NTB

Taufiq Hadiri Pertemuan CoST, Ahkam Yakin Seluruh Tugas di Daerah Berjalan Lancar

Published

6 tahun ago

19/11/2019

Redaksi

HarianNusa.Com, Lombok Barat – Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat H. Moh. Taufiq harus berangkat menuju Dubai Uni Emirat Arab selama tiga hari ke depan untuk menghadiri. pertemuan Organisasi Transparansi Internasional untuk Infrastruktur, Construction Sector Transperancy (CoST). Hal tersebut disampaikan
Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat, Saiful Ahkam di ruang kerjanya, Senin (18/11/19).

Untuk itu, seluruh kegiatan kesekretariatan dikendalikan oleh Asisten II selaku pelaksana harian dan dua asisten lainnya yang saat ini sudah lengkap terisi akibat mutasi beberapa hari yang lalu.

“Apalagi Bupati dan Wakil Bupati sedang ada di daerah, jadi seluruh tugas-tugas beliau selama tiga hari ke depan tidak akan terbengkalai,” tegas Ahkam.

Ahkam menampik tudingan kepergian Sekreteris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemda (TAPD) ke Dubai akan berakibat pada molornya pembahasan Rancangan APBD 2020 yang sedang bergulir di DPRD Kabupaten Lombok Barat.

“Menurut informasi yang saya dapat, saat ini masih dalam pembahasan tingkat komisi. Jadi saya sangat yakin, saat pembahasan dengan eksekutif, beliau sudah ada di daerah. Kepergian ini sama saja seperti tugas ke daerah lain,” terang Ahkam.

Menurut Ahkam, kepergian Taufiq adalah untuk menghargai undangan lembaga internasional yang kredibel. Taufiq, tambah Ahkam, pergi ke Dubai dalam kapasitas selaku Pengarah pada Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ) Lombok Barat yang ditetapkan sebagai satu-satunya anggota CoST dari Indonesia.

“Ini pertemuan regular dua tahunan organisasi dunia itu. Seluruh biaya ditanggung oleh CoST sebagai pihak yang mengundang. Kita mestinya sangat bangga karena Lombok Barat ditetapkan sebagai anggota satu-satunya dari Indonesia. Jadi wajar kalau kemudian Pak Sekda berangkat karena baik Bupati maupun Wakil Bupati ada agenda lain yang lebih penting di daerah,” terang Ahkam.

Taufiq yang dihubungi melalui aplikasi Whatsapp mengiyakan kalau kepergian dirinya ke Dubai adalah dalam rangka memenuhi undangan pengesahan FLLAJ Lombok Barat sebagai anggota CosT yang baru.

Di samping untuk menjadi kebanggan bagi daerah, kata Taufiq, akan membuka wawasan bagi negara-negara anggota CosT lainnya tentang potensi alam dan ekonomi di Lombok Barat dan Nusa Tenggara Barat secara umum.

“Saya bisa bertemu dan bicara dengan banyak pihak tentang Lombok Barat dan NTB secara umum, bahkan tentang Indonesia. Kita memiliki berbagai potensi ekonomi dan alam yang banyak namun masih belum dioptimalkan. Saya bisa menunjukkan bahwa kita mampu mengembangkan program pembangunan infrastruktur jalan yang lebih partisipatif, melibatkan keterlibatan gender dan social inklusi secara aktif,” terang Taufiq melalui pesan Whatsapp.

Apalagi akunya, program infrastruktur jalan di Lombok Barat masih membutuhkan bantuan pihak lain.

"Kita belajar banyak dari program PRIM dari Australia. Tahun ini adalah terakhir mereka membantu kita. Kita berharap Pemerintah Pusat bisa mengarahkan negara donor lainnya untuk tetap membantu Lombok Barat," harap Taufiq.

Taufiq sendiri memastikan kepergian dirinya tidak mengganggu agenda strategis di daerah. Untuk pembahasan KUA PPAS dan tugas-tugas lain, ia telah mendelegasikannya kepada para asisten yang ada.

“Pasca mutasi hari Jum’at lalu, kita sekarang memiliki 3 asisten secara lengkap. Seluruh tugas sudah saya distribusikan sesuai tupokasi masing-masing. Untuk pembahasan dengan DPRD bila telah membutuhkan pembahasan dengan eksekutif, sudah ada Asisten II sebagai Plh (pelaksana harian red), Asisten III dan Kepala Bappeda yang bisa mengawal kebijakan Kepala Daerah untuk berkomunikasi dengan DPRD,” terang Taufiq. (f3)

Info Lainnya

Lombok Barat

Dengarkan Aspirasi Warga, H.M. Jamhur Komitmen Perjuangkan Tiga Isu Krusial di Desa Saribaye

Published

18 menit ago

04/06/2025

Fitriah

HarianNusa, Lombok Barat – Anggota DPRD Provinsi NTB, H.M. Jamhur, menyerap langsung aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses Masa Sidang III Tahun 2025 yang digelar di Desa Saribaye, Kecamatan Lingsar, Rabu, Selasa(3/6). Kegiatan ini dihadiri oleh tokoh masyarakat, Kepala Desa, seluruh Kepala Dusun (Kadus), RT, dan berbagai elemen penting desa.

Dalam suasana dialogis dan penuh keakraban, H.M. Jamhur menegaskan pentingnya mendengar langsung suara rakyat sebagai bagian dari tanggung jawab wakil rakyat. “Alhamdulillah, reses kali ini menjadi momentum untuk mendengar langsung keluhan dan harapan masyarakat. Aspirasi ini adalah amanah yang insyaAllah akan kami perjuangkan di tingkat provinsi,” ujarnya.

Dari berbagai masukan yang disampaikan, terdapat tiga isu utama yang menjadi perhatian masyarakat Desa Saribaye:

1. Pengelolaan Sampah

Warga mengusulkan pengadaan armada pengangkut dan sarana pendukung lainnya untuk mengatasi persoalan sampah. Masyarakat mendambakan lingkungan desa yang bersih dan sehat sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas hidup.

2. Infrastruktur Jembatan Penghubung

Masyarakat meminta pembangunan jembatan yang menghubungkan Desa Saribaye dengan Desa Karang Bayan dan Desa Sigerongan. Jembatan ini dinilai sangat penting untuk memperlancar mobilitas warga dan menunjang konektivitas antar wilayah.

3. Beasiswa untuk Pemuda

Banyak pemuda di desa yang belum bisa melanjutkan pendidikan tinggi karena keterbatasan biaya. Warga berharap adanya program beasiswa dari pemerintah provinsi agar generasi muda dapat meraih masa depan yang lebih baik.

H.M. Jamhur menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang diterima akan dibawa ke meja pembahasan di DPRD Provinsi NTB. “Langkah kecil seperti ini, jika diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, bisa menjadi bagian dari perubahan besar untuk daerah kita,” ucapnya.

Reses ini menjadi bukti komitmen H.M. Jamhur dalam membangun komunikasi dua arah antara legislatif dan konstituen. Masyarakat pun menyambut baik kehadiran wakil rakyat di tengah mereka, dengan harapan nyata akan perubahan dan perbaikan ke depan. (F3)

Ket. Foto:

Kegiatan reses ke III Anggota DPRD NTB Fraksi PKB H. M. Jamhur. (Ist)

Info Lainnya

NTB

Tancap Gas! Nadirah Al Habsyi Gerak Cepat Rampungkan Kepengurusan PBB di NTB

Published

15 jam ago

03/06/2025

Fitriah

HarianNusa, Mataram – Pasca ditunjuk menahkodai Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang (PBB) Nusa Tenggara Barat (NTB), Nadirah Al Habsyi langsung tancap gas merampungkan kepengurusan PBB di seluruh kabupaten/kota di NTB.

Nadirah yang juga Anggota DPRD NTB Dapil VI (Dompu, Bima dan Kota Bima) ini mengatakan, sembari menunggu SK kepengurusan dikeluarkan DPP, dirinya sedang melakukan konsolidasi untuk pengurus PBB di 10 kabupaten/Kota dalam rangka Musyawarah Cabang (Muscab).

“Sebelum SK (DPP) turun kita melakukan persiapan rapat-rapat untuk mempersiapkan langkah-langkah kerja ke depan,” ungkapnya saat diwawancara di Mataram, Selasa, (3/6/25).

Nadirah memastikan, kepengurusan DPW PBB NTB periode 2025-2030 adalah orang-orang yang mau bekerja untuk partai PBB.

“Ada yang pengurus lama dan ada juga yang orang-orang baru. Isinya Allah mereka adalah yang benar-benar mau bekerja untuk PBB,” ungkap Nadirah yang juga anggota DPRD NTB Dapil VI.

Rencana pelantikan pengurus PBB NTB ini nantinya akan dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.

“Insya Allah pelantikan nanti kami undang Gubernur dan Wakil Gubernur NTB,” tutupnya. (F3)

Ket. Foto:

Ketua DPW PBB NTB, Nadirah Al Habsyi. (HarianNusa)

Info Lainnya

Kesehatan

Program MBG di NTB Jangkau 153 Ribu Penerima Manfaat

Published

16 jam ago

03/06/2025

Fitriah

HarianNusa, Mataram – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kini telah menjangkau sekitar 153.000 penerima manfaat. Program ini didukung oleh pendirian 53 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah NTB.

Kepala Regional SPPG NTB, Eko Prasetyo, menjelaskan bahwa program ini dijalankan secara bertahap dan sistematis, menyasar kelompok-kelompok rentan seperti balita, ibu menyusui dan ibu hamil yang mendapat porsi 10 persen dari total distribusi Gizi

“Pembentukan SPPG ini menjadi langkah strategis untuk memastikan program MBG menjangkau kelompok yang paling membutuhkan. Sebanyak 10 persen di antaranya kami khususkan untuk tiga B: Balita, Ibu Menyusui, dan Ibu Hamil,” ungkap Eko dalam konferensi pers yang digelar Dinas Kominfotik Provinsi NTB di, Selasa, (3/6) di Mataram.

Lebih lanjut, Eko menjelaskan bahwa NTB termasuk dalam Zona III secara nasional, yang berarti perhatian khusus dan dukungan ekstra menjadi kebutuhan utama dalam pelaksanaan program. Untuk mendukung operasionalisasi di lapangan, setiap titik SPPG diperkuat oleh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI)y ang bertugas mengelola distribusi dan pelaksanaan teknis program.

Sebagai bentuk keseriusan dalam menjaga standar gizi dan keamanan makanan, program MBG juga melibatkan pelatihan intensif bagi para pengelola dan penyaji makanan. Pelatihan ini mengusung standar Manajemen Penjamah Makanan untuk memastikan kualitas pangan yang layak dan aman dikonsumsi.

“Kami melakukan pelatihan secara komprehensif untuk para penjamah makanan. Ke depan, kami sangat mengharapkan dukungan dari Dinas Kesehatan dan BPOM untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan pendampingan,” tambah Eko.

Dengan skema terpadu yang melibatkan edukasi, pendampingan, dan pengawasan, Program MBG diharapkan menjadi instrumen penting dalam menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat NTB.

“Kami berharap program ini mendapat dukungan penuh dari seluruh elemen, termasuk media, agar informasi positif ini tersampaikan secara luas dan masyarakat bisa ikut serta menjaga keberlangsungan program,” tutup Eko. (F3)

Ket. Foto:

kegiatan Konferensi pers yang digelar Dinas Kominfotik NTB membahas Program MBG dan penanganan stunting di NTB. (Ist)