Beranda blog Halaman 263

Panaskan Mesin Partai, Johan Rosihan Bertemu Relawan di Dapil IV Sumbawa.

HarianNusa.com – Calon anggota DPR RI nomor urut 1 PKS Dapil NTB 1, H. Johan Rosihan mulai memanaskan mesin partai dengan terus bergerak melakukan serangkaian kegiatan. Kali ini politisi senior Partai Keadilan Sejahtera tersebut menggelar pertememuan dengan caleg dan para relawan Dapil IV Sumbawa.

Menurut Ketua Fraksi PKS DPRD NTB itu, perbedaan pemilu saat ini dengan pemilu sebelumnya menjadi keberkahan bagi caleg. Dimana saat ini dapil untuk DPR RI dibagi menjadi dua.

“Kalau dulu 10 kabupaten/kota kita harus datangi, tapi sekarang hanya 5 kabulaten/kota. Jadi bisa kita pantau langsung,”ungkapnya, Rabu, (12/12/2018).

Anggota DPRD Provinsi tiga periode ini menargetkan dirinya menang di pemilu legeslatif mendatang. Karena ketiga caleg DPR RI dari PKS memiliki track record yang sangat bagus dan dikenal oleh masyarakat.

“Kita harus memiliki harapan yang besar untuk menang. Makanya kita turun bertemu dan bersilaturrahmi dengan masyarakat Kabupaten Sumbawa dan masyarakat pulau Sumbawa,” ungkap pria kelahiran Sumbawa tersebut.

Johan Rosihan juga berkeinginan untuk mengembalikan kursi DPRD PKS di dapil IV Sumbawa pada pemilu 2019 mendatang. Untuk itu, ia mengajak semua yang hadir saat itu untuk berjuang memenangkan PKS di NTB.

“Pada pertemuan ini juga kita harus sepakat untuk mengembalikan kursi DPRD Sumbawa tahun depan. Makanya mulai sekarang harus kita bergerak dan berjalan untuk memenangkan PKS di NTB,” ajak Johan yang terkenal vocal menyuarakan hak rakyat di DPRD NTB tersebut.

Gubernur NTB, sambung Johan, memiliki tanggung jawab moral untuk membesarkan PKS di NTB. Termasuk memperbanyak anggota DPRD Kabupaten/Kota, Provinsi dan DPR RI.

“Insya Allah Gubernur NTB Zulkieflimansyah mendukung semua Caleg dari PKS. Termasuk Caleg DPR RI. Kenapa?, karena beliau adalah PKS. Dan beliau tentu memiliki tanggung jawab untuk membesarkan PKS di NTB,” pungkas Johan.

Bupati Lobar Angkat Bicara Terkait Hasil Penilaian Oumbudsman

HarianNusa.com- Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid angkat bicara menanggapi hasil penilaian Oumbudsman yang menempatkan Kabupaten Lombok Barat sebagai kabupaten yang memiliki tingkat kepatuhan rendah, dengan nilai 44,68 berada pada posisi 162. Menurutnya tentunya ini sebagai bahan evaluasi perbaikan, namun Pemkab Lobar meminta parameter penilaiannya untuk penyempurnaan aspek pelayanan yang dimaksud.

Menurutnya, ada anomali terhadap hasil penilaian Ombudsman dengan usaha dan program yang telah dilakukan Pemkab Lombok Barat. Dimana Lobar juara 1 keterbukaan informasi publik berturut-turut selama 2 tahun,

Sedangkan untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), kata Fauzan, sampai membuka pelayanan malam hari dan langsung turun jemput bola secara berkala dan reguler.

Untuk RSUD, lanjut Fauzan, semua sudah terakreditasi bahkan mendapatkan sertifikat pelayanan Akreditas Paripurna dari kemenkes, begitu juga dengan puskesmas se-lobar sudah tersertifikasi dan terakreditasi yang penilaian utamanya terkait aspek pelayanan.

Bahkan ia mengatakan bahwa Lobar satu-satunya kabupaten di NTB yang 100% puskesmasnya terakreditasi dan no 2 setelah kota Mataram.

“Mungkin yang dikeluhkan perijinan. Ini mungkin yang lebih banyak dikarenakan perpindahan sementara kantornya. 2019 kita bangunkan kantor yang Insya Allah sangat represntatif,” pungkas Fauzan saat dikonfirmasi Hariannusa.com melalui WhatsApp, Rabu (12/12).

Sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia mengeluarkan hasil penilaian kepatuhan terhadap kementerian/lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tahun 2018. Penilaian yang berakhir pada Juli 2018 mencatat banyak daerah di NTB yang masuk pada kategori rendah dan sedang.

Penilaian kepatuhan tersebut berdasarkan standar pelayanan penyelenggara pelayanan sesuai Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Rendahnya kepatuhan/implementasi standar pelayanan mengakibatkan berbagai jenis maladministrasi berikutnya yang didominasi oleh perilaku aparatur atau secara sistematis terjadi di instansi pelayanan publik, misalnya: ketidakjelasan prosedur, ketidakpastian jangka waktu layanan, pungli, korupsi, ketidakpastian layanan perijinan investasi, kesewenang-wenangan.

Secara makro mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan publik, mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, hambatan pertumbuhan investasi dan pencapaian target RPJPN, RPJMN, RKP yang terkait sektor pelayanan publik barang, jasa dan administrasi bakal terhambat.

Untuk NTB sendiri, tercatat Lombok Barat masuk dalam zona merah atau kepatuhan paling rendah, dengan poin 44,68. Lombok Barat berada pada urutan 162 dari 199 kabupaten yang dinilai kepatuhannya.

Sementara kabupaten yang masuk pada zona kuning, dengan tingkat kepatuhan sedang, yaitu Lombok Tengah (63,49), Dompu (60,41), Lombok Timur (58,22), Kabupaten Sumbawa Barat (57,69) dan Kabupaten Bima (56,97).

Sementara untuk kabupaten yang masuk zona hijau atau tingkat kepatuhan tinggi adalah Kabupaten Lombok Utara, dengan nilai 93,87. (f3)

Ombudsman: Lombok Barat Masuk Kategori Tingkat Kepatuhan Terburuk

HarianNusa.com – Ombudsman Republik Indonesia mengeluarkan hasil penilaian kepatuhan terhadap kementerian/lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tahun 2018

HBK: Produk Olahan Pertanian Bisa Jadi  Peluang Usaha Emak-Emak

HarianNusa.com – Bicara masalah pertanian, tak cukup hanya pada potensi dan kendala-kendalanya saja.

Musrenbang RPJMD 2018-2023, Wagub Paparkan Tiga Fokus Pembagunan NTB Lima Tahun Kedepan

Harian Nusa.com – Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalillah menyampaikanb dalam 5 tahun kedepan pemerintahan Zul-Rohmi akan fokus mewujudkn 3 hal penting sebagai implementasi visi NTB Gemilang.

Hal tersebut disampaikan Wagub dalam sambutannya saat membuka acara Musrenbang RPJMD Provinsi NTB tahun anggaran 2018-2023 di Mataram, Selasa, (11/12).

Ketiga hal tersebut, kata Wagub, yakni, Satu, menciptakan kondisi yang aman dan nyaman bagi investasi khususnya untuk industri pengolahan dan penciptaan lapangan kerja yang dilakukan dengan menghadirkan industri mesin olahan berbasi komoditi unggulan, sumber daya lokal yang produksinya mencukupi, kualitas memadai, terjamin kontinuitasnya, akses pasar yang terbuka, dan berdaya saing tinggi. Termasuk untuk memenuhi dan mengisi kebutuhan pasar lokal sehingga ketergantungan pasokan dari luar bisa di kurangi. Fasilitasi investasi yang membuka lapangan kerja mengeluarkan ketereampilan dan skil, memberikan pelatihan SDM lokal agar memiliki kapasitas memadai untuk terserap dalam pasar kerja yang masih terbuka. kemudian menciptakan iklim investasi dengan insentif berbasis regulasi lokal.
Gubernur, walikota bupati tanpa harus menunggu keringanan kewajiban kewenangan usai.

“Berikutnya memfsilitasi hambatan-hambatan realisasi investasi yang terjadi di level masyarakat, kabupaten dan kota. Kemudian memperluas investasi berbasis daya dukung ekosistem sesuai arahan pola dan struktur ruang,” paparnya.

Fokus Kedua, lanjut Rohmi, memastikan NTB aman, nyaman, dan menyenangkan bagi wisatawan dengan cara membangun destinasi wisata berbasis komoditas, memperbanyak desa wisata, memastikan kebersihan dan kerapihan destinasi wisata pariwisata NTB. Memperbanyak destinasi baru di pulau Sumbawa dengan membangun konektivitas antar destinasi untuk memperpanjang lama tinggal, menyiapkan destinasi berkarakter khusus berbasis kultur lokal. Selain itu juga melakukan sosialisasi, advokasi dan peningkatan kapasitas untuk warga sekitar destinasi dalam pengelolaan sampah, agar destinasi terlihat rapi bersih dan menyenangkan untuk dikunjungi.

“Dan membentuk kelompok-kelompok pemuda pelopor pariwisata di destinasi-destinasi utama dan bakal destinasi potensial berkembang dalan hal menjaga keamanan, kenyamanan dan kebersihan destinasi.
Membentuk lembaga pengelola sampah berkelanjutan di destinasi-destinasi utama,” lanjutnya.

Fokus Ketiga, papar Wagub, yakni membahagiakan warga NTB di tanah kelahirannya, yang akan diwujudkan melalui beberapa program.

“Dengan memperluas akses dan mutu pendidikan dan kesehatan untuk membangun manusia NTB yang sehat dan cerdas. NTB care, penanganan cepat terhadap keluhan dan persoalan langsung yang terjadi di keluarga. Meningkatan pendapatan dengan meningkatkan keterampilan,” paparnya.

Musrenbang RPJMD Provinsi NTB 2018-2023 juga dihadiri oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Drs. Syarifuddin, M.M. Kepala Bappeda NTB Ridwansyah, Sejumlah Kepala OPD Lingkup Pemprov NTB, Bupati/Walikota se NTB dan undangan lainnya. (f3)

Organisasi Wartawan Kecam Kasus Persekusi Jurnalis di Lombok

HarianNusa.com – Kasus persekusi jurnalis di Lombok Barat menuai kecamatan dari berbagai organisasi wartawan.

Wisatawan Tiongkok Menghilang saat Berenang di Gili Air

HarianNusa.com Seorang wisatawan asal Shanghai Tiongkok, Zhang Qiujue (26) menghilang di Gili Air, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat.

Kapolres Lobar Siap Atensi Kasus Persekusi Jurnalis

Lombok Barat Seorang wartawan di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dikeroyok simpatisan calon kepala desa (kades) yang kalah dalam pemilihan kepada desa (Pilkades).

Kasus Pemukulan Wartawan, FJP NTB Minta Polisi Usut Tuntas

HarianNusa.com – Forum Jurnalis Pariwisata (FJP) NTB menyayangkan ulah massa salah satu pendukung calon kepala desa yang ada di Lombok Barat

AJI Mataram Desak Polisi Usut Persekusi Jurnalis Radar Lombok

HarianNusa.com – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Mataram mengutuk aksi persekusi terhadap Fahmi, jurnalis Radar Lombok Senin (10/12) sore kemarin