HarianNusa, Lombok Utara — Sumberdaya perikanan dan kelautan yang melimpah belum sepenuhnya dioptimalkan pengelolaannya. Berbagai persoalan yang terus menghinggapi masyarakat pesisir, terutama nelayan kecil dan tradisional, seperti yang dialami beberapa kelompok nelayan yang ada di Kabupaten Lombok Utara.
"Berbagai persoalan yang mencuat itu di antaranya, nelayan masih sulit mendapatkan bantuan kapal, belum semua nelayan mendapatkan asuransi jiwa, hingga tingginya biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk melaut," kata Suhardi sebagai Teknikal Asistensi Program Strengthening Public Accountability For Result and Knowledge (SPARK) yang difasilitasi FITRA NTB saat dimintai keterangannya, Jumat (1/10/2021).
Persoalan itu sedikit tidaknya mulai terungkap dalam sebuah sesi diskusi yang difasilitasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran di Nusa Tenggara Barat (FITRA NTB) dengan kelompok nelayan yang ada di Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara pada hari Selasa 28 September yang lalu.
Suhardi menyatakan permasalahan lain yang penting untuk ditinjau kembali oleh pemerintah, yaitu adanya kelompok perempuan pesisir yang belum maksimal diberdayakan dalam mengolah hasil-hasil tangkap ikan yang didapatkan dari nelayan tradisional.
Sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap nelayan kecil dan tradisional, pemerintah telah memberikan subsidi BBM kepada nelayan kecil dan tradisional.
Kendati demikian, masih banyak nelayan kecil yang belum mempunyai akses terhadap BBM bersubsidi. Pasalnya, mayoritas nelayan kecil dan tradisional ini tidak memiliki surat rekomendasi.
Sedangkan untuk mengurus surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi nelayan kecil dan tradisional terkendala oleh jauhnya lokasi pelayanan. Mereka juga harus datang mengurus surat izin ke Dinas Perikanan yang jauh dari perkampungan nelayan.
"Ada beberapa persoalan nelayan kita ini terkait akses BBM bersubsidi, infrastruktur SPBU yang tidak merata, kuota BBM bersubsidi yang terbatas, dan masalah akses layanan. Selain itu, nelayan juga masih banyak yang belum memiliki kartu Kusuka," ucap Manager Advokasi Seknas Fitra Ervyn Kaffah yang turut hadir di Aula Kantor Desa Malaka saat diskusi dalam kegiatan Lokakarya Penyusunan Program Usulan Kelompok Nelayan dan Kelompok Perempuan Pesisir.
Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) jauh sebelumnya juga telah mencanangkan Program Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan, sebagai wujud pelayanan dan peningkatan kesejahteraan.
Pelaksanaan program itu dilakukan dengan menerbitkan Kartu Nelayan yang diperuntukkan bagi nelayan kecil dan tradisional. Namanya, Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Kartu Kusuka).
Kartu Kusuka ini memiliki beberapa manfaat, di antaranya untuk memudahkan pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam mengakses transaksi secara online, memudahkan akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta memudahkan dalam pengajuan asuransi bagi nelayan.
"Jangan sampai program untuk nelayan ini salah sasaran. Dibutuhkan kriteria-kriteria tertentu untuk membuat kartu nelayan," ungkap Sekretaris Desa Malaka, Marwan.
Sementara itu, Mahbub, Wakil Ketua Badan Permusyarawatan Desa Malaka mengungkapkan tentang pentingnya diadakan musyawarah untuk membahas persoalan yang dihadapi masyarakat pesisir.
"Penting kita duduk di sini utk mempermudah akses nelayan dalam mendapatkan pelayanan. Kita juga harus memiliki wadah yang dapat mengakomodir kebutuhan nelayan. Untuk mensisati itu, maka perlu ada koordinator yang bisa mengurus itu di setiap dusun yang ada di Desa Malaka ini," jelas Mahbub.
Masyarakat nelayan merupakan unsur sosial yang sangat penting dalam struktur masyarakat pesisir, sebagian besar nelayan tradisional tinggal di pedesaan.
Pemerintah desa juga diharapkan harus bisa mengambil bagian dalam mensejahterakan masyarakat terutama bagi nelayan kecil dan tradisional.
Di sisi yang lain, masih banyaknya program kegiatan yang telah dicanangkan pemerintah untuk pengentasan persoalan kemiskinan, tetapi belum terlaksana dengan baik.
Warga juga belum mempunyai kepedulian untuk melakukan pengawalan dari penganggaran sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan.
Program kerja dan kegiatan yang disusun oleh pemerintah desa harus dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang tinggal di desa. Pertimbangannya, harus sesuai juga dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa.
"Kita punya agend, nantinya BUMDes yang akan mengelola pangkalan BBM khusus untuk nelayan. Insyaallah kita ada semacam Pertashop. Kita butuh penyambung saja dengan pihak Pertamina untuk mengkomunikasikan rencana kerjasama itu. Untuk pemberdayaan masyarakat, kita juga ingin ke depannya BUMDes yang menampung hasil nelayan itu, kemudian BUMDes juga yang bantu pasarkan," imbuh Marwan. [Hari]
Keterangan Foto:
Kegiatan Lokakarya Penyusunan Program Usulan Kelompok Nelayan dan Kelompok Perempuan Pesisir di Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara.
