Beranda blog Halaman 270

PKS Kembali Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 2018

Fitriah
-
0
PKS Kembali Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 2018

HarianNusa.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali meraih penghargaan juara 1 (satu) Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2018 kategori Badan Publik Partai Politik, Selasa (28/11).

Penghargaan tersebut merupakan keempat kalinya yang secara berturut-turut sejak tahun 2015 diraih oleh PKS.

Acara yang digelar setiap tahun tersebut untuk mengevaluasi kinerja institusi pemerintah, terutama dalam memberikan layanan keterbukaan informasi yang dibutuhkan oleh publik.

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah dalam kesempatan itu berharap melalui kerja keras Komisi Informasi (KI) ini dapat menghadirkan keterbukaan informasi publik di Nusa Tenggara Barat.

Menurutnya Komisi Informasi saat ini sudah menjadi kebutuhan daerah sehingga pemerintah lebih terbuka di dalam melayani masyarakat.

Sementara di tempat terpisah Ketua DPW PKS NTB, Abdul Hadi menyampaikan partai politik adalah wadah organisasi bagi sebagian masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mendapatkan informasi. Menurutnya, sebaiknya parpol modern kedepan terus bisa memerankan peran tersebut semakin baik.

“Alhamdulillah, lembaga kami masih dipercaya publik. Semoga kualitas dan kuantitas apa yang kami sampaikan lebih baik dari tahun sebelumnya. Dan menjadi motivasi kami untuk terus bisa lebih baik kedepannya,” ungkapnya. (f3)

DPD RI Desak Pembangunan Hunian di Lombok Dipercepat

Satria Z Rasyid
-
0
DPD RI Desak Pembangunan Hunian di Lombok Dipercepat

HarianNusa.com – Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak pemerintah mempercepat pembangunan hunian tetap (Huntap)

Continue

DPRD dan Gubernur NTB Tandatangani Nota Persetujuan Rancangan APBD 2019

Fitriah
-
0
DPRD dan Gubernur NTB Tandatangani Nota Persetujuan Rancangan APBD 2019

HarianNusa.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB bersama Pemerintah Provinsi NTB melakukan penandatanganan nota persetujuan terhadap Rancangan APBD tahun anggaran 2019 pada rapat Paripurna keempat DPRD NTB, Selasa (27/11).

Penandatanganan terasebut dilakukan oleh Gubernur NTB Zulkieflimasyah bersama empat pimpinan DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaedah selaku ketua DPRD NTB, Wakil Ketua TGH Mahali Fikri, Wakil Ketua Abdul Hadi, Wakil Ketua Lalu Wirajaya.

Sebelum penandatangan, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi NTB melalui juru bicaranya, H. Johan Rosihan, ST melaporkan turunan rancangan anggaran belanja terhadap 15 komitmen NTB Gemilang sebagai perwujudan 8 misi pembangunan NTB Gemilang dalam RAPBD tahun anggaran 2019.

Bidang pendidikan dan kesehatan dengan total anggaran Rp. 407.763.454.500 rupiah yang akan dibelanjakan untuk 1. Mengirim 1000 putra/putri NTB sekolah ke luar negeri; 2. Mengembangkan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan layanan posyandu yang berkualitas; 3. Memperkuat peran perempuan sebagai ujung tombak pembangunan, pendidikan dan kesehatan.

Bidang Pembinaan Ekonomi dan Industri dengan total belanja Rp.42.720.471.900 rupiah. Yang akan dipergunakan untuk mewujudkan komitmen: 1. Memudahkan modal dan akses keuangan bagi masyarakat; 2. Mengembangkan sains dan tekno industrial park serta rumah industri kreatif; 3. Mendorong pengembangan industri olahan dan menghadirkan industri permesinan.

Bidang Pembangunan Sosial dan Kebudayaan dengan total belanja Rp.19.166.700.000 rupiah, yang akan dipergunakan untuk mewujudkan komitmen: 1. Memantapkan Islamic Center sebagai pusat peradaban; 2. Mengembangkan NTB Care sebagai sistem penanganan masalah sosial darurat cepat tanggap; 3. Memfasilitasi pelayanan pada penyandang cacat dan masalah sosial; 4. Mendorong pesantren sebagai pusat gerakan perubahan sosial dan kultural.

Bidang Pedesaan dan Lingkungan, dianggarkan sebesar Rp.75.656.124.700 rupiah yang akan dipergunakan untuk: 1. Mendorong pengembangan desa wisata potensial dan BumDes potensial; 2. Mendorong penggunaan energi terbarukan dan menuntaskan kebutuhan air bersih, rumah layak huni, irigasi dan bendungan; 3. Pengembangan desa pesisir dan lingkar hutan yang produktif dan ramah lingkungan.

Pembangunan Pariwisata dianggarkan sebesar Rp.19.259.304.400 rupiah yang akan dipergunakan untuk mewujudkan komitmen: 1. Memperbanyak penerbangan domestik dan internasional; 2. Optimalisasi manfaat destinasi unggulan dan kawasan strategis (Mandalika dan Samota) untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Sehingga total belanja yang akan dianggarkan untuk mewujudkan 15 komitmen pembangunan dalam tahun pertama perwujudan NTB Gemilang adalah sebesar Rp.564.566.055.500 rupiah,” terang Johan saat membacakan laporan Banggar.

Selain memberikan laporan, Banggar juga menyampaikan 10 catatan, diantaranya,
secara keseluruhan pendapatan daerah pada APBD 2019 mengalami penurunan sebesar 1.91 persen yang dinilai karena masih lemahnya potensi terhadap analisa terhadap potensi pajak dan retribusi daerah, kurang optimalnya hasil pengelolaan aset dan lemahnya kinerja BUMD.

Permasalahan umum yang dihadapi dalam alokasi belanja pada APBD tahun 2019 adalah belum tercapainya keseimbangan antara belanja tidak langsung dengan belanja langsung

“Hal ini tidak boleh dibiarkan terjadi terus menerus. Selanjutnya hal ini harusenjadi konsen kita untuk kita perbaiki agar menjadi lebih baik,” kata Johan.

Catatan selanjutnya mengenai anggaran yang tersedia untuk rehab rekon pasca bencana yang tersebar di beberapa OPD terkait agar terlaksana sesuai rencana dan kebutuhan serta tahapan-tahapan yang telah ditetapkan, mengingat peristiwa bencana gempa bumi lalu sudah memasuki bulan ke tiga.

Sementara Gubernur NTB, Zulkieflimasyah dalam sambutan singkatnya menyampaikan harapan dengan penandatanganan nota persetujuan tersebut menggambarkan begitu baiknya sinergi dan komitmen bersama untuk mengabdi, melayani dan menghadirkan kualitas pemerintahan dan pembangunan yang baik di Nusa Tenggara Barat tercinta.

“Kami berharap, sinergi, kemitraan dan kerjasama ini terus menjadi semangat dan komitmen besar kita dalam mewujudkan berbagai akselerasi dan optimalisasi agenda pembangunan NTB di masa yang akan datang. Ini juga tuntutan dan kewajiban kita sebagai pejabat publik untuk bisa mewujudkan aspirasi masyarakat akan hadirnya pelayanan publik yang berkualitas,” ungkap gubernur NTB yang akrab disapa Doktor Zul itu. (f3)

Unram Jalin Kerjasama dengan Kampus di Korea Selatan

Satria Z Rasyid
-
0
Unram Jalin Kerjasama dengan Kampus di Korea Selatan

HarianNusa.com – Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Mataram (Unram), dr. Hamsu Kadriyan, SpTHT-KL(K), M.Kes melakukan kunjungan ke Chungnam National University (CNU) dan Chungnam National University Hospital (CNUH) Korea Selatan, 22-23 November 2018.

Continue

Terduga Peleceh Baiq Nuril Diperiksa Polisi

Satria Z Rasyid
-
0
Terduga Peleceh Baiq Nuril Diperiksa Polisi

HarianNusa.com – Terduga pelaku pelecehan seksual secara verbal terhadap Baiq Nuril, HM diperiksa Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat.

Continue

Johan Rosihan: Pemprov  tidak akan Bangkrut tanpa Pendapatan dari PKB

Fitriah
-
0
Johan Rosihan: Pemprov  tidak akan Bangkrut tanpa Pendapatan dari PKB

Hariannusa.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berencana menghapus Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) apabila pasangan Prabowo-Sandiaga Uno menang pada pilpres 2019 mendatang.

Penghapusan pajak kendaraan bermotor ini nantinya ditujukan untuk mengurangi beban hidup masyarakat kecil.

“Orang kaya sudah mendapat teks amnesti pajak, orang-orang besar sudah mendapat fasilitas pajak dari negara, masa pajak kendaraan bermotor aja dikurangi orang akan ribut. Sudah saatnya rakyat ini senang,” ungkap Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi NTB, Johan Rosihan, ST., Selasa (27/11).

Menurut Politisi PKS itu, jika pemerintah daerah khawatir penghapusan pajak kendaraan bermotor ini nantinya berakibat pada menurunnya PAD maka seharusnya pemda mencari pendapatan lain.

Kedua, lanjutnya, ia melihat ini sebagai pintu masuk untuk merubah Undang-undang nomor 28 Tentang Pajak.

“Kenapa ini saya katakan jalan masuk karena perubahan kewenangan tidak disertai dengan kewenangan anggaran,” ungkapnya.

Ia mencontohkan, laut, hutan, tambang kewenangannya sudah beralih ke provinsi tetapi ijin dan pajaknya ada di kabupaten. Menurutnya perubahan kewenangan itu harusnya disertai perubahan pendapatan.

“Jadi jika hal ini ditata dengan baik, pemerintah provinsi tidak akan bangkrut dengan tidak adanya pajak kendaraan bermotor. Manfaatkan aja tiga kewenangan ini, maksimalkan potensi kekayaan yang mereka miliki ini, tidak akan kekurangan PAD,” jelas Calon DPR RI Dapil Pulau Sumbawa ini.

Bagi Johan, pemerintah yang kreatif tidak akan mengandalkan pendapatan dari pajak tetapi yang diandalkan adalah bagaimana mengambil PAD itu dari sektor retribusi karena itu merupakan bentuk nyata mereka (pemerintah,red) memberikan pelayanan publik.

“Kalau pajak ini kan, ada atau tidak ada pelayanan publik rakyat wajib membayar tetapi kalau retribusi, pemerintah tidak akan berani mengambil retribusi kalau tidak memberikan pelayana. Retribusi ini ada dua retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha. Sebaiknya yang diperbesar itu retribusi jasa usaha,” pungkasnya. (f3)

Gendang Beleq, Simbol Kepahlawanan Orang Sasak Pertama

Satria Z Rasyid
-
0
Gendang Beleq, Simbol Kepahlawanan Orang Sasak Pertama

HarianNusa.com – Pulau Lombok tidak hanya memiliki destinasi wisata yang menarik dikunjungi, namun juga berbagai kesenian tradisional setempat, salah satunya gendang beleq.

Continue

Dansatgas Bersama Bupati KLU Gelar Rakor Percepat Pembangunan Rumah Pasca Gempa

Fitriah
-
0
Dansatgas Bersama Bupati KLU Gelar Rakor Percepat Pembangunan Rumah Pasca Gempa

HarianNusa.com – Dansatgas Rekonstruksi dan Rehabilitasi NTB Kolonel Inf Farid Makruf, MA., bersama Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Ahyar, SH. MH., memimpin rapat koordinasi percepatan pembangunan rumah pasca gempa di Kabupaten Lombok Utara di ruang rapat Sekda KLU, Senin (26/11/18).

Usai rapat, Kolonel Inf Farid Makruf menyampaikan Satgas Rekonstruksi dan Rehabilitasi ini sebagai kelanjutan dari Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) yang baru saja selesai melaksanakan tugas selama tiga bulan.

“Pelepasan Kogasgabpad Kamis lalu oleh Menteri PMK Puan Maharani di Bandara Internasional Lombok,” kata Farid.

Menurut Kolonel Farid, rapat koordinasi bersama pemerintah daerah KLU dilakukan untuk mempercepat pembangunan rumah bagi saudara-saudara kita yang terkena musibah gempa.

“Sekarang sudah musim hujan, mereka akan kami usahakan untuk segera dibangunkan rumah agar bisa hidup lebih nyaman,” ujar Mantan Danrem 162/WB tersebut.

Adapun hasil rakor tadi lanjutnya, agar segera membentuk posko di setiap desa sebagai pusat informasi tentang pembangunan rumah pasca gempa yang diisi dari PUPR dan Babinsa.

“Pemda KLU segera membuat daftar list harga bahan bangunan untuk dijadikan pedoman bagi pengusaha penyedia barang dalam rangka mempercepat pembangunan dan fasilisator segera bergerak dan bekerja secara masif di lapangan. Semoga kinerja kita dengan tulus ikhlas ini membuahkan hasil yang maksimal untuk warga terdampak gempa,” pungkasnya.

Rapat koordinasi turut dihadiri oleh BNPB, Sekda KLU, Kepala BPBD KLU, Rekompak, Camat Se KLU, Danramil 1606-02/Tanjung, Danki Zikon 12 dan Kades Tanjung. ( f3)

Pemilu 2019, Komisi I DPRD NTB Minta ASN Bersikap Netral

Fitriah
-
0
Pemilu 2019, Komisi I DPRD NTB Minta ASN Bersikap Netral

HarianNusa.com – Ketua Komisi I DPRD Provinsi NTB, Drs. Ali Achmad menyampaikan netralitas ASN sangat diperlukan dalam mensukseskan pemilu yang jujur dan adil (jurdil) sehingga tidak ada implikasi yang mengarah kepada pemilu yang kurang cerdas .

Ia mengatakan, untuk itu, bagi pelaksana pemilu seperti KPU Provinsi NTB harus betul-betul mampu dan segera secara tajam mensosialisasikan ketentuan-ketentuan pemilu yang ada terutama Undang-undang ASN ini.

“Agar jelas bagaimana kedudukan ASN ini, jangan -jangan kehadiran ASN ini dalam mencampuri urusan pemilu ini menimbulkan dampak yang kurang strategis dalam pelaksanaan pemilu ini,” ungkapnya kepada media ini saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (26/11/2018).

Begitu juga dengan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu harus betul-betul melakukan pengawasan secara ketat sehingga ASN benar-benar mampu kembali pada kiprah ASN itu sendiri.

“Tidak perlu beliau-beliau itu (ASN, red) ikut berpolitik seperti kampanye dan tidak boleh berpihak terhadap salah satu calon. Dan Bawaslu betul-betul menegakkan aturan apabila terdapat ASN ikut bermain dalam politik praktis agar segera ditindak tanpa pandang bulu sesuai ketentuan yang ada dalam Undang-undang ASN dan aturan pemilu,” jelasnya.

Ali mengatakan, Pemerintah Provinsi NTB juga harus terus mengimbau dan mengingatkan agar tidak ada oknum ASN yang bermain dan melakukan politik praktis sehingga netralitas yang diharapkan betul-betul terwujud di daerah ini sehingga NTB tidak dianggap rawan dalam pemilu nantinya.

“ASN harus betul-betul menegakkan netralitasnya sehingga mampu menghasilkan pemilu yang jurdil seperti yang diharapkan semua pihak,” ungkapnya.

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional tersebut mengimbau supaya masyarakat benar-benar melaksanakan pemilu dengan damai, jujur dan adil serta tetap menjaga kondusifitas di daerah agar NTB tidak dianggap sebagai wilayah yang rawan pada pemilu mendatang. (f3)

350 KPM di Lobar Menerima Bantuan Kemensos RI

Fitriah
-
0
350 KPM di Lobar Menerima Bantuan Kemensos RI

HarianNusa.com – Sebanyak 350 orang ibu-ibu selaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Lombok Barat (Lobar) menerima bantuan sosial non tunai melalui Program Keluarga Harapan (PKH) berlabel ‘November Tuntas’ yang disalurkan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Perlindungan dan Jaminan Sosial,

Tahun 2018 ini KPM tersebut sudah menerima bantuan melalui empat tahap. Tiap tahap mereka mendapat Rp. 266.350,-.

Pada tahap empat yang digelar di Lapangan Desa Duman ini, bantuan sosial ‘November Tuntas’ kali ini para KPM menerima bantuan sebesar Rp. 340.350. Jumlah ini pun diterima KPM berstatus lansia dan Disabilitas berat.

Menteri Sosial melalui Penjabat Balai Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BPPKS) Bandung, Dr. Danyi Riani, M.Si menyatakan, tahun 2018 ini, jumlah penerima manfaat PKH di kabupaten Lombok Barat sebanyak 39.176.

“Sekarang diwakili 350 KPM yang berasal dari kecamatan Lingsar,” paparnya dihadapan Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Rachmat Hidayat, Sekretaris Dinsos NTB, Kadisos Lobar, Asisten III Pemkab Lobar, Pendamping PKH Lobar serta masyarakat yang tergabung dalam KPM PKH.

Danyi juga menyebut, Sumberdaya manusia (SDM) PKH di Lobar berjumlah 129 orang. Mereka terdiri dari koordinator kabuaten 2 orang, Peksos supervisor 2 orang, operator 4 orang dan 121 pendamping.

Tahun 2018 ini, lanjutnya, kabupaten Lobar menerima bansos dari kemensos RI sebesar Rp.157.653.671.600. Jumlah ini menyasar berupa pos PKH regular, Beras sejahtera (Rastra), bansos disabilitas dan bansos lansia.

“Penyaluran bansos program PKH dilaksanakan secara non tunai melalui lembaga bayar Bank Rakyat Indonesia,” jelasnya.

Dia juga turut mengapresiasi kinerja semua pihak atas realisasi bansos PKH yang telah mencapi lebih dari 90 persen. Menurutnya, ini sebagai bentuk upaya penurunan angka kemiskinan.

Di tempat yang sama, Bupati Lobar melalui Asisten III, H. Fathurahim mengungkapkan, program PKH khususnya di Lobar serta bantuan lain yang dari kementerin sosial sangat memberikan dampak positif dan membantu masyarakat. Tercatat tahun 2018 ini, lebih dari Rp.157 Milyar bantuan yang digelontorkan oleh kemensos.

“Jumlah ini dirinci dalam bentuk PKH, Rastra dan bantuan lain,” jelas mantan kepala Dinas Sosnakertrans Lobar ini.

Ia mengatakan semua bantuan yang diberikan sangat bermanfaat, dapat membantu masyarakat terutama bagi mereka yang berusaha untuk mandiri dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi VIII DPR RI, H.Rachmat Hidayat memaparkan, selain sebagai anggota DPR dapil NTB, Ketua Komisi VIII dan Panitia Anggaran, pihaknya selalu mengawasi peruntukan anggaran khusus untuk PKH di NTB. Semua berjalan baik sesuai dengan program nawacita pemerintah 2014-2019.

“Nawacita ini mengamanatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui tiga pendekatan utama, yakni Indonesia sehat, Indonesia pintar dan keluarga sejahtera,” ungkapnya. (f3)

1...269270271...577Halaman 270 dari 577