HarianNusa.Com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (DPRD NTB) menilai perlu upaya-upaya kreatif, operasional, dan efektif bagi Pemerintah Provinsi NTB untuk dapat merealisasikan potensi peningkatan pendapatan daerah pada masing-masing sumber, termasuk kerjasama dengan pihak ketiga dalam pemanfaatan aset daerah yang belum dikelola secara optimal sehingga kontribusi terhadap PAD maksimal.
Hal tersebut disampaikan Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi NTB, H. Humaidi saat menyampaikan saran dan pendapat Banggar terhadap Nota Keuangan dan Raperda tentang APBD Perubahan tahun 2019 pada Rapat Paripurna ke satu DPRD NTB, Selasa malam, (23/7/19).
“Demikian juga terhadap lain-lain PAD yang sah,” ungkapnya.
Lebih lanjut Humaidi menyampaikan Sumber pendapatan transfer dari pemerintah pusat agar koordinasi eksekutif dan legislatif ditingkatkan untuk melakukan pendekatan dengan pemerintah pusat.
Selain itu pemerintah daerah disarankan melakukan evaluasi kinerja seluruh BUMD dan dana penyertaan modal serta mengambil tindakan-tindakan strategis untuk revitalisasi. Pembentukan BUMD dan penyertaan modal harus menjadi sumber pendapatan yang sehat dan menjadi lokomotif pengembangan ekonomi strategis daerah.
Badan Anggaran menilai dari segi pendapatan PT.GNE belum mendapatkan hasil yang sebanding dengan anggaran yang diberikan dan dari jenis usaha seperti pembuatan batako justru dikhawatirkan dapat melemahkan ekonomi lokal masyarakat yang bergerak dalam bidang usaha sejenis.
“Kinerja operasional BUMD seperti PT. GNE perlu dievaluasi dengan sungguh-sungguh,” ungkapnya.
Banggar menyarankan kedepan PT. GNE harus melakukan inovasi untuk menentukan pangsa pasar yang jelas sehingga tidak bersaing dengan usaha kecil menengah.
Dalam perencanaan dan penyusunan anggaran daerah, eksekutif diharapkan dapat secara sungguh-sungguh mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil serapan langsung dari masyarakat melalui kegiatan lainnya. Eksekutif juga diharapkan realistis (sesuai dengan situasi real daerah faktor-faktor penentu dinamikanya) dalam menentukan target anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Belanja daerah harus dialokasikan serasi lintas program kegiatan dan terfokus pada perbaikan kinerja sistem sosial ekonomi daerah secara peningkatan kualitas pelayanan berkelanjutan, publik, dan maksimalisasi pencapaian sasaran tujuan visi dan misi pembangunan daerah.
“Belanja daerah khusunya belanja modal perlu secara bertahap diarahkan untuk memberi implikasi positif bpada perbaikan produktifitas (nilai manfaat) dan pertumbuhan aset daerah,” pungkasnya.
Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda bersama wakil ketua TGH. Mahali Fikri, Lalu Wirajaya Kusuma, H. Abdul Hadi. Dan dihadiri oleh Wakil Gubernur NTB, Ade. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, anggota DPRD NTB, Forkopimda NTB, Pimpinan OPD Lingkup Pemprov NTB, serta undangan lainnya. (f3)
Ket. Foto:
1. Juru Bicara Banggar DPRD NTB, H. Humaidi. (istimewa)
2. Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah
3. Juru bicara Banggar bersalin dengan empat pimpinan Paripurna DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, TGH. Mahali Fikri, L. Wirajaya Kusuma, H. Abdul Hadi. (istimewa)
