokasi di Desa Sekotong Barat Kabupaten Lombok Barat, Kamis (13/12). Setelah sebelumnya dilaksanakan ground breaking 24 Oktober 2017 lalu.

Peresmian dirangkai dengan penandatanganan prasasti pembangunan oleh Gubernur NTB Zulkieflimasyah bersama Direktur Logistik Supply Chain dan Infrastruktur, Gandhi Sriwidodo dan disaksikan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Ageng Giriyono.

Depot Mini LPG yang dibangun oleh PPN ini memiliki kapasitas 2 X 1.500 MT ini berada diatas lahan seluas 60.310 M2 dengan kapasitas dermaga 3.500 DWT menjadikan bagian dari salah satu program pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) untuk program konversi minyak tanah ke elpiji.

Supply Point untuk Depot Mini LPG tersebut didatangkan dari Kalbut Situbondo melalui kapal tanker LPG yang bersandar langsung di lokasi Depot Mini LPG untuk kemudian disimpan di Storage LPG Lombok dan di salurkan ke SPPBE dengan menggurakan Skid Tank Truck LPG berkapasitas 12MT.

Dalam sambutannya, Ageng Giriyono menyampaikan pembangunan Depot Mini tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan LPG di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan sekitarnya serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Lombok khususnya dan ketahanan stock dari 3 hari menjadi 10 hari sehingga security of supply meningkat.

“Kami mengharapkan doa dan dukungan dari semua pihak agar Depot LPG ini berjalan sesuai dengan tujuannya,” ungkapnya.

Pembangunan Depot Mini LPG di Lombok Barat ini menjadi yang pertama di NTB. Terpilihnya Sekotong sebagai lokasi pembangunan, karena dinilai kedalaman perairan dan ombak yang sesuai, sehingga kapal tanker pengangkut LPG dapat melakukan bongkar muat dengan aman.

“Sekotong kita pilih karena ideal bagi kapal untuk bersandar. Dengan posisi teluk yang menjorok ke dalam, gangguan angin terhadap kapal yang membawa LPG bisa teratasi,” jelas SVP Corporate Marketing Business PT Pertamina (Persero) Kusnendar.

Sehari sebelum acara peresmian, PT Pertamina Patra Niaga juga melakukan CSR berupa penyerahan santunan dan perlengkapan sekolah kepada 50 anak yatim dan dhuafa serta bantuan untuk pembangunan mesjid yang berada disekitar area Depot LPG. (f3)

Bersama Stakeholder, Pemkab Lobar Perkuat Potensi Desa Wisata

HarianNusa.com – Pemkab Lobar melalui Dinas Pariwisata mengumpulkan para stake holder pariwisata Rabu, (12/12) di Gerung. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam memperkuat potensi dan posisi desa wisata di Lombok Barat.

Kegiatan yang dikemas dengan pertemuan rutin forum tata kelola pariwisata itu dihadiri puluhan kepala desa, pelaku wisata, dan ketua pokdarwis. Tujuan dari pertemuan forum ini sendiri adalah untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi masyarakat Lombok Barat.

Bupati Lobar yang diwakili Asisten II Hj. Lale Prayatni mengatakan, meningkatkan dan memperkuat potensi dan posisi desa wisata untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi masyarakat merupakan cita-cita seluruh masyarakat Lobar. Saat ini desa tidak lagi menjadi penonton dalam pembangunan tetapi telah menjadi pelaku dalam kegiatan pembangunan itu sendiri.

Ia mengakui sangat banyak potensi di desa yang bisa dikelola dan dikembangkan bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat desa itu sendiri. Dalam pengembangan ini sudah tentu butuh perencanaan yang strategis.

“Tinggal bagaimana kita membuat sebuah perencanaan yang strategis dalam menentukan sektor usaha apa yang akan difokuskan untuk dijalankan,” katanya.

Dijelaskannya, salah satu sektor potensi yang dapat dikembangkan adalah pariwisata. Potensi ini ada di hampir semua desa di Indonesia. Bentuknya berupa potensi kebudayaan hingga wisata alam. Ini bisa dijadikan sebuah konsep bisnis yang bisa dijalankan oleh masyarakatdesa.

Untuk itu, lanjutnya, obyek wisata tersebut harus bisa dikemas agar tetap menarik. Khusus untuk obyek wisata alam, Lale menekankan perlunya menjaga alam agar tetap indah dan alami.

“Jaga lingkungan desa agar tetap selalu bersih dan indah sehingga suasana nyaman selama liburan bisa dirasakan oleh wisatawan selama berkunjung,” jelasnya.

Tak hanya itu, warga desa juga diharapkan bisa menggali potensi budaya untuk dijadikan objek wisata yang bisa dinikmati. Dengan demkian nuansa desa Indonesia yang penuh dengan tradisi budaya bisa menjadi salah satu motivasi wisatawan untuk berkunjung.

Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata Lobar, Ispan Junaidi mengatakan, industri pariwisata bersifat multi aspek, multi sektor. Oleh karena itu perlu adanya sinergitas antar banyak pihak. Untuk itu harus ada forum bersama, di mana seluruh persoalan industri pariwisata ini bisa dibahas.
Salah satu bentuk sinergitas tersebut adalah kerjasama pengembangan UKM dan Kuliner. Dalam pengembangan sektor ini, Ispan akan bekerjasama dengan sektor lainnya seperti Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Pertanian.

“Kami akan bersatu dan bersinergi membahas perkembangan UKM dan kuliner,” tegasnya.

Dipilihnya kuliner bukan tanpa alasan. Menurut Ispan, hasil riset menunjukkan, 30 persen orang atau wisatawan datang ke suatu tempat karena kulinernya. Untuk itu kuliner perlu dikembangkan. Dalam pengembangan kuliner ini Industri UKM masyarakat desa memegang peranan penting. Selain itu keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dinilainya dapat menjadi motor penggerak dalam mengelola desa wisata.

“Pemerintah desa dapat membantu dalam permodalan awal. Selain itu bisa juga bekerjasama dengan pihak bank atau swasta lainnya dalam mengembangkan desa wisata,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakannya, BUMDes dan pelaku jasa pariwisata harus melakukan kerjasama yang baik dalam mempromosikan dan pelayanan kepada para wisatawan. Ia juga mengingatkan bahwa desa wisata yang sukses tidak hanya memilki objek wisata yang indah, tetapi juga harus bisa membuat kegiatan- kegiatan dan atraksi yang menarik.

“Ini akan membawa kesan dan pengalaman yang menarik bagi wisatawan selama liburan,” pungkasnya. (f3)

Serahkan LHP, BPK Temukan Masih Banyak Kelemahan

Harian Nusa.com – Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Belanja Modal TA 2018, Pengelolaan Keuangan Desa TA. 2017 s/d Semester I TA 2018, serta Efektivitas dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2015 s/d Semester I TA 2018 kepada seluruh Kepala Daerah se-NTB. Pemeriksaan Dana Desa ini sendiri mulai dilakukan BPK sejak tahun ini.

LHP diterima langsung oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid didampingi Ketua DPRD Imam Kafali di Aula Gedung BPK RI Perwakilan NTB di Mataram, Rabu (12/12).

Kepala BPK Perwakilan NTB, Hery Purwanto menyampaikan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, masih terdapat kelemahan atas kepatuhan terhadap perundang-undangan dan kelemahan yang dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan belanja modal daerah dan Dana Desa (DD) serta Alokasi Dana Desa (ADD).

“Ada beberapa hal yang dicatat dalam LHP antara lain bendahara desa tidak memungut atau menyetorkan pajak sesuai ketentuan, kemahalan harga atas pekerjaan barang dan jasa, kekurangan volume pekerjaan fisik, pemebebasan tanah yang tidak sesuai dengan kondisi senyatanya, dan lainnya,” jelasnya usai menyerahkan LHP.

Berdasarkan hal tersebut, pihak BPK memberikan rekomendasi untuk melakukan berbagai langkah perbaikan guna meningkatkan kinerja pengelolaan DD dan ADD.

“LHP ini kami harapakan dapat digunakan dengan baik dalam mengambil keputusan untuk koreksi di tahun 2019. Setelah kami sampaikan (LHP-red) kita mohon 60 hari sudah ada tindak lanjutnya,” pungkasnya.

Wakil Gubernur NTB Hj. Sitti Rohmi Djalillah mengawali sambutannya dengan memberikan apresiasi kepada seluruh kabupaten/kota se-NTB yang meraih predikat WTP. Namun, wagub mengingatkan untuk tahun 2019 WTP yang sudah diraih dapat dipertahankan bahkan harus lebih berkualitas lagi.

“2019 jadi PR besar untuk kita. Ke depan WTPnya harus berkualitas, tidak boleh turun!” tegasnya.

Terkait LHP atas pengelolaan DD dan ADD, wagub meminta agar para kepala desa diberikan pemahaman lebih agar mampu menggunakan anggaran dengan baik.

“PR berikutnya itu APBDes. Bagi kepala desa, pemeriksaaan menjadi hal yang baru. Tidak heran karena kurangnya pengetahuan, pemeriksaan jadi sedikit terhambat. Mari kita yakinkan kepala desa kita semua agar memahami bagaimana menggunakan anggaran dan mempertanggungjawabkan anggaran sehingga amanah dari Allah SWT ini dapat kita emban sebaik-baiknya,” pesannya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Lombok Barat, H. Rachmat Agus Hidayat mejelaskan beberapa hal yang menjadi temuan di Lombok Barat. Yang pertama tekiat regulasi mengenai pembaharuan peraturan bupati tentang pengelolaan Dana Desa kemudian diikuti dengan juklak dan juknisnya, kedua ada kekurangan spek pada fisik di beberapa desa namun beberapa desa sudah sanggup untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Kemudian terkait pajak, administrasi dan persoalan tentang bagaimana perencanaan untuk alokasi dana desa yang harus disingkronkan dengan apa yang disusun dalam APBDes.

“Secara keseluruhan temuan-temuan di desa ini sudah ada kesanggupan dari kepala desa, DPMPD dan daerah untuk menindaklanjuti paling lama 60 hari. Kami di Inspektorat juga diminta untuk melakukan pengawasan terhadap desa-desa ini. Pada prinsipnya kami di Inspektorat, selama menerima alokasi dana desa tiap tahunnya kita memeriksa 30 desa. Jadi selama lima tahun hingga saat ini kami sudah memeriksa 150 desa. Dari total 119 desa berarti ada desa yang sudah diperiksa dua atau tiga kali. Pada prinsipnya apa yang kita temukan dengan apa yang ditemukan BPK ini sama. Dan semua sudah ditindaklanjuti oleh desa. Sementara ini tidak ada yang bersangkut paut dengan hukum,” jelas Agus. (f3)

Johan Rosihan Tergerak dan Dukung Perkembangan Komunitas Rhege Maxx

HarianNusa.com – Minimnya perhatian pemerintah daerah setempat terhadap komunitas sepeda motor Rhege Maxx di Kabupaten Sumbawa ini membuat calon legislatif DPR RI nomor urut 1 Dapil NTB 1 PKS, H. Johan Rosihan, ST tergerak untuk membantu.

“Insya Allah komunitas Rhege Maxx di Kabupaten Sumbawa akan kami bantu dan akan kami perhatikan. Karena komunitas ini diminati tua maupun muda, jadi harus kita perhatikan,” kata politisi senior PKS tersebut, Rabu (12/12/2018).

Perkembangan zaman yang semakin pesat, lanjut Johan, tentu juga membuat keberadaan komunitas Rhege Maxx di Kabupaten Sumbawa ini makin hari harus makin maju mengikuti perkembangan teknologi transportasi.

“Karena setiap komunitas punya cara sendiri – sendiri untuk memberikan kreasinya kepada bangsa dan negara. Dan hobby semacam ini merupakan hal yang menantang dan belum tentu semua orang bisa seperti ini. Komunitas seperti ini harus kita dukung,” ujar anggota DPRD NTB tiga periode itu.

Anggota komunitas Rhege Maxx Kabupaten Sumbawa Isnaini menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan melakukan turnament yang rencananya akan diikuti 500 lebih peserta.

“Rencananya kita akan mengadakan turnamen di Kabupaten Sumbawa. Rute yang akan dilalui yakni Rhee, Luk, Bernang, Rhee Loka, Desa Sampe dan finisnya kembali ke Desa Rhee Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa,” tuturnya.

Turnamen ini, lanjut Isnaini, akan diikuti oleh 10 kabupaten/kota di NTB. Dan yang akan dinilai bukan dari kecepatannya tetapi bagaimana pengendara bisa menggunakan kendaraan dengan santai sambil menikmati keindahan alam.

“Peserta yang akan mengikuti turnament tersebut yakni Kabupaten Sumbawa, Lotim, Lobar, KLU, Mataram, Bima, KSB, Kota Bima, Dompu dan Lombok Tengah. Dan saat ini anggota komunitas Rhege Maxx di Kabupaten Sumbawa baru sekitar 21,” pungkasnya. (f3)