Beranda blog Halaman 63

Karnaval Nusantara Jagaraga Hebat Jilid II Diikuti Ratusan Peserta

Redaksi
-
0
Karnaval Nusantara Jagaraga Hebat Jilid II Diikuti Ratusan Peserta

HarianNusa, Lombok Barat – Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat memperingati Hari Ulang Kedekatan Republik Indonesia (HUT RI) ke 79 tahun 2024 ini dengan berbagai kegiatan, salah satunya dengan Karnaval Budaya.

Karnaval Nusantara Jagaraga Hebat Jilid II ini diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai lapisan masyarakat Desa Jagaraga termasuk sekolah-sekolah yang ada di sekitarnya. Desa Jagaraga sendiri memiliki 10 ribu penduduk yang tersebar di 7 dusun yang ada.

Dengan berpakaian adat Nusantara, para peserta sangat antusias mengikuti kegiatan karnaval tersebut terlebih panitia yakni dari Pemerintah Desa Jagara telah menyiapkan berbagai hadiah menarik berupa seekor kambing dan barang-barang elektronik bagi peserta yang beruntung.

Kepala Desa Jagaraga, M. Hasyim, mengatakan, kegiatan karnaval bertajuk Karnaval Nusantara Jagaraga Hebat Jilid II ini dalam rangka memperingati HUT RI ke 79 sekaligus memperingati HUT Desa Jagaraga ke 74.

“Konsepnya karnaval Nusantara berbasis adat istiadat, seni budaya khas Desa Jagaraga,” jelasnya, saat diwawancara usai melepas para peserta karnaval, Jum’at, (16/8).

Menurutnya moment ini sangat penting untuk memperkenalkan adat dan budaya yang dimiliki oleh desa Jagaraga kepada masyarakat. Hal ini terlihat dari pakaian ada dan budaya yang dikenakan oleh para peserta.

“Kami khususnya Desa Jagaraga, Insya Allah setiap tahun akan menggelar even-even yang bertajuk apa yang menjadi potensi Desa Jagaraga,” ujarnya.

Dengan potensi dalam bidang pertanian dan peternakan yang dimiliki Desa Jagaraga ini, kedepannya pemerintah desa Jagaraga sendiri akan mengonsep Desa Jagaraga menjadi Desa Wisata. Hal ini tentu tidak mudah, untuk itu Pemdes Jagaraga akan terus intens melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Terlebih Desa Jagaraga sendiri telah meraih penghargaan Desa Mandiri pada tahun 2023 lalu. (HN3)

Ket. Foto:
Kepala Desa Jagaraga, M. Hasyim saat melepas ratusan peserta Karnaval Nusantara Jagaraga Hebat Jilid II dalam rangka HUT RI ke 79 dan HUT Desa Jagaraga ke 74. (HarianNusa)

1.091 Napi Lapas Lobar Terima Remisi HUT RI ke 79, 10 Orang Langsung Bebas

Redaksi
-
0
1.091 Napi Lapas Lobar Terima Remisi HUT RI ke 79, 10 Orang Langsung Bebas

HarianNusa, Lombok Barat – Sebanyak 1.091 Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat Kanwil Kemenkumham NTB terima pengurangan masa pidana atau Remisi Umum dalam rangka HUT Republik Indonesia ke-79.

Kalapas Kelas IIA Lombok Barat, M Fadli, mengatakan, dari total narapidana yang mendapatkan remisi tersebut, sebanyak 10 (Sepuluh) orang berhak langsung bebas (RU-II), sementara sisanya sebanyak 1.081 orang mendapatkan pengurangan sebagian atau masih harus menjalani sisa pidananya (RU-I).

“Pada hari kemerdekaan ini, Alhamdulillah jumlah warga binaan kami yang mendapatkan remisi sesuai dengan jumlah usulan yakni sebanyak 1.091 orang, 10 diantaranya langsung bebas,” kata Fadli usai kegiatan penyerahan yang berlangsung di Lapangan Utama Lapas Lombok Barat, Sabtu (17/8/2024).

Fadli merinci, dari total remisi tersebut, yang mendapatkan remisi bagi narapidana tindak pidana umum sebanyak 458 orang, sisanya tindak pidana tertentu sebanyak 633 orang diantaranya 601 orang Kasus Narkotika dan 32 orang kasus Tindak Pidana Korupsi. Adapun besaran pemotongan masa tahanan atau remisi yang diperoleh mulai dari 1 bulan hingga 6 bulan.

Kalapas Fadli menegaskan, untuk narapidana yang berhak mendapatkan remisi HUT ke-79 RI itu adalah yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif sesuai Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

“Pemberian remisi umum bukan semata-mata diberikan secara sukarela oleh pemerintah, namun merupakan sebuah bentuk apresiasi dan penghargaan bagi narapidana yang bersungguh-sungguh mengikuti program pembinaan dengan baik dan terukur,” tegasnya.

Penyerahan remisi secara simbolis diberikan langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Lombok Barat, H. Ilham didampingi Kepala Lapas Kelas IIA Lombok Barat, M. Fadli kepada perwakilan WBP Lapas Lombok Barat.

Pj Bupati Lombok Barat, H. Ilham dalam amanatnya berpesan kepada seluruh warga binaan yang mendapatkan remisi untuk menjadikan momentum ini sebagai sebuah motivasi untuk selalu berperilaku baik, mematuhi aturan serta mengikuti program pembinaan dengan serius dan sungguh – sungguh.

“Selamat kepada seluruh saudaraku sekalian, bagi yang masih menjalani sisa pidananya ikuti pembinaan dengan sungguh-sungguh, program pembinaan yang saudara jalani ini sesungguhnya merupakan sebuah sarana untuk mendekatkan saudara kepada kehidupan masyarakat,” jelas H. Ilham saat membacakan amanat dari Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly.

Lebih lanjut, Pj Bupati menambahkan bahwa Pemasyarakatan saat ini menerapkan pembinaan berbasis bukti (evidence based correctional), dimana setiap program pembinaan yang dijalankan warga binaan dibuktikan dengan dokumen laporan yang ditandatangani oleh petugas dan pejabat terkait.

“Peningkatan kualitas pembinaan dengan menerapkan evidence based correctional treatment (pembinaan berbasis bukti dan data) sehingga dapat mewujudkan objektivitas dan akuntabilitas terhadap penilaian sikap dan perilaku warga binaan,” terangnya. (HN3)

Ket. Foto:
1. Pj Bupati Lombok Barat, H. Ilham bersama Kalapas Kelas IIA Lombok Barat, M Fadli, secara simbolis menyerahkan remisi kepada warga binaan yang menerima Remisi HUT RI ke 79. (Ist)

2. Pj. Bupati Lombok Barat, H. Ilham bersama Kalapas Kelas IIA Lombok Barat, M Fadli, secara simbolis menyerahkan remisi kepada warga binaan yang menerima Remisi HUT RI ke 79. (Ist)

2. Penyerahan bingkisan kepada 10 orang warga binaan Lapas Kelas IIA Lombok Barat yang bebas setelah mendapatkan remisi HUT RI ke 79. (Ist)

Pastikan Kelancaran HUT RI ke-79, Dirut PLN Cek Langsung Keandalan Infrastruktur Kelistrikan di IKN

Redaksi
-
0
Pastikan Kelancaran HUT RI ke-79, Dirut PLN Cek Langsung Keandalan Infrastruktur Kelistrikan di IKN

HarianNusa, – Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo memastikan langsung keandalan listrik menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN). Upaya ini tercermin melalui inspeksi yang dilakukannya ke venue-venue utama rangkaian peringatan HUT RI ke-79 dan infrastruktur-infrastruktur kelistrikan di IKN.

Adapun infrastruktur kelistrikan dan venue-venue utama acara yang diinspeksi meliputi Kawasan Istana Kepresidenan, Gedung Kementerian Koordinator, Command Center & Scada Mobile PLN, Gas Insulated Switchgear (GIS) 4, dan ke Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) IKN.

Di sela inspeksi, Darmawan Prasodjo menyampaikan bahwa sistem kelistrikan di IKN dilengkapi dengan skema pengamanan berlapis dan ditopang oleh pembangkit yang ramah lingkungan. Untuk itu, dirinya bersama jajaran direksi dan tim PLN mengecek langsung segala kesiapan infrastruktur demi kelancaran upacara HUT RI ke-79 besok.

“Kami memastikan bahwa sistem kelistrikan untuk mendukung hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia besok bisa berjalan dengan lancar. Listriknya adalah listrik hijau dengan teknologi yang sangat canggih,” ungkap Darmawan.

Dia juga memastikan bahwa pihaknya menyiapkan 4 lapis skema pengamanan listrik selama agenda berlangsung.

”Untuk upacara hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ini sudah 4 lapis. Yaitu pertama adalah dari 2 kabel penyulang dari 2 gardu Induk yang berbeda. Kemudian kita tambah juga dengan UPS dan genset sebagai backup,” ujar Darmawan.

Darmawan menekankan bahwa suplai listrik hijau PLN telah sangat mencukupi kebutuhan di IKN, walaupun proyeksi kebutuhan listrik untuk rangkaian peringatan HUT RI ke-79 mengalami peningkatan dari awalnya 1,5 megawatt (MW) menjadi 3 MW. Hal tersebut masih dalam kondisi yang aman mengingat PLTS IKN sebagai penyuplai utama listrik memiliki kapasitas 10 MW.

“Jadi konsumsi hanya 3 MW, sedangkan produksi listrik hijau 10 MW. Maka 7 MW listrik hijau dari produksi di IKN kita evakuasi, kita kirim ke sistem interkoneksi PLN di Kalimantan,” imbuhnya.

Lebih lanjut Darmawan menjabarkan bahwa keandalan pasokan listrik PLN di IKN ditopang oleh 2 Gardu Induk (GI) 150 kilo volt (kV) yang terdiri atas GIS 4 dengan Kapasitas 2×60 megavolt ampere (MVA) serta GI Mobile Gersik dengan kapasitas 2×30 MVA, jaringan transmisi sepanjang 26,03 kilometer-route (kmr), jaringan distribusi sepanjang 64 kilometer sirkit (kms) serta 23 Gardu yang terdiri dari 4 Gardu Hubung, 2 Gardu Istana, 17 Gardu Distribusi, 35 Uninterruptible Power Supply (UPS) cadangan, dan 28 genset emergency.

”Ini adalah suatu sistem kelistrikan yang berorientasi pada masa depan, yang menggambarkan transisi energi bukan hanya dalam rangka high level strategis tetapi dalam suatu operasional yang efektif,” pungkas Darmawan. (HN*)

Gelar Apel Siaga, PLN All Out Sukseskan Upacara HUT RI-79 di IKN Sabtu Esok

Redaksi
-
0
Gelar Apel Siaga, PLN All Out Sukseskan Upacara HUT RI-79 di IKN Sabtu Esok

HarianNusa, Nusantara- PT PLN (Persero) menggelar apel siaga kelistrikan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk memastikan kelancaran upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia (RI) pada Sabtu, (17/8) besok.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo yang memimpin langsung apel siaga dari IKN memastikan kesiapan PLN dalam menghadirkan listrik bersih dan andal serta kesiagaan personel untuk mendukung upacara HUT RI di IKN.

"Sistem kelistrikan untuk IKN ini sudah siap, baik itu dari pasokan daya, transmisi, distribusi, dan kesiapan seluruh personelnya. Untuk momentum yang sangat bersejarah ini, kita berikan yang terbaik," ujar Darmawan.

Darmawan menjelaskan, dalam mengamankan pasokan listrik tersebut, PLN menyiagakan sebanyak 450 personel dan 17 posko untuk menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh lokasi venue.

Selain itu PLN juga menyiapkan skema pengamanan listrik berlapis guna menjamin kelancaran pelaksanaan Upacara Kemerdekaan. Skema pengamanan sistem berlapis mencakup dua penyulang dari Gas Insulated Switchgear (GIS) 4, GI Mobile, 35 Uninterruptible Power Supply (UPS) sebagai cadangan, serta 28 genset darurat dan 17 unit gardu bergerak (UGB).

"Untuk upacara kemerdekaan besok pagi, semua persiapan sudah lengkap beres fasilitas gensetnya, UPS, unit bergeraknya, dan juga tim kita yang ada di lapangan, sekitar 450 pegawai PLN semuanya siaga, SPKLU tadi sudah dicek juga, unit sudah siap," ujarnya.

Darmawan menerangkan, PLN menyediakan listrik bersih dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) IKN yang telah mencapai kapasitas produksi 10 Megawatt (MW) untuk mendukung operasional di IKN. Walaupun proyeksi kebutuhan listrik untuk rangkaian peringatan HUT RI ke-79 mengalami peningkatan dari awalnya 1,5 MW menjadi 3 MW, masih terdapat cadangan listrik bersih sebesar 7 MW yang bisa di utilisasi ke sistem interkoneksi Kalimantan.

“Kami menghadirkan sistem kelistrikan di IKN yang paling mutakhir serta indah secara estetika. Karenanya, konsep ekosistem kelistrikan di IKN berbasis state of the art of technology dengan sumber energi bersih untuk IKN didukung teknologi pintar berbasis artificial intelligence,” imbuh Darmawan.

Berbekal pengalaman dan kesuksesan penyelenggaraan berbagai _event_ penting, Darmawan optimistis upacara HUT RI di IKN berjalan sukses.

"Upacara besok adalah permulaan, karena ke depan kita punya visi yang sangat besar yaitu membangun sistem kelistrikan yang terbaik mendukung IKN, mendukung pembangunan Indonesia di mana listrik PLN ini akan menjadi energi masa depan," pungkasnya. (HN*)

Ket. Foto:
Sebanyak 450 personel siaga PLN siap mengamankan suplai listrik untuk menyukseskan Upacara HUT Ke-79 RI. (Ist)

PLN Siap Hadirkan 100 Persen Listrik Hijau pada HUT RI Ke-79 di IKN

Redaksi
-
0
PLN Siap Hadirkan 100 Persen Listrik Hijau pada HUT RI Ke-79 di IKN

HarianNusa, Jakarta – PT PLN (Persero) siap menghadirkan listrik dari 100 persen energi hijau pada upacara peringatan Hari Ulang Trahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Sabtu, (17/8) mendatang.

PLN berkomitmen mendukung pembangunan kelistrikan IKN dengan konsep _green, smart & beautiful_ sejalan dengan upaya menjadikan IKN sebagai kota hijau, futuristik, dan berkelanjutan.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, upacara Kemerdekaan HUT RI ke-79 menjadi momen bersejarah bagi Republik Indonesia. Untuk itu, PLN all out untuk mendukung kelancaran peringatan kemerdekaan ini lewat listrik andal yang bersumber dari energi hijau.

“PLN siap all out dalam menghadirkan suplai listrik hijau 100 persen yang andal demi kelancaran upacara Kemerdekaan HUT RI ke-79 di IKN Nusantara. Hal ini merupakan wujud komitmen PLN untuk mendukung IKN sebagai kota masa depan yang berkelanjutan,” ujar Darmawan.

Darmawan menerangkan, kepastian keandalan suplai listrik hijau 100 persen ini didukung dari produksi listrik Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) IKN yang telah mencapai kapasitas produksi 10 Megawatt (MW). Angka ini jauh lebih besar dari proyeksi kebutuhan listrik untuk perayaan HUT RI, yaitu sekitar 1,5 MW. Tidak sampai di situ, kapasitas tersebut akan terus ditingkatkan menjadi 50 MW pada akhir tahun 2024.

Ketersediaan pasokan ini didukung oleh pengoperasian gardu induk berteknologi Gas Insulated Switchgear (GIS) 4 IKN dengan kapasitas 2×60 Mega Volt Amphere (MVA). Selain itu, PLN juga telah merampungkan pembangunan jaringan transmisi sepanjang 26,03 kilometer-route (kmr).

”PLN telah menyelesaikan pembangunan gardu induk berteknologi GIS 4 IKN, yang akan mendukung keandalan kelistrikan di IKN. Kehadiran gardu induk ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan perayaan HUT RI ke-79, tetapi juga untuk memastikan ketersediaan listrik jangka panjang di IKN,” lanjut Darmawan.

Sementara itu dari sisi distribusi, PLN membangun jaringan distribusi sepanjang 64 kilometer sirkit (kms) yang didukung dengan Gardu Hubung dan Gardu Distribusi, PLN terus menggenjot pembangunan jaringan untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Darmawan memastikan, PLN telah menyiapkan sistem kelistrikan berlapis di _venue_ utama dan pendukung upacara, sehingga pelaksanaan upacara HUT RI ke-79 dapat berjalan aman tanpa kendala.

”Dengan persiapan matang dan komitmen yang tinggi, PLN memastikan bahwa utilitas jaringan kelistrikan di IKN akan siap mendukung berbagai kebutuhan, baik untuk perayaan penting maupun untuk masa depan,” tutup Darmawan. (HN*)

Ket. Foto:
Petugas PLN melakukan inspeksi solar panel PLTS IKN. (Ist)

KPK Temukan Lahan LCC Disewa Pihak Lain dan Sertifikat jadi Agunan Pinjaman

Redaksi
-
0
KPK Temukan Lahan LCC Disewa Pihak Lain dan Sertifikat jadi Agunan Pinjaman

HarianNusa, Lombok Barat – Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Satgas Korsup) Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan rangkaian Akselerasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi 2024 NTB, kali ini di Kantor Bupati Lombok Barat (Lobar) Selasa, (13/8). Rakor dihadiri lintas OPD, Forkompimda, Perkim serta Irjen Kemdagri.

Sekretaris Daerah (Sekda) Lobar, Fauzan, membuka rakor dengan mengingatkan jajarannya, untuk bergegas meningkatkan perbaikan tata kelola yang diukur lewat Monitoring Centre for Prevention (MCP).

"Setiap partitur daerah itu dimonitor melalui MCP yang meliputi 8 area intervensi. Sementara itu, tenggat waktu kita memperbaiki skor pencapaian MCP sudah semakin dekat. Jangan sampai kita terlambat," ujar Fauzan.

Dalam forum, beberapa catatan menarik diungkap oleh lintas Organisasi perangkat Daerah (OPD). Perwakilan BPN misalnya, menjanjikan pencapaian target 100% proses sertifikasi dari 160 bidang lahan di Lobar di September 2024. Komitmen ini, disebut Dian Patria, adalah salah satu bentuk solusi OPD menyikapi permasalahan yang ada.

"Saya merasa perlu menyampaikan ini, bahwa salah satu cara kami mempersingkat proses sertifikasi. Istilah yang kami pakai, ‘Bukti Sempurna’. Dimana ketika satu lahan sudah terdapat bangunan fisik, menurut pendapat kami, itu sudah termasuk penguasaan fisik. Jadi, tidak perlu lagi berkas pendukung lainnya, biasanya sertifikat langsung kami terbitkan," ungkapnya.

Usai rakor, Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Satgas Korsup) Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemudian melakukan kunjungan lapangan, salah satunya Lombok City Center (LCC). Tim menemukan lahan LCC disewa pihak lain, kemudian sertifikat lahan diuangkan.

"Ini kan aneh. Logikanya, jarang ada penyewa yang sampai menguasai sertifikat lahan. Apalagi kemudian dijadikan agunan pinjaman. Ditambah pula dengan muncul data tunggakan pajak," sorot Dian Patria saat bertemu sebagian manajemen LCC.

Temuan lainnya muncul saat tim mendatangi kantor PLN UP3 dengan wilayah pelayanan Lombok. Inspektur Inspektorat Daerah Lobar, Hademan, menyoroti terkait Penerangan Jalan Umum (PJU) non meteran, dimana nilai tagihannya justru jauh lebih besar dari PJU yang dipasangi meteran.

Direktur PLN UP3, merekomendasikan mengatasi permasalahan tersebut dengan turun bersama ke lapangan, terutama di titik-titik pemasangan yang tidak terdaftar sehingga otomatis tidak memiliki kontrak daya yang tercatat di PLN.

"Ini dia solusi brilian yang saya maksud. Contoh nyata dari peran fasilitator, mendampingi proses komunikasi. Ketika kemudian ada solusi seperti ini, permasalahan yang dialami Pemda, atau juga PLN, akhirnya terselesaikan bersama," respon Dian Patria. (HN3)

Ket. Foto:
Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Satgas Korsup) Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dian Patria (kanan) saat rapat koordinasi Akselerasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi 2024 NTB di Kantor Bupati Lombok Barat (Lobar) Selasa, (13/8). (Ist)

Belanja Pegawai Pemda Loteng Capai Rp1,3 Triliun, KPK Minta Kurangi Jadi 30% dari APBD

Redaksi
-
0
Belanja Pegawai Pemda Loteng Capai Rp1,3 Triliun, KPK Minta Kurangi Jadi 30% dari APBD

HarianNusa, Lombok Tengah – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V mengingatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah untuk mengurangi angka Belanja Pegawai yang diketahui bengkak hingga 49,15% atau sekitar Rp1,3 triliun dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sebesar Rp2,3 triliun.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 Tahun 2022, yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan Belanja Pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Transfer Ke Daerah (TKD) paling tinggi 30% dari total APBD. Peraturan ini juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengharuskan Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan porsi belanja pegawai secara bertahap dalam waktu 5 tahun jika persentase belanja pegawai melebihi 30%.

“Seharusnya angka tersebut bisa dikurangi menjadi 30% dari APBD. Hanya saja, pengurangan nilai belanja pegawai cukup sulit, mengingat hal itu merupakan kebutuhan paling penting. Oleh sebab itu, satu-satunya solusi adalah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata Kepala Satgas Korsup Wilayah V Dian Patria usai menggelar Rapat Koordinasi Akselerasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi 2024 bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Senin (12/8).

Dian menekankan, PAD Loteng dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan aset daerah secara maksimal serta melakukan penarikan retribusi dari sektor hotel dan restoran dengan lebih efisien. Selain itu, ia mengingatkan agar Pemda tidak hanya menerima laporan pendapatan begitu saja, tetapi juga perlu melakukan verifikasi secara aktif dan bekerja sama dengan kantor pajak setempat untuk mendeteksi adanya ketidaksesuaian atau anomali.

“Sehingga PAD ini tidak loss dan bisa dimanfaatkan secara optimal untuk kebutuhan daerah,” tegas Dian.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Sekretaris Daerah Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya memaparkan capaian MCP 2024 Kabupaten Lombok Tengah berada di angka 81,94%, yang menunjukkan bahwa daerah ini telah berada di area "hijau". Namun, masih ada tiga indikator yang perlu ditingkatkan untuk mencapai skor total 90%, yakni melalui Pengelolaan BMD, Optimalisasi Pajak Daerah, serta Pengawasan APIP.

"Kami mengapresiasi kedatangan Tim Satgas Korsup Wilayah V KPK dan menegaskan kesiapan kami untuk terus berkoordinasi demi mewujudkan birokrasi yang bersih dari korupsi,” jelas Firman.

*Kunjungan Lapangan dan Peninjauan Aset*

Usai rapat, Tim Satgas Korsup KPK bersama perwakilan OPD Lombok Tengah melaksanakan kunjungan lapangan ke sejumlah aset mangkrak yang bermasalah. Kunjungan ini mencakup aset yang berada di bawah kepemilikan Pemkab Lombok Tengah, namun mengalami permasalahan dengan bangunan milik Pemprov NTB. Selain itu, Tim KPK juga meninjau puskesmas untuk memastikan ulang batasan luas lahan dan sertifikasi kepemilikan aset tersebut.

Sedangkan untuk objek pajak, ada 3 objek yang dikunjungi karena memiliki tunggakan pajak daerah dengan nilai total Rp1,06 triliun sesuai sistem/temuan badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebagai langkah pencegahan, KPK menempelkan stiker dan spanduk imbauan di lokasi-lokasi tersebut, berharap dapat menggerakkan para Wajib Pajak (WP) untuk segera melunasi kewajiban pajak mereka.

“Kami sudah selalu menginformasikan dan berkoordinasi. MBC misalnya, walaupun masih belum lunas, mereka kooperatif dengan menyanggupi pembayaran secara mencicil. Satu sisi, Bappenda sendiri memiliki SDM yang terbatas, baik kualitas dan kuantitasnya. Jadi, kontrol terhadap WP yang bermasalah, memang belum bisa secepat yang kami harapkan,” jelas Kepala Bapenda Lombok Tengah Baiq Aluh Windayu, dalam pendampingan lapangan bersama KPK.

Di sisi lain, KPK terus berkomitmen untuk mendampingi dan memberikan fasilitasi kepada Pemkab Lombok Tengah dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran daerah serta memastikan pelaksanaan pencegahan korupsi secara terintegrasi. (HN3)

Ket. Foto:
1. Kepala Satgas Korsup Wilayah V KPK Dian Patria (batik merah) saat Rapat Koordinasi Akselerasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi 2024 bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Ist)

2. Kepala Satgas Korsup Wilayah V KPK Dian Patria (batik merah) saat melakukan kunjungan lapangan di Kabupaten Lombok Tengah. (Ist)

PKB NTB Tegaskan Issu Keretakan PBNU-PKB Tak Ada Kaitan dengan Muktamar di Bali

Redaksi
-
0
PKB NTB Tegaskan Issu Keretakan PBNU-PKB Tak Ada Kaitan dengan Muktamar di Bali

HarianNusa, Mataram – Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan bahwa Muktamar PKB yang akan dilaksanakan di Bali tidak ada hubungannya dengan Issu keretakan PBNU dengan PKB.

Muktamar PKB di Bali dilaksanakan karena memang SK kepengurusan DPP PKB berakhir 20 Agustus 2024. Untuk keberlanjutan maka dilaksanakan muktamar tanggal 24-26 Agustus di Bali," tegas Ketua DPW PKB Provinsi NTB, H. Lalu Hadrian Irfani saat diwawancara terkait issu keretakan PBNU-PKB dengan Muktamar PKB, di sela-sela kegiatan Rakorwil PKB NTB, Kamis, (15/8), di Mataram.

Miq Arie sapaannya, kembali menegaskan, PBNU dan PKB tidak ada kaitannya. Karena PBNU dan PKB dua entitas yang berbeda. PBNU melayani umat, PKB dari sisi politiknya.

"PBNU jelas legalitas formalnya diatur dengan Undang – undang Ormas Keagamaan, kemudian PKB diatur dalam undang-undang Partai Politik. Jadi ga ada kaitannya," tandasnya.

Ditanya bagaimana sikap PKB NTB jika ada Muktamar tandingan kemudian ada perwakilan dari NTB yang hadir, Miq Arie mengatakan bahwa PKB NTB sepakat dengan apa yg disampaikan oleh Ketua Umum PKB, karena memang PKB legalitas formalnya jelas. Kepengurusannya juga disahkan Kementerian Hukum dan HAM

"Kalau ada muktamar lain selain di Bali maka jelas itu ilegal. Perbuatan jahat, oleh karena itu kita akan melaporkan ke pihak berwajib jika ada muktamar tandingan," tegasnya

Namun Miq Arie sendiri mengakui bahwa kondisi PKB sebenarnya baik-baik saja, kompak dan solid

"PKB sebenarnya adem ayem saja. Kami baik-baik saja, semua DPC mereka kompak, dan solid," ujarnya politisi PKB yang lolos menuju Senayan ini.

Dipilihnya kembali Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum PKB dengan alasan karena telah berhasil meningkatkan jumlah suara partai dari pemilu ke pemilu. Dari 13 juta suara di pemilu 2019 menjadi 16 juta suara lebih pada pemilu 2024. "Ini prestasi yang luar biasa," ungkapnya.

Kemudian, Muhaimin Iskandar telah mampu mentransformasi PKB dari tadinya dianggap partai orang Jawa, orang NU. Tapi pada 2024, PKB menjadi partai nasional. "Di NTB kita banyak dapat kursi. Di luar kantong-kantong NU, PKB bisa meraih suara," tandasnya.

Ia kembali menegaskan, bahwa PKB sangat kompak pada semua level kepengurusan dari DPAC, DPC, DPW dan DPP. Dan semuanya tidak terpengaruh dengan Issu pengambilan PKB. Bagi mereka PKB yang sah adalah PKB yang diketuai oleh Muhaimin Iskandar.

"Sekarang kalau ada muktamar tandingan ada angan-angan oknum tertentu. Kami yakin kita solid semua di Indonesia, muktamar tandingan itu hanya mimpi. Kami tak terpengaruh dengan isu pengambilalihan PKB. Karena jelas PKB yang sah adalah PKB dengan Ketum Muhaimin Iskandar.Kalau ada PKB yang lain itu ilegal," ujarnya.

Miq Arie menegaskan bahwa PKB NTB siap menjadi garda terdepan untuk mengawal Ketua Umum Iskandar Muhaimin pada saat muktamar nanti.

"Kami sudah bertekad meminta beliau (Muhaimin Iskandar) kembali sebagai Ketum (PKB). Kemudian dalam pemilihan Ketum dilaksanakan secara aklamasi," tegasnya. (HN3)

Ket. Foto:
Ketua DPW PKB NTB, H. Lalu Hadrian Irfani bersama jajarannya saat diwawancara di sela-sela kegiatan Rakorwil PKB NTB. (HarianNusa)

Mahasiswa Unram Luncurkan Program Promosi Wisata Desa Pulau Maringkik dengan Sentuhan Media Sosial dan Influencer

Redaksi
-
0
Mahasiswa Unram Luncurkan Program Promosi Wisata Desa Pulau Maringkik dengan Sentuhan Media Sosial dan Influencer

Lombok Timur, 10 Juli 2024 – Mahasiswa Universitas Mataram (Unram) yang terlibat dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2024 menggelar sosialisasi inovatif untuk mempromosikan pariwisata di Desa Pulau Maringkik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Dengan tema “Strategi Peningkatan Kunjungan Wisatawan Melalui Optimalisasi Potensi dan Promosi Wisata Efektif di Desa Pulau Maringkik,” acara ini bertujuan untuk memperkenalkan potensi wisata desa melalui media sosial.

Agus, Sekretaris Desa Pulau Maringkik, menyatakan bahwa desa ini memiliki banyak potensi wisata. Ini termasuk Pulau Pasir, Pasir Panjang, serta atraksi wisata dan kuliner lokal seperti Tumpi dan Kue Putu. Namun, ia juga mengakui bahwa banyak masyarakat belum mengetahui potensi tersebut, dan promosi di media sosial merupakan tantangan utama.

Sebagai solusi, mahasiswa KKN Unram telah merancang program tour wisata yang mencakup rute Pantai Pink 1, Gili Petelu, Snorkeling, hingga Pulau Maringkik. Program ini mencakup pembuatan papan plang, brosur, pamflet, buku panduan, serta video promosi yang akan diposting di platform media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan YouTube. Penggunaan drone untuk pengambilan gambar diharapkan dapat menambah daya tarik visual.

Putu, salah satu mahasiswa Unram, mengungkapkan bahwa program ini akan memanfaatkan akun media sosial untuk promosi dan melibatkan influencer serta Puteri Mandalika dan Puteri NTB guna memperluas jangkauan promosi. Wardia, anggota kelompok KKN, menambahkan bahwa dukungan dari figur publik dapat meningkatkan efektivitas promosi.

Tokoh masyarakat, Pak Zaenuddin, menyambut baik program ini dan berharap agar rute wisata ditingkatkan dengan penambahan lokasi snorkeling yang lebih menarik.

Setelah sosialisasi, mahasiswa melanjutkan diskusi dengan para boatman mengenai desain brosur dan papan promosi di Pelabuhan Tanjung Luar, serta dengan Ibu Naimah dari Kelompok Bunga Maringkik mengenai dokumentasi pembuatan tenun dan kuliner khas desa.

Program ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan memperkenalkan keindahan serta kekayaan budaya Desa Pulau Maringkik ke lebih banyak orang.

Mantap! 18 Unit SPKLU PLN Siap Layani Kendaraan Listrik HUT RI ke 79 di IKN

Redaksi
-
0
Mantap! 18 Unit SPKLU PLN Siap Layani Kendaraan Listrik HUT RI ke 79 di IKN

HarianNusa, Mataram – PT PLN (Persero) menyiagakan 18 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk mendukung penggunaan kendaraan listrik pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) ke-79 di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, penyediaan SPKLU ini merupakan bentuk dukungan PLN dalam menyukseskan gelaran HUT RI yang akan berlangsung di IKN sekaligus mendukung upaya pemerintah menjadikan kendaraan listrik menjadi moda transportasi utama di IKN.

"PLN berkomitmen mendukung upaya menciptakan IKN sebagai smart, green, dan beauty city dengan mengandalkan energi baru terbarukan. Kami pastikan seluruh unit SPKLU dan petugas PLN siap mendukung kelancaran kegiatan selama HUT RI pada 17 Agustus 2024 mendatang," kata Darmawan.

Darmawan menambahkan, ke depan PLN siap memperkuat dukungan infrastruktur kendaraan listrik untuk mobilitas di IKN dan menjadikan ibu kota yang futuristik dengan forest city yang smart, green, dan beauty.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Agung Murdifi menyampaikan bahwa 18 SPKLU PLN tersebut telah tersedia di 3 titik lokasi baik di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) maupun lokasi-lokasi strategis yang dekat dengan kawasan IKN di antaranya yakni Kantor Kemensetneg, Stadion Batakan dan Gardu Hubung (GH) Sementara PLN.

" Alhamdulillah kini 18 SPKLU PLN telah siap beroperasi melayani penggunaan kendaraan listrik selama HUT RI ke 79 di IKN. Layanannya pun terintegrasi di aplikasi PLN Mobile," jelas Agung.

Adapun untuk unit SPKLU yang disediakan oleh PLN terdiri dari SPKLU Ultra Fast Charging sebanyak 8 unit, SPKLU Fast Charging sebanyak 4 unit dan SPKLU Medium Charging sebanyak 3 unit. Selain itu, PLN juga menyediakan SPKLU untuk kendaraan roda 2 sebanyak 3 unit.

"SPKLU tersebut nantinya akan melayani kendaraan listrik yang digunakan oleh para pejabat negara, petugas keamanan hingga kendaraan operasional selama perayaan HUT RI ke 79 di IKN," pungkas Agung. (HN*)

Ket. Foto:
SPKLU PLN dalam rangka menyambut HUT RI ke 79 di IKN. (Ist)

1...626364...583Halaman 63 dari 583