Beranda blog Halaman 861

Dosen Fatepa Unram Ajari Warga Olah Limbah Baglog Jamur Tiram jadi Briket

HarianNusa.com – Limbah Baglog Jamur Tiram di Desa Bengkel Lombok Barat masih menjadi masalah bagi warga.

Di Paripurna DPRD NTB, Wagub Sampaikan Penjelasan Gubernur Terhadap Nota Keuangan dan Raperda 2019

HarianNusa.com – DPRD Provinsi NTB menggelar Rapat Paripurna Pertama dengan agenda Penjelasan Gubernur Terhadap Nota Keuangan dan Raperda tentang APBD TA 2019; Saran dan Pendapat Badan Anggaran terhadap Nota Keuangan dan Raperda tentang APBD TA 2019, di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi NTB Jl. Udayana No. 11 Mataram, Rabu malam (14/11)

Rapat Paripurna pertama ini dipimpin oleh Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaedah, Wakil Ketua H. Abdul Hadi, Wakil Ketua, TGH.Mahali Fikri, Waki Ketua Lalu Wirajaya, dihadiri Pimpinan Komisi dan Anggota Dewan, Forkopimda NTB, unsur TNI-Polri serta tamu undangan lainnya.

Wakil Gubernur NTB, Dr Hj Sitti Rohmi Djalillah mewakili Pemerintah Provinsi NTB menyampaikan pidato Penjelasan Gubernur Terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD Tahun 2019 menyampaikan postur rancangan APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2019 yang direncanakan sebesar 5,26 triliun rupiah lebih. Dengan rincian pendapatan, belanja dan pembiayaannya sebagai berikut:
A. Pendapatan Daerah; besaran Pendapatan Daerah pada rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019 direncanakan mencapai 5,24 triliun rupiah lebih, berkurang sebesar 102,37 milyar rupiah lebih atau 1,91 persen dibanding target APBDP tahun anggaran 2018.

“Dari total Pendapatan Daerah tersebut, penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah direncanakan 1,68 triliun rupiah lebih, berkurang 85,61 milyar rupiah lebih atau 4,84 persen dari APBDP tahun anggaran 2018. sementara itu, penerimaan daerah dari dana perimbangan direncanakan mencapai 3,47 triliun rupiah lebih, bertambah 157,33 milyar rupiah lebih atau 4,74 persen dari target apbdp tahun anggaran 2018,” jelasnya.

Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan mencapai 86,34 milyar lebih, berkurang 174,09 milyar rupiah lebih atau 66,85 persen dari target APBDP tahun anggaran 2018 sebesar 260,44 milyar lebih. Lain-lain penerimaan pendapatan daerah yang sah bersumber dari pendapatan hibah yang direncanakan sebesar 50 milyar rupiah lebih, berkurang 154,93 milyar rupiah lebih atau 75,60 persen dibandingkan dengan target APBDP Tahun Anggaran 2018, dana penyesuaian dan otonomi khusus direncanakan sebesar 36,34 milyar rupiah lebih, bertambah 9,09 milyar rupiah lebih atau 33,38 persen dibandingkan dengan target APBDP Tahun Anggaran 2018.

“Di sisi lain, besaran anggaran belanja daerah pada rancangan APBD tahun anggaran 2019 direncanakan sebesar 5,24 triliun rupiah lebih, dengan komposisi belanja tidak langsung sebesar 3,11 triliun rupiah lebih dan belanja langsung sebesar 2,13 triliun rupiah lebih,” jelas Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi.

B. Belanja Daerah, rancangan anggaran belanja daerah direncanakan mencapai 5,24 triliun rupiah lebih, berkurang sebesar 534,39 milyar rupiah lebih atau 9,25 persen dibandingkan dengan target APBDP tahun anggaran 2018 sebesar 5,77 triliun rupiah lebih, yang terdiri dari : Belanja tidak langsung, direncanakan sebesar 3,11 triliun rupiah lebih, bertambah sebesar 96,90 milyar rupiah lebih atau 3,21 persen dibandingkan dengan APBDP Tahun Anggaran 2018, dengan rincian sebagai berikut: Belanja pegawai, direncanakan sebesar 1,49 triliun rupiah lebih, bertambah 108,57 milyar rupiah lebih atau 7,82 persen dari APBDP Tahun Anggaran 2018; Belanja hibah, direncanakan sebesar 908,91 milyar rupiah lebih, berkurang 95,35 milyar rupiah lebih atau 9,50 persen dari anggaran APBDP Tahun Anggaran 2018; Belanja bantuan sosial, direncanakan sebesar 52,35 milyar rupiah lebih, bertambah 33,45 milyar rupiah lebih atau 176,95 persen dari APBDP Tahun Anggaran 2018.
Kenaikan ini disebabkan adanya kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran bantuan sosial fungsi kesehatan untuk jaminan kesehatan yang dananya bersumber dari pendapatan pajak rokok sesuai amanat peraturan perundang-undangan; Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, direncanakan sebesar 625,19 milyar rupiah lebih, bertambah 34,68 milyar rupiah lebih atau 5,87 persen dari APBDP Tahun Anggaran 2018; Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/ kota dan pemerintah desa dan partai politik direncanakan sebesar 18,95 milyar rupiah lebih, bertambah 13,9 milyar rupiah lebih atau 275,19 persen dari APBDP Tahun Anggaran 2018; Belanja tidak terduga, direncanakan sebesar 10 milyar rupiah, bertambah 1,64 milyar rupiah lebih atau 19,75 persen dari APBDP Tahun Anggaran 2018.

Belanja langsung, lanjut Wagub, direncanakan sebesar 2,13 triliun rupiah lebih, berkurang 631,30 milyar rupiah lebih atau 22,85 persen dari APBDP Tahun Anggaran 2018 sebesar 2,76 triliun rupiah lebih.

“Belanja langsung dalam RAPBD Tahun Anggaran 2019 diuraikan dalam beberapa jenis belanja sebagai berikut : Belanja pegawai, direncanakan 203,51 milyar rupiah lebih, bertambah sebesar 12,62 milyar rupiah lebih atau 6,61 persen dibandingkan dengan APBDP Tahun Anggaran 2018; Belanja barang dan jasa, direncanakan sebesar 1,25 triliun rupiah lebih, berkurang 336,99 milyar rupiah lebih atau 21,12 persen dibandingkan dengan APBDP Tahun Anggaran 2018; Belanja modal, direncanakan sebesar 669,73 milyar rupiah lebih, berkurang 306,93 milyar rupiah lebih atau 31,43 persen dari anggaran murni APBD tahun 2018,” rincinya.

C. Pembiayaan, penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar 20,65 milyar rupiah, berkurang 412,01 milyar rupiah lebih atau 95,23 persen dari APBDP Tahun Anggaran 2018 sebesar 432,66 milyar rupiah lebih, yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) Tahun Anggaran 2018 diperkirakan sebesar 20 milyar rupiah lebih, penerimaan kembali pemberian pinjaman tahun anggaran 2019 ditargetkan tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya yakni sebesar 650 juta rupiah, sedangkan pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar 20 milyar rupiah bertambah 20 milyar rupiah atau 100 persen dari APBDP Tahun Anggaran 2018.

“Dengan total anggaran pendapatan daerah sebesar 5,243 triliun rupiah lebih dan jumlah belanja daerah sebesar 5,244 triliun rupiah lebih, maka RAPBD tahun anggaran 2019 yang direncanakan bersifat ekspansif, dengan defisit anggaran sebesar 20,65 milyar rupiah. Jumlah defisit anggaran tersebut, ditutupi dari pembiayaan netto sebesar 650 juta rupiah. Disamping itu, kemandirian keuangan Pemerintah Provinsi NTB lima tahun terakhir menunjukkan pergerakan secara positif meskipun tingkat kemandirian keuangan Provinsi NTB berada pada posisi sedang. Namun demikian, langkah strategis dan inovatif akan terus ditingkatkan guna menjaga kesinambungan fiskal dan kemandirian keuangan daerah,” tutup Rohmi.

Sementara, Humaidi saat membacakan Pendapat Banggar terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD Tahun Anggaran 2019 menyampaikan beberapa pokok-pokok Kesepakatan salah satunya Pendapatan pada APBD tahun 2019 ditargetkan Rp5.243.806.877 turun sebesar 1.91 persen dari APBD Tahun Anggaran 2018.

Pendapatan terdiri dari:
A. Pendapat Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1. 682.000.000.000,- lebih turun sebesar 80.610.000.000,- lebih atau 4,84 persen dari anggaran 2018 yang sebesar Rp1.767.000.000.000,- lebih.
B. Dana Perimbangan pada APBD tahun 2018 sebesar Rp3.317.000.000.000,- lebih baik sebesar 4,74 persen menjadi Rp3.475.000.000.000,- lebih pada APBD 2019.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada APBD 2018 sebesar Rp. 260.445.000.000 lebih mengalami penurunan Rp174.990.000.000,- lebih atau sebesar 66, 85 persen 86.346.000.000,- lebih pada APBD tahun 2019. (f3)

Keren, Lobar Gelar Senggigi Sunset Jazz 2018

HarianNusa.com – Setelah akhir Oktober lalu sukses menggelar Mekaki Marathon, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) akan kembali menggelar event yang berskala nasional.

Mengikuti suksesnya di tahun lalu, Lobar akan kembali menghadirkan Senggigi Sunset Jazz 2018.

“Kita ingin terus membangun semangat dan komitmen untuk bangkit kembali,” ujar Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid beberapa waktu lalu di Senggigi sambil menjanjikan akan menggelar lagi festival musik bergenre jazz.

Dengan menggandeng sebuah event organizer ibu kota, Archipelogoes Strategic Solutions (Archiss), Pemkab Lobar akan mendapat dukungan penuh dari Bank Mandiri sehingga diberi tajuk “Mandiri Senggigi Sunset Jazz 2018”.

“Mandiri Senggigi Sunset Jazz 2018 menjadi undangan terbuka buat semua pihak. Di samping sebagai ungkapan suka cita dan terima kasih atas perhatian, bantuan, dan kebersamaan saat bencana, pagelaran ini juga menjadi kabar bahwa Lombok Barat sudah bangkit. Kami mengajak semua pihak untuk kembali menghidupkan kegembiraan dan keindahan berwisata di Lombok Barat, khususnya Senggigi,” ujar Fauzan panjang lebar.

Fauzan menjanjikan konser tersebut akan lebih bermakna dari tahun sebelumnya.

“Ini akan menjadi trauma healing buat warga Lombok Barat sekaligus mengabarkan bahwa Senggigi tidak apa-apa. Senggigi tetap siap dikunjungi,” pungkas Fauzan.

Menurut informasi yang dirilis pihak organizer, Mandiri Senggigi Sunset Jazz 2018 akan diselenggarakan di area pantai Senggigi.

Seperti tahun sebelumnya, gelaran musik ini tetap menawarkan perpaduan harmoni keindahan alam dan musik berkualitas yang dipersembahkan kepada pelancong dan warga setempat.

Ditemani debur ombak, pasir pantai serta beratapkan indahnya cakrawala senja saat matahari terbenam sampai tengah malam tanggal 9 Desember nanti, gelaran tahun ini akan semakin mempesona dengan deretan artis papan atas negeri ini.

Brigitta, RAN, Indra Lesmana dan Eva Celia, Vina Panduwinata, Andien, dan Pusakata dikabarkan akan mengisi panggung untuk menghibur para penonton. (f3)

Baznas Dukung Pemulihan Ekonomi di Lobar

HarianNusa.com – Semangat masyarakat menggeliatkan roda ekonomi pasca bencana gempa bumi semakin terasa. Khususnya di kawasan Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, denyutnya terasa walau di area pasar darurat.

Lebih dari 500 pedagang terpaksa beralih dari pasar lama yang permanen namun rusak ke pasar darurat, sekitar 300-an meter dari tempat semula.

Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (Baznas) Pusat berinisiatif mendorong hal tersebut. Setelah di tahap awal membangunkan lapak darurat untuk 100 pedagang, kini Baznas pun menambah lagi dengan sekitar 75 lapak lagi. Sisanya dibangun secara mandiri oleh para pedagang dan sebagian lainnya dibantu Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lombok Barat (Lobar) yang menyediakan lebih dari 25 tenda.

“Kita sangat berterima kasih atas apa yang dilakukan oleh Baznas Pusat. Walau darurat, minimal sudah ada pasar,” ujar Kepala Disperindag Lobar, Agus Gunawan, Selasa (13/11)

Ia mengaku, walau kondisi pasar darurat tersebut masih memprihatinkan, para pedagang sudah bisa beraktivitas dengan penuh rasa aman.

Saat ini, aku Agus, pasar tersebut masih perlu ditata agar lebih rapi dan tidak banjir akibat hujan yang sudah turun dua minggu terakhir.

Direktur Micro Finance Baznas Pusat, Noor Aziz mengaku pihaknya masih berkomitmen untuk terus mendukung kondisi pasar tersebut.

Ia mengaku untuk mengantisipasi banjir, pihaknya telah melakukan pengurugan lebih dari 100 dum truck tanah di beberapa titik lokasi agar genangan air tidak mengganggu aktivitas ekonomi.

“Tapi itu pun belum cukup. Kita masih perlu sentuhan ekstra saat musim hujan ini,” ujar Aziz.

Aziz menambahkan, selain masalah genangan air, pihaknya pun telah membantu peningkatan akses jalan menuju area pasar darurat.

“Saat ini pun kita sedang dibangun jembatan agar akses menuju pasar bisa lebih mudah,” tambahnya.

Bagi Aziz, jembatan tersebut jauh lebih mereka prioritaskan walaupun menurutnya, suplay listrik dan sarana sanitasi juga sangat mendesak.

“Mudah-mudahan untuk listrik dan sanitasi, pemda bisa menyiapkan untuk warga di pasar itu,” harap Aziz.

Selain pasar darurat, Baznas Pusat pun saat ini sudah menyiapkan program permodalan untuk usaha kecil.

“Kita sudah siapkan gulirkan program micro finance untuk membantu aspek modal,” ujar Aziz.

Dengan jumlah pinjaman antara 3-5 juta per orang yang bisa digulirkan, Aziz berharap mampu mengurangi ketergantungan para pedagang terhadap rentenir.

“Kami berharap proses peminjamannya maksimal setahun agar bisa digulirkan terus ke penerima yang lain,” terang alumni UIN Sunan Kalijaga itu.

Menurut Aziz, micro finance yang digulirkannya berbasis pada skema infaq dan shadaqah. Skema itu menurutnya membuat siapapun yang menerima manfaat merasa berkewajiban juga untuk membantu orang lain.

Paling sedikit 650 juta disiapkan untuk membantu kesulitan modal bagi pelaku usaha kecil di daerah terdampak gempa.

Menurut Aziz, anggaran tersebut hanya permulaan saja karena pihaknya akan terus melakukan evaluasi program.

“Selain itu, kami juga sedang menyiapkan program khusus untuk pesantren memandirikan perekonomian masyarakat dan para santrinya,” tambah Aziz.

Santri Preneurship akan digulirkan Baznas Pusat dengan menggandeng pesantren yang ingin mengembangkan sektor ekonomi.

“Mudah-mudahan program itu bisa terwujud tahun ini. Agar pesantren juga berperan dalam membangun sektor ekonomi,” pungkas Aziz. (f3)

Gempa Guncang Klungkung Bali Terasa di Lombok

HarianNusa.com – Gempa mengguncang Klungkung Bali, pukul 01.23 Wita, Kamis, 15 November 2018.

Hadiri Rapat Paripurna DPRD NTB, Gubernur Sampaikan 8 Misi Pembagunan NTB

HarianNusa.com – Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkieflimansyah menyampaikan visinya dalam lima tahun ke depan adalah membangun NTB yang Gemilang.

“Dalam visi tersebut kata yang menjadi kunci yaitu “GEMILANG” yang dimaknai sebagai suatu gerakan yang mencintai lingkungan, kesehatan dan pendidikan yang cemerlang,” ungkapnya saat membacakan jawaban Gubernur sebagai sambutan dalam Rapat Peripurna keempat DPRD Provinsi NTB, Selasa (13/11/2018).

Gubernur yang akrab disapa Doktor Zul itu menyatakan visi tersebut akan diwujudkan melalui 8 (delapan) misi pembangunan NTB.

Delapan misi tersebut ialah, 1.Akselarasi, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencan gempa yang transparan akuntabel dan terintegrasi berbasis mitigasi, 2.Akselarasi perwujudan masyarakan Madani yang beriman dan berkarakter melalui pembangunan keluarga dengan prinsip menghargai kemanusiaan, keberagaman dan kesetaraan gender, 3.Akselarasi penanggulangan Kemiskinan dan kesenjangan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan bernilai tambah, 4.Akselarasi peningkatan daya saing sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah, 5.Akselarasi transparansi birokrasi yang bersih dan melayani, 6.Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan, 7.Akselarasi pengembangan infrastruktur dan penanggulangan kawasan strategis, 8.Optimalisasi penegakan hukum yang berkeadilan dan pemantapan stabilitas keamanan.

Mengenai pemilihan tema gemilang yang diletakkan sebagai visi gubernur 2018-2023 dilandasi oleh latar belakang 15 komitmen gemilang yang dijabarkan sebagai berikut: –
Gemilang pendidikan dan kesehatan. “Kami merencanakan untuk mengirim ribuan putra putri NTB untuk melanjutkan pendidikan tingginya ke luar negeri.
Sebagai orang yang pernah duduk di legislatif kami berharap mudah-mudahan anak-anak muda terbaik NTB yang akan kami kirim juga kami sangat berharap rekomendasi dari masing-masing anggota dewan dari Dapilnya masing-masing. Karena menurut pengalaman kami bapak ibu anggota DPRD lah yang mengerti potensi anak-anak muda yang terbaik. Tidak perlu takut dengan bahasa Inggris. Itu menjadi tanggung jawab pemda untuk melatih,” ujarnya.

Gemilang yang kedua,katanya, ada jaminan kesehatan bagi orang miskin dan layanan posyandu yang unggul dan berkualitas.

“Kemudian kami akan memperkuat peran perempuan sebagai ujung tombak dalam pendidikan dan kesehatan,” katanya.

Selanjutnya, gemilang dalam industri, modal usaha dan akses keuangan bagi masyarakat. hadirnya sains dan teknopack serta rumah industri kreatif, mendorong pengembangan industri olahan dan menghadirkan industri permesinan.

Kemudian gemilang pembangunan sosial kebudayaan yaitu dengan memantapkan Islamic Center sebagai pusat peradaban.

“Kita akan menghadirkan NTB Care sistem penangan masalah sosial darurat kemudian bersahabat dengan penyandang cacat dan sosial sebagai pusat pergerakan perempuan dan kultural,” jelasnya

Gemilang berikutnya adalah gemilang pembangunan pedesaan. Akan memberikan satu miliar kepada desa wisata potensial dan 100 juta bagi BUMDes potensial.

“Kami juga akan mendorong penggunaan energi terbarukan dan menuntaskan kebutuhan air bersih, rumah layak huni, irigasi dan bendungan. Kemudian kami akan melakukan pengembangan desa pesisir dan lintas hutan yang produktif dan ramah lingkungan,” paparnya.

Gemilang yang terakhir, lanjutnya, adalah gemilang pembangunan pariwisata dengan memperbanyak penerbangan domestik dan internasional. Dan mengoptimasi manfaat destinasi unggulan dan kawasan strategis (Mandalika dan Samota )untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam lima tahun kedepan pemerintah akan terus mendorong dan berusaha fokus mewujudkan tiga hal penting sebagai implementasi NTB Gemilang tersebut, yaitu:
Pertama menciptakan kondisi Yang aman dan nyaman bagi investasi khususnya industri pengolahan dan pencipta lapangan kerja.

“Industri pengolahan ini harus diperhatikan secara serius karena tidak mungkin kita akan mengentaskan kemiskinan , mengatasi pengangguran tanpa hadirnya industri pengolahan,” katanya.

Yang kedua lanjutnya, memastikan NTB aman, nyaman dan menyenangkan bagi wisatawan.

Ketiga, yang paling penting dan tidak boleh dilupakan adalah membahagiakan warga NTB di tanah kelahirannya sendiri.

“Kita tidak boleh menjadi penonton di tanah kita sendiri. Jangan sampai banyak proyek strategis yang datang orang luar, yang mengoptimalkan orang luar, kita hanya jadi penonton. Untuk itu diperlukan dukungan semua pihak lebih khusus dukungan seluruh perangkat daerah,” kata Gubernur.

Sebelumnya komisi-komisi DPRD Provinsi NTB menyatakan setuju terhadap rencana awal RPJMD 2018-2023 dan pembahasannya dapat dilakukan ke tingkat selanjutnya.

Acara dilanjutkan dengan penandatanganan melakukan penandatanganan nota kesepakatan Rencana Awal RPJMD 2018-2023 oleh Gubernur NTB, Zulkieflimansyah bersama empat pimpinan rapat DPRD NTB yaWieal Ketua DPRD NTB Isvie Rupaeda, Wakil Ketua DPRD NTB Abdul Hadi, Wakil Ketua DPRD NTB Mahali Fikri, Wakil Ketua DPRD NTB Lalu Wirajaya.

Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB masa persidangan keempat ini digelar dengan tiga agenda, yaitu
1. Laporan Komisi-komisi terhadap Rencana Awal RPJMD Tahun 2018-2023
2. Penadatanganan Nota Kesepakatan Rencana Awal RPJMD Tahun 2018-2023
3. Pendapat Akhir Gubernur NTB sebagai sambutan. (f3)

Mahasiswi FK Unram Juara Kompetisi Desain Board Game SUBOGAMA 2018

HarianNusa.com – Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Mataram (FK Unram) kembali mengharumkan nama Unram di kancah nasional

Mahasiswa Unram Terbitkan Buku Motivasi

HarianNusa.com – Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram (Unram), Raden Khaerul Peratama menerbitkan buku motivasi berjudul “Start To Be Amazing You: Menjadi Mahasiswa di atas rata-rata”. Karya Raden berisikan strategi untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Raden menulisnya berdasarkan pengalaman pribadinya kuliah di Unram.

Tim Kuasa Hukum Nuril Rencana Ajukan PK dan Lapor Balik Muslim

HarianNusa.com – Baiq Nuril diputus enam bulan penjara dan denda Rp500 juta atau pidana tiga bulan apabila tidak membayar denda oleh Mahkamah Agung (MA) melalui putusan kasasi. Dia dijerat Pasal 27 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Baiq Nuril Minta Hukuman Ditunda Agar Dapat Rayakan Ultah Anak

HarianNusa.com – Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi terhadap Baiq Nuril atas kasus mendistribusikan dan mentransmisikan rekaman percakapan bernada pornografi.

error: Content is protected !!