fbpx

PKS akan Usulkan Hak Angket Terkait Mahalnya Harga Minyak Goreng

- Advertisement -

HarianNusa, Mataram – Tingginya harga minyak goreng pasca dicabutnya kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) oleh pemerintah, dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat terutama ibu-ibu dan para pedagang yang berbahan pokok minyak goreng.

Menyikapi kondisi ini, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI meminta pemerintah untuk segera merumuskan langkah-langkah penyelesaian sehingga persoalan ini bisa segera teratasi.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan, sebagai langkah politik, Fraksi PKS akan mengusulkan DPR untuk membentuk panitia khusus (pansus) hak angket untuk mengusut penyebab kelangkaan dan naiknya harga minyak goreng. Untuk menyampaikan usulan ini secara resmi, pihaknya berencana akan menyurati Ketua DPR RI.

“Saya sudah meminta fraksi PKS DPR RI ajukan hak angket dengan kondisi minyak goreng yang sulit dan langka ini,” ujar Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jabar VII ini, di Mataram, Selasa, (22/03) kemarin.

Ahmad Syaikhu juga mengatakan, bahwa pihaknya akan melobi fraksi-fraksi lain di DPR untuk bergabung agar pansus dapat segera dibentuk.

“Pengajuan hak angket ini tidak bis sendirian, makanya kita mengajak fraksi lain untuk bersama-sama bergabung dengan PKS untuk mengajukan hak angket sehingga ini bisa diajukan sebagai hak DPR RI. Kita terus membangun komunikasi dengan fraksi lainnya,” tandasnya.

PKS menilai, pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan (Kemendag), telah gagal menangani permasalahan minyak goreng. Padahal, Kemendag telah mengeluarkan tujuh kebijakan untuk menjaga harga tetap terjangkau dan ketersediaan stok minyak goreng di dalam negeri. Teranyar adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan HET Minyak Goreng.

Sementara itu, perihal pencabutan HET minyak goreng kemasan, Fraksi PKS di DPR RI menganggap, pemerintah tidak konsisten dalam menerapkan kebijakan. Sebab, saat ini jumlah perusahaan yang bergerak pada industri minyak kelapa sawit dapat ditelusuri.

“Sangat ironis sebagai negeri penghasil sawit terbesar, eksportir terbesar CPO tapi minyak gorengnya langka. Terlebih HET dicabut membuat harga melonjak luar biasa,” ujarnya.

Menurutnya, jika ini dibiarkan terus-menerus, maka negara akan kalah dengan Oligarki. Mengingat kebutuhan minyak goreng adalah hajat hidup orang banyak. “Sangat miris jika harganya tidak bisa dikendalikan,” ungkapnya Syaikhu.

Selain hak angket, Fraksi PKS juga mendorong agar segera dibentuk sebuah tim investigasi untuk mengungkap dugaan mafia minyak goreng yang sempat disinggung Mendag Muhammad Lutfi, dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Menteri Perdagangan, Kamis (17/3) lalu.

Pada rapat tersebut Mendag menduga mafia minyak goreng beroperasi di tiga kota besar, yakni Surabaya, Medan, dan Jakarta. Ketiga daerah tersebut merupakan kawasan industri dan dekat pelabuhan. (f3)

[attach 1]

- Advertisement -

Share post:

Subscribe

Berita Populer

Berita Terbaru

Berita Lainnya
Terkait

Dewan Dorong Perbanyak Pabrik Pakan Ternak di NTB

HarianNusa, Mataram - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi...

Sambirang Yakin Rabies Tak Ganggu Gelaran MXGP Samota

HarianNusa, Mataram - Anggota DPRD NTB Fraksi PKS Dapil...

PKS Sumbawa Serahkan Bantuan Untuk Korban Kebakaran di Moyo Utara

HarianNusa, Sumbawa - Aksi nyata kembali dilakukan oleh relawan...

Maksimalkan Pelayanan untuk Masyarakat, DPD PKS Kota Mataram Lauching Mobil Khidmat PKS

HarianNusa, Mataram - Bulan Ramadhan 1443 Hijriyah ini menjadi...